Wednesday, December 2, 2009

Dampak Kebijakan Stimulus Fiskal Pemerintah, Implementasi Pengurangan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi JATIM

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Stabilitas perekonomian merupakan persyaratan dasar bagi terciptanya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian penting untuk memberikan kapasitas berusaha bagi para pelaku ekonomi. Perekonomian yang tidak stabil akan menimbulkan biaya tinggi bagi perekonomian masyarakat. Ketidak stabilan akan menyulitkan masyarakat swasta maupun rumah tangga dalam menyusun rencana kedepan, khususnya untuk jangka panjang yang dibutuhkan bagi investasi, Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Krisis keuangan global yang saat ini terjadi telah mendorong perekonomian dunia pada kondisi yang sangat sulit. Beberapa negara dunia, termasuk negara – negara maju saat ini telah mengalami kontraksi ekonomi. Amerika Serikat mengalami kontraksi ekonomi sampai dengan 6%, termasuk negara – negara Eropa Barat. Hal ini tentunya akan sangat membahayakan bagi perekonomian negara – negara berkembang, karena negara – negara maju tersebut merupakan pasar terbesar dan tujuan ekspor utama produk negara – negara berkembang.

Kondisi yang terjadi saat ini menggambarkan bahwa perekonomian dunia memiliki hubungan yang erat dan saling tergantung (inter-dependency) antar satu negara dan negara lain. Oleh karena itu, saat krisis keuangan global terjadi, imbasnya langsung berdampak kepada semua negara di Dunia.

Indonesia, sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dalam 4 tahun terakhir, juga mendapatkan imbas dari krisis keuangan global. Walaupun beberapa ahli ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif diatas 4%. Untuk itu, berdasarkan pengalaman krisis pada tahun 1998, pemerintah telah menetapkan kebijakan utama, seperti penguatan sektor riil, memperkuat UMKMK dengan tetap mempertahankan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan.

Kebijakan Pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu, baik dalam kebijakan perpajakan, pengelolaan sumber daya alam, maupun perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan telah mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang tajam. Berdasarkan fakta empiris jika Pemerintah Daerah menerima grant maka dipergunakan untuk meningkatkan pengeluarannya tanpa meningkatkan pajak.

Dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang memberikan kewenangan lebih luas pada daerah dalam mengelola pemerintahan di daerahnya, serta terjadi perubahan besar kebijakan alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang tercermin dalam bentuk semakin besarnya anggaran didaerah, serta keleluasaan penggunaannya.
Dalam semangat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sudah direncanakan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal senilai ±73 trilyun rupiah, yang diluncurkan untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh dan mampu menyediakan lapangan kerja.

Mengingat persoalan yang cukup besar, tentunya beban yang ada juga menjadi tanggung jawab daerah, mengingat 1/3 APBN telah ditransfer kepada daerah. Oleh karena itu, akan dijelaskan beberapa kebijakan Provinsi Jawa Timur didalam menghadapi tantangan krisis ekonomi global.

I.2.Rumusan Permasalahan

Kebijakan stimulus fiskal dilakukan Pemerintah setiap tahun dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan. Sehingga proses penyusunannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Depkeu) tanpa melibatkan unsur Pemerintah Daerah. Namun, kebijakan stimulus fiskal tahun 2009 ini agaknya “tidak lazim”, karena Pemerintah Daerah dilibatkan dalam proses pembahasan. Hal ini terkait dengan skenario bahwa Pemerintah Daerah ikut menanggung beban atau ikut bertanggungjawab atas kebijakan stimulus fiskal yang akan dilaksanakan Pemerintah dalam bentuk kebijakan penurunan tarif PKB, BBN-KB dan PPJ.
Sehubungan dengan rencana pemberlakuan kebijakan tersebut, bagi Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggap bahwa kebijakan tersebut sangat wajar dan perlu didukung oleh Pemerintah Daerah seluruh Indonesia. Hal ini melihat perkembangan lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akhir-akhir ini yang semakin terpuruk akibat dampak negatif dari krisis keuangan global, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, agar dampak krisis ini tidak semakin luas dan menggerogoti kehidupan rakyat Indonesia, perlu gerakan yang bersifat nasional untuk mengantisipasinya.

I.3.Tujuan Penulisan
Tujuan lain penulisan ini adalah :
1.Mengkaji dampak kebijakan stimulus fiskal di Provinsi Jawa Timur
2.Menganalisa kebijakan lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena adanya respon daerah terhadap kebijakan fiskal, maka studi ini akan mengkaji lebih lanjut kebijakan apa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian
Dengan bukti empiris, Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pro-rakyat sangat diperlukan, terutama melalui instrumen keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan yang akan dilakukan adalah melalui stimulus fiskal , khususnya yang berkaitan dengan penurunan tarif pajak. Potongan pajak itu dimaksudkan untuk mendorong pengeluaran (konsumsi dan investasi), sekaligus mendorong tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang lebih tinggi.

Ketika Misi pembangunan Jawa Ti terutama, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan mur 2009-2014 adalah: Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat, yang diarahkan, dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pedesaan; melalui penguatan perekonomian yang didukung pengembangan pertanian dan agroindustri/agrobisnis; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); peningkatan investasi dan ekspor non-migas, serta penyediaan infrastruktur yang memadai, dengan tetap memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup; memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima.

Misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik.

Wong cilik atau rakyat kecil merupakan subjek pembangunan, dan tidak boleh terpinggirkan, apalagi dipinggirkan, dari proses dan hasil pembangunan. Yang dimaksud “rakyat” dan wong cilik dalam rumusan misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi (marginalized), terdevaluasi (devalued), dan mengalami keterampasan (deprivation), serta pembungkaman (silencing). Mereka yang --karena berbagai alasan-- terlempar ke luar dari struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Peran lebih besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pro-rakyat sangat diperlukan, terutama melalui instrumen keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apalagi, struktur penerimaan APBD Jawa Timur sekitar 72%-77% berasal dari pendapat asli daerah (PAD) rakyat Jawa Timur sendiri.

Untuk itu, APBD Provinsi Jawa Timur harus ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar --terutama pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja-- yang berorientasi pada rakyat miskin, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan akhir, kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur. Makmur bersama Wong Cilik.

1.5.Metodologi dan Data

Dalam karya tulis ini penulis menggunakan metodologi dan data adalah sebagai berikut:
1.Metodologi survey.
2.Untuk studi ini akan menggunakan data periode tahun 2006 – 2008 berasal dari berbagai sumber yaitu Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

1.6.Organisasi Penulis

Penulis adalah bekerja pada instansi Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut :
Biro Keuangan terdiri dari 5 ( lima ) bagian yaitu Bagian Anggaran, Bagian Akuntansi, Bagian Administrasi Aset dan Bagian Bina Kabupaten/Kota. Sedangkan penulis berada di Bagian Bina Keuangan Kabupaten/Kota yang antara lain tugasnya adalah melakukan pembinaan keuangan terhadap Kabupaten/Kota yang ada diwilayah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai 29 Kabupaten dan 9 Kota.

BAB II
TINJAUAN LITERATUR

2.1.Sekilas Kebijakan Stimulus Fiskal

Dalam semangat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sudah direncanakan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal senilai ±73 trilyun rupiah, yang diluncurkan untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh dan mampu menyediakan lapangan kerja.

Mengingat persoalan yang cukup besar, tentunya beban yang ada juga menjadi tanggung jawab daerah, mengingat 1/3 APBN telah ditransfer kepada daerah. Oleh karena itu, akan dijelaskan beberapa kebijakan Provinsi Jawa Timur didalam menghadapi tantangan krisis ekonomi global.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU N0. 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas dan nyata kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur sumber daya sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Stimulus fiskal yang diluncurkan pemerintah bertujuan untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh dan mampu menyediakan lapangan kerja, pemerintah daerah ikut menanggung beban atau ikut bertanggungjawab atas kebijakan stimulus fiskal yang akan dilaksanakan pemerintah dalam bentuk penerimaan tarif PKB, BBN-KB, dan PPJ. Sehubungan dengan rencana pemberlakuan kebijakan tersebut, bagi Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggap bahwa kebijakan tersebut sangat wajar dan perlu didukung oleh Pemerintah Daerah seluruh Indonesia. Hal ini melihat perkembangan lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akhir-akhir ini yang semakin terpuruk akibat dampak negatif dari krisis keuangan global, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, agar dampak krisis ini tidak semakin luas dan menggerogoti kehidupan rakyat Indonesia, perlu gerakan yang bersifat nasional untuk mengantisipasinya.

Pengalaman yang sama mengenai kebijakan memotong pajak untuk menstimulasikan perekonomia, mendasari ilmu ekonomi dari Keynes juga pernah diterapkan di negara Amerika Serikat. John F. Kennedy saat menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1961, menerapkan ilmu ekonomi dari Keynes dengan membawa beberapa ekonom muda yang memiliki reputasi cemerlang ke Washington untuk bekerja sebagai Dewan Penasehat Ekonominya. Para ekonom ini, yang telah mempelajari ilmu ekonomi dari Keynes, membawa gagasan Keynesian ketika melakukan diskusi tentang kebijakan ekonomi pada tingkat tertinggi.

Salah satu proposal pertama Dewan tersebut adalah memperbesar pendapatan nasional dengan mengurangi pajak. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan pemotongan pajak pendapatan perseorangan dan korporasi yang cukup besar pada tahun 1964. Potongan pajak itu dimaksudkan untuk mendorong pengeluaran (konsumsi dan investasi), sekaligus mendorong tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang lebih tinggi. Ketika seorang wartawan bertanya pada Kennedy kenapa ia mensahkan pemotongan pajak, Kennedy menjawab, “Untuk memacu perekomian.

Sebagaimana predeksi para penasehat ekonomi Kennedy, pemberlakuan pemotongan pajak itu diikuti dengan booming ekonomi. Pertumbuhan GDP riil adalah 5,3 persen pada tahun 1964 dan 6,0 persen pada tahun 1965. Tingkat pengangguran turun dari 5,7 persen pada tahun 1963 menjadi 5,2 persen pada tahun 1964 dan kemudian menjadi 4,5 persen pada tahun 1965.

Para ekonom terus memperdebatkan sumber pertumbuhan ekonom yang pesat pada awal tahun 1960-an ini. Sebuah kelompok yang disebut supply-siders berpendapat bahwa booming ekonomi itu disebabkan dampak insentif dari pemotongan tingkat pajak pendapatan. Menurut kelompok supply-siders, ketika para pekerja diijinkan untuk mempertahankan bagian yang lebih besar dari penghasilannya, mereka mensuplai lebih banyak tenaga kerja serta memperluas penawaran barang dan jasa agregat. Namun, penganut Keynesian menekankan dampak pemotongan pajak terhadap permintaan agregat. Meskipun demikian, kedua pandangan tersebut mempunyai kebenaran yang sama : pemotongan pajak mendorong penawaran agregat dengan meningkatkan insentif kepada pekerja dan memperbesar permintaan agregat dengan menaikkan disposable income rumah tangga.

Ketika George W. Bush dipilih menjadi presiden pada tahun 2001, salah satu isi kampanyenya adalah pemotongan pajak. Bush dan para penasehatnya menggunakan pendapat supply-side dan retorika Keynesian untuk membuat kebijakan. Selama kampanye, ketika perekonomian sedang stabil, mereka berargumen bahwa tingkat marjinal pajak yang lebih rendah akan meningkatkan insentif kerja. Tetapi kemudian perekonomian mulai berjalan lambat : pengangguran meningkat dari 3,9 persen pada bulan Oktober menjadi 4,5 persen pada bulan April 2001. Argumen ini beralih ke penekanan bahwa pemotongan pajak akan mendorong pengeluaran dan mengurangi resiko terjadinya resesi.

Kongres menyetujui pemotongan pajak pada bulan Mei 2001. Dibandingkan dengan proposal asli Bush, tingkat potongan pajak yang disetujui Kongres lebih kecil dalam jangka panjang. Tetapi undang-undang ini menambahkan rabat pajak sebesar $600 per keluarga ($300 untuk setiap pembayar pajak tunggal) seperti yang diberlakukan pada musim panas 2001. Konsisten dengan teori Keynesian, tujuan dari rabat ini adalah untuk memberikan stimulus yang cepat kepada permintaan agregat.

Bagaimana perubahan pajak mempengaruhi pendapatan ekuilibrium. Perubahan pajak sebesar ∆T secara langsung akan menaikkan disposable income Y-T sebesar ∆T dan dengan demikian, menaikkan konsumsi sebesar MPC x ∆T. Pada setiap tingkat pendapatan pengeluaran yang direncanakan sekarang akan lebih tinggi. Seperti diperlihatkan pada Gambar 1.1, kurva pengeluaran yang direncanakan bergeser ke atas sebesar MPC x ∆T. Ekuilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B.

Sebagaimana kenaikan belanja pemerintah memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan, begitu pula pengurangan pajak. Seperti sebelumnya, perubahan awal dalam pengeluaran, yang sekarang MPC x ∆T, dikalikan dengan 1/(1 – MPC). Dampak keseluruhan terhadap pendapatan dari perubahan pajak tersebut adalah:

∆Y/∆T = - MPC/(1 – MPC)
∆Y/∆T = 1 / (1 – MPC)

Gambar ini menunjukkan bahwa kenaikan dalam belanja pemerintah mendorong adanya kenaikan dalam pendapatan yang lebih besar. Yaitu ∆Y. Rasio ini menyatakan seberapa besar pendapatan meningkat dalam menanggapi kenaikan dalam belanja daerah. Alasannya adalah bahwa, eningkatkan pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi, dan seterusnya. Kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan konsumsi sebesar MPC X G. Proses ini bermula ketika pengeluaran meningkat sebesar G, yang menunjukkan pendapatan juga meningkat sebesar G. Dimana MPC adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kenaikan konsumsi ini meningkatkan pengeluaran dan pendapatan sekali lagi. Kenaikan pendapatan yang kedua sebesar MPC X G ini sekali lagi meningkatkan konsumsi, sekarang sebesar MPC X (MPC X G), yang sekali lagi meningkatkan pengeluaran serta pendapatan, dan seterusnya.

Demikian pula terhadap perubahan pajak. Y = C ( Y – T ) + I + G Dengan mempertahankan I dan G tetap, diferensiasikan untuk memperoleh Y = C (Y - T) dengan mengubah menjadi Y/T = - C/( 1 - C ),
sehingga persamaan Y/T = MPC / ( 1 – MPC ) disederhanakan menjadi : Y / T = 1 / ( 1 – MPC )

2.2Respon Provinsi Jawa Timur terhadap Kebijakan Stimulus Fiskal
Terlepas dari kebijakan stimulus fiskal yang nantinya akan diambil Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memperhitungkan dampak krisis ini dengan menggeser beberapa skala prioritas dan melakukan penajaman-penajaman program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional, membangkitkan sektor riil, membangun dan memelihara infrstruktur publik, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Namun stimulus ini sifatnya sangat terbatas, karena keterbatasan anggaran yang tersedia jumlahnya sangat terbatas.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berusaha menyampikan masukan terhadap rencana Pemerintah Pusat (Depkeu) terkait dengan Kebijakan Stimulus Fiskal tahun 2009, sehingga masukan yang diberikan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum menetapkan kebijakan Stimulus Fiskal Tahun 2009, khususnya yang berkaitan dengan penurunan tarif pajak daerah.

Pajak daerah di Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang terbesar di dalam PAD. Selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-rata Pajak daerah menyumbang 86,57% dari total PAD (atau sekitar Rp.3,5 – 4,5 Trilyun). Sampai dengan tahun 2008, Pajak daerah disumbang oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) sebesar 76,32% ( atau sekitar Rp.3,4 Trilyun, dimana Rp.1,69 Trilyun dari PKB dan 1,72 trilyun dari BBN KB) serta Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor sebesar 22,85% (1,02 triyun). Data tersebut menunjukkan bahwa PKB dan BBN KB merupakan sumber pendapatan yang utama bagi Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian dampak fiskal dari kebijakan tersebut sangat signifikan bagi Provinsi Jawa Timur.

