Blog Birokrat

Kemajuan Iptek Ungkap Keajaiban Quran

2010-10-01T13:49:00.000+07:00

Jumat, 1 Oktober 2010 | 02:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ilmuwan Mesir, Prof Dr Zagloul Mohamed El-Naggar, mengatakan, semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), semakin terungkap pula keajaiban kitab suci Al Quran.

"Al Quran bukan buku ilmu pengetahuan, tetapi ayat-ayat mengenai alam semesta (kauniyah) kini terbukti dalam penemuan-penemuan ilmiah di abad modern ini," kata Prof Naggar dalam ceramahnya di Aula Harun Nasution, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (30/9/2010).

Pakar ilmu bumi (geologi) tersebut mengupas beragam penemuan ilmiah mengenai alam semesta yang mengamini hakikat kebenaran Al Quran.

Sebagai contoh, Ayat-6 Surat Al Thur, "Al Bahrul Masjur" (Demi laut yang—di dalam tanah bawah laut itu—ada api).

"Terbukti secara ilmiah oleh para ahli geologi dan ilmu kelautan bahwa dasar semua samudra dipanasi oleh jutaan ton magma yang keluar dari perut bumi," katanya.

Menurut peraih doktor geologi jebolan Universitas Wales, Inggris, pada tahun 1963 itu, magma tersebut keluar melalui jaringan rengkahan raksasa yang secara total merobek lapisan litosfir dan sampai ke lapisan astenosfir.

"Para ilmuwan yang jujur akan kagum melihat kepeloporan Al Quran dan hadis-hadis Nabi terkait petunjuk tentang fakta-fakta ilmiah bumi, yang baru dapat dibuktikan pada akhir abad ke-20 seiring dengan kemajuan iptek," kata ilmuwan yang telah menghafal semua 30 juz Al Quran saat berusia sepuluh tahun itu.

Fakta ilmiah lain, katanya, yaitu Ayat 15 dan 16 Surat At Takwir: "Fala Uqsimu bil khunnas. Al Jawaril Kunnas" (Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tak tampak. Yang bergerak sangat cepat).

Prof Naggar menjelaskan, para ulama dahulu menafsirkan ayat tersebut secara metaforis, namun para ahli astronomi pada akhir abad ke-20 menemukan fakta ilmiah, yaitu apa yang disebut black hole (lubang hitam).

Black hole adalah planet yang ditandai dengan densitas yang tinggi dan gravitasi yang kuat, tempat zat dan semua bentuk energi, termasuk cahaya, tidak mungkin lepas dari perangkapnya, katanya.

Disebut lubang hitam karena ia sangat gelap tak terlihat, dengan kecepatan geraknya diperkirakan mencapai 300.000 km per detik.

Black hole dianggap sebagai fase tua kehidupan bintang, yang didahului ledakan dan zatnya kembali menjadi nebula. "Fakta ini baru terungkap pada akhir abad ke-20, yakni 14 abad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW," kata Prof Naggar.

Prof Naggar lahir di Desa Masyal, Provinsi Gharbiah, Mesir. Hidup dalam keluarga yang taat beragama. Ia telah menghafal Al Quran semenjak usia sepuluh tahun.

Lulus dari Fakultas Sains Universitas Kairo pada tahun 1955, lalu melanjutkan kuliah di Universitas Wales, Inggris, hingga meraih gelar doktor bidang geologi pada tahun 1963.

Ia telah menulis 45 buku dan 150 artikel ilmiah serta membimbing 45 mahasiswa program master dan doktor di berbagai perguruan tinggi.

Naggar pernah menjadi profesor tamu di Universitas California pada tahun 1977-1978 dan memprakarsai terbentuknya Departemen Geologi pada Universitas Raja Saudi, Arab Saudi, dan Departemen Geologi pada Universitas Kuwait.

Prof Naggar dianugerahi sebagai peneliti terbaik untuk Seminar Paleontologi di Roma, Italia, pada tahun 1970.

Saat ini ia menjadi Ketua Komite Al-I’Jaz Al Ilmi (Dewan Agung Urusan Islam di Mesir) sejak tahun 2001.

Ceramah yang dihadiri Duta Besar Mesir untuk Indonesia Ahmed El-Kewaisny, Rektor UIN Prof Dr Kamaruddin Hidayat, serta sejumlah dosen dan mahasiswa UIN itu terkait dengan peluncuran buku tiga jilid Prof Naggar versi terjemahan bahasa Indonesia, Selekta Tafsir Ayat-ayat Kosmos dalam Al Quran.

Acara peluncuran buku Prof Naggar tersebut diprakarsai penerbit Mesir, Darul Shuruk Internasional Cabang Indonesia, bekerja sama dengan Fakultas Studi Islam UIN Syarif Hidayatullah.

Dosa-Dosa USD Terhadap Emas

2010-08-11T14:23:00.001+07:00

“USD rules the world” ini merupakan ungkapan yg tepat untuk mengambarkan hegemoni USD dalam tatanan system keuangan internasional. Seluruh dunia menggunakan mata uang USD untuk kegiatan bisnis internasionalnya (kecuali Eropa tentunya). Sebagian besar negara di dunia menggunakan USD sebagai cadangan devisa untuk mejaga kestabilan mata uang lokal dan untuk juggling agar nilai mata uang lokal bisa dipertahankan dalam nilai tertentu

Singkatnya, cadangan devisa diadakan untuk sebagai alat untuk menjaga keseimbangan supply & demand USD dengan tujuan mempertahankan harga/nilai mata uang lokal. Dengan adanya cadangan USD, BI dapat melakukan intervensi dipasar dan mempertahankan Rupiah pada tingkat tertentu.

Sepuluh negara penyimpan cadangan USD terbear adalah lima diantaranya adalah negara Asia yaitu Japan, China, Taiwan, Korea dan Hongkong.

Dalam milliar
1. Jepang USD 485.3 (Feb 2003)
2. China USD 286.4 (Dec 2002)
3. Taiwan USD 166.3 (Feb 2003)
4. Korea USD 124.0 (Feb 2003)
5. Hong Kong USD 113.7 (Feb 2003)
6. Jerman USD 92.2 (Jan 2003)
7. Singapura USD 84.0 (Jan 2003)
8. Amerika USD 78.7 (Feb 2003)
9 India USD 75.4 (Feb 2003)
10 Perancis USD 63.5 (Jan 2003)
(Sumber: IMF, internet)

Mengapa negara-negara menyimpan cadangan devisa dalam bentuk USD? Untuk menjawab hal ini, kita perlu menengok kembali ke asal muasal dari kedigdayaan USD yang masih saja tetap bull terhadap sebagaian besar mata uang dunia. System keuangan dunia inilah yg merupakan penyumbang terbesar kejayaan Amerika karena system tersebut secara strategis diciptakan hanya untuk kebaikan Amerika, bukan untuk negara lain. Untuk menjelaskan hal ini kita harus melihat kembali asal muasal lahirnya USD sebagai “mata uang tunggal dunia”.

PERJANJIAN BRETTON WOODS

Disinilah kisah langlang buana USD dimulai, dikota kecil Bretton Woods USA pada tahun 1944. Pasca perang, system keuangan internasional kacau, masing-masing negara berlomba-lomba mencetak uang untuk membiayai pembangunan kembali negarannya tanpa diback up dengan kecukupan cadangan emas. Hiper inflasi terjadi (mata uang Jerman pernah sampai 4 trilliun Marks = 1 USD !!), singkat kata, negara Eropa tengah terperangkap dalam resesi. Amerika dan Inggris melakukan inisiatif dalam berbagai pertemuan internasional, kedua negara pemenang perang ini saling berebut untuk memenangkan kepentingannya dalam perjanjian ini. Akhirnya perjanjian Bretton Woods pun ditanda tangani oleh 44 negara. Dua butir kesepakatan yang sangat penting adalah :

a. Terbentuknya IMF
b. USD dan Poundsterling disepakati sebagai cadangan devisa dari negara penandatangan perjanjian.

Keberhasilan yg dibuat oleh para leluhur Amerika inilah, khususnya butir b, merupakan penyumbang terbesar dalam kejayaan Amerika sampai saat ini, dan saat itu jugalah lingkaran “USD currency traps/jebakan” dimulai.

----------------------------

Bagaimana runtutan jebakannya?
Bagaimana USD akan hancur dominasinya?
Ada apa dibalik serangan ke Irak?
Siklus keuangan dan apa yg mesti dilakukan?

PEMBENTUKAN JEBAKAN

Sebelum dunia ini mengakui USD sebagai mata uang tunggal, setiap negara yg mencertak uang harus diback-up dengan emas. Sederhananya, jika suatu negara mencetak uang sebanyak 1 trilliun, maka negara tersebut harus memiliki emas senilai 1 triliun juga, dengan demikian kalau setiap saat pemilik uang dapat menukarkannya dengan emas, uang saat itu hanya sebagai media perantara ,nilai sebenarnya yg ditukarkan adalah emas.
Seiring dengan perjanjian Bretton Woods yg telah disepakati, dimana USD diangkat sebagai candangan devisa, permintaan akan USD meningkat terus-menerus untuk mensupply swap/tukar menukar dengan mata uang negara lain. Dalam perjalanan ini, distorsipun terjadi yang semula USD ditujukan untuk mangatasi krisis di Eropa Tengan berubah menjadi sebuah standar. Nilai uang yang semula dinilai berbasis cadangan emas berubah menjadi berbasis USD dan duniapun mulai dibanjiri dengan likuiditas USD. Disini muncul tanda tanya besar, apakah uang yg dicetak oleh USA untuk mensupply dunia itu di back-up dengan emas yang memadai?, kalau semua negara ramai-ramai mengembalikan cadangan USD tersebut ke USA, apakah Amerika tetap dapat menahan nilai USD pada nilai sekarang ?, apakah USD bisa menjadi wall paper suatu saat ketika dunia mulai menyadari ketidak beresan sistem ini?

UANG ADALAH HUTANG

Dalam sebuah forum tukar informasi di internet, ada yg tidak mengerti dan menolak penjelasan saya bahwa uang adalah hutang dari pemerintah atau sebuah negara. Seperti yg saya jelaskan diatas uang kertas/koin yg beredar hanya perantara, sebenarnya jumlah uang kertas dan coin yg beredar harus sesuai dengan nilai cadangan emas, singkatnya uang kertas/koin merupakan “surat” hutang legal dari sebuah negara. Selembar uang kertas USD 100 tidak akan bernilai jika pemerintah tidak dapat memberikan emas atau “barang” dengan nilai yg sama saat uang lembaran tersebut dikembalikan. Dalam perjalanannya praktisnya, uang yg dicetak tidak lagi didasarkan pada jumlah cadangan emas yg tersedia tapi didasarkan pada asas kepercayaan. Pernahkah pemengang uang menanyakan berapa ton emas yg dimiliki untuk memback up uang yg dicetak?

JEBAKAN PERTAMA

Kalau kita sudah sepakat bahwa uang adalah hutang, maka kedekatan untuk mejawab jebakan USD sudah bisa dimulai. Kita bisa mulai menjawab siapa yang mencetak uang terbanyak didunia? Mata uang apa yang “rules the world “? Jawabanya singkat USD. Kalau begitu USA merupakan negara dengan jumlah hutang tebesar?, ya jelas, USA adalah pengutang terbesar karena satu-satunya negara yg terlegitimasi untuk “monopoli”. USA merupakan negara yang kemekamuran rakyatnya dibiayai oleh negara diseluruh dunia. Ini yang saya sebut sebagai warisan terbaik leluhur ekonom Amerika bagi anak-cucu mereka!

