.jpg)
1.Rapat Koordinasi Pengembangan SPDN dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, hadir dalam pertemuan tersebut adalah: Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Departemen Kelautan dan Perikanan, Sales Area Manager Jawa Barat & Banten, Pertamina Pusat – Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (BAPPEPROP) Jawa Timur, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Propinsi Jawa Timur, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Trenggalek, Pengelola SPDN/SPBN, dan DPD HNSI Jawa Timur.
2.Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan SPDN tersebut disampaikan beberapa paparan sebagai berikut:
a.Pembangunan SPDN/SPBN Tahun Anggaran 2008 oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Departemen Kelautan dan Perikanan,
b.Peran Serta PERTAMINA Dalam Program Penyaluran BBM Untuk Masyarakat Tradisional oleh Sales Area Manager Jawa Barat & Banten, Pertamina Pusat – Jakarta,
c.Perkembangan dan Permasalahan Pembangunan SPDN di Jawa Timur oleh Kepala Sub Dinas Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.
3.Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Pengembangan SPDN dapat diperoleh masukan sebagai berikut :
a.Jumlah SPDN/SPBN di Jawa Timur yang telah memiliki ijin berjumlah sebanyak 27 unit dan masih 3 unit yang masih bermasalah yang berada di Kab. Situbondo, Kab. Lamongan dan Kab. Pasuruan,
b.Standar tingkat operasional SPDN/SPBN yang baik bila berproduksi sebesar 5000 liter/hari, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak SPDN/SPBN di Jawa Timur yang masih berproduksi sebesar 3000 liter/hari dikarenakan masih banyak nelayan skala kecil yang menggunakan bahan bakar ”IREK” (Irit dan Ekonomis), yang merupakan campuran minyak tanah dan oli dalam menjalankan motor penggerak kapal,
c.Keberadaan SPDN/SPBN di sentra nelayan diharapkan dapat mendukung dan memberikan pelayanan kebutuhan BBM sesuai kualitas, kuantitas, dan harga pemerintah,
d.Pertamina tidak melarang penjualan solar pada kendaraan umum/darat, dengan catatan Kepala otoritas setempat dalam areal SPDN/SPBN dapat memberikan rekomendasi untuk memperbolehkan kendaraan umum/darat membeli solar di SPDN/SPBN yang aktifitasnya mengangkut hasil perikanan,
e.Penetapan quota yang diberikan oleh Pertamina pada pengelola SPDN/SPBN, sebaiknya mengacu pada musim penangkapan ikan (musim ikan dan paceklik),
f.Pertamina pada dasarnya akan mempermudah didalam pemberian ijin pembukaan SPDN/SPBN, bila ”ijin prinsip” yang telah ditetapkan telah dipenuhi,
g.Dalam penyelesaian proses perijinan pembangunan dan operasional SPDN/SPBM sebaiknya dapat dikoordinasikan dengan Pertamina setempat,
h.Setiap pembelian solar lewat darat harus dilengkapi surat keterangan nelayan dari otoritas setempat dan dikoordinasikan dengan aparat setempat serta disampaikan pada Pertamina.
Tuesday, September 9, 2008
Forum Koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan (FKPPS) Regional Jawa Timur 2008
1.Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur yang dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh Kasubdit Mitigasi Bencana dan Pencemaran – Departemen Kelautan dan Perikanan, BAPPEPROP, Biro Perekonomian, DPD HNSI Jawa Timur, UNIBRAW Malang, Dekan Fak. Teknologi Kelautan ITS Surabaya, Univ. Dr. Soetomo Surabaya, Univ. Hang Tuah Surabaya, Universitas Trunojoyo Bangkalan, Polisi Perairan Polda Jawa Timur, LANTAMAL V Surabaya, Kepala Balai Pengembangan Penangkapan Ikan (BPPI) Probolinggo dan Dinas Kelautan dan Perikanan atau dinas yang menangani bidang Perikanan dan Kelautan di Daerah Berpantai se Jawa Timur.
2.Dalam Pertemuan Forum Koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan (FKPPS) Regional Jawa Timur 2008 tersebut disampaikan beberapa paparan sebagai berikut:
a.Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Dalam Rangka Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Jawa Timur oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa timur (Ir. R. Kardani, MM).
b.Mitigasi Bencana Tsunami dan Mitigasi Perubahan Iiklim, Abrasi Pantai dan Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Kasubdit Mitigasi Bencana dan Pencemaran - Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Departemen Kelautan dan Perikanan (Dr. Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng).
c.Urgensi Pengelolaan Perikanan Bagi Pembangunan Berkelanjutan oleh Wakil Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur (Ir. Suparwoko Adisoemarto, MM).
d.Peranan Perijinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Ikan oleh Kepala Sub Dinas Usaha Perikanan – Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur (Ir. Totok Sudarto, MM).
e.Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Di Perairan Laut Trenggalek oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Trenggalek (Ir. Syuhada Abdullah, MSi).
f.Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Di Perairan Laut Kewenangan Kabupaten Banyuwangi oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Banyuwangi (Ir. Pudjo Hartanto, MM).
g.Evaluasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan Hasil kesepakatan FKPPS Regional Jawa Timur Tahun 2007 oleh Kepala Sub Dinas Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur (Ir. Eryono, MM).
h.Pembahasan dalam rapat, antara lain:
i.Tujuan pertemuan FKPPS Regional Jawa Timur adalah : (a) memadukan kepentingan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya ikan antar Kab/Kota di Propinsi Jawa Timur; (b) mengembangkan koordinasi dalam penanganan permasalahan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya ikan agar tercapai keserasian dan keterpaduan program dimasing-masing wilayah kewenangan Kab/Kota; dan (c) Tersusunnya program dan kesepakatan bersama mengenai pengelolaan pemanfaatan sumberdaya ikan diperairan laut yang meliputi aspek pengendalian dan pengawasan.
ii.Optimalisasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) pada usaha perikanan tangkap dari peningkatan produksi menjadi pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal dan berkelanjutan.
iii.Kabupaten/Kota agar senantiasa melakukan upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan melalui perizinan usaha penangkapan ikan.
iv.Pendekatan kehati-hatian (precautionary approach) harus dipedomani dalam mengintepretasikan angka potensi untuk pemberian izin penangkapan ikan sebagai bagian integral dari pengelolaan perikanan.
v.Peningkatan peran HNSI, perguruan tinggi, LSM, stakeholder sebagai penggerak dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan dengan memperhatikan kearifan lokal.
vi.Dukungan Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan ketrampilan nelayan dan sarana prasarana untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.
vii.Segera menindaklanjuti penerapan ”In Proses Inspection” pada perikanan tangkap di masing-masing wilayah kerja.
viii.Rehabilitasi, konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan melalui penetapan kawasan konservasi laut daerah, pemasangan terumbu karang buatan, penanaman mangrove sebagai upaya mitigasi bencana dan penyelamatan ekosistem sumberdaya perikanan.
ix.Peningkatan kerjasama pengawasan perairan terpadu antara Kab/Kota dengan Kab/Kota yang lain, dan Kab/Kota dengan Propinsi untuk meminimalisir konflik nelayan.
x.Rumusan FKKPS tahun 2008 ini akan menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan serta pelaksanaannya akan dievaluasi pada pertemuan FKPPS mendatang (tahun 2009).
2.Dalam Pertemuan Forum Koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan (FKPPS) Regional Jawa Timur 2008 tersebut disampaikan beberapa paparan sebagai berikut:
a.Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Dalam Rangka Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Jawa Timur oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa timur (Ir. R. Kardani, MM).
b.Mitigasi Bencana Tsunami dan Mitigasi Perubahan Iiklim, Abrasi Pantai dan Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Kasubdit Mitigasi Bencana dan Pencemaran - Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Departemen Kelautan dan Perikanan (Dr. Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng).
c.Urgensi Pengelolaan Perikanan Bagi Pembangunan Berkelanjutan oleh Wakil Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur (Ir. Suparwoko Adisoemarto, MM).
d.Peranan Perijinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Ikan oleh Kepala Sub Dinas Usaha Perikanan – Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur (Ir. Totok Sudarto, MM).
e.Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Di Perairan Laut Trenggalek oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Trenggalek (Ir. Syuhada Abdullah, MSi).
f.Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Di Perairan Laut Kewenangan Kabupaten Banyuwangi oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Banyuwangi (Ir. Pudjo Hartanto, MM).
g.Evaluasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan Hasil kesepakatan FKPPS Regional Jawa Timur Tahun 2007 oleh Kepala Sub Dinas Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur (Ir. Eryono, MM).
h.Pembahasan dalam rapat, antara lain:
i.Tujuan pertemuan FKPPS Regional Jawa Timur adalah : (a) memadukan kepentingan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya ikan antar Kab/Kota di Propinsi Jawa Timur; (b) mengembangkan koordinasi dalam penanganan permasalahan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya ikan agar tercapai keserasian dan keterpaduan program dimasing-masing wilayah kewenangan Kab/Kota; dan (c) Tersusunnya program dan kesepakatan bersama mengenai pengelolaan pemanfaatan sumberdaya ikan diperairan laut yang meliputi aspek pengendalian dan pengawasan.
ii.Optimalisasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) pada usaha perikanan tangkap dari peningkatan produksi menjadi pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal dan berkelanjutan.
iii.Kabupaten/Kota agar senantiasa melakukan upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan melalui perizinan usaha penangkapan ikan.
iv.Pendekatan kehati-hatian (precautionary approach) harus dipedomani dalam mengintepretasikan angka potensi untuk pemberian izin penangkapan ikan sebagai bagian integral dari pengelolaan perikanan.
v.Peningkatan peran HNSI, perguruan tinggi, LSM, stakeholder sebagai penggerak dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan dengan memperhatikan kearifan lokal.
vi.Dukungan Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan ketrampilan nelayan dan sarana prasarana untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.
vii.Segera menindaklanjuti penerapan ”In Proses Inspection” pada perikanan tangkap di masing-masing wilayah kerja.
viii.Rehabilitasi, konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan melalui penetapan kawasan konservasi laut daerah, pemasangan terumbu karang buatan, penanaman mangrove sebagai upaya mitigasi bencana dan penyelamatan ekosistem sumberdaya perikanan.
ix.Peningkatan kerjasama pengawasan perairan terpadu antara Kab/Kota dengan Kab/Kota yang lain, dan Kab/Kota dengan Propinsi untuk meminimalisir konflik nelayan.
x.Rumusan FKKPS tahun 2008 ini akan menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan serta pelaksanaannya akan dievaluasi pada pertemuan FKPPS mendatang (tahun 2009).
Perkembangan Ekonomi Jawa Timur 2008
I.PERKEMBANGAN EKONOMI
Pada tahun 2006 PDRB Jawa Timur sebesar Rp. 470.627,50 miliar dan tahun 2007 PDRB Jawa Timur meningkat menjadi Rp. 534.919,33 milyar. Dari angka-angka PDRB tersebut di atas, nampak PDRB Jawa Timur tiap tahun terus mengalami peningkatan, sejalan dengan proses membaiknya kondisi ekonomi. Nilai PDRB tersebut di atas masih mengandung pengaruh perubahan harga, sehingga masih belum bisa digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan 2000. Pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan dari perubahan jumlah nilai produksi sektoral yang sudah bebas dari pengaruh harga.
Pada tahun 2006 Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tumbuh sebesar 5,80 persen. Kenaikan BBM tahun 2005 dampaknya dapat dieleminasi, sehingga semua sektor usaha mengalami pertumbuhan positif. Penyumbang utama pertumbuhan pada tahun 2006 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa, dan sektor pertanian yang rata-rata tumbuh sebesar 9,62 persen; 6,77 persen; 6,27 persen; dan 3,92 persen. Pertumbuhan ini merupakan prestasi yang cukup luar biasa ditengah kondisi perekonomian nasional yang mengalami gangguan.