BAB III
HASIL SURVEY

Kebijakan penurunan tarif PKB dan BBN-KB dalam persentase yang sangat besar (50%) membawa dampak yang cukup luas bagi Pemerintah Daerah, terlebih lagi APBD Tahun Anggaran 2009 yang telah ditetapkan, dan telah berjalan selama 2 (dua) bulan. Beberapa implikasi kebijakan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1.Sektor PKB dan BBN-KB sampai saat ini masih merupakan sektor penerimaan yang paling dominan (primadona) diantara sektor lainnya dalam struktur penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Kedua sektor penerimaan ini memberikan kontribusi 60%-70% setiap tahun, dan menunjukkan trend kenaikan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir. Oleh karena, realisasi penerimaan selalu meningkat, maka target penerimaan yang ditetapkan bersama-sama dengan legislatif (DPRD Provinsi) juga selalu meningkat setiap tahun.

2.Kebijakan penurunan tarif PKB dan BBN-KB setelah APBD ditetapkan akan mendistorsi pencapaian target. Apabila hal ini terjadi, maka beberapa program dan kegiatan akan terancam tidak dapat dilaksanakan. Kondisi ini semakin diperparah lagi apabila dikaitkan dengan peta politik di Jawa Timur pasca Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang diulang sampai tiga putaran, dimana Gubernur/Wakil yang terpilih dituntut sesegera mungkin melaksanakan program dan kegiatannya, sebagai perwujudan janji-janji politik semasa kampanye.

3.Hasil simulasi perhitungan dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan kendaraan baru tahun 2008, dengan asumsi penurunan tarif PKB/BBN-KB sebesar 50% dan berlaku selama 6 (enam) bulan, maka hasil simulasi menunjukkan sebagai berikut :
a.PKB akan berkurang, sebesar Rp. 107.308.575.948
b.BBN-KB akan berkurang sebesar Rp. 710.564.692.724
Jumlah PKB dan BBN-KB sebesar Rp. 817.873.268.672

4.Selain penurunan penerimaan PKB dan BBN-KB yang sangat signifikan, kebijakan ini juga membawa implikasi pada tataran individu dalam masyarakat, karena besaran PKB dan BBN-KB untuk kendaraan baru tahun 2009 jauh lebih murah daripada besaran PKB dan BBN-KB (bukan kendaraan baru) tahun 2008 kebawah. Hal ini akan dapat menyebabkan keresahan dan gejolak dalam masyarakat, karena dianggap tidak mencerminan rasa keadilan. Masyarakat yang dapat membeli kendaraan bermotor baru merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai daya beli yang masih tinggi dan dapat dianggap sebagai kelompok masyarakat yang tidak terkena dampak krisis.

5.Dalam hal implementasi kebijakan ini juga menghadapi persoalan, karena tidak serta merta setelah kebijakan ini diterbitkan dapat dilaksanakan dilapangan. Hal ini terkait dengan persiapan-persiapan sistem, antara lain : (a) penyesuaian tabel NJKB yang dimuat dalam Permendagri 2009 untuk dimasukan (entry) kedalam database komputer, (b) penyusunan Peraturan Gubernur, (c) sosialisasi kepada aparat terkait, dan (d) implementasi. Jadi, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melaksanakan kebijakan ini secara serentak.

6.Persoalan lain yang tidak kalah pentingya adalah penurunan tarif PKB dan BBN-KB akan menyulitkan posisi pemerintah (eksekutif) dalam menjelaskan kebijakan ini kepada pihak legislatif (DPRD). Hal ini terkait dengan adanya penurunan realisasi penerimaan, pihak legislatif seringkali tidak mau memahami persoalan-persoalan ini, karena dianggap tanggungjawab eksekutif.

7.Dalam melaksanakan kebijakan ini, hal yang perlu dipastikan adalah apakah benar kebijakan penurunan tarif PKB dan BBN-KB akan menjamin perusahaan / industri otomotif untuk tidak melakukan PHK terhadap karyawannya, bahkan tidak pula menjamin untuk menurunkan harga jual kendaraan bermotor yang diproduksinya, karena proporsi pajak daerah sangat kecil dalam komponen biaya penjualan kendaraan bermotor.

Kebijakan penurunan tarif PKB dan BBN-KB dalam persentase yang sangat besar (50%) memang membawa dampak yang besar terhadap pendapatan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, perlu alternatif di dalam pelaksananaan kebijakan stimulus fiskal ini, Jawa Timur mencoba membuat konsep kebijakan terkait dengan pengurangan pajak tarif PKB dan BBN-KB, melalui Konsep Kebijakan Pengurangan Pajak Untuk Rakyat.

Pengurangan Pajak Untuk Rakyat adalah kebijakan dibidang pajak daerah provinsi dalam bentuk pembebasan sanksi administrasi dan pengurangan pokok pajak (discount) kepada masyarakat (wajib pajak), meliputi:

1.Pembebasan seluruh sanksi administrasi (denda dan bunga) atas keterlambatan pendaftaran dan/atau keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ;
2.Pembebasan pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II);
3.Pembebasan seluruh sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT/AP);
4.Pengurangan (discount) pokok PKB sebesar 2% (dua persen) terhadap pembayaran yang dilaksanakan Wajib Pajak sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum masa pajaknya berakhir.

Dari sisi penerimaan, kebijakan ini mengandung dua konsekuensi, dimana pada satu sisi akan mengurangi potensi penerimaan, karena berkurangnya penerimaan sanksi administrasi berupa denda dan bunga PKB, BBN-KB, P3ABT/AP dan penerimaan BBN II, serta pengurangan pokok PKB. Dari data yang ada menunjukkan bahwa selama 8 tahun terakhir terjadi peningkatan hampir 5 (lima) kali lipat, yaitu sebesar 487,65% atau rata-rata setiap tahun terjadi pertumbuhan 60,96% penerimaan sanksi/denda PKB. Bahkah pada tahun 2008 rata-rata per bulan penerimaan dari denda PKB sebesar Rp. 5.738.113.961,-.

Dengan menggunakan asumsi penerimaan sanksi rata-rata setiap bulan tahun 2008 sebesar Rp. 5.738.113.961, maka kebijakan pengurangan pajak untuk rakyat Tahun 2009 (Penghapusan denda PKB) yang berlaku selama 3 (tiga) bulan akan mengurangi penerimaan sebesar Rp. 17.214.341.883,-. Namun pada sisi yang lain, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Pokok PKB dan BBN-KB yang terhutang sebesar Rp. 59.169.910.967,-.
Secara keseluruhan konsep pengurangan pajak untuk rakyat tahun 2009 yang diberlakukan selama 3 (tiga) bulan akan membawa dampak pengurangan penerimaan sebesar Rp. 45.052.020.300,-. Artinya, kebijakan pengurangan pajak mensubsidi/ meringankan beban masyarakat Jawa Timur.

Tabel 1.1 Jenis Penghapusan/Pengurangan Pajak
Jenis Penghapusan/Pengurangan Pajak Jumlah
1. Penghapusan sanksi administrasi PKB 17.214.341.883
2. Penghapusan sanksi administrasi BBN-KB 1.304.862.300
3. Penghapusan BBN II 26.532.816.712
4. Pengurangan (discount) Pokok PKB (2%) 2.051.317.288
Jumlah Keseluruhan 45.052.020.300
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur, 2009


BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

•Krisis Keuangan Global yang terjadi, telah di antisipasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan berbagai kebijakan fiskal dan non fiskal untuk menjaga kinerja perekonomian sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan;

•Jawa Timur dengan berbagai bencana yang ada (banjir, lapindo, longsor, turunnya eskpor), dengan segala upaya dan komitmen membangun yang tinggi melalui berbagai kebijakan “keberpihakan” pemerintah Provinsi ternyata masih mampu untuk terus membangun dengan capaian indikator makro ekonomi yang cukup baik;

•Anggaran yang terbatas terus diupayakan untuk di arahkan untuk menggairahkan kegiatan sektor riil (termasuk UMKMK) dan pertanian, untuk tetap berproduksi dan mencegah adanya PHK dengan segala upaya dalam bentuk stimulus fiskal dan non fiskal bagi mereka;

•Pentingnya kerjasama antar pemerintah baik vertikal (dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota) maupun horisontal (Provinsi lain) dalam menjalankan kebijakan untuk efisiensi pengeluaran APBD;

Kebijakan stimulus fiskal dan non – fiskal perlu dilanjutkan terus untuk tetap menjaga jalannya perekonomian dan mendukung perekonomian nasional.

4.2 SARAN
Kebijakan stimulus fiskal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya pada stimulus fiskal, tetapi juga non – fiskal. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memahami stimulus fiskal sebagai kebijakan yang mengurangi beban pajak rakyat yang dapat dilakukan dengan pengurangan pajak atau memberikan belanja yang lebih efisien.

Beberapa kebijakan yang sudah dilakukan sejak 5 tahun terakhir akan dijelaskan dibawah ini:

•Program Jaring Pengaman Sosial:
–Gerdutaskin;
–PAMDKB;
–JPES;
•Program Kredit Murah (bunga 6%);
•Penyederhanaan Perijinan baik investasi dan IMB;
•Kerjasama progam dan pembiayaan antara Provinsi – kabupaten/kota;
•Optimalisasi peran BUMD;
•Pengendalian Inflasi Daerah dengan membentuk TPID;
•Penguatan sektor riil dengan pasar lelang komoditi setiap bulan;
•Pengurangan PKB dan BBN

Kebijakan – kebijakan yang harus dipertahankan dan perlu dilanjutkan serta dapat diperkuat dengan kebijakan lainnya seperti:
1.Program Penjaminan kredit, untuk mengakses capital market dan menjadikan UMKM bankable;

2.Kerjasama secara riil dengan perusahaan – perusahaan besar yang berlokasi di Jawa Timur dalam pemanfaatan dana – dana CSR (Corporate Social Responsibility);
Kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjaga stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonominya. Tentunya kerjasama yang lebih sehat baik dengan pemerintah pusat maupun kabupaten dan kota perlu ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang, karena kebijakan tersebut akan lebih mengefisienkan belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

-----------, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2006,2007 dan 2008 Provinsi Jawa Timur,
----------- , Kajian Ekonomi Regional Propinsi Jawa Timur, Triwulan I - 2009, Bank Indonesia,
N. Gregory Mankiw, 2002, Edisi kelima, Macroeconomics, Harvard University,
----------- , Sambutan Gubernur Jawa Timur pada acara Seminar oleh Departemen Keuangan ” Peran Daerah Dalam Menghadapi Dampak Krisis Ekonomi Global di Era Desentralisasi ” , Bali 4 Mei 2009.

Kebijakan Pengurangan Pajak Untuk Rakyat TA 2009

Latar belakang

a.Mencermati fenomena kehidupan sosial masyarakat dewasa ini cukup memprihatinkan kita semua sebagai sesama anak bangsa, betapa tidak krisis multi dimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 yang lalu belum sepenuhnya berakhir, pada tahun 2008 telah muncul krisis baru yang dipicu krisis keuangan Amerika Serikat yang kemudian merambah keseluruh dunia, sehingga krisis ini lebih populer disebut krisis keuangan global. Dampak krisis ini tidak kalah dengan dampak krisis yang terjadi sebelumnya, baik pada skala makro maupun mikro, baik bagi Pemerintah, dunia usaha maupun bagi masyarakat.

b.Bagi masyarakat bawah, krisis ini akan semakin memperpuruk kondisi kehidupan mereka dan semakin mendorongnya kejurang kemiskinan yang semakin dalam, karena naiknya harga-harga kebutuhan pokok, menurunnya daya beli, kesempatan kerja yang semakin sempit, dan terjadinya PHK, akibat kolapsnya perusahaan-perusahaan atau industri.

c.Bagi masyarakat Jawa Timur khususnya, dampak krisis ini diperparah lagi dengan terjadinya bencana alam diberbagai daerah, seperti banjir, tanah longsor, lumpur Lapindo, angin puting beliung, dan gelombang air laut yang tinggi menyebabkan para nelayan tidak mampu mencari nafkah keluarganya. Bagi para petani, bencana banjir telah menghapuskan harapan mereka untuk memperoleh hasil panen yang melimpah. Bencana banjir dan tanah longsor juga telah merusak infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, bendungan/tanggul dan fasilitas publik lainnya.

d.Pada skala makro, dampak krisis keuangan global akan mengancam keberlanjutan pertumbuhan perekonomian Indonesia, sehingga Presiden SBY mengambil langkah-langkah antisipatif dengan menetapkan tujuh prioritas kebijakan dibidang perekonomian, meliputi: (a) melakukan upaya untuk mencegah pengangguran baru atau PHK, dan langkah-langkah penanggulangan apabila terjadi PHK, (b) melakukan upaya dan kebijakan yang meringankan dunia usaha termasuk insentif fiskal untuk mengamankan sektor riil, (c) mencegah inflasi yang tidak semestinya melalui stabilitasi harga dan meningkatkan daya beli masyarakat, (d) melindungi dan membantu masyarakat miskin agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan (e) menjaga ketahanan pangan dan ketahanan energi sehingga dapat memenuhi kebutuhan perekonomian tahun 2009 ;

e.Kebijakan stimulus fiskal yang dirancang Departemen Keuangan merupakan salah satu strategi antisipasi dampak krisis keuangan global. Skema kebijakan ini direncanakan melibatkan peran serta Pemerintah Daerah melalui instrumen pengurangan 50% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagai dasar penetapan PKB dan BBN-KB. Namun, rencana kebijakan ini ditolak oleh semua utusan Pemerintah Daerah pada Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan Daerah Tahun 2009 di Ternate Maluku Utara, dengan beberapa alasan, diantaranya : (a) secara teknis, kebijakan ini tidak mempengaruhi struktur harga kendaraan, karena NJKB bukan komponen biaya terbesar dalam harga jual kendaraan bermotor, (b) Pemerintah Daerah sedang dan akan melaksanakan kebijakan penghapusan/pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB sebagai bagian dari strategi stimulus fiskal di daerah ;

f.Terpilihnya Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur baru yang dipilih secara langsung oleh masyarakat merupakan tumpuan harapan masyarakat Jawa Timur untuk dapat memperbaiki kondisi masyarakat yang sedang terpuruk. Sementara pada sisi yang lain, Gubernur diberikan kewenangan untuk membantu masyarakat melalui instrumen kebijakan stimulus fiskal daerah atau insentif pajak daerah dalam bentuk kebijakan pembebasan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah provinsi (PKB, BBN-KB dan P3ABT/AP).

g.Latarbelakang di atas menjadi dasar pertimbangan mengapa kebijakan pengurangan pajak untuk rakyat tahun 2009 menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilaksanakan.


2. Maksud, Tujuan dan Manfaat

2.1. Maksud
Sebagai bagian dari strategi kebijakan stimulus fiskal melalui instrumen pajak daerah provinsi yang diintegrasikan dengan Program 100 Hari Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur yang baru dengan misi APBD untuk Rakyat. Sehingga, sinergitas kedua kebijakan ini secara tematik dinamakan kebijakan Pengurangan Pajak Untuk Rakyat Tahun 2009.

2.2. Tujuan
Membantu meringankan beban masyarakat, khususnya wajib pajak yang mengalami dampak krisis keuangan global yang menyebabkan menurunnya kemampuan masyarakat memenuhi kewajibannya membayar pajak, sekaligus bertujuan untuk mensukseskan Program 100 Hari Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur yang mempunyai keperdulian dan keberpihakan terhadap ketidakberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat yang menjadi korban bencana alam yang melanda wilayah Provinsi Jawa Timur.

2.3. Manfaat Kebijakan
Pelaksanaan kebijakan ini diharapkan dapat memperoleh beberapa manfaat, baik manfaat dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sebagai berikut :
1.Mendukung kebijakan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur untuk meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi dampak krisis dan bencana alam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah;
2.Menekan jumlah piutang pajak daerah (tunggakan pajak) yang cenderung meningkat ;
3.Menjamin kepastian hak kepemilikan kendaraan bermotor;
4.Meningkatkan akurasi database kendaraan bermotor ;
5.Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pajak daerah ;
6.Mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya membayar pajak sebelum jatuh tempo masa pajaknya ;
7.Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi semua jenis layanan unggulan Samsat yang ada ;
8.Meningkatkan potensi pajak untuk tahun berikutnya, sehingga kontribusi penerimaan PAD akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang.