Kok bisa begitu? Bukankah negara lain juga mencetak uang untuk ditukarkan dengan USD?

Kunci dari kesuksesan sistem ini adalah bahwa USA tidak akan pernah perlu mengembalikan hutangnya jika tidak ada perubahan dalam sistem keuangan internasional. Hutang yang tidak perlu dikembalikan tersebut disimpan dalam bentuk devisa dan cadangan suatu negara. Ingat disini kuncinya adalah cadangan, artinya idle money, merupakan stok minimum devisa USD untuk mempertahankan nilai mata uang lokal. Cadangan/reserve berarti uang nganggur yg tidak boleh dibelanjakan. Ilustrasi sederhannya begini, apakah BI berani membelanjakan USD sampai 0, coba tanyakan ke gubernur BI yang baru berapa nilai minimal cadangan devisa yang aman bagi Indonesia untuk menjaga USD pada level sekarang? Gubernur BI akan menjawab kita perlu mempertahankan USD ### milyar untuk menjaga kemanan BI dan memernuhi kebutuhan ekonomi lainnya. Lain halnya kalau gubernur Federal reserve ditanya berapa nilai Rupiah, Yen, SGD dll yg perlu dijadikan candangan minimum? Jawabannya zero. Artinya boleh dibelanjakan, artinya bisa meningkatkan kemakmuran rakyat artinya dapat menutup defisit !

JEBAKAN KEDUA

Begitu besarnya hutang yang dimiliki oleh USA kepada dunia dan begitu banyaknya cadangan yg dimiliki oleh negara lain membuat USA secara sistem terlindungi dan terproteksi. Proteksi ini dalam artian “if I am going down, you are going down too” Negara dengan cadangan USD terbesarlah yang terperangkap paling dalam dalam sistem ini, dalam hal ini tentu saja 5 negara Asia . Lima Negara di Asia secara tidak langsung harus “membantu” menjaga nilai USD dimata dunia agar asset mereka yg berupa cadangan tidak menyusut nilainya. Artinya mereka harus melepaskan diri secara pelan-pelan dari USD agar depresiasi USD tidak membuat shock dunia dan memicu kepanikan dan efek domino. Coba saja kalau mereka jual USD secara serempak di pasar dunia, berapa persen lagi nilai USD akan merosot?

Kalau terjadi krisis moneter internasional, maka Asialah yang akan duluan hancur diatas kepingan sistem yang dibangun Amerika.

Disini kan “lucunya”, bahwa untuk mempertahankan mata uang lokal setiap negara harus memiliki USD !!!, disini kepiawaian USA dan jebakan dan lingkaran setan dibangun. Perencanaan keuangan USA memang bisa disebut jempolan, hal ini sudah mereka pikirkan sejak 50 tahun lebih.

JEBAKAN KETIGA

Apa itu jebakan ke 3?
Bagaimana USD akan hancur dominasinya?
Ada apa dibalik serangan ke Irak?
Siklus keuangan dan apa yg mesti dilakukan?

Jebakan ketiga adalah bahwa sebuah negara tidak independen dalam menentukan nilai mata uang lokalnya sendiri. Nilai mata uang yang berbasis free float secara tidak sadar sangat menggantungkan nilai mata uangnya pada “kebaikan hati” dari negara paman Sam untuk mengatur nilainya. Dalam studi ilmiah ini dinamakan “the power of supply and demand”. Artinya negara paman Sam, dalam sistem free float, dapat membuat sebuah negara menjadi kaya atau miskin sesuai dengan kemauan untuk men-supply atau men-demand mata uang USD, tentu saja ini sesuai dengan target dan objektif yang hendak dicapai.

Sebuah rezim pemerintahan yg menganut sistem keuangan free float dan ingin tetap “survive” harus sungkem kepada USA agar negara tersebut berbaik hati untuk tidak merecoki nilai tukar uang lokal terhadap USD. Dalam sistem free float jelas negara “lemah” tidak akan pernah dapat mengendalikan nilai mata uang lokal terhadap USD karena terbatasnya sumber daya, termasuk Indonesia . Adalah mimpi yang terlalu manis jika Indonesia berharap untuk hidup sebagai negara mandiri tanpa mempertimbangkan dan memperbaiki sistem pertahanan keuangan yang ada, sebab hal ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam sistem ketahanan finansial nasional.

Apalagi kalau Indonesia ditekan untuk memberikan data-data dan informasi secara transparan dengan berbagai macam dalih, jelas itu punya maksud dan tujuan tertentu, yang pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk gempuran-gempuran financial barat ( USA ). Mudah-mudahan data keuangan negara Indonesia tidak dibuka semuanya kepada kalangan internasional terutama IMF (USA) demi menjaga ketahanan sistem keuangan itu sendiri.

BAGAIMANA DOMINASI USD AKAN HANCUR

Bicara tentang kehancuran ini mungkin banyak pihak yang sinis bahkan mungkin tidak akan tertarik untuk mencermatinya karena “no one like bad news atau bad prediction”. Berikut ini beberapa kalimat dari pemimpin dunia yang saya ingat dan saya tuliskan secara bebas.

Bill Clinton (sebelum penyerangan Irak) : Sebaiknya USA jangan memperbanyak musuh karena mungkin 50 tahun kedepan USA tidak akan memimpin ekonomi dunia lagi.

Mahatir Muhammad (dalam konferensi di China 2003) : “USD bukanlah mata uang yang fundamentalnya kuat, USD adalah mata uang yang vulnerable (ngak stabil)”

Tentu saja kalimat-kalimat yang diucapkan bukan asal-asalan, ada sesuatu yang ingin dikatakan dalam kalimat tersebut walaupun tidak terlihat, tapi bahwa kalimat tersebut didasarkan pada berbagai asumsi dan analisa itu sudah pasti.

DATANGNYA EURO SEBAGAI PENANTANG BARU

Perjanjian Bretton Woods yg semula ditujukan untuk membangun Eropa Tengah kini sudah tidak valid lagi karena Eropa sudah berkembang jauh daripada yang terjadi dalam masa perjanjian Bretton Woods. Kebangkitan Eropa yang real adalah dengan keberhasilan Eropa untuk bersatu dalam satu wadah ekonomi yang berbasis mata uang tunggal, Euro. Konsekuensi logis dari penggunaan mata uang tunggal ini adalah bahwa mereka tidak membutuhkan USD lagi sebagai alat transaksi ataupun reserve. Sehingga USD yang dulu mereka reserve hanya dibutuhkan dalam jumlah sangat terbatas. Konsekuensi disini sangat jelas bahwa USD yang semua menjadi cadangan di Eropa akan mengalir kembali ke USD. Disini jelas bahwa jebakan pertama mulai runtuh bagi negara Eropa. Negara Eropa tidak lagi memberikan hutang kepada USD.

Akibat turunannya sangat jelas, permintaan Euro menguat, nilainya naik. Sebaliknya dengan supply USD yg dilepas dari cadangan Eropa mengakibatkan USD turun. Dalam jangka panjang negara Eropa akan memainkan peranan penting dalam menantang dominasi USD di dunia. Masing-masing pihak, Eropa dan USA akan sangat sadar bahwa perlemahan USD yang drastis terhadap Euro dapat mengakibatkan efek domino yang bukan saja bisa merontokan ekonomi USA tapi juga dunia khususnya yg memiliki asset USD dalam jumlah besar. Oleh karena adanya kesamaan persepsi atas “gentingnya” situasi jika sampai terjadi efek domino, maka melemah mata uang USD akan “dimanage” bersama. Dalam hal ini perlemahan USD terhadap Euro tidak boleh drastis, tapi harus secara perlahan bahkan secara tidak kelihatan. USA sadar bahwa kalau mereka tidak bekerjasama dengan Eropa, maka bisa “kerepotan”. Yang dulu merupakan jebakan bagi negara lain kini menjadi bumerang bagi USA sendiri. USA harus menerima bahwa ia tidak bisa lagi memonopoli hutang dunia, kini Euro akan bersaing sebagai penghutang dunia juga dengan menjadikan mata uang mereka sebagai 2nd world’s currency disamping USD.

Untuk menjaga agar efek dominonya terkendali, USA harus dan pasti akan berkerjasama dengan Eropa, ngak ada pilihan lain. Dalam hal mereka tidak bekerjasama, maka sangat mungkin kejatuhan USD justru menjadi sangat cepat dan drastis, akibatnya bisa sangat menghancurkan. Kalau sampai negara Asia lainya rush dengan melepas USD dan mengkonversikannya kedalam Euro, jelas USD akan “remuk” nilainya. Sebaliknya Euro akan semakin kuat, kalau sampai hal ini terjadi dunia akan masuk dalam masa “resesi” lagi. Disisi lain juga jika USD sampai hancur, maka ini merupakan suatu preseden untuk tidak mempercayai Euro juga, jadi kalau tidak ada kerjasama antara USA & Eropa, maka hasilnya akan lose-lose (sama-sama rugi). Kerjasama ini jelas arahnya, yaitu USD harus melemah terhadap Euro dalam jangka panjang.

Self Destruction

Sumber : Asia , its reserves and the coming dollar crisis. Richard Duncan

Dari grafik diatas kelihatan jelas bahwa terjadi pola reserve berubah dari emas menjadi USD. Tren ini mulai terjadi antara tahun 1969 –1970. Artinya mata uang USD mulai menggantikan emas sebagai cadangan suatu negara (seperti yg saya tulis pada artikel sebelumnya). Pertanyaannya, apakah nilai USD nilainya sama dengan emas? Uang tinggal dicetak, apakah nilai uang yang dicetak oleh negara produsen film Matrix ini sama dengan emas yg mereka simpan?

Self destruction ini terjadi jika USA terlalu serakah dengan mengeksploitasi sistem keuangan yang sangat menguntungkan mereka tanpa terkendali sehingga volatilitas dari nilai dan kepercayaan internasional luntur, saat itulah, secara perlahan USD akan collapse. Karena belitan dan cengkeraman USD yang mendunia, efek strategisnya kalau USD collapse maka sistem financial seluruh dunia akan collapse, bank-bank multinasional akan jatuh miskin secara tiba-tiba, rakyat Amerika tidak akan dapat berfoya-foya lagi dalam berbelanja, Greenback jadi “wall paper” Siapa di dunia yang menghendaki USD collapse kalau bisa menikmati keuntungan dari sistem yang ada? Ngak ada!. Analoginya : Siapa yang berkehendak bisnis money game runtuh jika bisa take profit? Siapa yang mau mengabarkan ketidak –beresan jika mereka sendiri akan rugi? Daripada mengcollapse-kan USD, para pemimpin Eropa mungkin melihat bahwa kenapa ngak masuk dalam bisnis “money game” model USD dengan memunculkan Euro?

Bagi negara lain yang tidak senang dengan “tingkah laku” USA , proses switching dari USD ke Euro akan dilakukan. Mungkin tujuan dari switching tersebut tidak bermaksud membuat collapse USD tapi efeknya yang akan menakutkan.