Tahun 2007 perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 6,11% (angka sementara BPS). Penyumbang pertumbuhan pada tahun 2007 adalah sektor sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 11,81 persen, mengalami peningkatan 7,74% dibanding tahun 2006. Selanjutnya adalah sektor pertambangan dan penggalian 10,44 persen; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 8,47 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi 7,77; serta sektor jasa-jasa yang rata-rata tumbuh sebesar 5,88 persen.
PDRB sebagai salah satu indikator makro ekonomi di Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini selalu menunjukkan peningkatan. Selanjutnya, besaran PDRB tersebut perlu diberi penimbang yaitu jumlah penduduk, karena penduduk merupakan pelaku pembangunan yang menghasilkan output (PDRB). Pada tahun 2006 PDRB per kapita Jawa Timur dengan tahun dasar baru adalah sebesar Rp. 12,56 juta, dan tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 14,15 juta.
Pada tahun 2006 PDRB Jawa Timur sebesar Rp. 470.627,50 miliar dan tahun 2007 PDRB Jawa Timur meningkat menjadi Rp. 534.919,33 milyar. Dari angka-angka PDRB tersebut di atas, nampak PDRB Jawa Timur tiap tahun terus mengalami peningkatan, sejalan dengan proses membaiknya kondisi ekonomi. Nilai PDRB tersebut di atas masih mengandung pengaruh perubahan harga, sehingga masih belum bisa digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan 2000. Pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan dari perubahan jumlah nilai produksi sektoral yang sudah bebas dari pengaruh harga.
Pada tahun 2006 Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tumbuh sebesar 5,80 persen. Kenaikan BBM tahun 2005 dampaknya dapat dieleminasi, sehingga semua sektor usaha mengalami pertumbuhan positif. Penyumbang utama pertumbuhan pada tahun 2006 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa, dan sektor pertanian yang rata-rata tumbuh sebesar 9,62 persen; 6,77 persen; 6,27 persen; dan 3,92 persen. Pertumbuhan ini merupakan prestasi yang cukup luar biasa ditengah kondisi perekonomian nasional yang mengalami gangguan.
Tahun 2007 perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 6,11% (angka sementara BPS). Penyumbang pertumbuhan pada tahun 2007 adalah sektor sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 11,81 persen, mengalami peningkatan 7,74% dibanding tahun 2006. Selanjutnya adalah sektor pertambangan dan penggalian 10,44 persen; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 8,47 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi 7,77; serta sektor jasa-jasa yang rata-rata tumbuh sebesar 5,88 persen.
PDRB sebagai salah satu indikator makro ekonomi di Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini selalu menunjukkan peningkatan. Selanjutnya, besaran PDRB tersebut perlu diberi penimbang yaitu jumlah penduduk, karena penduduk merupakan pelaku pembangunan yang menghasilkan output (PDRB). Pada tahun 2006 PDRB per kapita Jawa Timur dengan tahun dasar baru adalah sebesar Rp. 12,56 juta, dan tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 14,15 juta.
Penanganan Kemiskinan Jawa Timur 2008
ANTI POVERTY PROGRAM (PROGRAM ANTI KEMISKINAN)
1.KONDISI SAAT INI
Berdasarkan hasil pendataan Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada bulan Mei 2006 sebanyak 7,456 juta orang. Sementara dari hasil pendataan pada bulan Maret 2007 diperoleh perkiraan jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 7,138 juta orang yang terdiri dari 2.565.700 orang di wilayah perkotaan dan 4.572.000 orang di wilayah pedesaan. Dengan demikian selama sepuluh bulan terakhir terjadi penurunan jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 318.000 orang atau dengan kata lain persentase penduduk miskin berkurang 1% poin dari, 19,94% pada Mei 2006 menjadi 18,93 % pada bulan Maret 2007. Penurunan tersebut sebagai hasil atau dampak dari berbagai program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kegiatan ekonomi Jawa Timur secara umum.
2.KEBIJAKAN
Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 - 2008 Agenda Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, Perbaikan Iklim Ketenaga kerjaan pada sub Penanggulangan Kemiskinan pada program Pengembangan Kapasitas untuk kemiskinan di implementasikan dengan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program / APP). Anti Poverty Program pada prinsipnya bukanlah merupakan redesaign dari Gerdu Taskin, tetapi adalah revitalisasi dari salah satu aspek tridaya dalam Gerdu Taskin yaitu pemberdayaan usaha. Anti Poverty Program merupakan ide / gagasan sebagai salah satu upaya dalam rangka percepatan Gerdu-Taskin dengan sasaran penduduk miskin pada satu kawasan yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif dengan disertai pendampingan bagi masyarakat penerima bantuan.
APP merupakan salah satu model upaya penanganan kemiskinan dengan sasaran penduduk miskin yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif disertai pendampingan dan mitra usaha sebagai pasar produk yang dihasilkan. APP dilaksanakan melalui 5 Satuan Kerja, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, lokasi program berada di 16 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu : Kabupaten Sumenep, Sampang, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Tuban, Bojonegoro dan Kota Malang.
3.PERMASALAHAN
1.Keterbatasan anggaran, sehingga jumlah masyarakat miskin yang tertangani masih sangat terbatas dan jumlah alokasi dana bantuan untuk masing-masing pokmas keluarga miskin juga masih sangat terbatas, sehingga hasilnya kurang maksimal.
2.Sikap pasrah dari masyarakat miskin, sehingga kurang termotivasi untuk keluar dari kemiskinan, lebih menyukai paket bantuan yang bersifat konsumtif, sehingga upaya pemberdayaan usaha ekonomi produktif menjadi tidak mudah.
3.Adanya kebijakan pengurangan kebijakan subsidi BBM, berakibat menurunnya daya beli masyarakat miskin, sehingga program penanganan kemiskinan yang sedang berjalan menjadi kurang maksimal.
4.PERKEMBANGAN / HASIL PELAKSANAAN PROGRAM
Program Anti Kemiskinan mulai dilaksanakan pada tahun 2005 , yaitu inisiasi Program Anti Kemiskinan (P-APBD 2005). Sampai saat ini, APP tahun 2006 (tahap Pelestarian), APP tahun 2007 (tahap pengembangan) dan APP tahun 2008 (tahap Pelaksanaan). Perkembangan / hasil pelaksanaan Program mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut :
Perkembangan Pelaksanaan Program
Jenis Usaha Pokmas Jumlah Gakin
1 2005 Bid. Pertanian 32 2.426
Bid. Perkebunan 10 330
Bid. Perikanan 6 60
Bid. Kehutanan 6 173
Bid. Indusri 3 60
Juml Th. 2005 57 3.049
2 2006 Bid. Pertanian 32 1.886
Bid. Perkebunsn 14 913
Bid. Perikanan 9 60
Bid. Kehutanan 6 130
Bid. Indusri 18 327
Juml Th. 2006 79 3.316
3 2007 Bid. Pertanian 40 2.329
Bid. Perkebunan 10 418
Bid. Perikanan 8 64
Bid. Kehutanan 2 53
Bid. Indusri 3 60
Juml Th. 2007 63 2.924
J U M L A H 199 9.289
Secara keseluruhan sejak Inisiasi APP tahun 2005 (P-APBD) sampai dengan tahun 2007 Jumlah Gakin yang tertangani sebanyak 199 Kelompok Masyarakat dengan jumlah anggota sebanyak 9.289 Gakin. Untuk tahun 2008 direncanakan Jumlah Pokmas Gakin yang ditangani sebanyak 77 Kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 1.960 Keluarga miskin.
Dampak Terhadap Kesejahteraan Pokmas Gakin
Peningkatan kesejahteraan penduduk miskin yang tertangani, khususnya untuk Pokmas Gakin yang telah mendapatkan program APP ,bila diukur dari peningkatan modal/aset yang dimiliki oleh kelompok Masyarakat rata – rata meningkat 8,42 % dan tumbuhnya wirausaha baru pada kelompok masyarakat miskin.
5.ALOKASI ANGGARAN
Program Anti Kemiskinan mulai dilaksanakan pada tahun 2005 (P-APBD) seluruh kegiatan didanai APBD Propinsi, mulai tahun 2006 diberlakukan sharing antara APBD Propinsi dengan APBD Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi program. APBD Propinsi dipergunakan untuk dana Pembiayaan (dana bergulir) bagi mitra usaha, bantuan kepada Kelompok Masyarakat, Biaya Operasional Tim Pembina Propinsi. Sedangkan Biaya Operasional ditingkat Kabupaten sampai dengan Kelompok Masyarakat , Konsultan Teknis Kecamatan dan Pendamping Pokmas dibiayai dari APBD Kabupaen/Kota (Cost Sharing) yang besarnya sekitar 30 % dari alokasi dana APBD Propinsi .
Tahun 2008
Untuk kelanjutan pelaksanaan APP tahun 2008, sebagaimana tahun 2006 dan tahun 2007, APP dilaksanakan di 16 Kabupaten dan 1 Kota sebagaimana tahun 2007 dan pembiayaan pelaksanaan program tersebut akan ditanggung bersama (sharing dana) antara APBD Propinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten / Kota yang menjadi lokasi program dimaksud. Alokasi APBD Propinsi sebesar Rp. 6.928.800.000 sharing dari APBD Kabupten/Kota sebesar Rp. 1.956.563.500,-.
5. HARAPAN / LANGKAH KEDEPAN
1. APP sebagi upaya program pemberdayaan usaha dengan pola pendampingan, maka peran dari Pendamping kelompok dan Konsultan Teknis Kecamatan perlu ditingkatkan.
2. Propinsi berperan sebagai stimulator dalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan, selanjutnya untuk pembinaan, pelestarian dan pengembangan program agar dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
1.KONDISI SAAT INI
Berdasarkan hasil pendataan Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada bulan Mei 2006 sebanyak 7,456 juta orang. Sementara dari hasil pendataan pada bulan Maret 2007 diperoleh perkiraan jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 7,138 juta orang yang terdiri dari 2.565.700 orang di wilayah perkotaan dan 4.572.000 orang di wilayah pedesaan. Dengan demikian selama sepuluh bulan terakhir terjadi penurunan jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 318.000 orang atau dengan kata lain persentase penduduk miskin berkurang 1% poin dari, 19,94% pada Mei 2006 menjadi 18,93 % pada bulan Maret 2007. Penurunan tersebut sebagai hasil atau dampak dari berbagai program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kegiatan ekonomi Jawa Timur secara umum.
2.KEBIJAKAN
Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 - 2008 Agenda Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, Perbaikan Iklim Ketenaga kerjaan pada sub Penanggulangan Kemiskinan pada program Pengembangan Kapasitas untuk kemiskinan di implementasikan dengan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program / APP). Anti Poverty Program pada prinsipnya bukanlah merupakan redesaign dari Gerdu Taskin, tetapi adalah revitalisasi dari salah satu aspek tridaya dalam Gerdu Taskin yaitu pemberdayaan usaha. Anti Poverty Program merupakan ide / gagasan sebagai salah satu upaya dalam rangka percepatan Gerdu-Taskin dengan sasaran penduduk miskin pada satu kawasan yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif dengan disertai pendampingan bagi masyarakat penerima bantuan.
APP merupakan salah satu model upaya penanganan kemiskinan dengan sasaran penduduk miskin yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif disertai pendampingan dan mitra usaha sebagai pasar produk yang dihasilkan. APP dilaksanakan melalui 5 Satuan Kerja, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, lokasi program berada di 16 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu : Kabupaten Sumenep, Sampang, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Tuban, Bojonegoro dan Kota Malang.