3. Dasar Hukum Pengurangan Pajak

1.Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Pada Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah : (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB/PKAA); (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB/BBNKAA); (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); dan (d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3BAT/AP). Selanjutnya pada pasal 4 ayat (1) dan (3) mengamanatkan bahwa Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan sekurang-kurangnya mengatur nama, objek, dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, penetapan, tata cara pembayaran dan penagihan, kadaluwarsa, sanksi administrasi, tanggal mulai berlakunya. Kemudian pada pasal 75 PP Nomor 65 Tahun 2001 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2.Pasal-pasal yang mengatur kewenangan penghapusan dan atau pengurangan pajak daerah diatur pada Pasal 4 ayat (4) huruf (a) UU Nomor 18 Tahun 1997 juncto UU Nomor 34 tahun 2000 yang menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya.

3.Berdasarkan amanat UU dan PP tersebut diatas, maka sebagai dasar pelaksanaan pemungutan di Provinsi Jawa Timur telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kedua Perda ini dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

4.Pada pasal 22 ayat (2) hutuf (b) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan dan bunga PKB yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Kemudian, pada pasal 21 ayat (2) huruf (b) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan dan bunga BBNKB yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

4. Konsep Kebijakan Pengurangan Pajak

Pengurangan Pajak Untuk Rakyat adalah kebijakan dibidang pajak daerah provinsi dalam bentuk pembebasan sanksi administrasi dan pengurangan pokok pajak (discount) kepada masyarakat (wajib pajak), meliputi :

4.1. Jenis-jenis Pengurangan Pajak
1.Pembebasan seluruh sanksi administrasi (denda dan bunga) atas keterlambatan pendaftaran dan/atau keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ;

2.Pembebasan pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II);

3.Pembebasan seluruh sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT/AP);

4.Pengurangan (discount) pokok PKB sebesar 2% (dua persen) terhadap pembayaran yang dilaksanakan Wajib Pajak sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari sebelum masa pajaknya berakhir.


4.2. Sasaran Kebijakan Pengurangan Pajak
1.Pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB diberikan kepada seluruh masyarakat (wajib pajak) yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat), termasuk alat-alat berat dan kereta gandeng/tempel, kendaraan pribadi (plat hitam) maupun kendaraan umum (plat kuning) yang mempunyai piutang pajak berupa denda dan bunga yang belum dibayar sampai dengan 30 Juni 2009;

2.Pembebasan pengenaan BBN II diberikan kepada seluruh masyarakat (wajib pajak) yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat), termasuk alat-alat berat dan kereta gandeng/tempel, kendaraan pribadi (plat hitam) maupun kendaraan umum (plat kuning) yang kepemilikannya terjadi dan didaftarkan sampai dengan 30 Juni 2009;

3.Pembebasan sanksi administrasi P3ABT/AP kepada seluruh masyarakat (wajib pajak) P3ABT/AP yang mempunyai piutang pajak berupa denda belum dibayar sampai dengan tanggal 30 Juni 2009.

4.Pengurangan pokok PKB sebesar 2% (dua persen) diberikan kepada seluruh masyarakat (wajib pajak) yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat), termasuk alat-alat berat dan kereta gandeng/tempel, kendaraan pribadi (plat hitam) maupun kendaraan umum (plat kuning) yang melaksanakan pembayaran PKB sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kelender dihitung hari sebelum berakhirnya masa pajak yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2009.


4.3. Waktu pelaksanaan
Waktu pelaksanaan kebijakan berlaku efektif selama 3 (tiga) bulan, mulai tanggal 1 April 2009 sampai dengan 30 Juni 2009.


5. Analisis Dampak Kebijakan
Pelaksanaan Kebijakan ini akan berdampak pada berbagai aspek, baik penerimaan dan piutang pajak (tunggakan), sisdur perpajakan dan pelayanan, penyediaan logistik (SKPD, STNK, TNKB), maupun sistem informasi dan telekomunikasi serta koordinasi dan sosialisasi.

5.1. Dampak terhadap penerimaan
Dari sisi penerimaan, kebijakan ini mengangandung dua konsekuensi, dimana pada satu sisi akan mengurangi potensi penerimaan, karena berkurangnya penerimaan sanksi administrasi berupa denda dan bunga PKB, BBN-KB, P3ABT/AP dan penerimaan BBN II, serta pengurangan pokok PKB, namun pada sisi yang lain kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan, terutama bersumber dari pencairan pokok PKB, BBN-KB dan P3ABT. Seberapa besar penerimaan yang berkurang dan penerimaan yang bertambah dari kebijakan ini dapat dicermati dari hasil simulasi perhitungan yang ditunjukkan dengan tabel dibawah ini.

TABEL 1
TREND PENERIMAAN YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN SANKSI ADMINISTRASI PKB DAN BBN-KB TAHUN 2001-2008
(dalam rupiah)
NO. TAHUN ANGGARAN SANKSI
DENDA SANKSI BUNGA JUMLAH RATA-RATA PERBULAN

[1] [2] [3] [4] [5]= [3+4] [6]
1 2001 13.497.519.365 622.566.595 14.120.085.960 1.176.673.830
2 2002 16.780.674.040 817.833.700 17.598.507.740 1.466.542.312
3 2003 14.193.348.230 749.119.831 14.942.468.061 1.245.205.672
4 2004 31.414.513.808 1.985.258.391 33.399.772.199 2.783.314.350
5 2005 32.532.777.563 2.696.758.610 35.229.536.173 2.935.794.681
6 2006 37.436.828.804 3.508.318.594 40.945.147.398 3.412.095.616
7 2007 45.681.110.496 5.180.813.381 50.861.923.877 4.238.493.656
8 2008 63.038.554.563 5.818.812.980 68.857.367.543 5.738.113.961


Dari Tabel 1 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
a.Penerimaan kas yang bersumber dari sanksi administrasi berupa denda dan bunga jumlahnya cukup besar dan setiap tahun menunjukkan kecenderungan semakin meningkat.

b.Dilihat dari struktur penerimaan, bagian terbesar (90%) bersumber dari penerimaan sanksi denda, selebihnya (10%) berasal dari sanksi bunga. Hal ini dapat dipahami, karena sanksi denda dikenakan 25% setiap terjadi keterlambatan pembayaran, sedangkan sanksi bunga hanya dikenakan 2% setiap bulan atas setiap keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu 30 hari, yang berlaku maksimal 15 bulan.

c.Apabila dicermati dari trend pertumbuhan selama delapan tahun, telah terjadi peningkatan hampir 5 (lima) kali lipat, yaitu sebesar 487,65% atau rata-rata setiap tahun terjadi pertumbuhan 60,96%.

d.Meningkatnya penerimaan dari sanksi administrasi pada dasarnya bukan kondisi yang diharapkan dalam pemungutan pajak daerah, karena peningkatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kurang patuh memenuhi kewajibannya membayar pajak, sehingga dikenakan sanksi yang berarti pula menambah beban tambahan bagi keuangan masyarakat.

e.Dengan menggunakan asumsi penerimaan sanksi rata-rata setiap bulan tahun 2008 sebesar Rp. 5.738.113.961, maka kebijakan pengurangan pajak untuk rakyat Tahun 2009 yang berlaku selama 3 (tiga) bulan akan mengurangi penerimaan sebesar Rp. 17.214.341.883. Namun pada sisi yang lain, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Pokok PKB dan BBN-KB yang terhutang sebesar Rp. 59.169.910.967


Dari Tabel 2 dapat disimpulkan :
Pelaksanaan kebijakan pengurangan pajak untuk rakyat tahun 2009 tidak mengurangi realisasi penerimaan kas, bahkan sebaliknya dapat meningkatkan penerimaan kas selama tiga bulan sebesar Rp. 14.117.890.667. Artinya, kebijakan pengurangan pajak tidak hanya bermanfaat untuk meringankan beban masyarakat Jawa Timur, tetapi juga dapat meningkatkan PAD Provinsi Jawa Timur.

5.2. Dampak terhadap sisdur administrasi

Kebijakan pengurangan pajak merupakan salah satu bentuk intervensi kebijakan pemerintah tidak hanya menyentuh ranah publik atau kepentingan masyarakat luas (wajib pajak), tetapi juga membawa konsekuensi internal terhadap pengelolaan sisdur administrasi perpajakan. Oleh karena itu, perlunya pengelolaan sisdur administrasi yang lebih tertib, teratur, dan efisien, baik pendataan objek dan subyek pajak, penentuan piutang pajak, pembukuan dan pelaporan pajak berdasarkan standar akuntansi, maupun sistem penagihan pajak.

5.3. Dampak terhadap penyediaan logistik
Berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa kebijakan pengurangan pajak akan mendorong masyarakat secara masal melakukan pendaftaran kendaraan bermotor dan pembayaran pajak yang telah melewati jatuh tempo (menunggak), termasuk melakukan bea balik nama atas kendaraan bermotor yang sebelumnya masih nama orang lain. Dampaknya adalah kebutuhan akan blanko/formulir SKPD, STNK dan TNKB akan meningkat di atas kebutuhan rata-rata. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan menyediakan blanko/formulir lebih banyak agar tidak mengalami kekurangan, seperti yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan pengurangan pajak tahun 2007. Penyediaan blanko/formulir SKPD merupakan kewenangan Dipenda, sedangkan blanko STNKB dan TNKB merupakan kewenangan Ditlantas Polda Jawa Timur, sehingga perlu koordinasi dengan pihak Ditlantas untuk mempersiapkan blanko tersebut.

5.4. Dampak terhadap sistem informasi dan telekomunikasi
Sistem informasi dan telekomunikasi pelayanan Samsat merupakan tumpuan harapan untuk mendukung keberhasilan kebijakan pengurangan pajak. Meningkatnya volume transaksi akan berdampak terhadap beban sistem yang semakin meningkat. Meningkatnya beban sistem menentukan kecepatan akses dan transfer atau komunikasi data, sehingga sampai batas tertentu akan terjadi overload yang menyebabkan terjadinya berbagai gangguan, seperti terjadinya kemacetan (hang-up), jaringan komunikasi sering putus (disconnect), dan response time meningkat. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya antrian atau penumpukan wajib pajak di loket-loket yang pada umumnya disertai dengan kekecewaan dan hujatan atas pelayanan yang diberikan petugas pelayanan Samsat.

5.5. Dampak terhadap koordinasi
Kebijakan pengurangan pajak, meskipun secara teknis merupakan tanggungjawab Dipenda, tetapi pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Ditlantas Polda Jawa Timur dan jajarannya, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur dan jajarannya, serta Pemkab/Pemkot. Oleh karena itu, untuk mensukseskan kebijakan ini kemampuan koordinasi menjadi sangat penting dan menentukan untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini, baik koordinasi yang dilakukan antar pimpinan di tingkat provinsi maupun koordinasi yang dilakukan Ka UPTD di tingkat Kabupaten/Kota.

6. Tahapan Pelaksanaan Kebijakan
Kebijakan Pengurangan Pajak Untuk Rakyat Tahun 2009 sangat diharapkan dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta dilandasi dengan kepastian hukum. Untuk itu perlu disusun tahapan proses sebagai pedoman bagi pelaksana, sebagai berikut :

6.1. Tahap Persiapan/Perencanaan
Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum kebijakan diimplementasikan, sebagai berikut :

1.Menyusun proposal kebijakan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan. Proposal kebijakan memuat antara lain latarbelakang, maksud dan tujuan serta manfaat kebijakan, landasan hukum, rancangan kebijakan, analisis dampak kebijakan serta tahapan proses pelaksanaan.

2.Menyusun kelengkapan administrasi, antara lain :
a.Surat Kadis kepada Gubernur ;
b.Surat Gubernur kepada Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur ;
c.Surat Gubernur kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan ;
d.Rancangan Paraturan Gubernur ;
e.Surat Kadis kepada Dirlantas Polda Jawa Timur ;
f.Surat Kadis kepada Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur ;
g.Rancangan Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur ;
h.Surat Kadis kepada Ka UPTD seluruh Jawa Timur ;
i.Menyusun materi untuk press release Kepala Dinas;
j.Membuat nota dinas kepada Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Pendapatan agar membuat Sistem untuk mendukung pelaksanaan pengurangan PKB, BBNKB dan P3ABT/AP dengan format laporan sebagaimana terlampir.

3.Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, baik secara internal maupun eksternal;

4.Melaksanakan rapat konsilidasi dengan seluruh pelaksana (KaUPTD) sekaligus mensosialisasikan konsep sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat berhasil mencapai sasaran seperti yang diharapkan;

5.Menghitung kebutuhan biaya yang diperlukan untuk sosialisasi dan kegaiatan instalasi program aplikasi, serta kegiatan monitoring dan evaluasi;

6.Mempersiapkan dan mendistribusikan kebutuhan blanko SKPDKB ;

7. Mempersiapkan format blanko/formulir laporan sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi ;

8.Menyusun sistem dan program aplikasi komputer ;

9.Monitoring kesiapan sistem komunikasi / sistem jaringan;

10.Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat oleh seluruh UPTD dan Dinas dengan menggunakan berbagai media informasi, baik menggunakan media konvensional seperti brosur, famplet, stiker, spanduk, memanfaatkan sarana Samsat Keliling, maupun menggunakan media modern seperti telp/HP (SMS), internet (website dipenda), radio (radio SS untuk surabaya), dan media televisi (apabila tersedia biaya) menggunakan TVRI atau JTV melalui acara seperi suara publik atau cangru’an.

6.2. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain :

1.Instalasi program aplikasi komputer ;

2.Press Release Kepala Dinas dengan mengundang wartawan media lokal maupun nasional ;

3.Pelaksanaan kebijakan pengurangan pajak secara serentak diseluruh Jawa
Timur, mulai tanggal 1 April 2009 sampai dengan 30 Juni 2009.

6.3. Tahap Monitoring dan Evaluasi
Tahap ini merupakan tahapan untuk menilai dan mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengurangan pajak. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan, antara lain :

1.Monitoring perkembangan penerimaan kas dengan melakukan peninjauan langsung kelapangan atau dengan menggunakan laporan sesuai dengan format laporan yang telah disediakan ;

2.Monitoring permasalahan yang dihadapi dilapangan ;

3.Mengevaluasi seluruh kegiatan, termasuk tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dilapangan.
4.Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bapak Kepala Dinas dan Bapak Gubernur Jawa Timur.

6.4. Tahap Penyusunan Ketentuan Biaya
1.Kegiatan Press Release;

2.Rapat dengan para KUPTD, Adpel dan Opdat serta Kasi Penagihan;

3.Biaya pembuatan program;

4.Biaya instal program;

5.Pekerjaan volume pada Bidang Pajak Daerah dan Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Pendapatan;

6.Biaya koordinasi dengan Biro Hukum, Ajudan, Dirlantas dan jajarannya;

7.Biaya pemantauan lapangan setiap bulan.

Kapitalisme & Liberalisme

1.Kapitalisme dan Liberalisme

a.Ekonomi
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berkaitan dengan permasalahan bisnis, perusahaan, perdagangan, keuangan, per Bankan, kehutanan, pertanian dan sebagainya. Meyer, Marx, dan Smith yang menjelaskan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia tidak pernah terbatas, jika suatu kebutuhan maka akan muncul kebutuhan lain, jika itu dipenuhi maka akan muncul kebutuhan yang lain lagi dan seterusnya. Manusia memiliki sifat mengejar apa yang dibayangkan, diimpikan, meskipun hal itu (pada waktu itu) belum ada dalam jangkauannya.

Hal yang membatasi dia adalah kesanggupan memenuhi kebutuhan, dimana alat untuk memenuhi kebutuhan terbatas. Misalnya gaji dia sedikit, pendapatan dia sedikit. Sedikit memiliki makna bahwa antara pendapatan yang ideal bagi dia (dalam perspektif kebutuhan) berada jauh dibawah keinginan dia (untuk berbelanja apa yang dikehendaki).