Ancaman dari Euro sudah masuk sampai depan pintu sistem keuangan dunia, langkah strategis apa yang mesti diantispasi oleh USA agar “pangsa pasar” USD tidak direbut dengan mudah oleh Euro?, bagaimana Euro ditekan agar tidak berkembang ke belahan dunia lain?. Bagaimana caranya membuat “sangkar” agar Euro tetap hanya di daratan Eropa saja?

Hantam saja negara-negara penghasil sumber daya strategis yang mendukung Euro (dengan berbagai alasan dan cara). Baik dengan jalan diplomatis maupun dengan cara militer, langkah militer pertama adalah yang terjadi di Irak, negara penghasil minyak terbesar nomor 2 di dunia tak kuasa menahan kekuatan militer USA . Dua keuntungan yang jelas didapat dari kejadian ini adalah penguasaan ladang minyak dan berhentinya dukungan Irak terhadap Euro.

Perang yang dilancarkan USA ke Irak disertai dengan kontroversi besar di PBB. Hal yang paling kelihatan adalah sepertinya ada persaingan yang sangat kentara antara Eropa (Perancis, Rusia dkk) USA dkk. Saya kira masalah perseteruan bukan pada senjata pemusnah massal, tapi pada dukungan sistem financial yang hendak dilakukan oleh Irak kepada mata uang Euro yang efeknya bisa sangat mengerikan kalau tidak dihentikan. Dunia kini sudah tidak bisa dimonopoli lagi oleh USA , polarisasi mulai kelihatan kentara.

Keutamaan Sholat taraweh

2010-08-11T14:21:00.001+07:00

Sayidina Ali Abi Talib ra. meriwayatkan sebuah Hadis (yang panjang) daripada Raulullah s.a.w, yaitu jawaban baginda ketika ditanya oleh para sahabat mengenai fadhilat dan kelebihan solat Tarawih pada setiap malam di bulan Ramadhan. Baginda bersabda bahwa:

Malam ke 1
Diampuni dosa-dosa orang yang beriman sebagaimana keadaannya baru dilahirkan.

Malam ke 2
Diampunkan dosa orang-orang yang beriman yang mengerjakan sholat Tarawih, serta dosa- dosa kedua ibu bapanya.

Malam ke 3
Para malaikat di bawah ‘Arasy menyeru kepada manusia yang mengerjakan solat Tarawih itu agar meneruskan solatnya pada malarn-malam yang lain, semoga Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka.

Malam ke 4
Orang-orang yang mengerjakan solat Tarawih akan memperolehi pahala sebagaimana pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang membaca kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran.

Malam ke 5
Allah S.W.T akan mengurniakan pahala seumpama pahala orang-orang yang mengerjakan sembahyang di Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa.

Malam ke 6
Allah S.W.T akan mengurniakan kepadanya pahala seumpama pahala malaikat-malaikat yang bertawaf di Baitul Makmur serta setiap batu dan tanah berdoa untuk keampunan orang-orang yang mengerjakan tarawih malam itu.

Malam ke 7
Seolah-olah ia dapat bertemu dengan Nabi Musa a.s serta menolong Nabi itu menentang musuhnya Fir’aun dan Hamman.

Malam ke 8
Allah S.W.T mengurniakan pahala orang yang bersolat tarawih sebagaimana pahala yang dikurniakan kepada Nabi Ibrahim a.s.

Malam ke 9
Allah S.W.T akan mengurniakan pahala dan dinaikkan mutu ibadat hamba-Nya seperti Nabi Muhammad s.a.w.

Malam ke 10
Allah SWT mengurniakan kepada kebaikan dunia dan akhirat.

Malam ke 11
la meninggal dunia didalam keadaan bersih dari dosa seperti baru dilahirkan.

Malam ke 12
la akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan muka yang bercahaya-cahaya.

Malam ke 13
la akan datang pada hari kiamat di dalam keadaan aman sentosa dari sebarang kejahatan dan keburukan.

Malam ke 14
Malaikat-malaikat akan datang menyaksikan mereka bersolat Tarawih serta Allah S.W.T. tidak akan menyesatkan mereka.

Malam ke 15
Semua malaikat yang memikul Arasy dan Kursi akan berselawat dan mendoakannya supaya Allah mengampunkannya.

Malam ke 16
4Allah S.W.T. menuliskan baginya dari kalangan mereka yang terlepas dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga.

Malam ke 17
Allah S.W.T menuliskan baginya pahala pada malam ini sebanyak pahala Nabi-Nabi.

Malam ke 18
Malaikat akan menyeru: Wahai hamba Allah sesungguhnya Allah telah redha denganmu dan dengan kedua ibu bapamu (yang masih hidup atau yang sudah mati).

Malam ke 19
Allah S.W.T akan meninggikan derajatnya di dalam syurga firdaus.

Malam ke 20
Allah S.W.T mengurniakan kepadanya pahala sekelian orang yang mati syahid dan orang-orang soleh.

Malam ke 21
Allah S.W.T akan membina untuknya sebuah mahligai di dalam syurga yang diperbuat dari cahaya.

Malam ke 22
la akan datang pada hari kiamat di dalam keadaan aman dari segala huru-hara pada hari tersebut.

Malam ke 23
Allah S.W.T akan membina untuknya sebuah istana di dalam syurga daripada cahaya.
Malam ke 24

Allah S.W.T akan membuka peluang untuk dua puluh tahun ibadat bagi orang-orang yang mengerjakan solat Tarawih pada malam tersebut.

Malam ke 25
Allah S.W.T akan mengangkat siksa kubur darinya.

Malam ke 26
Allah S.W.T akan mengurniakan pahala empat puluh tahun ibadat bagi orang-orang yang mengerjakan solat Tarawih pada malam tersebut.

Malam ke 27
Allah S.W.T akan mengurniakan kepadanya kemudahan untuk melintasi titian sirat sepantas kilat.

Malam ke 28
Allah S.W.T akan menaikkan kedudukannya seribu derajat di akhirat.

Malam ke 29
Allah S.W.T akan mengurniakan kepadanya pahala seribu haji yang mabrur.

Malam ke 30
Allah S.W.T akan memberi penghormatan kepada orang yang bertarawih pada malam terakhir dengan firman-Nya (yang bermaksud): Wahai hambaku!, makanlah segala jenis buah-buahan yang Engkau ingini untuk dimakan di dalam syurga dan mandilah kamu di dalam sungai yang bernama salsabil serta minumiah air dari telaga yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang bernama Al-Kautsar.

——

Catatan : Hadits ini hanya ditemukan pada kitab Durratun Nasihin, hal. 19, cetakan Darul Fikri, Beirut, tetapi sama sekali tidak tercantum pada Kutub as Sittah. Dengan demikian banyak yang berpendapat bahwa ini hadits maudhu’

2010-05-18T12:53:00.001+07:00

Zeus
Zeus (bahasa Yunani: Ζεύς atau Dias Δίας), adalah nama seorang dewa Yunani kuno. Dewa ini juga dikenal di Roma kuno dan India kuno. Dalam bahasa Latin disebut Iopiter sedangkan dalam bahasa Sansekerta disebut Dyaus-pita.

Dalam mitologi, Zeus adalah raja bagi segala dewa-dewi di Olimpus. Ia menikah dengan adik perempuannya, Hera yang menjadi Dewi Penikahan. Zeus membagi dunia menjadi tiga dan membagi dunia-dunia tersebut dengan kedua saudaranya, Poseidon yang menjadi Dewa Penguasa Lautan, dan Hades yang menjadi Dewa Penguasa Alam Kematian.

Hera
Hera (bahasa Yunani: Ἥρα atau Ἥρη) dikenal sebagai istri dan saudara perempuan dari Zeus. Hera adalah dewi pernikahan. Ia digambarkan sebagai dewi yang penuh keagungan dan penuh hikmat. Sering ditahtakan dan dimahkotai dengan polos (mahkota berbentuk silinder tinggi), yang hanya dikenakan oleh beberapa dewi-dewi besar.

Poseidon
Dalam mitologi Yunani, Poseidon (bahasa Yunani: Ποσειδῶν) dikenal sebagai dewa penguasa laut,sungai,dan danau. Poseidon memiliki senjata berupa trident yang bisa menyebabkan banjir dan gempa bumi. Poseidon juga memiliki kendaraan yang ditarik oleh Hippopocamus (makhluk setengah kuda setengah ikan). Poseidon beristrikan Amphitrite dan memiliki anak bernama Triton. Posidon juga adalah dewa yang menciptakan kuda dalam upayanya merayu Demeter.

Hestia
Hestia adalah salah satu dari tiga dewi besar pada generasi pertama Olimpia: Hestia, Demeter dan Hera. Dia digambarkan baik sebagai yang tertua maupun yang termuda dari ketiga putri Rhea dan Kronos, saudari dari ketiga saudara Zeus, Poseidon, dan Hades. Pada awalnya ia tercatat sebagai 12 Dewa Olimpus,namun Hestia menyerahkan posisinya pada pendatang baru Dionisus, untuk menjaga api suci di gunung Olimpus. Setiap tungku perapian keluarga adalah tempat pemujaannya.

Dari semua dewa dewi Olimpia, Hestia adalah yang paling sedikit dieksploitasi “dikarenakan tungku perapian tidak bisa dipindah-pindah/dibawa-bawa”, Hestia tidak dapat berperan bahkan dalam prosesi para dewa dewi, terkadang ini digambarkan sebagai sikap pasif, dan kepribadian yang non konfrontasional (menurut Walter Burkert). Kepribadian ini digambarkan pada sikapnya yang merelakan kedudukannya pada 12 Dewa Olimpus untuk menghindari konflik.

Dia disebut sebagai kelahiran pertama dari Rhea dan Kronos.Segera setelah kelahiran mereka, Kronos menelan Hestia dan saudara-saudaranya kecuali si bungsu Zeus, yang pada akhirnya menyelamatkan mereka dan memimpin mereka berperang melawan Kronos dan para Raksasa yang lain. Hestia, si putri sulung “menjadi anak yang terakhir, karena dia yang pertama ditelan ayahnya dan yang terakhir diselamatkan ” (Kereny 1951:91)

Hades
Hades (dari kata Yunani ᾍδης, Hadēs, atau Ἅιδης, Háidēs) adalah dewa kematian atau dewa neraka dalam Mitologi Yunani. Hades juga dikenal dengan nama Pluto (Πλούτων, Plouton) dalam Mitologi Romawi. Karakter Hades sering digambarkan bersama anjing berkepala tiga bernama Cerberus di dunia bawah tanah (neraka).

Di dalam kekristenan kata Hades dipakai untuk menterjemahkan kata Sheol, שאול (Sh’ol) dalam bahasa Ibrani, yang artinya alam kubur manusia atau “dunia di bawah”. Bahasa Indonesia menerjemahkan kata Hades yang berarti alam kubur tersebut dengan kata neraka, diambil dari bahasa Sanskerta, dengan arti yang sama.

Demeter
Demeter dalam mitologi Yunani merupakan sebutan untuk dewi kesuburan. Konon, Demeter merupakan putri dari Kronos dan Rhea yang sewaktu bayi sempat ditelan bulat-bulat oleh Kronos karena sifat paranoid ayahnya. Keunikan dari Demeter adalah kecintaannya dalam mengajari manusia bercocok tanam sehingga manusia meninggalkan cara hidup berburu dan meramunya menjadi bercocok tanam. Di rambut Demeter terdapat jalinan dari bulir-bulir padi yang menunjukkan identitasnya sebagai dewi kesuburan.