3.PERMASALAHAN
1.Keterbatasan anggaran, sehingga jumlah masyarakat miskin yang tertangani masih sangat terbatas dan jumlah alokasi dana bantuan untuk masing-masing pokmas keluarga miskin juga masih sangat terbatas, sehingga hasilnya kurang maksimal.
2.Sikap pasrah dari masyarakat miskin, sehingga kurang termotivasi untuk keluar dari kemiskinan, lebih menyukai paket bantuan yang bersifat konsumtif, sehingga upaya pemberdayaan usaha ekonomi produktif menjadi tidak mudah.
3.Adanya kebijakan pengurangan kebijakan subsidi BBM, berakibat menurunnya daya beli masyarakat miskin, sehingga program penanganan kemiskinan yang sedang berjalan menjadi kurang maksimal.
4.PERKEMBANGAN / HASIL PELAKSANAAN PROGRAM
Program Anti Kemiskinan mulai dilaksanakan pada tahun 2005 , yaitu inisiasi Program Anti Kemiskinan (P-APBD 2005). Sampai saat ini, APP tahun 2006 (tahap Pelestarian), APP tahun 2007 (tahap pengembangan) dan APP tahun 2008 (tahap Pelaksanaan). Perkembangan / hasil pelaksanaan Program mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut :
Perkembangan Pelaksanaan Program
Jenis Usaha Pokmas Jumlah Gakin
1 2005 Bid. Pertanian 32 2.426
Bid. Perkebunan 10 330
Bid. Perikanan 6 60
Bid. Kehutanan 6 173
Bid. Indusri 3 60
Juml Th. 2005 57 3.049
2 2006 Bid. Pertanian 32 1.886
Bid. Perkebunsn 14 913
Bid. Perikanan 9 60
Bid. Kehutanan 6 130
Bid. Indusri 18 327
Juml Th. 2006 79 3.316
3 2007 Bid. Pertanian 40 2.329
Bid. Perkebunan 10 418
Bid. Perikanan 8 64
Bid. Kehutanan 2 53
Bid. Indusri 3 60
Juml Th. 2007 63 2.924
J U M L A H 199 9.289
Secara keseluruhan sejak Inisiasi APP tahun 2005 (P-APBD) sampai dengan tahun 2007 Jumlah Gakin yang tertangani sebanyak 199 Kelompok Masyarakat dengan jumlah anggota sebanyak 9.289 Gakin. Untuk tahun 2008 direncanakan Jumlah Pokmas Gakin yang ditangani sebanyak 77 Kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 1.960 Keluarga miskin.
Dampak Terhadap Kesejahteraan Pokmas Gakin
Peningkatan kesejahteraan penduduk miskin yang tertangani, khususnya untuk Pokmas Gakin yang telah mendapatkan program APP ,bila diukur dari peningkatan modal/aset yang dimiliki oleh kelompok Masyarakat rata – rata meningkat 8,42 % dan tumbuhnya wirausaha baru pada kelompok masyarakat miskin.
5.ALOKASI ANGGARAN
Program Anti Kemiskinan mulai dilaksanakan pada tahun 2005 (P-APBD) seluruh kegiatan didanai APBD Propinsi, mulai tahun 2006 diberlakukan sharing antara APBD Propinsi dengan APBD Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi program. APBD Propinsi dipergunakan untuk dana Pembiayaan (dana bergulir) bagi mitra usaha, bantuan kepada Kelompok Masyarakat, Biaya Operasional Tim Pembina Propinsi. Sedangkan Biaya Operasional ditingkat Kabupaten sampai dengan Kelompok Masyarakat , Konsultan Teknis Kecamatan dan Pendamping Pokmas dibiayai dari APBD Kabupaen/Kota (Cost Sharing) yang besarnya sekitar 30 % dari alokasi dana APBD Propinsi .
Tahun 2008
Untuk kelanjutan pelaksanaan APP tahun 2008, sebagaimana tahun 2006 dan tahun 2007, APP dilaksanakan di 16 Kabupaten dan 1 Kota sebagaimana tahun 2007 dan pembiayaan pelaksanaan program tersebut akan ditanggung bersama (sharing dana) antara APBD Propinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten / Kota yang menjadi lokasi program dimaksud. Alokasi APBD Propinsi sebesar Rp. 6.928.800.000 sharing dari APBD Kabupten/Kota sebesar Rp. 1.956.563.500,-.
5. HARAPAN / LANGKAH KEDEPAN
1. APP sebagi upaya program pemberdayaan usaha dengan pola pendampingan, maka peran dari Pendamping kelompok dan Konsultan Teknis Kecamatan perlu ditingkatkan.
2. Propinsi berperan sebagai stimulator dalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan, selanjutnya untuk pembinaan, pelestarian dan pengembangan program agar dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
Pengembangan Kawasan Agropolitan Jawa Timur 2008
1.KONDISI SAAT INI.
Kawasan Agropolitan di Jawa Timur telah terbangun di 13 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu :
•Banyuwangi di Kecamatan Bangorejo dengan komoditas unggulan Jeruk, Nanas, Kapok Randu, Kelapa, Ayam Petelur dan Sapi Potong. Pembangunan kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa, Sub Terminal Agribis (STA) dan fasilitas distribusi.
•Mojokerto di Kecamatan Pacet dengan komoditas unggulan ubi kayu, pisang, sapi perah. Pembangunan kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi.
•Ngawi di Kecamatan Paron, dengan komoditas unggulan padi, kedelai dan melon. Pembangunan kawasan ini telah mendapatkan fasilitas dari Departemen PU berupa infrastruktur (jalan poros desa) dan Pembangunan Pasar.
•Lumajang di Kecamatan Senduro, dengan unggulan Pisang Emas Kirana 15 Ha, Pengembangan Benih Kentang 0,7 Ha, Manggis 600 batang, Kopi, dan pengembangan budidaya ikan serta telah memberdayakan 35 kelompok pengelola Agropolitan. Pembangunan kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi.
•Bangkalan di Kecamatan Socah, Burneh dan Bangkalan, dengan komoditas unggulan Jagung, Kacang Tanah, Buah Nangka, salak, Rambutan dan Blinjo. Pembangunan kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi.
•Tulungagung di Kecamatan Sendang, dengan komoditas unggulan sapi perah, buah-buahan Manggis, Apokat, pisang dan rambutan, Sayur-sayuran Sawi, Wortel, Boncis, Bawang Prei, Labu dan Kacang Panjang. Pembangunan kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi.
•Trenggalek di Kecamatan Bendungan dan Watulimo, dengan komoditas unggulan Jagung, Padi, Ubi Kayu, Sapi perah, Kopi, Cengkeh, Kelapa, Kakao, Pisang, Durian, Salak, Manggis, Usaha penangkapan ikan tongkol, tuna, layur, lobster. Pembangunan di kawasan ini oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi.
•Pamekasan, di Kecamatan Waru, Pegantenan, Kadur, dan Pakong, dengan komoditas unggulan Tembakau, Cabe Jamu, Padi, Jagung, Sapi Potong, Kambing, Unggas, Empon-empon (Jahe, Lengkuas, Kunyit, Kencur, Temu Ireng, Laos, Temulawak). Pembangunan di kawasan ini kegiatan off-farm dan pengembangan koperasi yang memadai.
•Pasuruan, di Kecamatan Tutur, Purwodadi, Puspo, Tosari, Kejayan, dan Wonorejo, dengan komoditas unggulan Padi, Jagung, Kedelai, Tebu, Kapuk randu, Kenanga, Durian, Apel, Kentang, Kubis, Paprika, Sapi Perah. Pembangunan di kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi.
•Madiun, di Kecamatan Geger, Dolopo, Dagangan dan Kebonsari, dengan komoditas unggulan Tebu, Kakao, Sapi potong, Ikan Kolan (gurame, nila, lele, lobster air tawar), Buah Eksotik Tropis (Jambu Biji, Jambu Air, Nangka, Pepaya, Jeruk, Duku, Mangga, Pisang, Semangka, Rambutan, dan Durian). Pembangunan di kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas air bersih.
•Ponorogo, di Kecamatan Ngebel, dengan komoditas unggulan Padi, Ubi Kayu, Cengkeh, Kopi, Kakao, Panili, Ikan Kolam (Nila, Lele), Manggis, Durian, Jeruk, Mangga, Cabe, dan Kacang panjang. Pembangunan di kawasan ini off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi yang baru dimulai pada tahun 2008 ini.
•Blitar, di Kecamatan Kanigoro, dengan komoditas unggulan Belimbing, Rambutan, Ternak Sapi, Ikan Air Tawar (Lele, Gurami), Ikan Hias, Ayam Potong dan Petelur. Pembangunan di kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi, serta irigasi.
•Pacitan, di Kecamatan Bandar dan Nawangan, dengan komoditas unggulan Jagung, Ubi Kayu, Kambing PE, Cengkeh, Kopi, Nilam, Durian, Salak dan Empon-empon (Bio-Farma). Kawasan ini baru saja ditetapkan sebagai kawasan Pengembangan Kawasan Agropolitan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2008.
•Kota Batu, sebagai Kawasan Agropolitan Mandiri yang telah terbentuk sebelum Gerakan Agropolitan digulirkan, dengan produk unggulan adalah Apel, Sayuran dan Tanaman Hias.
Pengembangan Kawasan Agropolitan di 13 Kabupaten berupa kegiatan on-farm yang dibiayai dari Propinsi dan Kabupaten, kegiatan pelatihan agribisnis yang dibiayai dari APBN (Departemen Pertanian), infrastruktur dibiayai dari APBN (Dep. PU).
2.KEBIJAKAN
•Program Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan program bersama antara Departemen Pertanian dan Departemen Pekerjaan Umum secara Nasional telah dirintis mulai tahun 2002, dimana pendanaan dalam pelaksanaan program dimaksud adalah sharring antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
•Disamping itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008 terdapat Agenda Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Berkelanjutan, dan Pembangunan Infrastruktur, pada sub agenda Revitalisasi Pertanian pada program Pengembangan Agribisnis tertera kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan.
•Untuk Pelaksanaan Koordinasi di tingkat Propinsi telah disusun Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/90/KPTS/013/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Kawasan Agropolitan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008.
3.PERMASALAHAN
•Sampai saat ini anggaran dari pusat yang paling dominan masih bersumber dari Departemen PU berupa pembangunan infrastruktur. Sedangkan Departemen Pertanian, pembiayaan hanya dilakukan pada upaya pemberdayaan masyarakatnya. Dukungan pembiayaan melalui Departemen lainnya belum ada.
•Sinergitas pembiayaan program dijajaran pemerintah pusat masih belum optimal. Sehingga Pengembangan Kawasan Agropolitan masih bersifat parsial (sektoral) dan belum terfokus.
•Adanya Inkonsistensi dari Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan dana, yaitu adanya Kabupaten yang belum menyusun Master Plan tetapi sudah mendapatkan Fasilitasi (pembiayaan) Pengembangan Kawasan Agropolitan.
• Jangka waktu fasilitasi 3 tahun oleh Pemerintah Pusat dirasa masih kurang, sehingga perlu ditambah menjadi 5 tahun.
4.PERKEMBANGAN
•Berdasarkan Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 312/TU.210/A/X/2002 tanggal 16 Oktober 2002 sebagai lokasi awal rintisan pengembangan Kawasan Agropolitan di Jawa Timur dimulai pada tahun 2003 meliputi 2 lokasi, yaitu Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.
•Pada perkembangan selanjutnya, tahun 2004 lokasi pengembangan Kawasan Agropolitan di Jawa Timur dikembangkan menjadi 9 Kabupaten (sesuai Surat Menteri Pertanian Nomor : 155/TU.210/A/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003), yaitu ditambah 7 Kabupaten/Kota yang meliputi : Kabupaten Madiun, Ngawi, Tuban, Lumajang, Tulungagung, Kota Batu dan Kabupaten Bangkalan. Tetapi hanya Kabupaten Lumajang yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur pada tahun 2004.