Secara rasional, kita dihadapkan pada kenyataan, agar kita mendahulukan kebutuhan apa yang harus dipenuhi dahulu dengan pendapatan yang ada, lantas waktu yang lain akan memenuhi kebutuhan yang lain. Setiap kondisi terpenuhinya kebutuhan itu disebut dengan puas. Kepuasan adalah kondisi dimana kebutuhan sesaat itu dapat dipenuhi dengan pendapatan yang dapat diperolah pada saat yang sama.

b.Prinsip ekonomi. Tentu saja diperlukan suatu prinsip agar terjadi pemenuhi kebutuhan. Meyer menyebutkan, bahwa prinsip ekonomi merupakan kepuasan optimal ketika biaya tertentu. Ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammadi SAW “berhentilah makan sebelum kenyang”. Kalau kita sangat bernafsu, makan itu masih bisa dilanjutkan hingga sangat kenyang, tetapi lambat atau cepat tingkat kenikmatan atas makanan itu makin berkurang. Bahkan kalau diteruskan kita akan muntah-muntah karena kebanyakan makan. Kondisi itu disebut dengan maksimal. Sesuatu yang maksimal artinya sudah tidak dapat ditambah lagi – kecuali mau masuk rumah sakit.

Karena itu, kurva kepuasan harus dilukis dengan dengan garis lengkung ke atas, sementara biaya dengan garis lengkungan ke bawah. Dalam bahasa matematika, kurva kepuasan disusun dalam bentuk hiperbol. Karena kurva dalam bentuk hiperbola, maka persamaan aljabar yang dipakai adalah persamaan kwadratik.

c.Pengendalian faktor-faktor Produksi
Pengendali faktor ekonomi adalah pasar. Pasar disebut sebagai invisible hand. Kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran akan menyebabkan harga akan naik atau turun. Kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, konsumsi, dan disktribusi akan diatur oleh kekuatan pasar. Setiap pelaku ekonomi tidak memiliki tenaga yang cukup untuk mengatur pasar, karena banyak penjual dan pembali yang ada di pasar. Disamping itu, kegiatan produksi juga dikendalikan oleh faktor-faktor produksi, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor skill, dan faktor modal. Dalam beberapa teori ekonomi kodern, permasalahan enterpreneourship dijadikan sebagai faktor produksi. Semantara ekonomi klasik hanya terbatas pada tiga faktor. Yang mengendalikan faktor produksi adalah pasar, tetapi pada pelaku ekonomi yang kuat, dengan penguasaan modal yang tinggi, akan menjadi pemain baru dalam mengendalikan faktor produksi. Permasalahan inilah yang kadang memicu lahirnya konflik pelaku ekonomi.

d.Prinsip berperilaku adalah “Prinsip bebas berbicara, bebas berbuat, selama tidak merugikan beta”. Inilah nilai luhur yang dikemukakan oleh Bapak Smith dan Marx. Nilai-nilai individual sangat dijunjung tinggi bagi semua orang. Semua orang boleh berkata apa saja, boleh berbuat apa saja, batas perkataan dan perbuatan itu adalah “tidak merugikan orang lain”. Tidak boleh satu orang mendesak orang lain demi keuntungannya.

e.Perilaku Ekonomi adalah Rasional.
Semua orang diasumsikan rasional. Tidak ada seorang pun yang ingin merugikan diri sendiri, tidak ada orang yang ingin melanggar hukum karena semua orang tahu kalau melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Orang-orang baik secara kelompok maupun individu semua rasional, cerdas, pintar, dan akan melakukan apa yang terbaik bagi dirinya, tidak melanggar hukum, dan tidak merugikan orang lain. Coba anda lihat berbagai demonstrasi di Amerika dan Inggris, umumnya berjalan lancar dan tidak anarkhis.

f.Kapitalisme dan Demokrasi
Kapitalisme yang mengedepankan kebebasan individu. Liberalisme yang memberikan ruang gerak individu secara luas dan hanya dibatasi oleh kebebasan individu lain adalah awal gagasan demokrasi. Demokrasi menempatkan semua orang memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak berbicara dan hak berbuat yang sama. Pembatas kebebasan orang adalah kebebasan orang lain. Itu adalah dinding kehormatan individu.

g.Kegiatan Ekonomi dan Kegiatan Pemerintah
Semua kegiatan yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi diserahkan pada masyarakat. Fungsi pemerintah terbatas pada fungsi umum dan perlindungan, misalnya fungsi pendidikan, fungsi keamanan dan pertahanan, kebakaran hutan dan lahan, penjaga tata tertib lingkungan. Yang menentukan apa yang dilakukan, apa yang boleh, dan bagaimana cara melakukan sesuatu diserahkan kepada masyarakat luas. Tidak ada pegawai sampai mati, sampai tua, atau yang sejenisnya. Semua diserahkan pada masyarakat.

h.Tujuan Kegiatan Ekonomi
Tujuan kegiatan ekonomi adalah kesejahteraan sosial, kesejahteraan individual, kemakmuran, terpenuhinya kebutuhan individu dan masyarakat. Secara mikro, tujuan ekonomi adalah profit. Kalau semua mendapatkan profit, maka masyarakat akan sejahtera. Untuk mencapai profit yang tinggi diperlukan creative dan enterpreneourship, keberanian mengambil resiko, mensiasati resiko menjadi kemanfaatan, efektivitas, dan afektivitas. Kalau lini bisnis mikro berjalan baik, konteks makro berjalan baik, maka wilayah itu dihuni oleh individu-individu yang makmur, dan masyarakat secara keseluruhan yang makmur.

2.Kapitalisme dan Liberalisme ala Indonesia

a.Ekonomi Indonesia diatur dengan UUD 1945 pasal 33. Inilah awal beda dengan pokok permasalahan di USA dan Negara-negara Eropa yang lain. Mereka mengawali ekonomi dengan kebebasan individu, sementara bisnis hanya menyerahkan sebagian pendapatannya dalam bentuk pajak kepada pemerintah sehingga fungsi publik berjalan dengan baik, sementara Indonesia memulai mengatur hal-hal pokok oleh negara dan sisanya diserahkan kepada masyarakat. Pokok kegiatan ekonomi makin lama makin didominiasi oleh pemerintah.

Masyarakat Indonesia telah lama menyerahkan kemerdekaan individunya kepada penguasa kerajaan baik secara sukarela maupun dipaksa, hal serupa juga terjadi pada pemerintah penjajah Belanda dan Jepang. Kepada penjajah pribumi dan penjajah asing, masyarakat hanya bisa menyembah dan menyerahkan seluruh harkat kemanusiaannya.
Hingga jaman kemerdekaan, masyarakat kecil ini telah terbentuk jiwa menyerah pada penguasa. Baru mulai tahun 1996 kira-kira, masyarakat mulai berani mempertontonkan diri dalam bentuk ketidak sepakatannya dengan siapapun, mereka berdemo. Apakah dalam demo itu individu hanya sebagai orang bayaran (tukang demo) atau pendemo yang sesungguhnya, atau hanya sekedar ikut-ikutan, atau “sebagai” yang lain.

b.Prinsip Ekonomi. Pertanyaannya apakah prinsip ekonomi sebagaimana disampaikan Guru Smith dan Meyer itu dikembangkan di Indonesia. Dari berbagai pengamatan kami pada hampir semua literature yang ada di Indonesia, prinsip ekonomi yang dikembangkan memakai pola lurus. Apa artinya? Bahwa semakin banyak barang dikonsumsi maka akan semakin puas. Kondisi ini bertentangan dengan hukum Gozen.
Pada kenyataannya tidak mungkin orang mengkonsumsi barang sebanyak mungkin untuk mengejar kepuasan. Orang makan ada batasnya yaitu kenyang dan kekenyangan. Maka pola garis lurus yang dikembangkan pada berbagai literature di Indonesia adalah salah dan tidak masuk akal.

c.Siapa Pengendali faktor Produksi. Di USA pengendali faktor produksi adalah orang-orang, atau siapapun yang dapat disejajarkan dengan orang. Di Indonesia ini agak susah, karena ada batas demokrasi yang sangat luas di Indonesia. Coba saja kalau perusahaan mengambil keputusan mengenai sesuatu apa pun, dapat menimbulkan gelombang demonstrasi, entah demo sungguhan atau demo terpaksa, demo gratis atau demo bayaran, ujung-ujungnya yang mengatur segala hal ikhwal adalah pemerintah. Inilah pelaku bisnis dan lembaga bisnis di Indonesia menjadi sangat kesulitan termasuk mengatur rumah tangganya sendiri. Karena itu saya berpandangan bahwa yang mengendalikan langsung dan tidak langsung terhadap semua faktor produksi sesungguhnya adalah pemerintah sendiri. Pemerintah adalah perusahaan monopoli dalam hal pengendalian faktor produksi. Ada departemen pengendalo bidang ketenagakerjaan, departemen pengedali penggunaan faktor alam, pengendali penanaman modal. Karena itu sesungguhnya, ekonomi Indonesia adalah ekonomi Negara. Segala hal ikhwal pengelolaan sumber-sumber bisnis berkaitan dengan pelaku politik dan penguasa. Bayangkan sekarang baru saja terjadi restrukturisasi BUMN ASTEK yang ujung-ujungnya adalah koheren dengan parpol yang minta jatah kekuasaan uang menjelang pemilu.

d.Nilai. Nilai-nilai ekonomi yang dikembangkan di USA adalah efisiensi, efektivitas, dan afektvitas. Indonesia, khususnya para akademisi mencoba menempatkan “agama” sebagai baju setiap perilakunya. Tetapi pada prinsipnya penghargaan masyarakat, manusia atas manusia lain, bukan berdasarkan nilai-nilai agama. Penempatan dan pengelompokan orang dasarnya adalah kekayaan, penghasilan, atau jabatan yang memberikan dampak pada kekayaan. Masyarakat kita sangat hormat terhadap permasalahan penguasaan uang. Kalau boleh saya katakan, uang adalah simbol ekonomi, maka tidak salah kalau dikatakan Ekonomi sebagai agama (Nelson,1944). Hingga kini kita banyak menemukan perilaku ambigu, tutur dan penampilannya adalah agama, sementara yang dihormati adalah uang. Karena itu permasalahan efektivitas dan efisiensi tidak dipentingkan.

Nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan juga demokrasi tanpa batas. Masyarakat menuntut transfaransi yang berlebihan. Saudara ingat kasus KPK melawan Yusril Indra Mahendra. Ini nampaknya bukan permasalahan kebenaran, tetapi permasalahan standar ganda yang ujung-ujungnya adalah”kekuasaan dan uang”. Uniknya standard ganda itu muncul dalam kaliber politik tinggi dan berdekatan dengan istana.

Nilai demokrasi kita adalah nilai transparansi tanpa batas. Hampir dapat dipastikan siapa saja dapat menjadi rektor UMS, dapat menjadi gubernur Jawa Tengah, dapat menjadi bupati dan wali kota. Persamaan hak itu sebagai sama dalam konteks kepala tanpa budaya. Di USA permasalahan performance akademik dan permasalahan profesionalitas mendapatkan tempat istimewa dalam demokrasi. Demokrasi tidak boleh mengorbankan kompetensi. Indonesia dalam berdemokrasi hanya mengedepankan persamaan hak asasi manusia.

e.Tujuan Ekonomi tidak Jelas
Karena pengendali ekonomi adalah Negara, berarti kekuasaan birokrasi dan kekuasaan politik, maka tujuan ekonomi dirumuskan dalam ruang DPR. Karena itu menjadi tidak jelas apa sesungguhnya kecuali kata-kata yang bersifat abstraks: stabilitas moneter, atau apa.

3.Bagaimana Koperasi

a.Kita memiliki UU Koperasi yang sangat canggih. Permasalahannya adalah apakah ada persamaan persepsi dan makna antara penyusun UU, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait dengan koperasi. Saya hingga sekarang lebih memahami kalau koperasi adalah lapangan pekerjaan bagi siapa saja yang terlibat, tetapi bukan oleh masyarakat.

b.Koperasi juga diam seribu bahasa ketika permasalahan nasional yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat bergelombang. Ambil contoh kasus beras. Ketika dewan dan demonstrasi antri imprt beras terjadi, ketika harga beras melambung, dan ketika operasi beras menuai banyak masalah. Semua pihak yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sembunyi, termasuk para anggota dewan dan pihak-pihak yang menentang import beras, tidak terkecuali koperasi.
Disini pertanyaan saya menguat, siapa sih koperasi itu, kenapa sembunyi, mana demokrasi dan memperjuangkan anggota, kan para anggota kelimpungan kelaparan.

c.Bagaimana Koperasi dan Bulog
Mestinya antara koperasi dan Bulog dapat sinergis. Mereka dapat merapatkan barisa karena memiliki persepsi yang sama yaitu mensejahterakan anggota dan menyediakan kebutuhan pokok rakyat. Tetapi nampaknya antara keduanya tidak saling mengenal hingga kini.

d.Koperasi nampak Sebagaimana Badan Usaha yang lain.
Koperasi ini nampak tidak jauh berbeda dengan badan usaha lain, tidak ada anggota yang menonjol diperjuangkan, ya sepanjang jalan kalau kita melihat koperasi berarti sama dengan toko lain, ‘oh itu toko operasi”, “tidak tampak anggota berbodnong-bondong berbelanja karena “kualitas, kemudahan, dan harga kompetitif sebagai kerja keras dan perjuangan”. Oh itu badan perkreditan koperasi” atau yang lain. Ya mungkin ada beberapa perbedaan misalnya ada fasilitas dari departemen. Bahkan mungkin berbagai kredit telah dikucurkan dan tidak pernah bergulir dalam jangka lama atau telah hilang. Ini adalah tantangan kita sebagai warga koperasi. “Koperasi perlu diajari menjadi koperasi, dan jangan menjadi yang lain”.

e.Mampukah koperasi sebagai alat memperjuangkan ekonomi rakyat ketika pemerintah sebagai pengendali ekonomi tidak memiliki keberpihakan makro terhadap koperasi kecuali membagi kredit calon macet. Kopersi bukan melakukan oposisi atau perlawanan penguasaan politik atas ekonomi Negara, tetapi koperasi justru merupakan badan usaha yang mendapatkan jatah kemakmuran dalam program-program pembangunan. Ini agak keras tetapi kalau di dalami nampaknya memang unik. Carilah berapa sumbangan koperasi terhadap PDRB. Ini hanya permasalahan ekonomi rakyat. Belum lagi pertanyaan sumbangan sosial dan politik sesuai dengan konteks soko guru perekonomian. Ekonomi Indonesia bukanlah memiliki fundasi yang kuat, tetapi ekonomi Indonesia rapuh karena ditopang oleh perilaku politik yang labil. Sekarang para wakil rakyat sedang sibuk “memperjuangkan dirinya sendiri, partainya sendiri agar memiliki biaya untuk memenagkan Pemilu”, lantas koperasi mendapat bagian apa dalam kancah politik ekonomi dan ekonomi politik nasional.

f.Siapa membutuhkan koperasi : rakyat atau departemen, anggota atau pengurus. Ini pertanyaan sulit, lihatlah KUD kita. Siapa yang kaya, pengurus atau anggota. Yang membutuhkan kegiatan pembinaan rakyat atau departemen atau koperasi. Diperlukan penelitian serius dalam hal demikian ini karena selama ini koperasi lebih sering menjadi sarana korupsi pejabat bukan menjadi ajang memakmurkan rakyat. Telah lama koperasi berkiprah, rakyat kecil tetap saja sengsara, bodoh, tidak tahu malu, serakah, dan sejumlah title lain yang menyedihkan sebagai bangsa.

4.Penutup
Tulisan ini belum selesai, masih membutuhkan diskusi yang sangat banyak dan mendalam. Namun ada benang merah yang dapat diterik, bahwa usaha memperjuangkan kesejahteraan rakyat masih membutuhkan waktu yang panjang, koperasi dapat ambil bagian. Koperasi jangan sampai lepas dari anggota, lepas dari rakyat, karena sesungguhnya mereka lah yang harus diperjuangkan oleh koperasi.



Daftar Rujukan

Ebenstein, William & Fogelman, Edwin. 1987. Isme-isme Dewasa Ini. Edisi kesembilan. Penterjemah Alex Jemadu. Jakarta : Penerbit Erlangga

Smith, Adam. 1976. An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations. Chicago : The University of Chicago Press

Marx, Karl. 1887. Capital : A Critical Analysis of Capitalist Production. (4 Jilid) Moscow: Foreign Languages Publishing House.

Mengembalikan RI ke Investasi Global

Mengembalikan Indonesia ke dalam radar investasi global. Itu misi dari berbagai agenda kebijakan probisnis yang coba ditempuh pemerintah beberapa bulan terakhir, menurut Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhamad Lutfi.