Demeter memiliki seorang anak bernama Persefone yang menjadi istri dari Hades. Konon, kisah Persefone ini merupakan asal mula timbulnya empat musim. Saat Persefone pergi bersama Hades di mana tidak terdapat sinar matahari, saat itulah terjadinya musim dingin. Dan ketika Persefone pergi bertemu Demeter sekali setahun, saat itulah tiba musim semi.

Ada beberapa kisah tentang Demeter yang mengajarkan tentang moral yang baik, salah satunya adalah kisah Erisikton yang dikutuk untuk menjadi lapar sampai mati.

Artemis
Artemis merupakan putri dari raja para dewa, Zeus, serta istrinya Leto. Artemis mempunyai saudara kembar iaitu Apollo. Waktu itu Leto harus melahirkan di pulau yang belum pernah disentuh oleh matahari sebab dikutuk oleh Hera, yang murka kepada Zeus. Zeus kemudian berbaik hati dengan mengangkat sebuah pulau dari dasar laut yang belum disentuh sinar matahari, Ortygia. Leto pun melahirkan di pulau tersebut. Artemis lahir pertama pada bulan keenam. Ia lalu membantu ibunya melahirkan Apollo, yang lahir pada bulan ketujuh. Mungkin oleh sebab inilah Artemis disebut juga sebagai dewi kelahiran.

Apollo
Apollo (bahasa Yunani: Απόλλων, Apóllōn; atau Απελλων, Apellōn) adalah Dewa cahaya, musik, pemanah, pengobatan, matahari, dan penyair dalam mitologi Yunani dan mitologi Romawi. Ia merupakan anak dari Zeus dan Leto dan saudara kembar Artemis. Orakel-nya di Delphi sangat terkenal. Banyak orang dari seluruh Yunani yang mengunjungi orakelnya untuk mencari tahu mengenai masa depan mereka

Athena
Athena, (bahasa Yunani: Αθηνά atau Αθήνη; bahasa Doris: Ασάνα) yang dialihaksarakan sebagai Athene, adalah seorang Dewi Yunani yang melambangkan kebijaksanaan, strategi, dan perang. Ia dihubungkan oleh bangsa Etruria dengan dewi mereka bernama Menrva, dan kemudian dikenali oleh orang Romawi sebagai Minerva, yang ditemani oleh seekor burung hantu kecil, memakai sebuah tameng dada bernama Aegis yang diberikan kepadanya oleh ayahnya dan ditemani oleh dewi kemenangan, Nike.

Menurut ramalan, apabila Zeus memiliki anak dengan Metis maka anak tersebut akan lebih kuat dan pandai dari Zeus sehingga mampu untuk menggulingkan Zeus dari tahta. Pada saat Metis mengandung Athena, Zeus menelan Metis untuk mencegah kelahiran anaknya. Hal ini menyebabkan Zeus menderita sakit kepala hebat dan memerintahkan Hermes untuk membelah kepala Zeus dengan menggunakan kapak perunggu (buatan Hephaestus)untuk menghilangkan rasa sakitnya. lalu lahirlah Athena melalui kepala/dahi Zeus dalam keadaan berbaju perang lengkap dengan pelinding kepala. Disebutkan pula penyebab sakit kepala Zeus karena Metis membuatkan baju perang dan pelindung kepala untuk anaknya didalam tubuh Zeus, dan proses pembuatan inilah yang menyebabkan Zeus menderita sakit kepala.

Dalam legenda lain Pallas dianggap ayahnya, maka ia sering diberi gelar Pallas Athena (Παλλάς Αθηνά). Selain itu juga ada yang menyebutkan kalau Athena berhasil membunuh Pallas dalam perang Dewa melawan Titan sehingga diberi gelar Pallas Athena.

Athena adalah dewi kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan, adik dari Ares sang dewa perang. Athena terkenal akan belas kasihannya pada manusia saat para dewa yang sewenang-wenang berkuasa. Dia pernah membunuh Medusa dan meletakkan kepalanya pada sebuah perisai yang dinamakan “Perisai Aegis” sebuah perisai yang menurut mitos sangat kuat.

Aphrodite
Aphrodite adalah Dewi Cinta dan Kecantikan dalam mitologi Yunani. Dalam legenda Romawi disebut sebagai Venus. Ada dua legenda berbeda mengenai kelahiran Aphrodite. Versi pertama menyebutkan Aphrodite adalah putri dari Zeus dan Dione, tapi legenda ini kurang populer. Versi kedua menyebutkan bahwa Aphrodite lahir dari alat kelamin Uranus sang Titan yang dikebiri oleh Cronus.

Aphrodite sangat populer dikalangan para dewa. Zeus khawatir akan terjadi peperangan di antara para dewa (karena memperebutkan Aphrodite) sehingga menikahkannya dengan Hephaestus. Kemudian mereka memiliki seorang putra, Eros yang menjadi Dewa Asmara.

Hermes
Hermes adalah salah satu dewa dalam mitologi Yunani, ia dianggap sebagai dewa keberuntungan, dewa pelindung bagi kaum pedagang, dan juga dewa pengirim berita. Dalam mitologi Romawi, ia disebut juga sebagai Mercurius. Hermes adalah anak Zeus dan Maia.

Ciri fisiknya adalah tubuh yang mungil yang selalu mengenakan topi bersayap dan juga sandal bersayap. Ia sangat cepat dalam berkata-kata dan juga berlari. Hermes menjabat sebagai pembawa pesan Zeus dan pemandu bagi roh yang menuju neraka. Hermes memiliki tongkat yang disebut Caduceus.

Ia merupakan dewa penolong bagi Odiseus ketika terjebak pada sebuah pulau. Dari hubungannya dengan Aphrodite, Hermes memiliki anak bernama Hermaphrodite.

Hephaestus
Hefestus dalam mitologi Yunani digambarkan sebagai anak yang buruk rupa dan pincang, sehingga diceritakan bahwa ia dibuang oleh Hera pada saat ia lahir. Dia terlempar selama satu hari satu malam dan jatuh di tengah samudera, ia diselamatkan dan dirawat oleh Tetis dan Eurinome di gua bawah laut.

Hefestus membalas perbuatan Hera yang membuangnya dengan membuatkannya singasana emas gaib dengan rantai yang tidak kasat mata yang, saat Hera duduk di atasnya, langsung menjeratnya. Tidak ada satu dewapun yang sanggup mematahkan rantai itu. Dewa dewi yang lain memohon pada Hefestus untuk kembali ke Olimpus dan melepaskannya, tetapi dia tetap saja menolak. Dionisus akhirnya berhasil membuatnya mabuk dan membujuk ia kembali ke Olimpus. Di sana ia berdamai dengan ibunya dan bersedia melepaskannya. Atas kesediaannya, ia dinikahkan dengan Aphrodite sang dewi cinta.

sumber : http://lophim.blogspot.com/2010/03/dewa-dewi-olympus-dalam-yunani-kuno.html

Keterangan:

Perseus adalah anak dari Zeus, Perseus dilahirkan dari kandungan wanita bernama Danae, anak kesayangan Acrisius raja Argos.

Hermaphrodite dalam mitologi Yunani memang merupakan anak dari Hermes dan Aphrodite. Diceritakan bahwa ketika mereka berdua sedang mandi, dan kemudian melakukan hubungan, benih mereka bergabung dengan Salmacis, larva di air mancur Caria.

Surat Presiden Ahmadinejad Kepada Bush (2006)

2010-05-05T16:01:00.002+07:00

Tuan George. W. Bush Presiden Amerika Serikat,

Dalam beberapa waktu Saya sempat berpikir, bagaimana bisa kontradiksi yang tidak dapat diingkari dalam kancah dunia internasional ini, di mana masyarakat dan pada khususnya di kalangan politik dan mahasiswa, dapat di benarkan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang hal ini yang tak terjawab. Karena itu saya kemudian memutuskan agar sebagian dari kontradiksi dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa saya tanyakan. Mungkin akan ada kesempatan untuk membenarkan masalah tersebut.

Apakah bisa; pengikut Nabi Isa A.S. sebagai salah satu Nabi besar ilahi dapat berpegang teguh dengan hak-hak asasi manusia dengan menjadikan Liberalisme sebagai model peradaban dengan memperluas persenjataan nuklir dan pembunuhan massal untuk menunjukkan ketidaksetujuannya dan menjadikan peperangan melawan terorisme sebagai slogannya?

Pada akhirnya, untuk membentuk masyarakat yang satu dan universal tetap harus diusahakan. Sebuah masyarakat yang akan diperintah oleh Nabi Isa A.S.dan orang-orang baik di muka bumi.

Namun pada saat yang sama; Negara-negara diserang. Jiwa, kehormatan, keberadaan orang-orang dan nilai-nilai kemudian runtuh. Sebagai contoh, hanya dikarenakan adanya sebuah kemungkinan keberadaan beberapa orang pelaku kriminal di sebuah desa, kota atau bersama sebuah iring-iringan, seluruh desa, kota dan iring-iringan harus dibabat habis.

Atau dengan kemungkinan keberadaan senjata pemusnah massal di sebuah negeri lalu negeri tersebut dikuasai?Sekitar ratusan ribu masyarakat negara itu harus tewas. Sumber-sumber air, pertanian dan industri rusak dan sekitar 180.000 pasukan militer tinggal di sana.

Kehormatan yang dimiliki oleh rumah-rumah masyarakattelah dihancurkan dan mungkin sekitar lebih dari 50 tahun sebuah negara menjadi terkebelakang. Dengan anggaran belanja seperti apa? Dengan menghabiskan miliaran dolar dari harta kekayaan sebuah negara dan sebagian negara yang lain atau dengan mengirimkan puluhan ribu pemuda sebagai pasukan penyerang. Meletakkan mereka di tempat pembunuhan serta menjauhkan mereka dari keluarganya, mengotori tangan mereka dengan darah orang lain, menekan jiwa mereka sehingga setiap hari sejumlah dari mereka melakukan tindakan bunuh diri. Ketika mereka kembali ke negara mereka masing-masing tersiksa dan tertekan di sertai dengan penyakit yang beragam. Sebagian lainnya telah terbunuh dan jenazah mereka telah diterima oleh keluarga mereka.

Hanya dengan alasan adanya senjata pemusnah massal, sebuah tragedi besar telah tercipta baik untuk masyarakat yang negaranya dijajah atau penjajah. Sementara pada akhirnya jelas bahwa senjata pemusnah massal tidak pernah ada.

Namun tetap saja bahwa Saddam Husein adalah seorang diktator dan pembunuh. Namun tujuan peperangan yang dilakukan bukan untuk menumbangkannya tapi usaha untuk menemukan senjata pembunuh massal yang sudah diumumkan sebelumnya. Saddam dalam rangkaian ini telah tumbang. Masyarakat sekitarnya merasa senang dengan tumbangnya Saddam. Pada peperangan yang dipaksakan kepada Iran, Saddam di bantu dan dibela oleh Barat.