•Tahun 2005 ada 2 Kabupaten diluar 9 Kabupaten tersebut diatas telah mendapatkan fasilitas dari Departemen PU namun belum memiliki master plan dan Penetapan Gubernur Jawa Timur, yaitu Kabupaten Blitar dan Pasuruan. Untuk penetapan kawasan oleh Gubernur Jawa Timur, pada tahun 2005, terdiri dari 2 kawasan yaitu Kabupaten Tulungagung (di Kecamatan Sendang) dan Kabupaten Bangkalan (di Kecamatan Socah, Borneh dan Bangkalan).
•Tahun 2006, terdapat 3 Kabupaten yang disahkan sebagai Kawasan Pengembangan Agropolitan oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu Kabupaten Trenggalek dengan SK. Gubernur No. 050/5074/201.2/2006, tanggal 12 Juni 2006, Kabupaten Pamekasan dengan SK. Gubernur No. 520/9431/0221/2006 - tanggal 31 Juli 2006, dan Kabupaten Pasuruan dengan SK. Gubernur No. 520/10269/201.2/2006 – tanggal 30 Agustus 2006.
•Tahun 2007 menyusul telah ditetapkan sebagai Pengembangan Kawasan Agropolitan oleh Gubernur Jawa Timur, meliputi Kabupaten Madiun dengan SK. No. 050/41/201.2/2007 - Tanggal 24 Januari 2007, Kabupaten Ponorogo dengan SK. No. 520/5620/201.2/2007 – Tanggal 16 Juli 2007 dan Kabupaten Blitar dengan SK. No. 520/5621/201.2/2007 – Tanggal 16 Juli 2007
•Dan untuk kawasan yang ditetapkan pada tahun 2008, sampai bulan Agustus 2008, hanya ada satu kawasan yaitu Kabupaten Pacitan dengan SK. Gubernur No. 050/4481/201.2/2008 – tanggal 28 Juli 2008.
•Dalam rangka meningkatkan dukungan PKA di Kabupaten/Kota sekaligus mensinergikan kegiatan PKA dengan RPJP dan RPJM Propinsi Jawa Timur, maka pada tahun 2008 ini sedang disusun Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan Propinsi Jawa Timur.
5.PENDANAAN
•Semangat pengembangan kawasan Agropolitan diharapkan dapat dirintis dan diprakarsai oleh Pemerintah Daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota, sedangkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Pertanian, Departemen Pekerjaan Umum serta Departemen terkait lainnya akan memfasilitasi sesuai program dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing Departemen, setelah tersusunnya Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan.
•Fasilitasi Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten/Kota saat ini masih terbatas selama 3 tahun.
•Perkembangan pelaksanaan kegiatan Kawasan Agropolitan di Propinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2008 yang didanai dari sumber dana APBN dan APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten/Kota antara lain:
a.Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pacet :
1).Peningkatan Jalan Poros Desa sepanjang 2.192 M (APBN);
2).Pembangunan Jalan Usaha Tani
3).Pembangunan Sub Terminal Agribis (STA) sebanyak 1 unit (APBN);
4).Peningkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Lingkungan sepanjang 700 M (APBD I);
5).Penyelenggaraan Bimbingan Perkoperasian dan Usaha Kecil (APBN);
6).Pengembangan Usaha Pengadaan Pangan Koperasi sistem Bank Padi (APBD);
7).Pengembangan Kawasan Agribisnis, berupa Bimbingan operasional kawasan, Klinik Konsultasi Agribisnis dan pemberdayaan pelaku agribisnis (APBN);
8).Pembinaan Kelembagaan Petani (APBN).
9).Bantuan Bibit (APBD I)
10).Bantuan Perkuatan Modal dan untuk Mengecer Pupuk (APBD I)
11).Perbaikan dan Pembangunan Jembatan (APBD I)
12).Peningkatan jalan Kesiman Tengah - Candi Watu 3X 1750m (APBD)
13).Pengembangan agribisnis Rimpang (APBN)
b.Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Bangorejo :
1).Peningkatan Jalan Poros Desa sepanjang 3.027 M (APBN);
2).Penyelenggaraan Bimbingan Perkoperasian dan Usaha Kecil (APBN);
3).Pengembangan Kawasan Agribisnis, berupa Bimbingan operasional kawasan, Klinik Konsultasi Agribisnis dan pemberdayaan pelaku agribisnis (APBN);
4).Pengembangan Tanaman Kelapa Dalam (APBD I).
5).Pengembangan Jaringan Irigasi Usahatani, Desa (JITUT, JIDES). (APBD I)
6).Pengembangan Agribisnis Melalui Cooperative Farming. (APBD I)
7).Bantuan Mesin Pengolah Gula Kelapa (APBD)
8).Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (APBN)
9).Pemeliharaan jalan rutun dan berkala 21,16 KM (APBD I)
c.Kabupaten Lumajang, Kecamatan Senduro dan Pasrujambe (SEROJA) :
1).Peningkatan Jalan Poros Desa sepanjang 6.667,60 M (APBN);
2).Pembangunan Pasar Desa sebanyak 1 unit (APBN);
3).Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier Kandang Tepus (APBD I);
4).Penyelenggaraan Bimbingan Perkoperasian dan Usaha Kecil (APBN);
5).Pengembangan Usaha pengadaan pangan koperasi sistem Bank Padi (APBD );
6).Pengembangan Kawasan Agribisnis , berupa Bimbingan operasional kawasan, Klinik konsultasi Agribisnis dan pemberdayaan pelaku agribisnis (APBN);
7).Pengembangan Tanaman Kopi Terpadu (APBD I);
8).Penyebaran Ternak Sapi Perah (APBD I);
9).Pengadaan Obat-obatan Sapi Perah (APBD I).
10).Pembuatan Packing House (APBN)
11).Pengembangan Usaha Pengadaan Pangan Koperasi Sistem Bank Padi (APBD I).
12).Pemeliharaan Jalan rutin 54,11 Km (APBN)
13).Rehab/Pemeliharaan Jalan Berkala 4,5 KM (APBD)
d.Kabupaten Ngawi, Kecamatan Paron :
1).Peningkatan Jalan Poros Desa sepanjang 3.000 M (APBN);
2).Penyelenggaraan Bimbingan Perkoperasian dan Usaha Kecil (APBN);
3).Pengembangan Usaha pengadaan pangan koperasi sistem Bank Padi (APBD);
4).Pengembangan Kawasan Agribisnis, berupa Bimbingan operasional kawasan, Klinik Konsultasi Agribisnis dan pemberdayaan pelaku agribisnis (APBN).
5).Pengembangan pembenihan/pembibitan (APBN).
6).Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana (APBN).
7).Pemeliharaan Dam Kedung Putri (APBN)
8).Penguatan Bergulir Koperasi (APBD)
e.Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Socah, Burneh dan Bangkalan (SOBURBANG):
1).Pembuatan jalan poros & usaha tani (apbn)
2).Pengembangan jaringan irigasi usahatani, desa (JITUT, JIDES). (APBD I)
3).Perbaikan Dam Tunjung (APBD I)
4).Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi avtour 09 (APBD)
5).Pengembangan agroindustri dan bantuan peralatan (APBD I)
6).Pemeliharaan Rutin Jalan (APBN)
7).Pengembangan perbenihan hortikultura (APBD I)
f.Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Sendang:
1).Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan (APBN)
2).Pembuatan jl poros desa & jl. usaha tani (APBN)
3).Pemeliharaan Rutin jalan (APBN)
4).Pengembangan jaringan irigasi usaha tani, desa (JITUT, JIDES). (APBD I)
5).Bantuan alat penyuling minyak atsiri (APBD I)
6).Perbaikan Kali Boto Desa Mojoagung dan Pemeliharaan JL. Gelang Desa Gelang (APBD I)
g.Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Bendungan dan Watulimo:
1).Pengelolaan Lahan dan Air (APBN)
2).Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan (APBN).
3).Pembuatan jalan usaha tani (APBD I)
4).Bantuan bibit Kelapa Dalam (APBD I)
5).Perbaikan DAM Guyungan Di Karangtuwo (APBD)
6).Kegiatan pembangunan Broncaptering dan perpipaan (APBD).
7).Peningkatan jalan lingkungan Desa Tasik Madu Kec. Watulimo (APBD).
8).Peningkatan Jln. Dompyong – Krapyak, Jln. Depok – Bendungan, Jln. Gemaharjo – Prigi, Jln. Tasikmadu – Prigi (APBD).
9).Peningkatan sarana & prasarana kelembagaan penangkar benih/bibit & penyuluh pertanian (DAK) (25 ekor sapi perah). (APBD).
10).Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Ds. Batu Putih & Dompyong Kab. Trenggalek Tahap II (APBN)
11).Peningkatan Mutu Buah-buahan melalui penerapan GAP (APBD I)
h.Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Waru, Kecamatan Pengantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, (RUPANANDUR):
1).Penguatan modal kerja koperasi (APBD I)
2).Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan (APBN).
3).Pengembangan Agribsinis bawang merah & cabe (APBN).
4).Perbaikan mesi pompa untuk irigasi (APBD I).
5).Pemeliharaan Mesin Penggerak dan Pompa Air Tanah (APBD I)
6).Pengembangan Kawasan Peternakan: Kambing PE 14 Ekor (APBD I)
i.Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Tutur, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Kejayan, dan Kecamatan Wonojero:
1).Pembuatan jl poros desa & jl. usaha tani (APBN).
2).Peningkatan produktifitas dan mutu produk tanaman (kedelai), Kec. Wonorejo, Kejayan (APBN).
3).Pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana (pengelolaan lahan dan air), (untuk 6 kecamatan) (APBN).
4).Perbaikan saluran induk Tanggulangin Ds. Patebon (APBN).
5).Vaksinasi A1, Kec. Tutur, Purwodadi, Puspo, Tosari, Wonorejo, Kejayan (APBD).
6).Bintek Manajemen unggas, Sapi potong dan bibit Sapi, Kec. Wonorejo, Kejayan, Purwodadi (APBD).
7).Channeling Sapi Perah (520 ekor) Kecamatan Tutur dan Purwodadi (APBD I).
8).Pengembangan Agribisnis melalui cooperative farming (APBD I).
9).Pengendalian hama tanaman Perkebunan (Penggerek Buah pada Kopi) Kec. Tutur, Puspo. (APBD).
10).Pengembangan kawasan sayuran dan tanaman hias dan pengelolaan lahan dan air (APBN)
j.Kabupaten Madiun, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Kebonsari, dan Kecamatan Geger (GEDANGSARI):
1).Bantuan penguatan modal kerja pada KUD Dolopo TANI SADAR dan TANI MAKMUR (APBD I).
2).Pemeliharaan Rutin Jembatan Singgahan 03 (APBD).
3).Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kawasan Agropolitan Gedangsari (APBD).
4).Penyediaan sarana air bersih (APBD).
5).Pembangunan Kantor Camat Dolopo (APBD).
6).Pembangunan Jaringan Irigasi, Rumah Pompa dan Mesin (APBD).
7).Pengeboran Sumur Pompa Dalam (APBD).
8).Bantuan Bibit Unggul Buah-buahan (APBD).
9).Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Demplot Pupuk Bokashi serta Pengembangan Bibit Ikan Unggul. (APBD).
10).Pemeliharaan Rutin Jalan Propinsi (Madiun - Batas Kabupaten Ponorogo), 15,56 Km (APBD I)
k.Kabupaten Blitar, Kecamatan Kanigoro:
1).Penyusunan master plan dan RPJM agropolitan (APBD).