Namun, mengembalikan tingkat kepercayaan investor ternyata tak semudah membalik telapak tangan. Pernyataan pahit Wakil Presiden M Jusuf Kalla pada Indonesia Investment Conference (IIC) di Nusa Dua, Bali, Senin lalu, menunjukkan optimisme dan dukungan verbal masyarakat internasional saja tidak cukup. ”Mereka memuji-muji, tetapi tetap saja mereka pergi ke China atau Vietnam,” katanya.

Upaya mengembalikan Indonesia ke dalam radar investasi global sebenarnya sudah dimulai oleh beberapa rezim pemerintahan sebelumnya setelah Indonesia terjerumus dalam krisis finansial tahun 1997. Namun, tidak banyak berhasil. Laporan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) menunjukkan neraca modal Indonesia terus negatif sejak tahun 1997, kecuali mungkin setahun terakhir. Artinya, arus modal keluar lebih besar ketimbang arus modal masuk.

Lutfi menyebut perbandingan kapitalisasi pasar PT Telkom dengan perusahaan telekomunikasi Singapura, Singapore Telecom (SingTel), sebagai indikasi sederhana masih rendahnya kepercayaan investor pada Indonesia. Kendati kapasitas terpasang untuk sambungan telepon tetap (fixed line) dan seluler antara Telkom dan SingTel hampir sama, tingkat kapitalisasi pasar Telkom hanya seperlima atau bahkan seperenam SingTel.

Dari yang terlihat pada IIC di Bali—diikuti oleh hampir 750 delegasi, kebanyakan wakil dari lembaga keuangan— animo para investor masih sangat tinggi, seperti halnya juga pada Infrastructure Summit I di Jakarta awal tahun lalu. Para delegasi pada IIC umumnya juga optimistis akan prospek ekonomi dan juga prospek berusaha di negara ini.
Namun, lagi-lagi animo tinggi dan sikap optimistis itu baru sebatas pernyataan, belum diwujudkan dalam investasi riil, khususnya di proyek-proyek greenfield (pendirian pabrik baru atau perluasan pabrik lama). Investasi yang masuk sejauh ini lebih banyak investasi jangka pendek di instrumen investasi berpendapatan tetap (fixed income), seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat utang negara (SUN), baru kemudian saham.

Hari-hari ini optimisme kita dibuat melambung oleh lonjakan indeks harga saham di Bursa Efek Jakarta yang terus menguat—mencapai titik tertinggi dalam sejarah pada pekan ini— yakni di atas level 1.300. Demikian pula, nilai tukar rupiah juga menguat begitu perkasa, sempat di bawah level Rp 9.100 per dollar AS. Sejak awal tahun, rupiah tercatat sudah menguat hampir 10 persen dan menjadikannya sebagai the best performer di Asia.

Sentimen positif terhadap Indonesia juga ditunjukkan dari kelebihan permintaan hingga hampir empat kali lipat dalam penerbitan obligasi internasional senilai 2 miliar dollar AS yang dilakukan oleh pemerintah awal bulan ini di New York. Bukan itu saja. Dua lembaga pemeringkat asing juga menaikkan outlook peringkat utang Indonesia.

Beberapa pengamat mengaitkan kuatnya indeks saham dan rupiah yang tidak didukung fundamental ini dengan serbuan uang panas (hot money), yang mencoba memburu aset-aset yang menawarkan pendapatan lebih tinggi atau mengambil keuntungan dari selisih suku bunga rupiah dan suku bunga dollar AS yang mencapai 8 persen saat ini.
Ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ikhsan, menyebut angka hot money yang bergentayangan di Indonesia saat ini mencapai 20 miliar dollar AS, suatu jumlah yang amat besar untuk bisa menggoyang sistem keuangan kita mengingat kapitalisasi pasar finansial kita yang masih terbatas.

Namun, tren positif bukan hanya terjadi di instrumen portofolio yang pergerakannya sangat dipengaruhi oleh sentimen atau persepsi pasar. Angka penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga meningkat secara spektakuler setahun terakhir.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan angka persetujuan investasi dalam rangka PMA selama tahun 2005 meningkat 30,4 persen menjadi 13,58 miliar dollar AS dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasinya juga meningkat hampir dua kali lipat menjadi 8,9 miliar dollar AS. Untuk PMDN, angka persetujuan meningkat 14,7 persen menjadi Rp 50,58 triliun. Sementara realisasinya juga meningkat dua kali lipat menjadi Rp 30,67 triliun.

Kendati demikian, angka persetujuan PMA turun lagi pada awal tahun ini. Angka persetujuan PMA selama periode Januari- Februari 2006 turun 61 persen dibandingkan periode sama 2005, menjadi 1,27 miliar dollar AS.

Namun, untuk realisasinya, masih meningkat hampir empat kali lipat menjadi 2,21 miliar dollar AS dibandingkan dengan periode sama tahun 2005. Peningkatan ini terutama terjadi untuk investasi di sektor kertas dan tekstil. Untuk PMDN, angka persetujuan masih meningkat sebesar 21,6 persen menjadi Rp 8,17 triliun dan realisasinya juga meningkat 32,4 persen menjadi Rp 3,26 triliun.

Meskipun meningkatnya angka PMA dan PMDN ini di satu sisi bisa menjadi indikasi mulai pulihnya tingkat kepercayaan, beberapa kalangan, seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), melihat peningkatan angka PMA dan PMDN yang terjadi sekarang ini belum merupakan suatu tren yang berkesinambungan menuju pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Peningkatan angka PMA dan PMDN tahun lalu, terutama pada awal tahun, menurut Kepala Perwakilan ADB di Indonesia, David Green, seperti dikutip AFX Asia, lebih disebabkan oleh dampak transisi politik di pemerintahan yang mulus pada waktu itu.
Namun, ia mengingatkan, stabilitas politik saja tak cukup untuk bisa menjaga kesinambungan arus investasi, jika berbagai persoalan lain yang menghambat investasi belum diatasi.

Menurut Green, kalangan investor dan pelaku usaha masih mengeluhkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian ekonomi dan kebijakan, instabilitas makro-ekonomi, buruknya infrastruktur (terutama pasokan listrik), ekonomi biaya tinggi, ruwetnya masalah perburuhan, tingginya korupsi (baik di tingkat nasional maupun daerah), tingginya biaya dana, tingginya tarif pajak, dan sebagainya.

Green mengingatkan, jika pemerintah gagal mengatasi masalah-masalah ini, bukan lonjakan investasi yang akan dialami Indonesia beberapa tahun ke depan, tetapi sebaliknya penciutan investasi. Faktanya, hingga sekarang fenomena hengkang investor memang masih terjadi.

Menurut dia, orang lain mungkin merasa optimistis 100 persen soal Indonesia, tetapi dia cukup 51 persen saja. Untuk saat ini, dia memilih lebih baik menunggu dulu bagaimana pemerintah akan mengimplementasikan seabrek paket kebijakan yang sudah dibuatnya sekarang ini.

Harus lebih serius

Sejumlah pengamat mengatakan, lonjakan indeks saham dan rupiah pekan lalu memang membuat mata investor portofolio berpaling ke Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi tren berkesinambungan dan investasi jangka pendek ini akan diikuti atau dikonversikan menjadi investasi jangka panjang yang bisa mendorong pertumbuhan dan lapangan kerja?

Dalam sambutannya pada IIC, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono mengatakan sudah waktunya masyarakat internasional melihat Indonesia lebih serius lagi di masa mendatang. Ada beberapa alasan yang dikemukakan Boediono—dan juga beberapa pembicara lain—selain kinerja indeks saham dan rupiah yang mencapai rekor pekan lalu.

Mereka umumnya menyebut pasar yang sangat besar dan potensi sumber daya alam sebagai pesona yang sulit dilawan oleh banyak negara di dunia ini. Dalam konferensi tersebut, Boediono kembali menegaskan hal yang sudah berulang kali diungkapkan dalam berbagai forum yang berbeda, yakni komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan reformasi, dalam upaya mengubah secara dramatis persepsi mengenai Indonesia beberapa tahun ke depan.

Boediono juga kembali menyebut tiga pilar strategi untuk mendorong investasi dan ekspor. Pertama, mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan iklim investasi, termasuk di sektor infrastruktur. Kedua, mempercepat penanganan kasus-kasus penting (high profile), terutama karena persepsi yang diciptakannya. Ketiga, mengatasi berbagai isu di sektor finansial, terutama dalam rangka mendorong penyaluran kredit dan memperbaiki struktur pasar modal.

Dalam paket kebijakan perbaikan iklim investasi yang diluncur baru-baru ini, pemerintah menetapkan 85 tindak kebijakan dalam lima bidang, antara lain pemangkasan waktu pengurusan perizinan usaha dari rata-rata 150 hari menjadi 30 hari. Pemerintah juga berencana menghilangkan semua diskriminasi terhadap PMA dan PMDN, serta mengurangi daftar sektor yang terlarang untuk dimasuki asing (negative list). Rancangan Undang-undang (RUU) Investasi-nya sendiri telah disampaikan ke DPR bulan ini.

Kebijakan penting lain yang ditempuh adalah reformasi perpajakan, yang antara lain mengurangi tarif pajak, memperbaiki administrasi pajak, serta harmonisasi pajak pusat dan daerah. Tarif pajak yang 30 persen sekarang ini secara bertahap akan diturunkan menjadi 28 persen pada tahun 2006 dan 25 persen pada tahun 2010.
Di sisi kepabeanan, reformasi difokuskan pada upaya menekan biaya logistik yang selama ini dianggap sebagai sumber utama ketidakkompetitifan Indonesia. Termasuk menambah jumlah importir jalur hijau. Untuk memperbaiki penciptaan lapangan kerja dan fleksibilitas pasar kerja, pemerintah juga mengajukan revisi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa pasal yang akan direvisi adalah pasal-pasal mengenai pesangon, kontrak kerja, outsourcing, dan penetapan upah minimum.
Pemerintah juga berusaha mengkaji persoalan-persoalan yang membuat 91 proyek infrastruktur yang ditawarkan pada Infrastructure Summit I tak menarik minat investor. Salah satunya dengan memperbaiki persiapan proyeknya. Pemerintah juga memutuskan menempuh konsep pembagian risiko (risk-sharing) untuk proyek infrastruktur tertentu. Beberapa proyek yang dipertimbangkan untuk menggunakan kerangka kerja (framework) ini adalah sejumlah proyek ketenagalistrikan dan proyek jalan yang sudah tertunda selama bertahun-tahun.

Sedangkan pilar ketiga meliputi akses ke kredit bagi investor domestik, terutama perusahaan kecil dan menengah. Untuk ini, pemerintah dan Bank Indonesia sepakat mengenai perlunya paket kebijakan sektor keuangan untuk mendukung dua pilar terdahulu.

Melalui semua langkah itu, pemerintah menargetkan tingkat investasi sudah kembali ke level seperti sebelum krisis pada 2-3 tahun mendatang untuk mencapai pertumbuhan 6-7 persen.

Para pembicara pada IIC di Nusa Dua awal pekan ini mengakui kuatnya komitmen pemerintah dan sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi. Namun, menurut mereka, masih lebih banyak yang harus dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi. Mereka antara lain menunjuk pada masih maraknya praktik korupsi dan buruknya governance atau corporate governance.

Hal lain yang ditunggu-tunggu investor adalah implementasi dari langkah-langkah kebijakan dan berbagai paket kebijakan yang sudah dan akan diluncurkan oleh pemerintah. Patrick Giraud menyebut, sejak Infrastructure Summit I, sudah ada sekitar 53 program reformasi yang sampai di meja presiden. Namun, pelaksanaannya belum terlihat sampai sekarang.

Jadi, seperti ditegaskan oleh Giraud dan juga pembicara lain pada IIC di Bali: kini saatnya implementasi. Kalau tidak, akan seperti yang dikeluhkan wakil presiden, investor memuji-muji, tetapi tetap saja mereka bukan berinvestasi ke Indonesia, tetapi ke China, Vietnam, atau India.

Kebijakan Investasi Dlm Hal Pembangunan Ekonomi

A. PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan sebuah negara, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu negara itu mampu secara finansial atau sejahtera. Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pada kondisi ini, pertumbuhan ditandai dengan masuknya dana kedalam sistem ekonomi suatu negara.

Begitu juga dengan pengalaman Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini sesudah terjadinya masa krisis ekonomi pada tahun 1998. Kondisi tersebut bukan hanya merusak sistem ekonomi yang terbangun selama dekade sebelumnya tetapi juga aspek lain seperti politik, hukum, dan pemerintahan. Kita dihadapkan pada banyak pilihan yang sebenarnya tidak mengijinkan kita memilih atas kehendak dan keinginan sendiri. Kondisi ini menandakan bahwa posisi tawar kita tidak menguntungkan baik secara internal maupun eksternal. Secara sederhana, Indonesia memerlukan dan dan dukungan finansial yang besar untuk bisa membangun kembali apa yang sudah hancur dan mempertahankan yang masih ada.

Sejumlah pemikiran untuk perbaikan pun sudah digulirkan, sampai akhirnya pemerintah mengambil pilihan untuk memberikan sebagian hak dan wewenang tersebut kepada lembaga-lembaga finansial internasional dan sejumlah negara lain. Sebenarnya apa yang dibutuhkan? Sederhana, Indonesia memerlukan ‘dana baru’ dalam bentuk investasi. Mengapa harus investasi? Karena secara perhitungan ekonomi saat itu Indonesia tidak mempunyai ‘saving’ atau tabungan untuk meredam gejolak ekonomi saat itu. Oleh karena itu, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan bantuan lembaga finansial internasional dan mengundang sejumlah investor untuk mulai menanamkan modalnya di Indonesia.

Lantas, bila sejumlah dana sudah bisa ditarik masuk ke dalam dan kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia sudah pulih, apakah hal itu sudah menjadi bukti bahwa kita sudah berada pada level yang aman? atau apakah status sebagai negara miskin/terbelakang sudah lepas dari kita? ternyata tidak demikian, karena sejumlah konsep mengatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara tidak bisa hanya diukur dengan jumlah dana yang terserap, peningkatan GDP, atau kurs mata uang yang menguat, tetapi perubahan kehidupan masyarakatnya. Hal ini pun tidak bisa dinafikan.

Begitu pentingnya peran dan dukungan dari investasi terhadap kelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat disadari betul oleh pemerintah. Sebab sejumlah proyek infrastruktur membutuhkan dukungan dana yang besar, bukan hanya infrastruktur ekonomi tetapi juga infrastruktur bidang sosial dan kehidupan masyarakat. Peran serta dan dukungan non materiil pun dibutuhkan, di semua level pemerintahan pusat dan daerah, serta di semua level masyarakat kota dan pedesaan.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah perubahan dan perbaikan tidak hanya bisa digantungkan pada besarnya dana yang masuk tetapi juga kesiapan/kualitas internal. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah sangat penting, ‘nilai jual’ daerah terhadap investor sangat ditentukan oleh kondisi daerah dan nasional. Kondisi yang dimaksud adalah kualitas SDM pemerintah, manajemen pelayanan, kualitas masyarakat, fasilitas dan kemudahan yang diberikan, serta stabilitas politik dan penegakan hukum. Sinkronisasi arah dan kehendak dari pemerintah pusat dan daerah pun mutlak diperlukan. Daerah dengan wewenang dan keinginannya pun tidak bisa dikesampingkan begitu saja, sebaliknya peran pemerintah pusat pun sebagai koordinasi sentral pun perlu ditegaskan kembali.

Berdasarkan hal-hal diatas perlu kiranya untuk menyimak kembali kondisi kebijakan investasi yang dijalankan oleh pemerintah selama ini, berkaitan dengan tujuan perbaikan dan perubahan perekonomian Indonesia beserta sejumlah permasalahan yang mengikutinya.

Konsep dan Tujuan Pembangunan Secara Umum

Arah dan tujuan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep pembangunan yang dirancangnya. Istilah pembangunan tetap dan masih akan menjadi aspek penting dalam merancang setiap kebijakan pemerintah. Konsep pembangunan yang dirancang setidaknya bukan hanya menonjolkan keberhasilan ekonomi sebagai faktor yang dominan tetapi juga memasukkan faktor lain yang tidak bisa diabaikan. Faktor-faktor yang mendukung tersebut berupa perbaikan pada bidang pendidikan, pengurangan tingkat kemiskinan, tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, serta masih banyak faktor lain.