Tuan Presiden,

Mungkin Anda telah tahu bahwa saya hanya seorang dosen. Mahasiswa saya sering mempertanyakan bagaimana aksi-aksi yang ada ini disesuaikan dengan nilai-nilai yang telah disampaikan di awal surat saya dengan agama Nabi Isa A.S. seorang Nabi perdamaian dan kasih sayang?

Mereka yang tertuduh dan dipenjara Guantanamo yang tidak bakal diadili secara adil, tidak memiliki akses untuk mendapat pembelaan dari seorang pengacara. Keluarga mereka tidak diperkenankan untuk melihat mereka dan di luar dari negaranya sendiri diisolir sementara tidak ada pengawasan internasional untuk mereka. Tidak jelas posisi mereka; apakah mereka adalah dipenjara, tawanan perang, tertuduh ataukah orang-orang yang telah dihukum?

Para pengawas Uni Eropa mengakui adanya penjara-penjara misterius di Eropa. Saya tidak dapat menerima penculikan dan penahanan orang-orang di penjara-penjara misterius itu tanpa adanya sebuah sistem peradilan yang berlaku di dunia. Dan saya tidak pernah mengerti bagaimana aksi-aksi yang telah dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang telah saya sebutkan di atas. Dengan ajaran-ajaran Nabi Isa A.S. ataukah hak-hak asasi manusia ataukah dengan nilai-nilai Liberalisme?

Para pemuda, mahasiswa dan masyarakat banyak mempertanyakan tentang fenomena bernama Israel. Pasti sebagian dari pertanyaan-pertanyaan itu telah Anda dengar. Dalam sejarah tercatat banyak negara yang telah dijajah. Namun salah satu fenomena kontemporer masa kita adalah sebuah pembentukan negara baru dengan masyarakat yang baru pula.

Para mahasiswa berkata, 60 tahun yang lalu tidak pernah ada negara dengan nama ini. Dokumen-dokumen dan peta geografi dunia yang ama ditunjukkan oleh mereka sambil berkata, kami telah berusaha sedemikian rupa mencarinya namun kami tidak menemukan sebuah negara yang bernama Israel.

Saya terpaksa menuntun mereka agar mempelajari lagi tentang perang dunia pertama dan kedua. Sekali waktu seorang mahasiswa berkata, pada perang dunia kedua puluhan juta manusia tewas. Berita-berita perang dengan cepat disebarkan dari kedua belah pihak yang berperang. Masing-masing memberitakan kemenangannya dan kekalahan lawan. Setelah perang dunia kedua selesai mereka mengklaim bahwa ada enam juta orang Yahudi tewas. Enam juta orang yang sekurang-kurangnya dari dua juta kepala keluarga.

Kita andaikan saja bahwa berita ini benar. Apakah kesimpulan logisnya adalah pembentukan sebuah negara Israel di kawasan Timur Tengah dan atau membela mereka habis-habisan? Bagaimana menganalisa dan menginterpretasikan fenomena semacam ini?

Tuan Presiden,

Anda pasti telah mengetahui dengan anggaran belanja dan pesan-pesan yang seperti apa sehingga Israel terbentuk; Dengan terbantainya ribuan jiwa. Dengan mengungsikan jutaan jiwa penduduk asli kawasan. Dengan penghancuran ratusan ribu hektar sawah, kebun zaitun dan penghancuran kota-kota dan tanah-tanah subur.Tragedi ini tidak hanya terbatas pada masa pembentukan saja. Sangat disayangkan selama 60 tahun hal ini berjalan dan akan terus berlanjut.

Rezim yang dibentuk ini bahkan tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap anak-anak. Rumah-rumah dihancurkan, rencana teror tokoh-tokoh Palestina dengan terlebih dahulu mengumumkannya serta memenjarakan ribuan orang-orang Palestina. Fenomena ini pada abad-abad terakhir bila tidak dikatakan sulit dicari tandingannya maka tentunya tidak ada bandingannya.

Pertanyaan besar lainnya dari kebanyakan masyarakat adalah ini. Mengapa rezim yang seperti ini masih harus dibela? Apakah pembelaan rezim yang semacam ini merupakan salah satu ajaran Nabi Isa A.S. atau sesuai dengan nilai-nilai Liberalisme?

Dan apakah memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri di tanah Palestina kepada pemilik aslinya baik yang tinggal di Palestina maupun di luar dan baik mereka itu Islam, Yahudi dan atau Kristen, bertentangan dengan demokrasi, hak-hak asasi manusia dan ajaran-ajaran para Nabi?

Bila tidak bertentangan mengapa usulan referendum tidak pernah disetujui?

Akhirnya dengan pilihan rakyat Palestina telah terbentuk pemerintahan di tanah Palestina. Semua pengawas yang tidak memihak mengukuhkan bahwa pemerintah terpilih dipilih oleh rakyat. Dengan tanpa disangka pemerintah terpilih ditekan sedemikian rupa agar menerima negara bernama Israel dan tidak lagi meneruskan perjuangan serta melanjutkan program pemerintah sebelumnya.

Seandainya pemerintah terpilih saat ini sejak awal mengumumkan kebijakannya seperti yang diinginkan, apakah masyarakat Palestina akan memilih mereka? Apakah sikap yang semacam ini di hadapan pemerintah Palestina sesuai dengan nilai-nilai di atas? Demikian pula masyarakat bertanya-tanya, mengapa resolusi PBB yang telah diputuskan di dewan keamanan PBB terhadap Israel selalu diveto?

Tuan Presiden,

Anda mengetahui bahwa saya hidup bersama rakyat dan punya hubungan dengan mereka. Kebanyakan dari masyarakat Timur Tengah, yang dengan berbagai bentuk, melakukan hubungan dengan saya. Mereka melihat kebijakan ganda yang ada ini tidak sesuai dengan logika apapun. Bukti-bukti menunjukkan bagaimana kebanyakan masyarakat di kawasan dari hari ke hari semakin marah dengan kebijakan yang dilakukan.

Saya tidak bermaksud untuk menyampaikan banyak pertanyaan, namun saya ingin menunjukkan beberapa poin yang lain. Mengapa setiap kemajuan keilmuan dan teknologi di kawasan Timur Tengah dianggap dan di promosikan sebagai ancaman terhadap rezim Israel? Apakah usaha ilmiah dan penelitian bukan merupakan hak-hak dasar masyarakat?

Kemungkinan Anda memiliki pengetahuan tentang sejarah. Selain abad pertengahan pada bagian mana dari sejarah dan di mana, kemajuan ilmu dan teknologi dianggap sebagai sebuah kejahatan? Apakah dengan mengandaikan kemungkinan dipakainya ilmu dan teknologi untuk maksud-maksud militer dapat menjadi alasan untuk menentang ilmu dan teknologi? Bila kesimpulan yang demikian adalah benar, maka seluruh ilmu harus ditentang bahkan fisika, kimia, matematika, kedokteran, arsitektur dan lain-lain.

Dalam masalah Irak telah terjadi kebohongan. Hasilnya apa? Saya tidak ragu bahwa semua manusia meyakini bahwa kebohongan adalah hal yang tidak terpuji. Anda sendiri tidak akan senang bila orang lain berdusta terhadap Anda.
Tuan Presiden,

Apakah masyarakat di Amerika Latin memiliki hak untuk mempertanyakan mengapa selalu ada usaha untuk tidak menyetujui pemerintahan terpilih dari rakyat dan pada saat yang sama adanya pembelaan bagi mereka yang ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan terpilih. Mengapa ancaman selalu diarahkan kepada mereka?

Masyarakat Afrika adalah masyarakat yang punya etos kerja, kreatif dan memiliki potensi. Mereka dapat berperan penting dalam menjamin kebutuhan dan kemajuan materi dan maknawi masyarakat dunia. Kemiskinan dan kepapaan di sebagian besar Afrika menjadi kendala terbesar untuk dapat memainkan peran penting tersebut.

Apakah mereka berhak untuk mempertanyakan, mengapa kekayaan luar biasa dan barang tambang mereka dijarah padahal mereka lebih membutuhkan dari orang lain? Apakah aksi-aksi semacam ini sesuai dengan ajaran Nabi Isa dan hak-hak asasi manusia?

Masyarakat Iran yang berani dan beriman juga memiliki banyak pertanyaan. Salah satunya; Kudeta 28 Murdad terhadap pemerintahan waktu itu pada lima puluh dua tahun yang lalu, berhadap-hadapan dengan revolusi Islam dan menjadikan kedutaan Amerika menjadi markas besar, dengan memiliki ribuan dokumen, yang membela mereka yang tidak setuju dengan Republik Islam, melindungi Saddam Husein dalam perang terhadap Iran, penembakan pesawat penumpang Iran, menyandera harta masyarakat Iran, ancaman-ancaman yang semakin meningkat dengan menunjukkan ketidaksetujuan serta kemarahan atas kemajuan ilmu dan teknologi serta nuklir masyarakat Iran, padahal semua orang Iran gembira dengan kemajuan negara mereka dan mengadakan acara untuk keberhasilan mereka. Masih banyak lagi pertanyaan yang semacam ini dan untuk menjelaskannya di surat ini tidak saya cantumkan.

Tuan Presiden,

Peristiwa 11 September benar-benar merupakan peristiwa yang mengerikan. Pembunuhan terhadap orang-orang tak berdosa di bagian mana saja dari dunia ini selalu menyakitkan dan sangat disayangkan. Pemerintah kami pada waktu itu mengumumkan rasa kebencian terhadap pelaku kejadian dan sekaligus mengucapkan belasungkawa kepada mereka yang ditinggalkan.

Semua negara memiliki kewajiban untuk melindungi jiwa, harta dan kehormatan rakyatnya. Seperti yang dikatakan bahwa negara Anda memiliki sistem keamanan, penjagaan dan informasi yang luas dan canggih. Bahkan para penentang yang berada di luar negeri pun diburu. Operasi 11 September bukan operasi yang mudah. Apakah konsep dan pelaksanaan operasi tersebut dapat bekerja tanpa kerja sama dengan sistem informasi dan keamanan dan atau pengaruh yang luas di sana dapat terjadi? Tentunya ini hanya sebuah kemungkinan dari orang-orang yang berpikiran logis. Mengapa sisi-sisi lain dari kejadian ini tetap misterius? Mengapa tidak ada penjelasan resmi bahwa siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian ini? Dan mengapa para pelaku dan mereka yang lalai tidak diumumkan dan dihukum?

Tuan Presiden,

Salah satu kewajiban pemerintah adalah mewujudkan keamanan dan ketenangan kepada rakyatnya. Masyarakat negara Anda dan negara-negara tetangga poros krisis dunia selama bertahun-tahun tidak lagi merasakan keamanan dan ketenangan.

Setelah peristiwa 11 September bukannya meredam jiwa dan menenangkan mereka yang terkena musibah. Masyarakat Amerika adalah yang paling menderita akibat kejadian tersebut sementara sebagian dari media Barat malah membesar-besarkan kondisi tidak aman dan senantiasa mengabarkan adanya kemungkinan serangan teroris dan mereka sengaja menjaga agar masyarakat senantiasa dalam kondisi takut dan khawatir. Apakah ini namanya melayani rakyat Amerika? Apakah kerugian yang berasal dari ketakutan dan kekhawatiran dapat dihitung?