2).Pembuatan jalan poros desa dan jalan usaha tani serta Pembangunan saluran Irigasi (APBN).
3).Rasionalisasi dan meterisasi PJU (APBD).
4).Pembangunan saluran Irigasi tersier Ds. Minggirsari 380 m (APBD).
5).Rehabilitasi dan pemeliharaan Dam Glondong (APBD).
6).Pembangunan jalan Lingkungan Aspal Ds. Minggirsari (APBD).
7).Pembangunan jalan makadam Ngade – Gododeso (APBD).
8).Pengadaan bibit Belimbing dan Pisang (APBN)
l.Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ngebel:
1).Penyusunan Master Plan dan RPJM PKA (APBD I)
2).Pengembangan kuantitas dan kualitas Durian unggul lokal (Kajeng) (APBN dan APBD I)
3).Peningkatan Jembatan Selis Kec. Ngebel (APBD)
PKA di Kabupaten Ponorogo masih dalam tahap fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan kegiatan yang sedang dilakukan antara lain pada tingkat sosialisasi dan pembentukan kelompok keswadayaan dimasyarakat.
m.Kabupaten Pacitan, Kecamatan Bandar dan Nawangan:
PKA di Kabupaten Pacitan saat ini sedang dalam tahap inisiasi dan fasilitasi oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan yang sedang dilakukan sampai dengan akhir Agustus 2008, antara lain :
1).Penyusunan Master Plan dan RPJM Agropolitan (APBN)
2).Pembuatan Jalan Poros Desa dan Jalan Usaha Tani (APBD)
n.Kota Batu, fasilitasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi PKA di Kota Batu, antara lain:
1).Pengembangan Agribisnis Tanaman Hias & Apel (APBN)
2).Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (APBN)
3).Bantuan Penguatan Modal Kerja untuk Koperasi (APBD I)
4).Pengelolaan lahan dan air (APBN)
5).Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (APBN)
6).Pemeliharaan rutin jalan propinsi dan jalan berkala (APBD I)
6.HARAPAN/ LANGKAH KEDEPAN
•Dengan tersusunnya Master Plan Regional Pengembangan Kawasan Agropolitan di Popinsi Jawa Timur di tahun 2008, maka perlu dilakukan sosialisasi yang memadai agar dapat diterima dan memperoleh dukungan komitmen dari para stakeholder terkait.
•Perlu pembentukan kawasan percontohan (show window) sebagai etalase kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Propinsi Jawa Timur.
•Perlu disusun Rencana Program Investasi Jangka Menengah (5 tahunan) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jawa Timur, sebagai penjabaran dari Master Plan sekaligus rumusan kegiatan /program dan sumber pembiayaannya.
•Bagi Kabupaten/Kota yang telah memiliki Master Plan, tetapi belum memiliki RPIJM, maka perlu disusun RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) sebagai dokumen strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.
•Bagi Kabupaten/Kota yang telah habis masa fasilitasinya (masa RPIJM I), maka diperlukan review terhadap Master Plan yang ada, untuk mengetahui tingkat penyimpangan sekaligus memfokuskan kembali pada visi dan misi yang diemban dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan.
•Perlu dikembangkan suatu forum diskusi yang lebih intensif diantara para stakeholder untuk menumbuhkan semangat wirausaha dan meningkatkan kemampuan usaha petani di Kawasan Agropolitan.
Kawasan Agropolitan di Jawa Timur telah terbangun di 13 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu :
•Banyuwangi di Kecamatan Bangorejo dengan komoditas unggulan Jeruk, Nanas, Kapok Randu, Kelapa, Ayam Petelur dan Sapi Potong. Pembangunan kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa, Sub Terminal Agribis (STA) dan fasilitas distribusi.
•Mojokerto di Kecamatan Pacet dengan komoditas unggulan ubi kayu, pisang, sapi perah. Pembangunan kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi.
•Ngawi di Kecamatan Paron, dengan komoditas unggulan padi, kedelai dan melon. Pembangunan kawasan ini telah mendapatkan fasilitas dari Departemen PU berupa infrastruktur (jalan poros desa) dan Pembangunan Pasar.
•Lumajang di Kecamatan Senduro, dengan unggulan Pisang Emas Kirana 15 Ha, Pengembangan Benih Kentang 0,7 Ha, Manggis 600 batang, Kopi, dan pengembangan budidaya ikan serta telah memberdayakan 35 kelompok pengelola Agropolitan. Pembangunan kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi.
•Bangkalan di Kecamatan Socah, Burneh dan Bangkalan, dengan komoditas unggulan Jagung, Kacang Tanah, Buah Nangka, salak, Rambutan dan Blinjo. Pembangunan kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi.
•Tulungagung di Kecamatan Sendang, dengan komoditas unggulan sapi perah, buah-buahan Manggis, Apokat, pisang dan rambutan, Sayur-sayuran Sawi, Wortel, Boncis, Bawang Prei, Labu dan Kacang Panjang. Pembangunan kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi.
•Trenggalek di Kecamatan Bendungan dan Watulimo, dengan komoditas unggulan Jagung, Padi, Ubi Kayu, Sapi perah, Kopi, Cengkeh, Kelapa, Kakao, Pisang, Durian, Salak, Manggis, Usaha penangkapan ikan tongkol, tuna, layur, lobster. Pembangunan di kawasan ini oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi.
•Pamekasan, di Kecamatan Waru, Pegantenan, Kadur, dan Pakong, dengan komoditas unggulan Tembakau, Cabe Jamu, Padi, Jagung, Sapi Potong, Kambing, Unggas, Empon-empon (Jahe, Lengkuas, Kunyit, Kencur, Temu Ireng, Laos, Temulawak). Pembangunan di kawasan ini kegiatan off-farm dan pengembangan koperasi yang memadai.
•Pasuruan, di Kecamatan Tutur, Purwodadi, Puspo, Tosari, Kejayan, dan Wonorejo, dengan komoditas unggulan Padi, Jagung, Kedelai, Tebu, Kapuk randu, Kenanga, Durian, Apel, Kentang, Kubis, Paprika, Sapi Perah. Pembangunan di kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi.
•Madiun, di Kecamatan Geger, Dolopo, Dagangan dan Kebonsari, dengan komoditas unggulan Tebu, Kakao, Sapi potong, Ikan Kolan (gurame, nila, lele, lobster air tawar), Buah Eksotik Tropis (Jambu Biji, Jambu Air, Nangka, Pepaya, Jeruk, Duku, Mangga, Pisang, Semangka, Rambutan, dan Durian). Pembangunan di kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas air bersih.
•Ponorogo, di Kecamatan Ngebel, dengan komoditas unggulan Padi, Ubi Kayu, Cengkeh, Kopi, Kakao, Panili, Ikan Kolam (Nila, Lele), Manggis, Durian, Jeruk, Mangga, Cabe, dan Kacang panjang. Pembangunan di kawasan ini off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi yang baru dimulai pada tahun 2008 ini.
•Blitar, di Kecamatan Kanigoro, dengan komoditas unggulan Belimbing, Rambutan, Ternak Sapi, Ikan Air Tawar (Lele, Gurami), Ikan Hias, Ayam Potong dan Petelur. Pembangunan di kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi, serta irigasi.
•Pacitan, di Kecamatan Bandar dan Nawangan, dengan komoditas unggulan Jagung, Ubi Kayu, Kambing PE, Cengkeh, Kopi, Nilam, Durian, Salak dan Empon-empon (Bio-Farma). Kawasan ini baru saja ditetapkan sebagai kawasan Pengembangan Kawasan Agropolitan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2008.
•Kota Batu, sebagai Kawasan Agropolitan Mandiri yang telah terbentuk sebelum Gerakan Agropolitan digulirkan, dengan produk unggulan adalah Apel, Sayuran dan Tanaman Hias.
Pengembangan Kawasan Agropolitan di 13 Kabupaten berupa kegiatan on-farm yang dibiayai dari Propinsi dan Kabupaten, kegiatan pelatihan agribisnis yang dibiayai dari APBN (Departemen Pertanian), infrastruktur dibiayai dari APBN (Dep. PU).
2.KEBIJAKAN
•Program Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan program bersama antara Departemen Pertanian dan Departemen Pekerjaan Umum secara Nasional telah dirintis mulai tahun 2002, dimana pendanaan dalam pelaksanaan program dimaksud adalah sharring antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
•Disamping itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008 terdapat Agenda Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Berkelanjutan, dan Pembangunan Infrastruktur, pada sub agenda Revitalisasi Pertanian pada program Pengembangan Agribisnis tertera kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan.
•Untuk Pelaksanaan Koordinasi di tingkat Propinsi telah disusun Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/90/KPTS/013/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Kawasan Agropolitan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008.
3.PERMASALAHAN
•Sampai saat ini anggaran dari pusat yang paling dominan masih bersumber dari Departemen PU berupa pembangunan infrastruktur. Sedangkan Departemen Pertanian, pembiayaan hanya dilakukan pada upaya pemberdayaan masyarakatnya. Dukungan pembiayaan melalui Departemen lainnya belum ada.
•Sinergitas pembiayaan program dijajaran pemerintah pusat masih belum optimal. Sehingga Pengembangan Kawasan Agropolitan masih bersifat parsial (sektoral) dan belum terfokus.
•Adanya Inkonsistensi dari Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan dana, yaitu adanya Kabupaten yang belum menyusun Master Plan tetapi sudah mendapatkan Fasilitasi (pembiayaan) Pengembangan Kawasan Agropolitan.
• Jangka waktu fasilitasi 3 tahun oleh Pemerintah Pusat dirasa masih kurang, sehingga perlu ditambah menjadi 5 tahun.
4.PERKEMBANGAN
•Berdasarkan Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 312/TU.210/A/X/2002 tanggal 16 Oktober 2002 sebagai lokasi awal rintisan pengembangan Kawasan Agropolitan di Jawa Timur dimulai pada tahun 2003 meliputi 2 lokasi, yaitu Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.
•Pada perkembangan selanjutnya, tahun 2004 lokasi pengembangan Kawasan Agropolitan di Jawa Timur dikembangkan menjadi 9 Kabupaten (sesuai Surat Menteri Pertanian Nomor : 155/TU.210/A/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003), yaitu ditambah 7 Kabupaten/Kota yang meliputi : Kabupaten Madiun, Ngawi, Tuban, Lumajang, Tulungagung, Kota Batu dan Kabupaten Bangkalan. Tetapi hanya Kabupaten Lumajang yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur pada tahun 2004.
•Tahun 2005 ada 2 Kabupaten diluar 9 Kabupaten tersebut diatas telah mendapatkan fasilitas dari Departemen PU namun belum memiliki master plan dan Penetapan Gubernur Jawa Timur, yaitu Kabupaten Blitar dan Pasuruan. Untuk penetapan kawasan oleh Gubernur Jawa Timur, pada tahun 2005, terdiri dari 2 kawasan yaitu Kabupaten Tulungagung (di Kecamatan Sendang) dan Kabupaten Bangkalan (di Kecamatan Socah, Borneh dan Bangkalan).
•Tahun 2006, terdapat 3 Kabupaten yang disahkan sebagai Kawasan Pengembangan Agropolitan oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu Kabupaten Trenggalek dengan SK. Gubernur No. 050/5074/201.2/2006, tanggal 12 Juni 2006, Kabupaten Pamekasan dengan SK. Gubernur No. 520/9431/0221/2006 - tanggal 31 Juli 2006, dan Kabupaten Pasuruan dengan SK. Gubernur No. 520/10269/201.2/2006 – tanggal 30 Agustus 2006.