Mudrajad Kuncoro setidaknya menjelaskan hal diatas sebagai apa yang disebut ‘indikator kunci pembangunan’. Selain itu pula proses pembangunan yang dijalankan bukan hanya dilihat dari segi fisik (physical result) tetapi juga harus membawa sejumlah perubahan (growth with change) yang sifatnya non material. Setidaknya ada 3 perubahan yang perlu terjadi dalam proses pembangunan, yaitu perubahan struktur ekonomi (misalnya dari pertanian kepada industri lalu ke bidang jasa), perubahan kelembagaan (misalnya reformasi birokrasi dan SDM), dan perubahan kenaikan pendapatan perkapita (GNP riil dibagi jumlah penduduk).

Indikator kunci yang dimaksud di atas adalah indikator ekonomi dan indikator sosial. Beberapa variabel yang masuk dalam indikator ekonomi antara lain GNP perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel dalam indikator social antara lain Human Development Index dan (Physical Quality Life Index) Indeks Mutu hidup Bahkan indicator-indikator ini digunakan sebagai acuan terhadap pengelompokkan Negara tersebut dalam kaitannya dengan sistem ekonomi global.

Namun kenyataan yang terjadi tidak bisa disederhanakan dengan hanya mengandalkan kedua indikator tersebut, sebab sebenarnya proses pembangunan yang berjalan bersifat kompleks. Ada sejumlah permasalahan baru dan laten yang tidak bisa diselesaikan begitu saja, bahkan untuk memetakan permasalahannya juga cukup sulit. Permasalahan tersebut bisa berasal dari pemerintah sendiri sebagai pelaksana dan penggagas pembangunan, juga dari sector swasta atau masyarakat sendiri. Bahkan dipercaya bahwa pembangunan sudah gagal untuk bisa menjadi jawaban dalam memperbaiki permasalahan-permasalahan laten seperti kemiskinan dan keterbelakangan.

Dikatakan bahwa pertumbuhan (pembangunan) semata tidak banyak menyelesaikan persoalan dan kadang-kadang mempunyai akibat yang tidak menguntungkan. BahkanTodaro mengatakan bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur social, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality) dan pemberantasan kemiskinan absolut (Bryant,1989). Dapat dimengerti bahwa pembangunan bukanlah konsep statis melainkan dinamis dan merupakan proses tiada akhir.

Bila kita berkaca dari hal diatas, maka apa yang dialami oleh Indonesia tidak jauh berbeda. Isu-isu yang diangkat seputar pembangunan yang dijalankan adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat, penurunan tingkat pengangguran, dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu sudah pasti bahwa pemerintah perlu merancang konsep dan arah pembangunan apa yang menjadi pilihan kita kedepan.

Sejumlah pihak mengatakan bahwa konsep ekonomi kita berbeda dengan negara lain di dunia. Kita mengenal adanya sistem ekonomi Pancasila, sebagian lagi memasukkan istilah ekonomi kerakyatan . Namun semua itu pada prinsipnya bermuara pada kepentingan dan perbaikan dalam kehidupan masarakat. Setidaknya ada beberapa karakteristik dari ekonomi Pancasila atau pun kerakyatan tersebut yang diberikan oleh penggagasnya. Dengan mengutip pendapat Mubyarto bahwa ciri dari sistem ekonomi Pancasila adalah roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, social dan moral, kehendak kuat untuk pemerataan, nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi, koperasi merupakan sokoguru, dan imbangan yang tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi (Kuncoro,1997).

Saat ini kita mengetahui penjabaran konsep dan arah pembangunan melalui beberapa kebijakan yang dijalankan pemerintah. Salah satu kebijakan yang ada tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada dua peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang permbangunan secara makro yaitu UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan nasional (Propenas) 2000-2004 dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah sudah membuat RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) nasional, yang diharapkan nantinya itu akan menjadi arah dan acuan bagi kebijakan pembangunan ke depan. RPJP tersebut kemudian direalisasikan kedalam bentuk RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) nasional yang kemudian diterjemahkan lagi menjadi RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang sifatnya tahunan. Dalam Rancangan terakhirnya pemerintah melalui Bappenas sudah menyusun bebrerapa hal pokok yang menjadi sasaran pembangunan ekonomi Untuk 20 tahun kedepan. Sasaran tersebut adalah

• Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dimana pertanian (dalam arti luas) dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern, industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi.
• Pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai sekitar US$ 6000 dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
• Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
Kelanjutan operasionalisasi dari RPJM 2004-2009 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 dan kemudian diwujudkan dalam bentuk RKP Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 dan Perpres 19 tahun 2006 sebagai peraturan pelaksana. Fungsi dari RPJM adalah menjadi pedoman umum bagi pemerintah pusat (diwakili oleh kementrian dan lembaga) serta pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerjanya masing-masing.

B. KEBIJAKAN INVESTASI INDONESIA

Salah satu ciri umum negara terbelakang adalah kelangkaan modal. Sebab utama kelangkaan modal adalah kecilnya tabungan atau lebih tepat kurangnya investasi di dalam sarana produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Maka bila dibandingkan dengan Indonesia, keadaan tersebutlah yang terjadi saat ini, hal ini dapat dilihat dari sejumlah fakta seperti tertundanya keinginan pemerintah untuk membangun sejumlah infrastruktur akibat kurangnya dana yang dimiliki oleh pemerintah, tingkat produktivitas dan kemampuan individual masyarakat juga rendah, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, serta kurangnya sarana produksi yang dimiliki masyarakat dan sector swasta. Akibatnya adalah derajat ekonomi, kesehatan, serta tingkat pengganguran yang tinggi.

Keadaan tersebut bisa dikurangi jika pemerintah bisa membangun dan menciptakan sarana produksi tadi. Pembangunan dan penciptaan sarana produksi tersebut adalah dengan membangun infrastruktur yang mendukung program tersebut. permasalahannya adalah dana untuk merealisasikannya tidak mencukupi. Dalam hal ini sebenarnya sector swasta dalam negeri mempunyai peran yang strategis yaitu dengan membantu pemerintah dalam mengumpulkan dana tersebut. Namun kondisi sector swastapun tidak mampu untuk memikul tanggung jawab itu. Sehingga kebutuhan akan penyediaan dana dari luar menjadi pilihan utama kebijakan pembangunan ekonomi.

kebijakan tersebut cukup realities mengingat pemerintah tidak lagi mempunyai pilihan lain yang mendukung. oleh karena itu, pemerintah dengan segala daya upaya mencoba untuk menegaskannya dalam sebuah kebijakan, yang salah satunya dengan mengeluarkan Inpres Nomor 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi. selain itu sejumlah pertemuan baik bilateral maupun multilateral juga sudah dilaksanakan, salah satunya dengan menyelenggarakan Infrastructure Summit for Indonesia, ditambah dengan serangkaian promosi ke berbagai negara investor.

Berikut ini disajikan Nilai Neto PMA ke Indonesia, sebagai perbandingannya.

Nilai Neto Arus PMA ke Indonesia, 1990-2004 (juta dollar AS)
Tahun Nilai
1990 1.093
1991 1.482
1992 1.777
1993 2.004
1994 2.109
1995 4.346
1996 6.194
1997 4.667
1998 - 356
1999 -2.745
2000 -4.550
2001 -2.978
2002 145
2003 -597
2004 423
(Sumber : Kadin-Indonesia Jetro, 2006)

Catatan: arus masuk PMA termasuk privatisasi BUMN kepada pihak asing, dan restrukturisasi perbankan, terutama penjualan asset-aset bank ke investor asing.

Buruknya daya saing Indonesia dalam menarik PMA lebih nyata lagi jika dibandingkan dengan perkembangan PMA di negara-negara lain. Misalnya dalam kelompok ASEAN, Indonesia satu-satu negara yang mengalami arus PMA negatif sejak krisis ekonomi 1998; walaupun nilai negatifnya cenderung mengecil sejak tahun 2000. Hal ini ada kaitannya dengan iklim politik yang semakin baik dibandingkan pada periode 1998-1999, yang memperkecil keraguan calon-calon investor untuk menanam modal mereka di Indonesia. (Kadin-Indonesia Jetro, 2006)

Dalam hal ini, pemerintah sebaiknya memaksimalkan peran dan posisinya sebagai penentu kemana arah pembangunan ekonomi diarahkan dengan kewenangan regulatorynya dan fasilitasinya. iklim usaha dan investasi yang kondusif merupakan factor terpenting dalam menyelenggarakan kegiatan usaha. Sebagaimana dikatakan Jhingan, bahwa adalah menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat. Pola optimum investasi sebagian besar tergantung pada iklim investasi yang tersedia di negeri itu dan pada produktivitas marginal social dari berbagai jenis investasi. sehingga jenis investasi apapun yang masuk harus mengacu kepada perencanaan dan kebijakan yang sudah dibuat, dan sebisa mungkin diarahkan kepada penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan sarana produksi.
Beberapa bulan yang lalu sebelumnya juga pemerintah sudah menetapkan setidaknya ada tiga pilar perbaikan Investasi adalah: paket kebijakan iklim investasi; penyelesaian beberapa high profile projects untuk memberi effect snow ball; dan menekan cost of financing. Ketiga pilar perbaikan tersebut hendaknya dilaksanakan bukan secara parsial namun bersamaan dan menyeluruh. Oleh karena itu, setiap tindakan dan kebijakan operasional yang dilakukan pemerintah cukup focus kepada ketiga hal tersebut.

Ada beberapa isu penting yang menjadi focus kerja pemerintah berkaitan dengan program investasi yang direncanakan kedepan, antara lain : kelembagaan, regulasi, Bea cukai, Pajak, tenaga kerja, dan UKMK. Paket Kebijakan dan Program yang dijalankan pemerintah dapat dilihat pada table di bawah. Selain Program, pemerintah juga menurunkannya dalam bentuk poin-poin tindakan yang akan direalisasikan. Dari sekian program tersebut maka ada kurang lebih 85 tindakan yang akan diambil untuk mendorong keberhasilan investasi. Beberapa program tersebut antara lain revisi terhadap regulasi yang ada, membuat regulasi kembali, evaluasi terhadap wewenang pemerintah daerah sebagai daerah otonom, koordinasi serta pengawasan dan pengendalian.

Paket Kebijakan Investasi Indonesia

Kebijakan Program UMUM
A. Memperkuat kelembagaan pelayanan investasi.
1. Mengubah Undang-Undang (UU) Penanaman Modal yang memuat prinsip-prinsip dasar, antara lain: perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing (di luar Negative List) dan Dispute Settlement.
2.Mengubah peraturan yang terkait dengan penanaman modal.
3.Revitalisasi Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.
4.Percepatan perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal serta pembentukan perusahaan

B.Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah (Perda). Peninjauan Perda-Perda yang Menghambat investasi.

C.Kejelasan Ketentuan mengenai kewajiban analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Perubahan keputusan Menteri Negara (Kepmeneg) Lingkungan Hidup tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL.

KEPABEANAN DAN CUKAI
A.Percepatan arus barang.
1.Percepatan Proses pemeriksaan kepabeanan.
2.Percepatan Pemrosesan kargo dan pengurangan biaya di Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Internasional Soekarno Hatta.

B.Pengembangan Peranan Kawasan Berikat.
1.Perluasan fungsi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan perubahan beberapa konsep tentang Kawasan Berikat agar menarik bagi investor untuk melakukan investasi.
2.Penyempurnaan Ketentuan TPB.
3.Otomasi kegiatan di TPB
4.Peningkatan Pemberian fasilitas kepabeanan di kawasan berikat.

C.Pemberantasan Penyelundupan.
Peningkatan Kegiatan pemberantasan penyelundupan.

D.Debirokratisasi di Bidang Cukai.
Mempercepat proses registrasi dan permohonan fasilitas cukai.
PERPAJAKAN

A.Insentif Perpajakan Untuk investasi.
1.Melakukan penyempurnaan atas UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
2.Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha tertentu.
3.Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa.

B.Melaksanakan sistem "self assesment" secara konsisten.
1.Mengubah tariff PPh.
2.Peninjauan Ketentuan pembayaran pajak bulanan (prepayment/installment).
3.Perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak.

C.Perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mempromosikan ekspor.
1.Menghapus penalti PPN.
2.Meningkatkan daya saing ekspor jasa.
3.Meningkatan daya saing produk pertanian (Primer).
D.Melindungi hak wajib pajak.
1.Menerapkan Kode Etik Petugas/Pejabat Pajak
2.Mereformasi Sistem Pembayaran Pajak.

E.Mempromosikan Transparansi dan disclosure.
1.Tax Audit, Investigation dan Disclosure.
2.Meningkatkan Pengetahuan masyarakat mengenai Pajak.

KETENAGAKERJAAN
A.Menciptakan Iklim Hubungan Industrial yang Mendukung perluasan lapangan kerja.
1.Mengubah UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2.Mengubah peraturan Pelaksanaan UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
B.Perlindungan Dan penempatan TKI di luar negeri. Mengubah UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
C.Penyelesaian Berbagai perselisihan hubungan industrial secara cepat, murah dan berkeadilan. Implementasi UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
D.Mempercepat Menkum & HAM. Proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan. Mengubah UU/ Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran terkait.
E.Penciptaan pasar tenaga kerja fleksibel dan produktif. Pengembangan Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja.
F.Terobosan Paradigma pembangunan transmigrasi dalam rangka perluasan lapangan kerja. Mengubah UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI
Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi/UKMK
1.Penyempurnaan peraturan yang terkait dengan perijinan bagi UKMK.
2.Pengembangan Jasa Konsultasi Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).
3.Peningkatan akses UKMK kepada sumber daya financial dan sumber daya produktif lainnya.
4.Penguatan Kemitraan Usaha Besar dan UKMK.
(Sumber : INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006)

Keluarnya paket kebijakan investasi tersebut diharapkan mampu mendongkrak kinerja investasi di Indonesia. Sebab, pemerintah menyadari bahwa investasi dapat diharapkan memberikan nilai bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kisaran angka 6-7% merupakan target pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Kabinet Persatuan. Hal ini wajar, karena sebelum dilanda krisis pada 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada 7,8%. Untuk mendongrak pertumbuhan ekonomi, tak pelak bahwa investasi harus menjadi program yang dikelola secara serius. Berdasarkan sumber di Bappenas dan BKPM untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 4,8% di tahun 2004 dibutuhkan nilai investasi Rp 479,9 triliun, pertumbuhan ekonomi 5,0% di tahun 2005 dibutuhkan investasi Rp 379,8 triliun, dan pada tahun 2006 untuk pertumbuhan ekonomi 5,5% dibutuhkan investasi Rp 471,4 triliun. (Pikiran Rakyat, 20 Maret 2006)

Selain Inpres No. 3 tahun 2006, Indonesia juga sebenarnya sudah mempunyai peraturan khusus yang mengatur mengenai investasi atau penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri. bahkan saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan UU Penanaman Modal sebagai pengganti UU Penanaman Modal yang lama. UU penanaman modal yang sekarang berlaku adalah UU Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang kemudian diubah dengan UU 11 tahun 1970 dan UU Nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri yang kemudian diubah juga dengan UU nomor 12 tahun 1970. Selain itu juga banyak peraturan pelaksana dari kedua UU tersebut serta UU sektoral yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan investasi.

Saat ini kedua UU tersebut dirasakan kurang relevan lagi dalam perkembangan perekonomian baik nasional, regional maupun gobal. Oleh sebab itu DPR dan pemerintah sedang membahas mengenai UU baru (RUU penanaman modal) untuk mengganti kedua UU sebelumnya. UU yang baru nanti dirasakan dapat mewakili kehendak dan kepentingan pemerintah dalam mengatur pengelolaan investasi baik yang bersumber dari luar maupun dalam negeri. Sehingga akan ada penyatuan kedua substansi UU yang lama kedalam UU yang baru nanti.