Coba gambarkan! Rakyat Amerika merasa bakal ada serangan. Di jalanan, tempat kerja dan di rumah mereka merasa tidak aman. Siapa yang dapat menerima kondisi seperti ini? Mengapa media bukannya memberitakan hal-hal yang dapat menenangkan dan memberikan keamanan malah mengabarkan ketidakamanan?

Sebagian berkeyakinan bahwa iklan besar-besaran ini sebagai fondasi dan alasan untuk menyerang Afghanistan. Bila sudah begini kiranya baik bila saya berikan sedikit petunjuk terkait dengan media.

Dalam prinsip dasar media, penyampaian informasi yang benar dan menjaga amanat dalam menyebarkan berita adalah dasar yang manusiawi dan diterima. Saya merasa perlu untuk mengucapkan dan mengumumkan rasa penyesalan yang dalam atas ketiadaan rasa tanggung jawab sebagian media Barat dengan kewajiban ini. Alasan asli agresi ke Irak adalah adanya senjata pemusnah massal. Tema ini diulang-ulang sedemikian rupa sehingga masyarakat percaya dan menjadi dasar untuk menyerang Irak.

Apakah kebenaran tidak akan hilang pada situasi yang dibuat-buat dan berisi kebohongan? Apakah hilangnya sebuah kebenaran sesuai dengan tolok ukur yang telah dijelaskan sebelumnya? Apakah kebenaran juga akan hilang di sisi Tuhan?

Tuan Presiden...

Di semua negara masyarakatlah yang menanggung anggaran belanja negaranya sehingga pemerintah dapat melayani mereka. Pertanyaannya di sini, dengan anggaran tahunan ratusan miliar dolar pengiriman pasukan ke Irak apa yang didapat oleh masyarakat?

Anda sendiri mengetahui bahwa di sebagian negara bagian Amerika masyarakat hidup dalam kemiskinan. Ribuan orang tidak memiliki rumah. Pengangguran adalah masalah besar dan masalah ini kurang lebih terjadi juga di negara-negara lain. Apakah dalam kondisi yang seperti ini pengiriman sejumlah besar pasukan dan itu pun dengan anggaran luar biasa dari masyarakat dapat dibenarkan dan sesuai dengan dasar-dasar yang telah disebutkan sebelumnya?

Tuan Presiden,

Apa yang sudah disebutkan adalah sebagian dari penderitaan masyarakat dunia; kawasan kami dan masyarakat Anda. Namun maksud asli saya yang setidak-tidaknya akan Anda benarkan sebagai berikut:

Para penguasa memiliki masa tertentu dan tidak selamanya berkuasa. Namun nama mereka akan diingat dan tertulis dalam sejarah. Dan di masa depan, dekat atau jauh, senantiasa dinilai. Masyarakat akan berkata, dalam periode kita ini apa yang telah terjadi.

Apakah untuk masyarakat kita menyiapkan keamanan dan kesejahteraan atau ketidakamanan dan pengangguran.

Apakah kita hendak mengukuhkan keadilan ataukah hanya kelompok khusus yang ingin kita lindungi. Itu pun dengan harga kemiskinan dan kepapaan sebagian besar masyarakat dunia. Apakah kita akan memilih untuk mengutamakan sekelompok kaum minoritas dengan segala kekayaan dan pangkat dan kerelaan mereka ketimbang kerelaan Tuhan?

Apakah kita telah membela hak-hak masyarakat dan kaum miskin ataukah kita tidak memandang sedikit pun kepada mereka.

Apakah kita membela hak-hak manusia di seluruh dunia ataukah dengan memaksakan perang dan ikut campur secara ilegal terhadap urusan sebuah negara dan dengan mengadakan sel-sel yang menakutkan memenjarakan sebagian orang di sana?

Apakah kita telah berbuat untuk terwujudnya perdamaian dunia ataukah kita menyebarkan ancaman dan kekerasan di seluruh dunia?

Apakah kita telah berbicara dengan jujur kepada rakyat kita dan masyarakat dunia ataukah kita malah menunjukkan kebenaran yang telah diputarbalikkan.

Apakah kita termasuk pembela masyarakat ataukah pembela para penjajah dan penzalim? Apakah dalam pemerintahan kita, logika, akal, moral, perdamaian, mengamalkan perjanjian, menyebarkan keadilan, melayani masyarakat, kesejahteraan dan kemajuan dan menjaga kehormatan manusia lebih dipentingkan ataukah kekuatan persenjataan, ancaman, tidak adanya keamanan, tidak adanya perhatian kepada masyarakat, menahan lajunya kemajuan masyarakat dunia dan merusak hak-hak manusia?

Pada akhirnya mereka akan berkata, apakah kita masih setia dengan sumpah yang kita ucapkan dalam rangka melayani masyarakat dan perjanjian asli kita dan ajaran-ajaran para Nabi ataukah tidak?

Tuan Presiden,

Sampai kapan dunia akan menanggung beban berat ini? Dengan proses yang semacam ini dunia akan menuju kemana? Sampai kapan masyarakat dunia harus menanggung beban keputusan-keputusan tidak benar dari para penguasa? Sampai kapan cakrawala ketakutan harus dihadapkan kepada masyarakat dunia akibat ditimbunnya senjata pemusnah massal? Sampai kapan darah anak-anak, para wanita dan laki-laki harus mengalir di atas batu-batu jalanan dan rumah-rumah mereka harus dihancurkan?

Apakah Anda rela dengan kondisi dunia sekarang ini? Apakah Anda berpikir bahwa kebijakan yang telah ada ini dapat berlangsung terus?

Bila saja ratusan miliar dolar yang dipakai untuk membiayai keamanan, pertahanan, pengiriman pasukan dialokasikan sebagai modal dan bantuan bagi negara-negara miskin, pengembangan kebersihan, berperang melawan berbagai macam penyakit, penghijauan dan pengentasan kemiskinan dan keterbatasan, menggalang perdamaian, menghilangkan perselisihan antar negara-negara,menghilangkan peperangan kabilah dan ras dan lain-lain. Dapat dibayangkan bagaimana dunia sekarang? Dan apakah pemerintahan dan rakyat Anda tidak merasa bangga dengan ini?

Apakah posisi politik dan ekonomi pemerintahan dan rakyat Anda tidak akan semakin kokoh? Dengan mengucapkan rasa penyesalan penuh, saya harus mengucapkan apakah ada kenaikan tingkat kebencian masyarakat dunia terhadap pemerintah Amerika?
Tuan Presiden, saya tidak bermaksud untuk melukai perasaan seorang pun.

Apakah bila hari ini Nabi Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Ismail, Yusuf dan atau Nabi Isa A.S. hadir di dunia ini dan dengan melihat perilaku yang semacam ini apa kata mereka? Apakah dunia yang dijanjikan, dunia yang diliputi oleh keadilan dengan kehadiran Nabi Isa A.S. akan memberikan kita peran? Apakah mereka akan menerima kita?

Pertanyaan kunci saya di sini; Apakah jalan yang lebih baik dalam pergaulan dengan masyarakat dunia tidak ada lagi?

Hari ini di dunia ada ratusan juta orang Kristen, ratusan juta orang Islam dan jutaan lagi orang pengikut Nabi Musa A.S. Semua agama ilahi dalam satu kalimat bersatu dan itu adalah kalimat tauhid, yaitu keyakinan akan Tuhan Yang Esa dan selain Dia tidak ada tuhan di dunia ini.

Al-Quran al-Karim menegaskan akan kalimat yang satu ini dan ia memanggil semua pengikut agama ilahi dengan kalimat ini. Allah berfirman:

"Katakanlah : "Hai Ahli Kitab, marilah kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain dari pada Allah." (Ali Imran: 64)

Tuan Presiden.

Berdasarkan firman ilahi kita semua diajak untuk menyembah Allah Yang Esa dan mengikuti utusan-utusan ilahi.

" Penyembahan kepada Tuhan Yang Esa yang Maha kuasa dan berkuasa atas segala sesuatu",

"Allah Yang Maha Mengetahui hal-hal yang tersembunyi dan tampak, dahulu dan akan datang dan Ia mengetahui apa yang terlintas di benak hamba-Nya dan Ia mencatat amalan mereka",

"Tuhan Sang pemilik langit dan bumi dan semua alam di bawah kekuasaan-Nya",

"Pengaturan seluruh alam di tangan-Nya dan Ia memberikan janji untuk mengampuni dosa-dosa hamba-Nya",

Ia penolong mereka yang terzalimi dan musuh mereka yang menzalimi", Dia Maha Pengasih dan Penyayang",

"Ia penolong kaum mukminin dan Ia menuntun mereka dari kegelapan kepada keterang-benderangan", "Ia mengawasi perbuatan hamba-hamba-Nya",

" Ia menyerukan hamba-Nya untuk beriman dan berbuat baik dan menginginkan agar mereka berbuat berdasarkan kebenaran dan untuk tetap istiqamah dalam kebenaran",

" Allah menyerukan agar hamba-hamba-Nya untuk menaati utusan-Nya dan Ia sebagai saksi dan pengawas perbuatan hamba-hamba-Nya",

"Puncak keburukan terkait dengan orang-orang yang menginginkan kehidupan yang terbatas di dunia ini dan tidak mengikuti perintah-Nya dan menzalimi hamba-hamba Allah",

"Puncak kebaikan dan surga yang kekal hanya akan diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang bertakwa di hadapan keagungan ilahi dan tidak mengikuti hawa nafsunya".

Kami yakin bahwa kembali kepada ajaran-ajaran para Nabi adalah satu-satunya jalur kebahagiaan dan kesuksesan. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang penganut Kristen dan percaya akan janji ilahi akan adanya pemerintahan orang-orang baik di muka bumi.

Kami juga percaya bahwa Nabi Isa A.S. adalah salah satu Nabi besar ilahi. Dalam al-Quran Nabi Isa mendapat penghormatan yang luar biasa dan ini adalah ucapan Nabi Isa A.S. yang dinukil oleh al-Quran:

"Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus." (Maryam: 36)

Penghambaan dan ketaatan kepada Allah adalah seruan semua para Nabi. Tuhan seluruh masyarakat di Eropa, Afrika, Amerika, dan negara-negara kepulauan, seluruh dunia hanya satu Tuhan dan itu adalah Tuhan yang memberikan hidayah dan menginginkan kemuliaan bagi semua hamba-hamba-Nya dan memberikan kehormatan kepada umat manusia.

Dan dalam firman Allah: "Allah Yang Maha Mengetahui dan Tinggi mengutus para Nabi disertai dengan tanda-tanda yang jelas dan mukjizat untuk memberi petunjuk kepada manusia. Pengutusan itu agar mereka menunjukkan tanda-tanda kebesaran ilahi kepada manusia. Dengan begitu manusia dapat disucikan dari dosa. Allah mengirimkan kitab dan mizan agar manusia dapat menegakkan keadilan dan dapat meninggalkan orang-orang yang berbuat zalim".

Seluruh ayat-ayat dengan bentuk yang mirip ada di kitab suci. Para Nabi dan utusan ilahi memberikan janji: Suatu hari nanti semua manusia akan dibangkitkan di hadapan Allah untuk diperhitungkan amal perbuatannya. Mereka yang berbuat baik akan diantarkan ke surga. Dan mereka yang berbuat buruk akan menanggung perbuatannya dengan menerima siksa ilahi. Saya berpikir bahwa kita berdua sama meyakini akan hari itu.