•Tahun 2007 menyusul telah ditetapkan sebagai Pengembangan Kawasan Agropolitan oleh Gubernur Jawa Timur, meliputi Kabupaten Madiun dengan SK. No. 050/41/201.2/2007 - Tanggal 24 Januari 2007, Kabupaten Ponorogo dengan SK. No. 520/5620/201.2/2007 – Tanggal 16 Juli 2007 dan Kabupaten Blitar dengan SK. No. 520/5621/201.2/2007 – Tanggal 16 Juli 2007
•Dan untuk kawasan yang ditetapkan pada tahun 2008, sampai bulan Agustus 2008, hanya ada satu kawasan yaitu Kabupaten Pacitan dengan SK. Gubernur No. 050/4481/201.2/2008 – tanggal 28 Juli 2008.
•Dalam rangka meningkatkan dukungan PKA di Kabupaten/Kota sekaligus mensinergikan kegiatan PKA dengan RPJP dan RPJM Propinsi Jawa Timur, maka pada tahun 2008 ini sedang disusun Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan Propinsi Jawa Timur.
5.PENDANAAN
•Semangat pengembangan kawasan Agropolitan diharapkan dapat dirintis dan diprakarsai oleh Pemerintah Daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota, sedangkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Pertanian, Departemen Pekerjaan Umum serta Departemen terkait lainnya akan memfasilitasi sesuai program dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing Departemen, setelah tersusunnya Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan.
•Fasilitasi Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten/Kota saat ini masih terbatas selama 3 tahun.
•Perkembangan pelaksanaan kegiatan Kawasan Agropolitan di Propinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2008 yang didanai dari sumber dana APBN dan APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten/Kota antara lain:
a.Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pacet :
1).Peningkatan Jalan Poros Desa sepanjang 2.192 M (APBN);
2).Pembangunan Jalan Usaha Tani
3).Pembangunan Sub Terminal Agribis (STA) sebanyak 1 unit (APBN);
4).Peningkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Lingkungan sepanjang 700 M (APBD I);
5).Penyelenggaraan Bimbingan Perkoperasian dan Usaha Kecil (APBN);
6).Pengembangan Usaha Pengadaan Pangan Koperasi sistem Bank Padi (APBD);
7).Pengembangan Kawasan Agribisnis, berupa Bimbingan operasional kawasan, Klinik Konsultasi Agribisnis dan pemberdayaan pelaku agribisnis (APBN);
8).Pembinaan Kelembagaan Petani (APBN).
9).Bantuan Bibit (APBD I)
10).Bantuan Perkuatan Modal dan untuk Mengecer Pupuk (APBD I)
11).Perbaikan dan Pembangunan Jembatan (APBD I)
12).Peningkatan jalan Kesiman Tengah - Candi Watu 3X 1750m (APBD)
13).Pengembangan agribisnis Rimpang (APBN)
b.Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Bangorejo :
1).Peningkatan Jalan Poros Desa sepanjang 3.027 M (APBN);
2).Penyelenggaraan Bimbingan Perkoperasian dan Usaha Kecil (APBN);
3).Pengembangan Kawasan Agribisnis, berupa Bimbingan operasional kawasan, Klinik Konsultasi Agribisnis dan pemberdayaan pelaku agribisnis (APBN);
4).Pengembangan Tanaman Kelapa Dalam (APBD I).
5).Pengembangan Jaringan Irigasi Usahatani, Desa (JITUT, JIDES). (APBD I)
6).Pengembangan Agribisnis Melalui Cooperative Farming. (APBD I)
7).Bantuan Mesin Pengolah Gula Kelapa (APBD)
8).Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (APBN)
9).Pemeliharaan jalan rutun dan berkala 21,16 KM (APBD I)
c.Kabupaten Lumajang, Kecamatan Senduro dan Pasrujambe (SEROJA) :
1).Peningkatan Jalan Poros Desa sepanjang 6.667,60 M (APBN);
2).Pembangunan Pasar Desa sebanyak 1 unit (APBN);
3).Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier Kandang Tepus (APBD I);
4).Penyelenggaraan Bimbingan Perkoperasian dan Usaha Kecil (APBN);
5).Pengembangan Usaha pengadaan pangan koperasi sistem Bank Padi (APBD );
6).Pengembangan Kawasan Agribisnis , berupa Bimbingan operasional kawasan, Klinik konsultasi Agribisnis dan pemberdayaan pelaku agribisnis (APBN);
7).Pengembangan Tanaman Kopi Terpadu (APBD I);
8).Penyebaran Ternak Sapi Perah (APBD I);
9).Pengadaan Obat-obatan Sapi Perah (APBD I).
10).Pembuatan Packing House (APBN)
11).Pengembangan Usaha Pengadaan Pangan Koperasi Sistem Bank Padi (APBD I).
12).Pemeliharaan Jalan rutin 54,11 Km (APBN)
13).Rehab/Pemeliharaan Jalan Berkala 4,5 KM (APBD)
d.Kabupaten Ngawi, Kecamatan Paron :
1).Peningkatan Jalan Poros Desa sepanjang 3.000 M (APBN);
2).Penyelenggaraan Bimbingan Perkoperasian dan Usaha Kecil (APBN);
3).Pengembangan Usaha pengadaan pangan koperasi sistem Bank Padi (APBD);
4).Pengembangan Kawasan Agribisnis, berupa Bimbingan operasional kawasan, Klinik Konsultasi Agribisnis dan pemberdayaan pelaku agribisnis (APBN).
5).Pengembangan pembenihan/pembibitan (APBN).
6).Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana (APBN).
7).Pemeliharaan Dam Kedung Putri (APBN)
8).Penguatan Bergulir Koperasi (APBD)
e.Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Socah, Burneh dan Bangkalan (SOBURBANG):
1).Pembuatan jalan poros & usaha tani (apbn)
2).Pengembangan jaringan irigasi usahatani, desa (JITUT, JIDES). (APBD I)
3).Perbaikan Dam Tunjung (APBD I)
4).Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi avtour 09 (APBD)
5).Pengembangan agroindustri dan bantuan peralatan (APBD I)
6).Pemeliharaan Rutin Jalan (APBN)
7).Pengembangan perbenihan hortikultura (APBD I)
f.Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Sendang:
1).Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan (APBN)
2).Pembuatan jl poros desa & jl. usaha tani (APBN)
3).Pemeliharaan Rutin jalan (APBN)
4).Pengembangan jaringan irigasi usaha tani, desa (JITUT, JIDES). (APBD I)
5).Bantuan alat penyuling minyak atsiri (APBD I)
6).Perbaikan Kali Boto Desa Mojoagung dan Pemeliharaan JL. Gelang Desa Gelang (APBD I)
g.Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Bendungan dan Watulimo:
1).Pengelolaan Lahan dan Air (APBN)
2).Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan (APBN).
3).Pembuatan jalan usaha tani (APBD I)
4).Bantuan bibit Kelapa Dalam (APBD I)
5).Perbaikan DAM Guyungan Di Karangtuwo (APBD)
6).Kegiatan pembangunan Broncaptering dan perpipaan (APBD).
7).Peningkatan jalan lingkungan Desa Tasik Madu Kec. Watulimo (APBD).
8).Peningkatan Jln. Dompyong – Krapyak, Jln. Depok – Bendungan, Jln. Gemaharjo – Prigi, Jln. Tasikmadu – Prigi (APBD).
9).Peningkatan sarana & prasarana kelembagaan penangkar benih/bibit & penyuluh pertanian (DAK) (25 ekor sapi perah). (APBD).
10).Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Ds. Batu Putih & Dompyong Kab. Trenggalek Tahap II (APBN)
11).Peningkatan Mutu Buah-buahan melalui penerapan GAP (APBD I)
h.Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Waru, Kecamatan Pengantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, (RUPANANDUR):
1).Penguatan modal kerja koperasi (APBD I)
2).Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan (APBN).
3).Pengembangan Agribsinis bawang merah & cabe (APBN).
4).Perbaikan mesi pompa untuk irigasi (APBD I).
5).Pemeliharaan Mesin Penggerak dan Pompa Air Tanah (APBD I)
6).Pengembangan Kawasan Peternakan: Kambing PE 14 Ekor (APBD I)
i.Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Tutur, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Kejayan, dan Kecamatan Wonojero:
1).Pembuatan jl poros desa & jl. usaha tani (APBN).
2).Peningkatan produktifitas dan mutu produk tanaman (kedelai), Kec. Wonorejo, Kejayan (APBN).
3).Pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana (pengelolaan lahan dan air), (untuk 6 kecamatan) (APBN).
4).Perbaikan saluran induk Tanggulangin Ds. Patebon (APBN).
5).Vaksinasi A1, Kec. Tutur, Purwodadi, Puspo, Tosari, Wonorejo, Kejayan (APBD).
6).Bintek Manajemen unggas, Sapi potong dan bibit Sapi, Kec. Wonorejo, Kejayan, Purwodadi (APBD).
7).Channeling Sapi Perah (520 ekor) Kecamatan Tutur dan Purwodadi (APBD I).
8).Pengembangan Agribisnis melalui cooperative farming (APBD I).
9).Pengendalian hama tanaman Perkebunan (Penggerek Buah pada Kopi) Kec. Tutur, Puspo. (APBD).
10).Pengembangan kawasan sayuran dan tanaman hias dan pengelolaan lahan dan air (APBN)
j.Kabupaten Madiun, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Kebonsari, dan Kecamatan Geger (GEDANGSARI):
1).Bantuan penguatan modal kerja pada KUD Dolopo TANI SADAR dan TANI MAKMUR (APBD I).
2).Pemeliharaan Rutin Jembatan Singgahan 03 (APBD).
3).Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kawasan Agropolitan Gedangsari (APBD).
4).Penyediaan sarana air bersih (APBD).
5).Pembangunan Kantor Camat Dolopo (APBD).
6).Pembangunan Jaringan Irigasi, Rumah Pompa dan Mesin (APBD).
7).Pengeboran Sumur Pompa Dalam (APBD).
8).Bantuan Bibit Unggul Buah-buahan (APBD).
9).Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Demplot Pupuk Bokashi serta Pengembangan Bibit Ikan Unggul. (APBD).
10).Pemeliharaan Rutin Jalan Propinsi (Madiun - Batas Kabupaten Ponorogo), 15,56 Km (APBD I)
k.Kabupaten Blitar, Kecamatan Kanigoro:
1).Penyusunan master plan dan RPJM agropolitan (APBD).
2).Pembuatan jalan poros desa dan jalan usaha tani serta Pembangunan saluran Irigasi (APBN).
3).Rasionalisasi dan meterisasi PJU (APBD).
4).Pembangunan saluran Irigasi tersier Ds. Minggirsari 380 m (APBD).
5).Rehabilitasi dan pemeliharaan Dam Glondong (APBD).
6).Pembangunan jalan Lingkungan Aspal Ds. Minggirsari (APBD).
7).Pembangunan jalan makadam Ngade – Gododeso (APBD).
8).Pengadaan bibit Belimbing dan Pisang (APBN)
l.Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ngebel:
1).Penyusunan Master Plan dan RPJM PKA (APBD I)
2).Pengembangan kuantitas dan kualitas Durian unggul lokal (Kajeng) (APBN dan APBD I)
3).Peningkatan Jembatan Selis Kec. Ngebel (APBD)
PKA di Kabupaten Ponorogo masih dalam tahap fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan kegiatan yang sedang dilakukan antara lain pada tingkat sosialisasi dan pembentukan kelompok keswadayaan dimasyarakat.
m.Kabupaten Pacitan, Kecamatan Bandar dan Nawangan:
PKA di Kabupaten Pacitan saat ini sedang dalam tahap inisiasi dan fasilitasi oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan yang sedang dilakukan sampai dengan akhir Agustus 2008, antara lain :
1).Penyusunan Master Plan dan RPJM Agropolitan (APBN)
2).Pembuatan Jalan Poros Desa dan Jalan Usaha Tani (APBD)
n.Kota Batu, fasilitasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi PKA di Kota Batu, antara lain:
1).Pengembangan Agribisnis Tanaman Hias & Apel (APBN)
2).Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (APBN)
3).Bantuan Penguatan Modal Kerja untuk Koperasi (APBD I)
4).Pengelolaan lahan dan air (APBN)
5).Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (APBN)
6).Pemeliharaan rutin jalan propinsi dan jalan berkala (APBD I)
6.HARAPAN/ LANGKAH KEDEPAN
•Dengan tersusunnya Master Plan Regional Pengembangan Kawasan Agropolitan di Popinsi Jawa Timur di tahun 2008, maka perlu dilakukan sosialisasi yang memadai agar dapat diterima dan memperoleh dukungan komitmen dari para stakeholder terkait.