Penyebab tidak relevannya UU penanaman modal yang lama adalah adanya beberapa isu penting yang muncul selama beberapa tahun proses reformasi dan demokrasi selama ini. Beberapa isu penting tersebut berada dalam bidang ekonomi (regional dan global), munculnya UU 22 tahun 1999 dan UU 25 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU 32 tahun 2004 dan U 33 tahun 2004, peningkatan kesejahteraaan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan daya saing dan perekonomian local (daerah), lingkungan hidup (sustainable environment), adanya wacana Corporate Social Responsibility, dan yang terpenting adalah pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Itu artinya UU yang baru diharapkan dapat menyesuiakan dengan peraturan-peraturan yang baru serta mewakili isu-isu penting kontemporer lainnya.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007, paket kebijakan investasi juga menjadi salah satu substansi penting. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Perpres 19 tahun 2006, langkah-langkah yang akan direncanakan pemerintah dalam kaitanya dengan kebijakan investasi terutama untuk perbaikan iklim investasi adalah
a.Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan penanaman modal, yang diharapkan dapat diundangkan pada tahun 2006;
b.Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan penanaman modal baik di tingkat pusat maupun daerah;
c.Peningkatan promosi investasi terintegrasi baik di dalam maupun di luar negeri;
d. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama investasi PMA dan PMDN dengan UKM (match-making);
e.Penanganan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (penegakan hukum dan kerja sama dengan instansi terkait);
f.Penyusunan rancangan amandemen UU No. 5 Tahun 1999;
g.Memprakarsai dan mengkoordinasikan pembangunan kawasan industri.
Selain itu sejumlah kebijakan lain pun telah digulirkan oleh pemerintah dalam hal ‘cepat tanggap’ perbaikan investasi. Dalam hal ini, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut antara lain Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang tim nasional peningkatan ekspor dan peningkatan investasi, dan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal melalui sistem satu atap, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan. Namun tetap saja sejumlah permasalahan terjadi dan pada akhirnya mengahambat proses perbaikan investasi tersebut. peraturan-peraturan yang dikeluarkan tidak mampu menanggulangi permasalahan-permasalahan itu.

Muculnya sebuah kebijakan memang pada dasarnya untuk menanggulangi dan melancarkan setiap tindakan pemerintah kedepan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kebijakan tersebut hendaknya merupakan bagian dari perencanaan menyeluruh, artinya sebelum kebijakan itu benar-benar dilaksanakan pemerintah sudah mempunyai ‘planning map’ yang memandu secara manajerial. Pembangunan ekonomi sudah pasti bersifat menyeluruh walaupun pelaksanaannya dilaksanakan secara leluasa dan bertahap. leluasa berarti pemerintah perlu memberikan sedikit kebebasan kepada daerah dalam merumuskan hal-hal yang paling prioritas dalam membangun daerah dan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Paket kebijakan tersebut merupakan bagian kecil dari sejumlah peranan pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, good will pemerintah dalam segala bidang sangat diperlukan sebab pembangunan sifatnya menyeluruh meskipun dijalankan secara bertahap. beberapa hal tersebut adalah perubahan terhadap kerangka kelembagaan, perubahan organisasi, pembangunan overhead social dan ekonomi (infrastruktur social dan ekonomi), pembangunan pertanian untuk menunjang kesediaan pangan dalam negeri, memacu perkembangan industri, kebijaksanaan moneter dan fiscal, dan peningkatan perdagangan luar negeri (Jhingan, 1997:431)

Beberapa Permasalahan dalam Kebijakan Investasi Dalam Kaitannya Dengan Daerah
Ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik-tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah good governance termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak. Dalam hal ini permasalahan tersebut dilihat dalam konteksnya dengan daerah.

Patut diakui bahwa rencana dan pelaksanaan sejumlah kebijakan invetasi selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Meskipun pemerintah sudah melalakukan beberapa tindakan konkret untuk menarik investasi masuk ke Indonesia. Beberapa permasalahan tersebut menyangkut kesiapan pemerintah dalam hal ini kualitas SDM, kelembagaan, kemampuan dalam manajemen pembangunan daerah, dan regulasi/deregulasi.
Dalam Laporan WEF (The World Economic Forum) tahun 2005 terlihat ada sejumlah factor-faktor yang mempengaruhi masuknya investasi ke dalam negeri.

WEF dalam laporannya menyajikan bahwa salah satu indiakator penilaian suatu negara dianggap menarik adalah lama hari pelayanan izin. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan sejumlah negara lain Indonesia belum memberikan ‘pemikat’ maksimal. Jumlah prosedur yang harus dilewati sekitar 11-12 prosedur dengan lama hari 151 hari (+ 5 bulan). Selainitu ada beberapa ijin yang harus dilengkapi terlebih dahulu, antara lain : ijin keselamatan kerja, ijin prinsip, ijin gangguan, ijin lokasi, IMB, dan ijin lingkungan hidup. (Kadin-Jetro, 2006)

Namun dalam konteks kaitannya dengan daerah, maka perlu untuk melihat permasalahan tersebut dengan lebih spesifik. walaupun hal ini merupakan bagian dari keseluruhan permasalahan. salah satu pemicu mengapa keberadaan daerah menjadi kian penting dalam memecahkan permasalahan ini adalah kualitas dan kecepatan pelayanan daerah terhadap investasi. selain itu peran penting lainnya juga adalah karena asset dan potensi pembangunan sebenarnya ada dalam wilayah local. sehingga kepentingan local pun tidak bisa diabaikan. Beberapa permasalahan tersebut akan dibahas di bawah ini.

Penguatan Kelembagaan Publik Pemerintah Pusat dan Daerah
Ada tiga alasan mengatakan bahwa sebuah kebijakan dikatakan berhasil, pertama memang kebijakannya efektif baik secara substantive maupun teknis, kedua ‘operating board’ nya yang bagus, artinya kinerja mereka dilaksanakan secara efisien, efektif, terencana, dan berhasil. Ketiga, kebijakan dan badan pelaksananya memang bagus. dari hal di atas setidaknya minimal ada dua bagian penting dalam menjalankan sebuah kebijakan yaitu kebijakan itu sendiri dan lembaga yang menjalankannya. berdasarkan hal tersebut, paling tidak ketiga kondisi tersebut secara sederhana menggambarkan factor-faktor apa yang sebenarnya mendasari sebuah kebijakan bisa berhasil.

Hal tersebut relevan bila dikaitkan dengan kebijakan investasi yang dilakukan olen pemerintah. Pemerintah sebagai inisiator kebijakan dituntut yakin dalam menjalankan setiap kebijakan yang diambilnya. keyakinan tersebut melandasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ditengah-tengah pelaksanaan kebijakannya. Kemampuan untuk menjalankan kebijakan secara efektif dan efisien membutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat. Penguatan institusi merupakan hal yang wajib jika pemerintah hendak menyerahkan sebagian atau semua wewenangnya kepada lembaga pelaksana untuk merealisasikan kebijakannya.

Hal tersebut juga menjadi salah satu indicator untuk menarik investasi ke dalam negeri. seperti yang dijelaskan dalam laporan WEF mengenai kinerja kelembagaan public Indonesia dibandingkan dengan kelembagaan public di beberapa negara di ASEAN.

Berdasarkan laporan di atas tentunya sudah jelas bahwa pemerintah perlu membenahi sector kelembagaan ini. Perubahan tersebut tidak hanya dilakukan pada lembaga-lembaga yang menunjang langsung kebijakan investasi tersebut, tetapi juga terhadap keseluruhan system kelembagan pemerintah. Namun pemerintah perlu membuat prioritas dalam melaksanakannya. Kebijakan investasi melibatkan dua level pemerintahan yaitu pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi diletakkan pada pemerintah pusat melalui Departemen teknis dan BKPM. Penyebaran sebagian wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan diberikan kepada daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam berinovasi demi menarik sejumlah investor ke daerah.

Kebebasan tersebut diberikan kepada daerah agar daerah dapat mempromosikan asset dan potensi daerahnya kepada investor. Daerah diharapkan mampu membangun pertumbuhan ekonominya berdasarkan potensinya sendiri. Kepercayaan tersebut seharusnya membuat daerah membangun inisiatif dan inovasi pemerintahan dan ekonomi dalam menunjang keberhasilan kebijakan investasi tersebut. Namun permasalahannya apakah pemerintah pusat dan daerah sudah cukup siap dalam kelembagaan dan perangkatnya? Pembangunan dan perbaikan kapasitas (capacity building) perlu dilakukan sebab hal tersebut sangat menunjang keberhasilan kebijakan. Sebagaimana dikatakan Jhingan bahwa pembangunan ekonomi memerlukan suatu system administrasi yang tepat untuk melaksanakan rencana yang dicantumkan didalam peraturan perundang-undangan (Jhingan, 2003:56).

Tingkat Pemerintah Pusat
Penguatan kelembagaan juga harus dilakukan dalam tingkat pemerintah pusat. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat antara lain yaitu, 1) high cost economy yang terjadi di lingkungan pusat; 2) kepastian hukum; 3) penciptaan iklim ekonomi yang kondusif secara makro; 4) kemampuan promosi pemerintah; 5) Inovasi pelayanan. Perbaikan terhadap beberapa permasalahan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab dan peran lembaga-lembaga teknis terkait di pusat.
Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah sudah melakukan beberapa tindakan, yang salah satunya adalah dengan membentuk tim khusus. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi yang menggantikan Kepres Nomor 87 Tahun 2003. Tugas Tim ini sendiri adalah a) merumuskan kebijakan umum peningkatan ekspor dan peningkatan investasi; b) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan ekspor dan peningkatan investasi; c) mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam proses peningkatan ekspor dan peningkatan investasi.

Namun tindakan tesebut tidaklah cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi terutama di lapangan. Dalam urusan ekspor-impor atau perdagangan, pungutan liar dan biaya-biaya siluman di pelabuhan nasional atau internasional tetap banyak terjadi. Tidak hanya itu, dalam hal pemberian ijin di tingkat departemenpun pungutan-pungutan seperti itu juga ada. Bikrorasi memang menajdi masalah tersediri yang sulit untuk dibenahi, aspek pengawasan dan akuntabilitas terhadap biaya-biaya yang sewajarnya tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya.

KADIN dalam laporannya menyatakan bahwa kebijakan dan perilaku pemerintah yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung biaya investasi adalah mulai dari korupsi, besarnya tarif dan sistem perpajakan yang tidak kondusif, jasa-jasa publik, kebijakan perdagangan mengenai bea masuk impor, birokrasi dalam pengurusan izin, kebijakan moneter yang mempengaruhi tingkat suku bunga dan inflasi, hingga pengeluaran pemerintah untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur. Besarnya pengaruh dari semua ini terhadap biaya investasi tentu bervariasi menurut sektor atau jenis kegiatan ekonomi dan kondisi (terutama keuangan) perusahaan yang melakukan investasi. Bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang biasanya memakai sumber eksternal untuk modal pembiayaan, mungkin tidak stabilnya suku bunga di dalam negeri tidak terlalu masalah. Atau, bagi perusahaan-perusahaan asing yang melakukan kegiatan ekonomi di dalam negeri yang tidak terlalu tergantung pada impor untuk bahan bakunya, mungkin besarnya bea masuk impor tidak terlalu mengganggu kegiatan mereka. (KADIN-Jetro; 2006)

Kebijakan dan Perilaku Pemerintah yang memperngaruhi keputusan investasi

Permasalahan-permasalahan tersebut harus secepatnya dibenahi melalui kebijakan yang nyata dan efektif. Kebijakan investasi yang dikeluarkan pemerintah tidak akan berjalan tanpa rentetan kebijakan lainnya yang mendukung. Selain itu penyelesaian permasalahan dalam ijin, perdagangan, dan konflik kepentingan antara pemerintah dan investor membutuhkan penyelesaian secepatnya. Kelemahan institusi pengadilan kita dalam mengadili kasus perdagangan perlu dibenahi. Akibat yang terjadi adalah penyelesaian menjadi lambat dan kepastian aturan hukum yang digunakan juga beragam. Sedangkan investasi atau dunia usaha membutuhkan petunjuk yang bisa diprediksi secara tepat dan pasti.

Dunia usaha terutama investasi sangat memerlukan iklim ekonomi yang kondusif. Tentu saja dalam hal ini peran pemerintah pusat sangat penting, sebab secara makro pemerintah bertanggung jawab menjaga agar posisi perekonomian tidak menurun. Kebijakan tersebut dapat dilihat dalam konteks Fiskal dan moneter. UU 32 Tahun 2004 tidak memberikan kewenangan tersebut kepada daerah sebab kewenangan itu merupakan kewenangan yang sepenuhnya dipegang pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Pemerintah patut menjamin bahwa investor tidak akan dirugikan ketika dana dialirkan.
Pengelolaan iklim investasi memerlukan kemampuan manajerial dalam menjaga iklim tetap kondusif. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan dalam menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah daerah sebagai bagian dari koordinasi internal; kemampuan ‘cepat tanggap’ terhadap permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat; kemampuan untuk menyelesaikan program realisasi fisik yang didanai dari investasi secara tepat waktu; menjaga agar stabiilitas fiscal dan moneter tetap terkendali; dan kemampuan untuk membuat sejumlah terobosan atau inovasi yang efektif menarik investor.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu terobosan yang perlu dilakukan adalah dalam bidang pelayanan. Pelayanan dalam hal apapun, terutama yang menyangkut perijinan, fasilitas insentif, dan berbagai kemudahan-kemudahan lain. Namun tetap, hal tersebut jangan sampai merugikan dan memberikan damapk balik yang buruk. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah konsep pelayanan satu atap. Tujuannya adalah agar pusat dan daerah bisa memberikan pelayanan kepada investor dengan cepat, sehingga rentang waktu untuk mengurus perijinan tidak lama dan berbelit-belit. Tetapi kenyataannya, hal tersebut tidak cukup memberikan pengaruh yang signifikan, sebab pungutan liar tetap ada walaupun sistem pelayanannya sudah diubah.

Tingkat Pemerintah Daerah
Untuk tingkat pemerintahan daerah ada beberapa hal yang perlu dibenahi :

a.Infrastruktur Daerah
Salah satu kekurangan besar dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia terletak pada minimnya infrastruktur yang mendukung proses tersebut. Infrastruktur tersebut bukan hanya dalam lingkup overhead ekonomi tetapi juga overhead social. Oleh karena itu sangat sulit mengharapkan daerah bisa menampung dan mengelola dana investasi yang masuk, karena dari segi fasilitas tidak memungkinkan. Selain itu pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan juga menyerap dana yang besar, sehingga logis bila dana yang dimiliki daerah lebih banyak digunakan untuk menyediakan fasilitas tersebut.

Namun tidak semua daerah mengalami hal tersebut. Ada ‘conditonal gap’ di setiap daerah dari sisi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal ini juga terjadi dalam penyediaan infrastruktur. Daerah di Jawa cenderung siap dalam hal sumber daya alam dan sumber daya manusia serta infrastruktur, berbeda dengan daerah Kawasan Timur Indonesia, yang sangat unggul dalam sumber daya alam namun minim dalam kapasitas SDM dan infrastruktur. Tetapi pada kenyataannya, hal tersebut tidak menjadi masalah berarti sebab daerah mulai menyadari bahwa inovasi dan kreatifitas dalam mengelola potensi daerahnya adalah kuncinya.

Selain penyediaan infrastruktur, permasalahan lainnya adalah penyediaan lahan atau tanah yang pantas untuk dijadikan proyek investasi. Salah satu sebabnya adalah pemerintah pusat belum bisa melepaskan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada daerah. Rencana Tata Ruang Daerah tetap harus menginduk pada Rencana Tata Ruang Nasional. Dalam Hukum Pertanahan juga ada kendala berkaitan dengan status tanah, seperti tanah ulayat atau tanah adat. Kendala tersebut menyebabkan pemerintah tidak bisa mengklaim bahwa tanah-tanah dalam wilayah daerah sepenunya penguasaan daerah. Oleh karena itu reformasi agraria perlu dilakukan dengan tetap menghargai status tanah ulayat masyarakat adat.