Tentunya perhitungan para penguasa tidak akan ringan. Hal itu karena harus menjawab kepada masyarakat dan semua orang atas setiap perbuatan kita yang ada hubungannya dan memiliki dampak dalam kehidupan mereka.

Para Nabi menginginkan perdamaian, ketenangan berdasarkan prinsip-prinsip penyembahan kepada Allah, menjaga harkat dan martabat manusia bagi seluruh manusia.

Bila kita semua meyakini tauhid dan penyembahan kepada Tuhan, keadilan, menjaga harkat dan martabat serta kemuliaan manusia dan hari akhir, apakah tidak bisa menyelesaikan problema dunia sekarang yang diakibatkan oleh kejauhan dari ketaatan kepada Allah dan ajaran-ajaran para Nabi, dengan prinsip itu dengan lebih baik dan indah?

Apakah keyakinan akan prinsip-prinsip ini tidak memperluas dan menjamin perdamaian, persaudaraan dan keadilan?

Apakah prinsip-prinsip itu bukan merupakan ajaran tertulis atau tidak tertulis mayoritas masyarakat dunia?

Apakah Anda tidak ingin mengiyakan seruan ini? Kembali secara hakiki kepada ajaran-ajaran para Nabi, kepada tauhid dan keadilan, kepada penjagaan terhadap harkat dan martabat manusia dan kepada ketaatan terhadap Tuhan dan utusan-utusan-Nya

Tuan Presiden,

Data-data sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan yang berada dalam jalur kezaliman tidak pernah bertahan lama. Tuhan tidak menyerahkan nasib manusia di tangan penguasa zalim. Tuhan tidak membiarkan dunia dan manusia begitu saja. Bukankah sudah banyak kejadian yang bertolak belakang dengan rencana-rencana para penguasa. Kejadian-kejadian sejarah menunjukkan bahwa ada kekuatan misterius di atas segalanya di balik semua ini yang mengatur semua hal.

Tuan Presiden,

Apakah tanda-tanda perubahan di dunia kini dapat diingkari? Apakah keadaan dunia sekarang dengan sepuluh tahun yang lalu dapat dibandingkan. Perubahan terjadi begitu cepat dan dengan dimensi yang sangat luas.

Masyarakat dunia tidak rela dengan kondisi dunia kini. Mereka tidak percaya dengan janji-janji sebagian penguasa paling berpengaruh pun di dunia.

Sebagian besar masyarakat dunia merasa tidak aman. Mereka tidak setuju dengan berkembangnya kondisi ini begitu juga dengan perang. Mereka juga tidak setuju dengan kebijakan ganda.

Masyarakat dunia protes akan adanya jurang pemisah yang dalam antara mereka yang kaya dan miskin dan antara negara yang sejahtera dan miskin. Masyarakat semakin membenci kebejatan moral yang semakin meningkat.

Mayoritas masyarakat di negara-negara merasa tidak puas karena basis budaya mereka terancam dan institusi keluarga yang berantakan serta kasih sayang dan cinta kasih yang semakin luntur.

Masyarakat dunia mulai pesimis memandang PBB. Hal itu dikarenakan hak-hak mereka tidak dipertahankan.

Liberalisme dan Demokrasi Barat tidak mampu mendekatkan manusia kepada idealisme mereka. Liberalisme dan Demokrasi adalah dua kata pecundang. Para pemikir dan cendekiawan dunia dengan jelas mendengar suara runtuhnya pemikiran dan sistem Liberal-Demokrasi.

Hari ini perhatian masyarakat dunia semakin meningkat kepada sebuah fokus. Dan pusat itu adalah Tuhan Yang Esa. Dan tentunya masyarakat dengan tauhid dan berpegangan dengan ajaran-ajaran para Nabi akan dimenangkan atas masalah yang dihadapi. Pertanyaan penting dan serius saya di sini:

Apakah Anda tidak ingin menyertai mereka?

Tuan Presiden,

Mau tidak mau, dunia sedang mengarah pada penyembahan Allah dan keadilan dan kehendak Allah akan mengalahkan segala-galanya.

Keselamatan kepada mereka yang mengikuti petunjuk

Mahmud Ahmadi Nejad

Presiden Republik Islam Iran

Tehran 17-02-1384
07-05-2006

Sumber : Kaskus

Bubarkan KPK!

2010-04-21T09:42:00.001+07:00

Tentu Anda terkejut mengapa judul artikel ini demikian kejam: ”Bubarkan KPK!”, padahal saat proses pembentukannya saya adalah salah seorang anggota panitia seleksi bagi lembaga penghalau korupsi itu. Bahkan, beberapa hari yang lalu, anggota staf di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menghubungi saya dan menanyakan apakah saya bersedia masuk dalam panitia seleksi pemilihan ketua KPK, setelah ditinggal Antasari Azhar yang sarat kabut hitam itu.

Kepada anggota staf itu saya katakan, jika Presiden tak keberatan saya masuk, demi efektivitas kerja KPK, tidak ada masalah. Tahu-tahu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan malah mengabulkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo dengan pengacaranya, OC Kaligis, agar Bibit-Chandra dihadapkan ke pengadilan. Artinya, jika itu terjadi, keduanya harus mundur dari jabatan pimpinan KPK.

Inilah sesungguhnya yang sangat diharapkan oleh warga negara busuk yang memang tidak rela melihat negeri ini menjadi baik sehingga para koruptor tetap bebas gentayangan untuk membobol pematang sawah Republik yang sudah bernapas Senin-Kamis ini.

Dengan judul di atas, sayalah sebenarnya yang lebih terkejut, tetapi Anda jangan cepat-cepat menyimpulkan sebelum ujung tulisan ini dibaca. Dalam lingkungan kultur yang serba tidak jelas, tidak tegas, akan sangat sulit dibedakan antara angguk dan geleng, antara iya dan tidak.

Bahkan, yang lebih berbahaya lagi jika dilihat dari sisi nilai-nilai moral profetik, keculasan hati seseorang sering benar dibungkus dengan laku dermawan dan sopan-santun, pandai bergaul. Lingkungan sekitar akan selalu mengatakan si anu itu orang baik, kenapa tiba-tiba dituduh sebagai penggelap pajak, markus perkara, dan yang sejenis itu. Semua pada heran dan tak habis pikir.

Namun, jika kita mau melihat lebih dalam dan jernih, dalam kultur yang sudah kumuh, sebenarnya gejala yang serba berlawanan itu tidak ada yang aneh. Semuanya logis belaka. Bukankah aktor dalam sinetron sering benar memukau karena memang dilatih untuk berpura-pura? Indonesia tercinta ini sedang diaktori oleh tipe manusia yang mahir ”menanam tebu di bibir, manis di luar busuk di dalam”.

Untuk berapa lama lagi situasi menggelisahkan ini harus ditanggungkan oleh bahu bangsa yang mulai kropos ini, sementara laku kekerasan semakin marak di mana-mana? Tidak jarang, karena sebab sederhana saja, orang dengan mudah berkuah darah. Jika perlu berlindung di balik komat-kamit bacaan ayat-ayat suci agar borok laku tidak terlalu kentara.

Di mana pemimpin? Pemimpin sudah menjadi makhluk langka di negeri ini. Dari tingkat pusat sampai ke lapisan yang paling bawah, tidak banyak perbedaan. Yang berkeliaran adalah para penjual obat palsu dengan merek paten. Lalu, di mana pula pemimpin agama yang sering berkhotbah di masjid, gereja, pura, klenteng, atau di majelis zikir yang mengundang orang sering menangis? Ini pun pertanyaan sia-sia.

Melemahkan KPK

Dari sekitar 235 juta penduduk Indonesia, bibit-bibit baik yang moralis tidak kurang. Saat yang tepat pasti akan tiba bagi giliran mereka memimpin bangsa yang tak putus dilanda musibah ini. Perlu kesabaran dengan sikap kritikal yang diperhitungkan. Saat menghadapi suasana yang parah sekalipun, kendalikan emosi agar anarkisme tidak merajalela, tetapi pandangan lurus dan tajam ke depan jangan sampai terkapar dalam perjalanan. Bangsa ini masih bisa diselamatkan selama nurani dan akal sehat jangan dibiarkan mati suri.

Apakah KPK sudah bekerja maksimal selama ini? Sama sekali belum. Bahkan, dalam menangani kasus tertentu mungkin sudah berlebihan, seperti keluhan yang sering saya dengar dari sejumlah kalangan: birokrat, perbankan, dan dunia usaha. Kata mereka tidak mudah melakukan tugas sekarang karena definisi korupsi yang multitafsir itu bisa menjerat siapa saja, di hulu dan di hilir.

Daripada tertangkap secara konyol, lebih baik ekstra hati-hati, artinya tidak berbuat apa-apa. Sisa anggaran kembalikan saja ke kas negara. Sikap semacam ini sama saja dengan membunuh proses pembangunan. Sampai di mana benarnya keluhan semacam ini, mohon pihak KPK menyimaknya dengan jujur dan penuh empati. Birokrat, bankir, dan pengusaha yang berhati nurani belum punah sama sekali, sekalipun nama mereka sering tenggelam ditutupi kelakuan tak senonoh oleh yang lain.

Akhirnya, Anda mau tahu posisi saya tentang keberadaan KPK? Formulanya sangat sederhana: ”Upaya membubarkan KPK atau melemahkannya bisa berujung dalam jangka panjang sama dengan membiarkan negara ini bubar di tangan anak-anak bangsa yang telah lupa daratan dan lupa lautan.” Jadi, judul di atas dalam kaidah ushul fiqh disebut mafhum mukhalafah harus dimaknai sebaliknya.

Ahmad Syafii Maarif Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah

Penjelasan Mengapa Babi di Haramkan

2010-04-21T09:07:00.000+07:00

Islam telah melarang segala macam darah, analisis kimia dari darah menunjukkan adanya kandungan yang tinggi dari uric acid (asam urat ), suatu senyawa kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia, bersifat racun. Dg kata lain uric acid sampah dalam darah yang terbentuk akibat metabolisme tubuh yang tidak sempurna yang diakibatkan oleh kandungan purine dalam makanan.Dalam tubuh manusia, senyawa ini dikeluarkan sebagai kotoran, dan 98% dari uric acid dalam tubuh, dikeluarkan dari dalam darah oleh ginjal,dan dibuang keluar tubuh melalui air seni. Dalam Islam dikenal prosedur khusus dalam penyembelihan hewan, yaitu menyebut nama Allah Yang MahaKuasa dan membuat irisan memotong urat nadi leher hewan, sembari membiarkan urat-urat danorgan organ lainnya utuh. Dengan cara ini menyebabkan kematian hewan karena kehabisan darah dari tubuh, bukannya karena cedera pada organ vitalnya, sebab jika organ-organ misalnya jantung, hati, atau otak dirusak, hewan tersebut dapat meninggal seketika dan darahnya akan menggumpal dalam urat-uratnya dan akhirnya mencemari daging, mengakibatkan daging hewan akan tercemar oleh uric acid, sehingga menjadikannya beracun, dan pada masa-masa kini lah para ahli makanan baru menyadari akan hal ini, subhanallah.