•Perlu pembentukan kawasan percontohan (show window) sebagai etalase kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Propinsi Jawa Timur.
•Perlu disusun Rencana Program Investasi Jangka Menengah (5 tahunan) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jawa Timur, sebagai penjabaran dari Master Plan sekaligus rumusan kegiatan /program dan sumber pembiayaannya.
•Bagi Kabupaten/Kota yang telah memiliki Master Plan, tetapi belum memiliki RPIJM, maka perlu disusun RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) sebagai dokumen strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.
•Bagi Kabupaten/Kota yang telah habis masa fasilitasinya (masa RPIJM I), maka diperlukan review terhadap Master Plan yang ada, untuk mengetahui tingkat penyimpangan sekaligus memfokuskan kembali pada visi dan misi yang diemban dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan.
•Perlu dikembangkan suatu forum diskusi yang lebih intensif diantara para stakeholder untuk menumbuhkan semangat wirausaha dan meningkatkan kemampuan usaha petani di Kawasan Agropolitan.
Data Diskanla 2008
PRASARANA PERIKANAN TANGKAP PANGKALAN PENDARATAN IKAN ( PPI )
1. KONDISI SAAT INI
a.Pangkalam Pendaratan Ikan (PPI): 42 unit
- Dikelola Propinsi: 9 unit
- Dikelola Kabupaten: 33 unit
b.Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): 2 unit
c.Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN): 1 unit
d.Kapal Motor: 8.413 unit
e.Motor Tempel: 35.176 unit
f.Perahu Tanpa Motor: 6.666 unit
g.Nelayan: 254.327org
h.Luas areal budidaya: 107.537 Ha
i.Luas Perairan :
1)Pantai Utara: 65.537 Km2
2)Pantai Selatan: 142.560 Km2
3)Perairan Umum:
Waduk, Rawa, Danau: 10.345 Km2
Sungai: 5.472 Km
4)Budidaya
Tambak: 60.474 Ha
Sawah Tambak: 40.000 Ha
Kolam: 4.500 Ha
Mina Padi: 2.500 Ha
Karamba: 48 Ha
l.Produksi perikanan tangkap Th 2007: 394.565,00 Ton.
m.Produksi perikanan Budidaya Th 2007: 172.733,90 Ton
n.Eksport Perikanan Jawa Timur Th 2007: 216.648,970 Ton
: 580.923.173 US$
o.Perkembangan Konsumsi ikanTh 2007: 16,54 Kg/Perkapita/Th.
p.Perkembangan Pendapatan Nelayan /Petani ikan di Jatim.:Rp. 6.116.160,-
q.Nelayan Perairan umum Tahun 2007:Rp. 2.791,150,-
r.Petani ikan Tambak tahun 2007:Rp. 6.240,000,-
s.Petani ikan Air Tawar Tahun 2007:Rp. 4.473,450,-
2.KEBIJAKAN
a.Arah pembangunan prasarana perikanan tangkap kedepan adalah disamping meningkatkatkan status 3 lokasi PPI menjadi PPP juga akan melengkapi prasarana- dan sarana PPP agar dapat optimal membantu para nelayan dalam melakukan operasi penangkapan ikan di laut. Sampai dengan tahun 2008 dari 10 lokasi yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 8 lokasi sudah bersetatus Pelabuhan Perikanan Pantai ( Bawean, Paiton, Mayangan, Lekok, Muncar, Puger, Pondokdadap dan Tamperan ).
b.Mengoptimalkan usaha penangkapan dengan meningkatkan sarana dan prasarana di PPI dan PPP
c.Peningkatan tonage armada agar dapat menjangkau fishing ground diatas 12 mil, dan mengupayakan adanya tehnologi yg dapat meng- efisienkan beaya operasional di laut.
d.Pembiayaan Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap diarahkan dengan Cost Sharing antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
3.PERMASALAHAN
a.Overfishing dan degradasi lingkungan
b.Konflik antar nelayan.
c.Tingginya harga BBM.
d.Peran tengkulak masih sangat dominan dlm menentukan harga ikan di PPI/PPP.
e.Terbatasnya Pendanaan untuk pembangunan Pelabuhan.
f.Belum perpihaknya perbankan thd permodalan nelayan
4.PERKEMBANGAN / TREN
1.PPP Mayangan Kota Probolinggo Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang telah terbangun antara lain :
Break water, Dermaga, Kolam Labuh, Revertmen, Gedung TPI, Kantor Administrasi. Drainase, Tower Air, Tandon Air, Rumah Pompah, SPDN. Kondisi saat ini telah operasional minimal dan realisasi pembangunan sampai dengan 2007 sebedsar 77 %
2.PPI Tamperan Kabupaten Pacitan Sarana Prasarana yang terbangun :
Breakwater, Dermaga, Kolam Labuh, Revertmen, Gedung TPI. Sampai dg tahun 2007 realisasi pembangunan sebesar 82 %
3.PPI Muncar Kabupaten Banyuwangi Sarana dan Prasarana yang telah terbangun antara lain :
Breakwater, Dermaga, Kolam Labuh, Revertmen, Tower Air, Rumah Pompa, SPDN, Poli Kesehatan, Kantor KUD Mina.
Namun kondisi saat ini segera untuk mendapat pembenahan karena hanya menampung 300 kapal sedang jumlah kapal yang ada 2700 unit. Saat ini telah diselesaikan Detail Enginering Design ( DED ) untuk pengembangan PPP Muncar.
4.PPI Bulu Kabupaten Tuban Sarana Prasarana yang terbangun antara lain :
Drainase, Tower Air, Gedung Pengolahan Ikan, Rumah Staf, Gedung Pengepakan Ikan, Area Parkir. Sampai dengan tahun 2007 kemajuan pembangunan fisik baru menca[pai 15 %
5.PPI Pondokdadap Kabupaten Malang Sarana Prasarana yang terbangun antara lain :
Gedung TPI, Pabrik Es, Gudang Es, Jalan Komplek, SPDN, Bengkel, Poli Kesehatan, Mess Nelayan, Kantor KUD Mina. Sampai dengan tahun 2007 kemajuan fisik telah mencapai 20 %.
6.PPI Popoh Kabupaten Tulungagung, sarana ada prasarana yang telah terbangun hingga saat ini adalah reklamasi dan revertment. Untuk tahap I akan diselesaikan pada tahun anggaran 2008. Sedangkan tahap ke II diharapkan didanai dari DAK atau DAU Kab. Tulungagung.
7.PPI Lekok Kabupaten Pasuruan sarana prasarana yang telah terbangun antara lain : gran bag Instalasi jalan protokol, instalasi air limbah, PDAM, Listrik, jalan dan tempat parkir, restoran, sleep way, Balai pertemuan, pemasangan terop, lampu jalan, reklamasi. Pada tahun 2007 telah dioperasionalkan.
5. ALOKASI DANA
a.PPP Mayangan Kota Probolinggo, berdasarkan hasil DED total dana yang dibutuhkan Rp. 162.300.000.000. Sampai dengan tahun 2008 telah dialokasikan dana keseluruhan, dari APBD Kota Probolinggo, DAK, APBN maupun aPBD Probpinsi Jawa Timur kurang lebih 125,2 Milyard. Namun demikian sebagian besar nelayan sampai saat ini masih beroperasi di Pelabuhan Umum Tanjung Tembaga Kota Probolinggo. Hal ini dikarenakan kolam labuh belum seluruhnya di keruk/dreging, sehingga kapal-kapal 30 Gt keatas belum dapat masuk ke kolam labuh PPP Mayangan.
b. PPI Tamperan Kabupaten Pacitan, berdasar hasil review DED tahun 2005 total dana yang diperlukan sebesar Rp. 108.000.000,-, Sampai dengan tahun 2008 dana yang telah dialokasikan untuk PPP Tamperan Kebupaten Pacitan sebesar Rp. 81,3 Milyard. Sampai saat ini PPP Tamperan telah dioperasikan, namun belum secara penuh dikarenakan pembangunan Break water belum tuntas.
c. PPI Lekok Kab. Pasuruan, berdasarkan DED total dana yang dibutuhkan Rp. 6.500.000.000,-, dan sampai dengan tahun 2008, tel;ah selesai dan telah dioperasionalkan secara penuh.
d.PPI Muncar Kab. Banyuwangi, berdasarkan DED tahun 2005, total dana yang dibutuhkan untuk pengembangan PPP Muncar Rp. 48.093.927.400,-. Perkembangan sampai tahun 2008 belum ada alokasi dana untuk PPP Muncar Kabupaten banyuwangi.
5)PPI Pasongsongan Kabupaten Sumenep berdasarkan DED kebutuhan dana sebesar Rp. 29.000.000.000 realisasi sampai tahun 2007 sebesar Rp. 9.009.076.000 dana yang masih diperlukan sebesar Rp. 19.990.924.000,00. Alokasi Dana tahun 2008 sebesar Rp. 1,900.000.000,- dengan rincian : APBD Propinsi Rp. 1.000.000.000 APBN Rp.250.000.000,- dan DAK sebesar Rp. 650.000.000.
6)PPI Popoh Kabupaten Tulungagung berdasarkan DED kebutuhan dana sampai selesai diperlukan Rp.17.400.000.000 Realisasi sampai anggaran 2007, sebesar Rp.14.641.994.000.. Kekerangan dana akan telah dialokasikan pada tahun 2008 dari DAK Kabupaten Tulungagung dan APBD Propinsi Jawa Timur dan APBN.
7)PPI bulu Kabupaten Tuban berdasarkan DED kebutuhan dana yang diperlukan sampai selesai Rp. 63.500.000.000,-, Realisasi sampai dengan tahun 2008 baru ,mencapai 15 % dari kebutuhan.
6.LAIN – LAIN (Perencanaan Kedepan)
a.Untuk meningkatkan fungsi PPI diperlukan beberapa kelengkapan, antara lain pembangunan cool storage, dan kios-kios nelayan.
b.Diperlukan perangkat lunak (Perda) pada masing-masing kabupaten dalam pelaksanaan pengaturan retribusi.
c.Sosialisasi UU 34 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah pasal 10 ayat (3) yang selama ini disalah tafsirkan terjadi pengkaplingan wilayah perairan.
d.Pembangunan Solar Packed Diesel Nelayan pada lokasi PPI yang sampai saat ini masih belum terealisasikan.
Rekomendasi / disetujui 43 Lokasi.
Sudah operasional 28 lokasi.
Proses Pengajuan ijin ke Pertamina 3 lokasi.
7.SPDN
Untuk mengatasi permasalahan penyediaan bahan bakar minyak nelayan, telah diluncurkan Program Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) yang dicanangkan sejak tanggal 13 Januari 2003 yang merupakan kerjasama antara Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral dan Pertamina sebagai program pemberdayaan masyarakat pesisir dan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program SPDN ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pesisir dan menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak solar dengan harga terbaik sesuai ketetapan pemerintah. Dengan demikian, melalui program ini beban hidup masyarakat pesisir diharapkan dapat ditekan sampai pada tingkat yang signifikan.