Permasalahan lainnya adalah ketersediaan pasar di daerah. Pasar mutlak harus tersedia di daerah, sebab disitulah terjadi proses penawaran dan pembelian. Luas lingkup pasar atau ‘market range’ juga perlu dibangun. Daerah harus mampu menyediakan keterhubungan pasar di wilayahnya dengan pasar di wilayah lain, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Daya saing daerah dan diferensiasi produk/jasa dari daerah bisa terjadi bila pasar cukup luas dan mampu mempengaruhi kreativitas iklim usaha di daerah. Oleh karena itu, salah satu factor pembangun dan penyangga kemampuan pasar adalah ketersediaan infrastruktur ekonomi dan social.



b.Sinkronisasi Regulasi dan ‘Infrastuktur’ Regulasi
Diberikannya kewenangan dan kebebasan kepada daerah untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi daerahnya mengundang sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah tumpang tindih antara peraturan pusat dengan peraturan daerah, terutama dalam bidang ekonomi. Departemen Dalam Negeri serta KPPOD menyatakan bahwa terdapat ratusan Perda yang tidak sinkron dengan peraturan di atasnya. Perda bermasalah tersebut melanggar asas perundang-undangan secara materil. Ketidaksinkronan tersebut menyebabkan sejumlah peraturan pusat tidak mempunyai pengaruh, sebaliknya perda yang diterbitkan oleh daerah dipandang sebagi regulasi tunggal daerah.

Dalam hal ini, tugas Depdagri sebagai lembaga pemerintah yang berwenang untuk membatalkan perda-perda bermasalah tersebut. Untuk mengawasi munculnya perda-perda semacam itu, maka pemerintah perlu melibatkan sejumlah lembaga independent atau asosiasi masyarakat/pengusaha. Bahkan seharusnya, pemerintah daerah perlu melibatkan organisasi semacam itu untuk membuat suatu kebijakan, sebab dampak yang dirasakan adalah berakibat langsung kepada proses perekonomian daerah dan stabilitas pasar.

Namun bukan berarti pemerintah daerah tidak boleh menjalankan wewenangya sebagai pengatur dalam perekonomian daerahnya. Fungsi regulasi sudah pasti dan mutlak berada di tangan pemerintah daerah. Karena wewenang tersebut erat kaitannya denga tanggung jawab pemerintah terhadap pencapaian tujuan pemerintah daerah demi keseahteraan masyarakat dan daya saing. Pemerintah daerah perlu membuat blue print kebijakan dan economic and development planning daerah beberapa tahun ke depan. Sehingga segala kebijakan dan program yang akan dibangun disesuaikan dengan blue print tersebut. Sehingga pembangunan ekonomi daerah jelas arah dan tujuannya.

Sebenarnya pemerintah pusat sudah merealisasikan hal tersebut melalui UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (sisrenbangnas). Dalam UU tersebut dikatakan bahwa Daerah melalui Bapeda wajib menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Oleh karena UU tersebut menghendaki adanya system pembangunan terpadu maka sudah sepatutnya bila daerah turut menyesuaikan regulasi dan perdanya dengan regulasi diatasnya.

Pemerintah daerah hendaknya tidak memandang peningkatan ekonomi dengan indicator tunggal yang semu yaitu peningkatan PAD, dengan menerbitkan pajak dan retribusi yang beragam. Terdapat kurang lebih 500 perda tentang pajak dan retribusi daerah yang sedang ditelaah Departemen Keuangan. Dari jumlah itu terdapat 40 Perda yang telah dibatalkan. Dari 40 perda tadi, pada intinya menetapkan retribusi yang sebetulnya tidak perlu dan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang di atasnya. Seringkali terdapat kekeliruan dalam menerapkan asas lahirnya perda tersebut, yaitu dengan menggunakan asas lex spesialis derogat lex generalis - ketentuan khusus mengensampingkan ketentuan umum. Padahal asas itu harus digunakan terhadap suatu ketentuan yang sederajat. Artinya kalau undang-undang mau disimpangi dengan asas lex spesialis, haruslah oleh UU lagi. (PR, Senin, 20 Maret 2006)

Sebagai bagian dari proses pembangunan, peran regulasi dalam mengatur proses perekonomian sudah pasti sangat berpengaruh. Terlihat dari beberapa kendala yang terjadi dalam hubungan antara pusat dan daerah seperti dijelaskan diatas. Ada tiga kondisi dimana regulasi menjadi salah satu factor penentu perbaikan ekonomi daerah. Pertama, regulasi dapat menjadi ‘pintu masuk’ bagi investasi ke daerah. Hal ini terjadi bila regulasi tersebut mengatur sejumlah fasilitas dan kemudahan yang disediakan daerah atau perlindungan kepada investor. Tersedia rule of game dunia usaha yang jelas (fair) dan tidak mengandung konflik/masalah ke depannya baik hubungannya dengan masyarakat serta dengan pemerintah. Artinya ada jaminan kepastian dan kenyamanan berusaha. Kedua, Regulasi digunakan sebagai sarana diplomasi kepentingan daerah dengan pihak investor. Sebenarnya melalui jenis regulasi seperti ini economic interests pemerintah daerah terhadap keberadaan investor di daerah tergambarkan, apakah murni untuk peningkatan ekonomi atau malah digunakan sebagai sumber penggalian PAD. Melalui regulasi ini pemerintah daerah bisa memasukan isu CSR (Corporate Social Responsibility) seperti pendidikan, social, kesejahteraan, partisipasi masyarakat dan lain hal mendukung perbaikan SDM daerah. Dengan ketentuan pemerintah daerah perlu memberikan ‘jenjang waktu’ dan ketentuan lunak sampai dunia usaha siap merealisasikan hal tersebut. Peran ‘mengajak’ dan ‘mengundang’ perlu ditunjukkan dengan niat baik dan professional.

Ketiga, Regulasi bisa digunakan sebagai media membangun dunia usaha yang berjiwa professional. Hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan investor perlu dibangun. Perwujudannya tidak bisa dilakukan tanpa melibatkan dunia usaha dan masyarakat (sepihak dari pemerintah). Sehingga tidak ada lagi istilah ‘ganti pemimpin ganti kebijakan’ karena imbasnya adalah ketidakpastian ‘rule of game’ di daerah. Yang dibangun bukan kebijakan berdasarkan keinginan dan personifikasi pemimpin yang sifatnya parsial, melainkan kebijakan-kebijakan yang terangkum dalam sistem kebijakan dunia usaha dan siapapun pemimpinnya sistemnya tetap ada.
Oleh karena itu, regulasi yang dikeluarkan perlu disusun dengan baik, dari segi substansial dan legal formalnya serta pelibatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat daerah.


c.Reformasi Birokrasi di Daerah
Permasalahan penting lainnya menyangkut pelaksanaan kebijakan investasi adalah peran dan fungsi birokrasi daerah. Birokrasi mempunyai pengaruh yang kuat dalam menentukan iklim dan budaya wilayah kerjanya. Hal tersebut tentu saja sangat bersentuhan dengan segala aspek baik internal maupun eksternal. Dalam lingkungan eksternal masyarakat dan pelaku usaha merupakan pihak yang merasakan langsung tingkah laku dan kebijakan birokrasi. Sebab bangunan lembaga birokrasi terdiri dari SDM, wewenang dan tanggung jawab, serta struktur dan budaya kerja tersendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan Miftah Toha bahawa Lembaga birokrasi merupakan suatu bentuk dan tatanan yang mengandung struktur dan kultur. Struktur mengetengahkan susunan dari suatu tatanan, dan kultur mengandung nilai (values), sistem, dan kebiasaan yang dilakukan oleh para pelakunya yang mencerminkan perilaku dari sumberdaya manusianya. Oleh karena itu reformasi kelembagaan birokrasi meliputi reformasi susunan dari suatu tatanan birokrasi pemerintah, serta reformasi tata nilai, tata sistem, dan tata perilaku dari sumber daya manusianya. (Mitfah Toha;2002)

Bila dikaitakan dengan konteks ekonomi, maka sudah sewajarnya bila reformasi terhadap birokrasi perlu dilakukan. Kita tidak bisa lagi bertumpu pada sistem dan budaya kerja yang lamban, tidak responsif, tertutup atau ’tabu’ terhadap persaingan, dan pemikiran yang tradisionalistik. Juga tidak bisa lagi menutup mata bahwa pemerintah daerah berada dalam persaingan yang serba cepat dan membutuhan peningkatan kemampuan dan perubahan strategi yang baru. Pemerintah perlu berpikir cerdas dan terbuka terhadap perubahan. Osborne dan Gabler dalam bukunya menggagaskan bahwa bentuk pemerintahan yang bekembang selama era industri, dengan birokrasi yang lamban dan terpusat, pemenuhan terhadap ketentuan dan peraturan,serta rantai komando, tidak lagi berjalan dengan baik. Oleh karena itu memerlukan fleksibilitas, perubahan yang cepat, responsivitas terhadap pelanggan, dan pengarahan jasa yang ekstensif kepada pelanggan.

Dalam hal ini David Osborne dan Ted Gaebler Juga menyarankan paradigma birokrasi yang baru antara lain: (a) Catalytic government: steering rather than rowing. Pemerintah sebagai katalis, lebih baik menyetir daripada mendayung. Pemerintah dan birokrasinya disarankan untuk melepaskan bidang-bidang atau pekerjaan yang sekiranya sudah dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri; (b) Community-owned government: empowering rather than serving. Pemerintah adalah milik masyarakat: lebih baik memberdayakan daripada melayani. Pemerintah dipilih oleh wakil masyarakat, karenanya menjadi milik masyarakat. Pemerintah akan bertindak lebih utama jika memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengurus masalahnya secara mandiri, daripada menjadikan masyarakat tergantung terhadap pemerintah; (c) Competitive government: injecting competition into service delivery. Pemerintahan yang kompetitif adalah pemerintahan yang memasukan semangat kompetisi di dalam birokrasinya. Pemerintah perlu menjadikan birokrasinya saling bersaing, antar bagian dalam memberikan pendampingan dan penyediaan regulasi dan barang-barang kebutuhan publik.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menata birokrasi pemerintahan dalam hal menunjang kebijakan investasi adalah dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 29 tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap. Tujuan yang ingin dicapai adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia, sehingga dipandang perlu untuk menyederhanakan sistem pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode diatas. Namun sebenarnya ada permasalahan lain dengan Keppres tersebut berkaitan dengan wewenang daerah dalam UU 32 tahun 2004. Masalah kewenangan perizinan oleh BKPM apabila dilihat dari konteks UU 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004, menjadi kewenangan daerah. Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 mengisyaratkan, pelayanan administrasi penanaman modal merupakan urusan wajib provinsi bagi yang berskala provinsi, dan merupakan urusan wajib kabupaten/kota bagi yang berskala kabupaten/kota. Dengan adanya Keputusan Presiden terebut, BKPM menjadi ujung tombak bagi perizinan investasi di Indonesia, sehingga dirasakan terdapat resentralisasi perizinan investasi dari daerah kepada BKPM.

Meskipun demikian tekad pemerintah akan memperpendek pengurusan perizinan usaha perlu mendapat support instansi sektoral atau teknis yang mengeluarkan izin. Dalam pelaksanaan perizinan penanaman modal sebagaimana terdapat dalam pedoman tata cara berinvestasi yang dikeluarkan oleh BKPM terdapat jenis izin yang harus diurus, yaitu 1) izin yang dikeluarkan oleh BPKM sebanyak tujuh jenis izin, yang terdiri dari izin angka pengenal importir terbatas, izin usaha tetap/izin perluasan, rencana penggunaan tenaga kerja asing, rekomendasi visa bagi penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari satu provinsi, fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk atas pengimporan barang, modal, atau bahan baku/penolong dan fasilitas fiskal lainnya; 2) perizinan yang diterbitkan pemerintah provinsi sesuai kewenangannya, berupa perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing untuk tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; 3) Perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah kota/kabupaten, yaitu berupa izin lokasi, sertifikat hak atas tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), izin undang-undang gangguan (HO). Persoalannya, selain izin tersebut, masih dapat ditemukan di suatu daerah tertentu, misalnya, ada izin penggunaan trotoar, izin penggunaan gorong-gorong, dll. Akibatnya, izin kegiatan investasi atau usaha lebih dari 11 jenis izin tadi. Banyaknya izin tersebut memakan biaya dan waktu, akhirnya hal tersebut merupakan cost transaction dan ekonomi biaya tinggi dan bahkan secara rasional sejumlah ijin tersebut tidak relevan dengan operasionalisasi investasi di daerah.

Ada tiga kategori kelembagaan dan peran pelayanan satu pintu berdasarkan best practices di daerah. Ketiga kategori tersebut adalah Pertama, unit pelayanan itu menginduk pada kelembagaan pemda yang sudah ada, misalnya bagian perekonomian sekretariat daerah, dinas informasi dan komunikasi, dan sebagainya. Namun, tugas unit itu di setiap daerah selalu berbeda. Kedua, pelayanan satu atap ditangani oleh sebuah kantor khusus yang dipimpin pejabat eselon III. Meski demikian, fungsi yang diterapkan setiap daerah berbeda-beda. Ada yang sebatas berfungsi sebagai front office, seperti yang terjadi di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Namun, ada kantor pelayanan satu atap yang berfungsi menerima berkas permohonan dan mengoordinasikan dengan dinas terkait. Kantor itu pula yang menerbitkan perizinannya. Ketiga, ada pula daerah yang segala ketentuan pelayanan satu pintu ditempelkan di semua instansi agar diketahui publik. Daerah seperti Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan, memberlakukan aturan secara transparan. Investor langsung diberikan kepastian pengurusan dokumen selesai berapa hari plus biaya yang harus dibayar dengan bukti penerimaan dokumen resmi.

Bila dilihat secara menyeluruh, pelaksanaan sistem pelayanan satu atap tersebut belum dilakukan oleh sebagian besar daerah. Hal ini menyangkut kesiapan SDM dan komitmen pemerintah daerah itu sendiri. Tidak semua daerah sanggup merealisasikan kebijakan kelembagaan seperti itu. Terutama untuk daerah-daerah hasil pemekaran yang relative masih baru dan membutuhkan penyesuaian yang lama. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah pusat untuk memberikan bantuan teknis dan advokasi terhadap daerah seperti itu. Daerah memerlukan panduan untuk menggali dan mengembangkan potensi wilayahnya serta bantuan dari pemerintah pusat untuk mempromosikannya. Dalam hal ini kesenjangan kemampuan manajerial daerah bisa teratasi sehingga terbangun hubungan yang saling mendukung antara pemerintah pusat dengan daerah serta pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya. Reformasi yang dilakukan bukan hanya dalam bidang kelembagaan/fungsinya, SDM/manajerialnya, budaya kerja serta perilakunya tetapi juga birokrasi dalam lingkup hubungan pemerintahan yang lebih luas sebagai bagian dari sistem administrasi NKRI.

C.PENUTUP
Penguatan peran dan kelembagaan pemerintah sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan investasi. Tanpa lembaga dan kapasitas yang siap maka kebijakan tidak bias terealisasi secara maksimal. Tujuan dan prospek yang ingin dicapai sulit untuk dicapai dan kemungkinannya malah akan hilang. Pemerintah perlu menata kembali fungsi organisasi dan manajemen yang ada saat ini. Keterbukaan terhadap perubahan gaya manajemen dan fungsi organisasi perlu dilakukan. Bukan tidak mungkin pemerintah bias mengadopsi gaya kepemimpinan dan manajemen swasta yang berorientasi pada peningkatan ekonomi, tentu saja dengan tidak mengangapnya sebagai privatisasi birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Bryant, Coralie dan Louise G. White; 1989, Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang (diterjemahkan oleh Rusyanto L), Jakarta, LP3ES.

Jhingan, M.L.; 2003, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (diterjemahkan oleh D. Guritno), Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, Mudrajad; 2000, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.

Osborne, David and Ted Gabler; 1996, Reinventing Government (Mewirausahakan Birokrasi), diterjemahkan oleh Abdul Rosyid, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.
Suryana; 2000, Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan, Jakarta, Salemba Empat.


LAIN-LAIN :

Ahmad Jayus, Jaja; 20 Maret 2006, Paket Kebijakan Investasi Dongkrak Investasi, Bandung, Pikiran Rakyat.

Soebhan, Syafuan Rozi; 2000, Model Reformasi Birokrasi Indonesia, Jakarta, LIPI.
Tambunan, Tulus; 2006, Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi, KADIN Indonesia – Jetro.

Toha, Miftah; Reformasi Birokrasi Indonesia, disampaikan dalam Seminar Good Goverance di Bappenas, tgl 24 Oktober 2002.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007.

Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

Keputusan Presiden No. 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

Inpres No. 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi.
Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004 jo. No. 70/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Acara Permohonan Penanaman Modal Dalam Rangka PMA/PMDN.