Realisasi pembangunan SPDN di Jawa Timur dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (solar) untuk nelayan masih belum merata di sentra-sentra nelayan. Hingga saat ini SPDN yang telah beroperasi sebanyak 27 titik lokasi yang menyebar di wilayah pantai utara, pantai selatan dan selat madura. Pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di Jawa Timur dirasakan masih lambat dan mengalami kendala, diantaranya kurangnya koordinasi antara pihak pengelola dengan instansi terkait didaerah sehingga proses pengajuan pendirian SPDN mengalami hambatan. Oleh karena itu melalui pertemuan ini, diharapkan ada kesamaan persepsi program pembangunan SPDN dan meningkatnya koordinasi antar instansi terkait dengan pengelola sehingga permasalahan yang dijumpai dilapangan dapat ditemukan jalan penyelesaiannya.
1. KONDISI SAAT INI
a.Pangkalam Pendaratan Ikan (PPI): 42 unit
- Dikelola Propinsi: 9 unit
- Dikelola Kabupaten: 33 unit
b.Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): 2 unit
c.Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN): 1 unit
d.Kapal Motor: 8.413 unit
e.Motor Tempel: 35.176 unit
f.Perahu Tanpa Motor: 6.666 unit
g.Nelayan: 254.327org
h.Luas areal budidaya: 107.537 Ha
i.Luas Perairan :
1)Pantai Utara: 65.537 Km2
2)Pantai Selatan: 142.560 Km2
3)Perairan Umum:
Waduk, Rawa, Danau: 10.345 Km2
Sungai: 5.472 Km
4)Budidaya
Tambak: 60.474 Ha
Sawah Tambak: 40.000 Ha
Kolam: 4.500 Ha
Mina Padi: 2.500 Ha
Karamba: 48 Ha
l.Produksi perikanan tangkap Th 2007: 394.565,00 Ton.
m.Produksi perikanan Budidaya Th 2007: 172.733,90 Ton
n.Eksport Perikanan Jawa Timur Th 2007: 216.648,970 Ton
: 580.923.173 US$
o.Perkembangan Konsumsi ikanTh 2007: 16,54 Kg/Perkapita/Th.
p.Perkembangan Pendapatan Nelayan /Petani ikan di Jatim.:Rp. 6.116.160,-
q.Nelayan Perairan umum Tahun 2007:Rp. 2.791,150,-
r.Petani ikan Tambak tahun 2007:Rp. 6.240,000,-
s.Petani ikan Air Tawar Tahun 2007:Rp. 4.473,450,-
2.KEBIJAKAN
a.Arah pembangunan prasarana perikanan tangkap kedepan adalah disamping meningkatkatkan status 3 lokasi PPI menjadi PPP juga akan melengkapi prasarana- dan sarana PPP agar dapat optimal membantu para nelayan dalam melakukan operasi penangkapan ikan di laut. Sampai dengan tahun 2008 dari 10 lokasi yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 8 lokasi sudah bersetatus Pelabuhan Perikanan Pantai ( Bawean, Paiton, Mayangan, Lekok, Muncar, Puger, Pondokdadap dan Tamperan ).
b.Mengoptimalkan usaha penangkapan dengan meningkatkan sarana dan prasarana di PPI dan PPP
c.Peningkatan tonage armada agar dapat menjangkau fishing ground diatas 12 mil, dan mengupayakan adanya tehnologi yg dapat meng- efisienkan beaya operasional di laut.
d.Pembiayaan Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap diarahkan dengan Cost Sharing antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
3.PERMASALAHAN
a.Overfishing dan degradasi lingkungan
b.Konflik antar nelayan.
c.Tingginya harga BBM.
d.Peran tengkulak masih sangat dominan dlm menentukan harga ikan di PPI/PPP.
e.Terbatasnya Pendanaan untuk pembangunan Pelabuhan.
f.Belum perpihaknya perbankan thd permodalan nelayan
4.PERKEMBANGAN / TREN
1.PPP Mayangan Kota Probolinggo Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang telah terbangun antara lain :
Break water, Dermaga, Kolam Labuh, Revertmen, Gedung TPI, Kantor Administrasi. Drainase, Tower Air, Tandon Air, Rumah Pompah, SPDN. Kondisi saat ini telah operasional minimal dan realisasi pembangunan sampai dengan 2007 sebedsar 77 %
2.PPI Tamperan Kabupaten Pacitan Sarana Prasarana yang terbangun :
Breakwater, Dermaga, Kolam Labuh, Revertmen, Gedung TPI. Sampai dg tahun 2007 realisasi pembangunan sebesar 82 %
3.PPI Muncar Kabupaten Banyuwangi Sarana dan Prasarana yang telah terbangun antara lain :
Breakwater, Dermaga, Kolam Labuh, Revertmen, Tower Air, Rumah Pompa, SPDN, Poli Kesehatan, Kantor KUD Mina.
Namun kondisi saat ini segera untuk mendapat pembenahan karena hanya menampung 300 kapal sedang jumlah kapal yang ada 2700 unit. Saat ini telah diselesaikan Detail Enginering Design ( DED ) untuk pengembangan PPP Muncar.
4.PPI Bulu Kabupaten Tuban Sarana Prasarana yang terbangun antara lain :
Drainase, Tower Air, Gedung Pengolahan Ikan, Rumah Staf, Gedung Pengepakan Ikan, Area Parkir. Sampai dengan tahun 2007 kemajuan pembangunan fisik baru menca[pai 15 %
5.PPI Pondokdadap Kabupaten Malang Sarana Prasarana yang terbangun antara lain :
Gedung TPI, Pabrik Es, Gudang Es, Jalan Komplek, SPDN, Bengkel, Poli Kesehatan, Mess Nelayan, Kantor KUD Mina. Sampai dengan tahun 2007 kemajuan fisik telah mencapai 20 %.
6.PPI Popoh Kabupaten Tulungagung, sarana ada prasarana yang telah terbangun hingga saat ini adalah reklamasi dan revertment. Untuk tahap I akan diselesaikan pada tahun anggaran 2008. Sedangkan tahap ke II diharapkan didanai dari DAK atau DAU Kab. Tulungagung.
7.PPI Lekok Kabupaten Pasuruan sarana prasarana yang telah terbangun antara lain : gran bag Instalasi jalan protokol, instalasi air limbah, PDAM, Listrik, jalan dan tempat parkir, restoran, sleep way, Balai pertemuan, pemasangan terop, lampu jalan, reklamasi. Pada tahun 2007 telah dioperasionalkan.
5. ALOKASI DANA
a.PPP Mayangan Kota Probolinggo, berdasarkan hasil DED total dana yang dibutuhkan Rp. 162.300.000.000. Sampai dengan tahun 2008 telah dialokasikan dana keseluruhan, dari APBD Kota Probolinggo, DAK, APBN maupun aPBD Probpinsi Jawa Timur kurang lebih 125,2 Milyard. Namun demikian sebagian besar nelayan sampai saat ini masih beroperasi di Pelabuhan Umum Tanjung Tembaga Kota Probolinggo. Hal ini dikarenakan kolam labuh belum seluruhnya di keruk/dreging, sehingga kapal-kapal 30 Gt keatas belum dapat masuk ke kolam labuh PPP Mayangan.
b. PPI Tamperan Kabupaten Pacitan, berdasar hasil review DED tahun 2005 total dana yang diperlukan sebesar Rp. 108.000.000,-, Sampai dengan tahun 2008 dana yang telah dialokasikan untuk PPP Tamperan Kebupaten Pacitan sebesar Rp. 81,3 Milyard. Sampai saat ini PPP Tamperan telah dioperasikan, namun belum secara penuh dikarenakan pembangunan Break water belum tuntas.
c. PPI Lekok Kab. Pasuruan, berdasarkan DED total dana yang dibutuhkan Rp. 6.500.000.000,-, dan sampai dengan tahun 2008, tel;ah selesai dan telah dioperasionalkan secara penuh.
d.PPI Muncar Kab. Banyuwangi, berdasarkan DED tahun 2005, total dana yang dibutuhkan untuk pengembangan PPP Muncar Rp. 48.093.927.400,-. Perkembangan sampai tahun 2008 belum ada alokasi dana untuk PPP Muncar Kabupaten banyuwangi.
5)PPI Pasongsongan Kabupaten Sumenep berdasarkan DED kebutuhan dana sebesar Rp. 29.000.000.000 realisasi sampai tahun 2007 sebesar Rp. 9.009.076.000 dana yang masih diperlukan sebesar Rp. 19.990.924.000,00. Alokasi Dana tahun 2008 sebesar Rp. 1,900.000.000,- dengan rincian : APBD Propinsi Rp. 1.000.000.000 APBN Rp.250.000.000,- dan DAK sebesar Rp. 650.000.000.
6)PPI Popoh Kabupaten Tulungagung berdasarkan DED kebutuhan dana sampai selesai diperlukan Rp.17.400.000.000 Realisasi sampai anggaran 2007, sebesar Rp.14.641.994.000.. Kekerangan dana akan telah dialokasikan pada tahun 2008 dari DAK Kabupaten Tulungagung dan APBD Propinsi Jawa Timur dan APBN.
7)PPI bulu Kabupaten Tuban berdasarkan DED kebutuhan dana yang diperlukan sampai selesai Rp. 63.500.000.000,-, Realisasi sampai dengan tahun 2008 baru ,mencapai 15 % dari kebutuhan.
6.LAIN – LAIN (Perencanaan Kedepan)
a.Untuk meningkatkan fungsi PPI diperlukan beberapa kelengkapan, antara lain pembangunan cool storage, dan kios-kios nelayan.
b.Diperlukan perangkat lunak (Perda) pada masing-masing kabupaten dalam pelaksanaan pengaturan retribusi.
c.Sosialisasi UU 34 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah pasal 10 ayat (3) yang selama ini disalah tafsirkan terjadi pengkaplingan wilayah perairan.
d.Pembangunan Solar Packed Diesel Nelayan pada lokasi PPI yang sampai saat ini masih belum terealisasikan.
Rekomendasi / disetujui 43 Lokasi.
Sudah operasional 28 lokasi.
Proses Pengajuan ijin ke Pertamina 3 lokasi.
7.SPDN
Untuk mengatasi permasalahan penyediaan bahan bakar minyak nelayan, telah diluncurkan Program Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) yang dicanangkan sejak tanggal 13 Januari 2003 yang merupakan kerjasama antara Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral dan Pertamina sebagai program pemberdayaan masyarakat pesisir dan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program SPDN ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pesisir dan menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak solar dengan harga terbaik sesuai ketetapan pemerintah. Dengan demikian, melalui program ini beban hidup masyarakat pesisir diharapkan dapat ditekan sampai pada tingkat yang signifikan.
Realisasi pembangunan SPDN di Jawa Timur dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (solar) untuk nelayan masih belum merata di sentra-sentra nelayan. Hingga saat ini SPDN yang telah beroperasi sebanyak 27 titik lokasi yang menyebar di wilayah pantai utara, pantai selatan dan selat madura. Pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di Jawa Timur dirasakan masih lambat dan mengalami kendala, diantaranya kurangnya koordinasi antara pihak pengelola dengan instansi terkait didaerah sehingga proses pengajuan pendirian SPDN mengalami hambatan. Oleh karena itu melalui pertemuan ini, diharapkan ada kesamaan persepsi program pembangunan SPDN dan meningkatnya koordinasi antar instansi terkait dengan pengelola sehingga permasalahan yang dijumpai dilapangan dapat ditemukan jalan penyelesaiannya.
Subscribe to:
Posts (Atom)