Apakah kita tahu kalau babi tidak dapat disembelih di leher ? karena mereka tidak memiliki leher, sesuai dengan anatomi alamiahnya? Bagi orang muslim beranggapan kalau babi memang harus disembelih dan layak bagi konsumsi manusia, tentu Sang Pencipta akan merancang hewan ini dengan memiliki leher.

Ilmu kedokteran mengetahui bahwa babi sebagai inang dari banyak macam parasit dan penyakit berbahaya, sistem biochemistry babi mengeluarkan hanya 2% dari seluruh kandungan uric acidnya, sedangkan 98% sisanya tersimpan dalam tubuhnya.
Allah SWT jelas telah MENGHARAMKANNYA BABI

a. QS. Al Baqoroh (2) : 173
b. QS. Al Maa'idah (5) : 3
c. QS. Al An `Aam (6) : 145
d. QS. An Nahl (16) : 115
Rasulullah SAW juga telah menegaskan babi lebih banyak mudhorotnya.

KENYATAAN DILAPANGAN TENTANG BABI :
Babi adalah binatang yang paling jorok dan kotor, Suka memakan bangkai dan kotorannya sendiri & kotoran manusia pun dimakannya. Sangat suka berada pada tempat yang kotor, tidak suka berada di tempat yang bersih dan kering. Babi hewan pemalas dan tidak suka bekerja (mencari pakan), tidak tahan terhadap sinar matahari, tidak gesit, tapi makannya rakus (lebih suka makan dan tidur), bahkan paling rakus di antara hewan jinak lainnya. Jika tambah umur, jadi makin malas & lemah (tidak berhasrat menerkam dan membela diri). Suka dengan sejenis dan tidak pencemburu. A.V. Nalbandov dan N.V. Nalbandov (Buku : Adaptive physiology on mammals and birds). Konsumen daging babi sering mengeluhkan bau pesing pada daging babi (menurut penelitian ilmiah, hal tsb. disebabkan karena praeputium babi sering bocor, sehingga urine babi merembes ke daging). Lemak punggung babi tebal, babi memiliki back fat (lemak punggung) yang lumayan tebal. Konsumen babi sering memilih daging babi yg lemak punggungnya tipis, karena semakin tipis lemak punggungnya, dianggap semakin baik kualitasnya. Sifat lemak punggung babi adalah mudah mengalami oxidative rancidity, sehingga secara struktur kimia sudah tidak layak dikonsumsi.

Babi adalah hewan yang kerakusannya dalam makan tidak tertandingi hewan lain. Ia makan semua makanan yang ada di depannya. Jika perutnya telah penuh atau makanannya telah habis, ia akan memuntahkan isi perutnya dan memakannya lagi, untuk memuaskan kerakusannya. Ia tidak akan berhenti makan, bahkan memakan muntahannya. Ia memakan semua yang bisa dimakan di hadapannya. Memakan kotoran apa pun di depannya, entah kotoran manusia, hewan atau tumbuhan, bahkan memakan kotorannya sendiri, hingga tidak ada lagi yang bisa dimakan di hadapannya. Kadang ia mengencingi kotorannya dan memakannya jika berada di hadapannya, kemudian memakannya kembali. Ia memakan sampah busuk dan kotoran hewan. Babi adalah hewan mamalia satu-satunya yang memakan tanah, memakannya dalam jumlah besar dan dalam waktu lama jika dibiarkan. Kulit orang yang memakan babi akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Penelitian ilmiah modern di dua negara Timur & Barat, yaitu Cina dan Swedia.Cina (mayoritas penduduknya penyembah berhala) & Swedia (mayoritas penduduknya sekuler) menyatakan:
"Daging babi merupakan merupakan penyebab utama kanker anus & kolon". Persentase penderita penyakit ini di negara negara yang penduduknya memakan babi, meningkat secara drastis, terutama di negara-negara Eropa, dan Amerika, serta di negara-negara Asia (seperti Cina dan India). Sementara di negara-negara Islam, persentasenya amat rendah, sekitar 1/1000. Hasil penelitian ini dipublikasikan pada 1986, dalam Konferensi Tahunan Sedunia tentang Penyakit Alat Pencernaan, yang diadakan di Sao Paulo. Babi banyak mengandung parasit, bakteri, bahkan virus yang berbahaya, sehingga dikatakan sebagai Reservoir Penyakit. Gara-gara babi, virus Avian Influenza jadi ganas. Virus normal AI (Strain H1N1 dan H2N1) tidak akan menular secara langsung ke manusia. Virus AI mati dengan pemanasan 60 ºC lebih-lebih bila dimasak hingga mendidih.Bila ada babi, maka dalam tubuh babi, Virus AI dapat melakukan mutasi & tingkat virulensinya bisa naik hingga menjadi H5N1. Virus AI Strain H5N1 dapat menular ke manusia. Virus H5N1 ini pada Tahun 1968 menyerang Hongkong dan membunuh 700.000 orang (diberi nama Flu Hongkong).

Daging babi adalah daging yang sangat sulit dicerna karena banyak mengandung lemak. Meskipun empuk dan terlihat begitu enak dan lezat, namun daging babi sulit dicerna. Ibaratnya racun, seperti halnya kholesterol! Selain itu, daging babi menyebabkan banyak penyakit : pengerasan pada urat nadi, naiknya tekanan darah, nyeri dada yang mencekam (angina pectoris) , dan radang pada sendi-sendi.

Sekitar th 2001 pernah terjadi para dokter Amerika berhasil mengeluarkan cacing yang berkembang di otak seorang perempuan, setelah beberapa waktu mengalami gangguan kesehatan yang ia rasakan setelah mengkonsumsi makanan khas meksiko yang terkenal berupa daging babi, hamburger (ham = babi, sebab aslinya, hamburger adalah dari daging babi). Sang perempuan menegaskan bahwa dirinya merasa capek-capek (letih) selama 3 pekan setelah makan daging babi. Telur cacing tsb menempel di dinding usus pada tubuh sang perempuan tersebut, kemudian bergerak bersamaan dengan peredaran darah sampai ke ujungnya, yaitu otak. Dan ketika cacing itu sampai di otak, maka ia menyebabkan sakit yang ringan pada awalnya, hingga akhirnya mati dan tidak bisa keluar darinya. Hal ini menyebabkan dis-fungsi yang sangat keras pada susunan organ di daerah yang mengelilingi cacing itu di otak. Penyakit-penyakit "cacing pita" merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang terjadi melalui konsumsi daging babi. Ia berkembang di bagian usus 12 jari di tubuh manusia, dan beberapa bulan cacing itu akan menjadi dewasa. Jumlah cacing pita bisa mencapai sekitar ”1000 ekor dengan panjang antara 4 - 10 meter”, dan terus hidup di tubuh manusia dan mengeluarkan telurnya melalui BAB (buang air besar).

Saya pernah membaca sebuah artikel yang mengatakan : ”Bahwa seseorang itu berkelakuan sesuai dengan apa yang dimakannya.” Melihat tayangan di salah satu TV swasta kemarin sore, seorang profesor dari IPB (lupa namanya) telah meneliti struktur DNA babi. Sesuatu yang mengejutkan ternyata, struktur gen babi itu mirip dengan struktur gen manusia. Jadi dapat dikatakan gen babi = gen manusia, jadi sama dengan kita memakan daging manusia (=kanibal), subhanallah. Jadi ada betulnya artikel tadi mengatakan kalau kita memakan babi bukan tidak mungkin karakter babi menempel pada kita, tidak pada kita, bisa jadi pada keturunan kita ! wallahu a’lam.

Bahasa Wanita

2010-04-20T10:13:00.001+07:00

BAHASA CEWEK: Nanti-nanti deh.
artinya: Nggak akan pernah.

BAHASA CEWEK: Kapan-kapan.
artinya: Cuma kalau saya ingat dan mau,tapi nggak janji.

BAHASA CEWEK: Mungkin.
artinya: Nggak.

BAHASA CEWEK: Nggak ada apa-apa tuh.
artinya: Ada, tapi saya nggak mau kamu tahu.

BAHASA CEWEK: Cuma gitu-gitu saja tuh.
artinya: Kamu nggak perlu tahu.

BAHASA CEWEK: Saya bukan tipe cewek yang mau sex pada kencan pertama.
artinya: Kalaupun saya mau, yang pasti bukan sama kamu.

BAHASA CEWEK: Kita berteman dulu saja.
artinya: Belum tentu saya tertarik kepada kamu.

BAHASA CEWEK: Saya hanya ingin berteman dengan kamu.
artinya: Saya nggak tertarik sama kamu.

BAHASA CEWEK: Saya nggak ingin merusak persahabatan kita dengan berpacaran.
artinya: Dengan cowok lain yang saya sukai, saya nggak keberatan merusak
persahabatan saya dengannya.

BAHASA CEWEK: Apa saya terlalu kurus?
artinya: Sebenarnya saya pengen kamu bilang “Enggak koq… kamu ga kurus, tapi
ramping & sexy!”

BAHASA CEWEK: Apakah saya jelek?
artinya: Sebenarnya saya tahu saya jelek, tapi tolong jangan bilang begitu
supaya perasaan saya lebih enak.

BAHASA CEWEK: Cowok nggak boleh pelit- pelit sama cewek.
artinya: Kalau jalan2, kamu yg bayar donk.

BAHASA CEWEK: Dia (cowok) hanya sekedar teman biasa.
artinya: Kalau saya nggak suka lagi sama kamu, mungkin dia cadangannya.

BAHASA CEWEK: Itu cewek cantik juga yah.
artinya: Awas saja kalau kamu bilang iya!

BAHASA CEWEK: Selesai kuliah, saya mau kerja sambilan dulu.
artinya: Sambil cari cowok yang lebih segalannya dari kamu…hehehe

BAHASA CEWEK: Cowok itu kaya lho.
artinya: Awas saja! Kalau dia mau sama saya, kamu akan saya tinggal.

BAHASA CEWEK: Hobby saya? Makan- makan, jalan-jalan, shopping, dan nonton.
artinya: Asalkan nggak bayar sendiri.

BAHASA CEWEK: Apa pekerjaan kamu?
artinya: Kalau gaji kamu kecil, jangan harap kamu dapat pacaran sama saya.

BAHASA CEWEK: Banyak yang naksir saya lho!
artinya: Makanya… kamu mesti bangga karena bisa jalan bareng saya..

BAHASA CEWEK: Kamu baik deh.
artinya: Kalau nanti saya minta tolong, kamu bantu saya lagi ya!

Fakta Tentang Adult Video Jepang

2010-04-14T13:24:00.001+07:00

1. Apa itu AV?
“AV” adalah singkatan dari Adults Video ( video dewasa ). Biasanya AV identik dengan JAV atau Japanese Adult Video ( video dewasa Jepang ). Industri video dewasa di Jepang sangat besar, setiap bulan ratusan judul diterbitkan. Jenisnya juga bermacam2 dan beberapa tidak ada di video dewasa Barat. Jenisnya adalah amatir, amateur, bondage ( terikat ), rape ( perkosa ), schoolgirl ( anak sekolah ), bukkake ( dikeluarin di wajah ), scatology ( yang ini agak menjijikkan ), dan nenek2.

2. Mengapa AV sangat popular ?
Pertama, market sex di Jepang jauh lebih besar dari negara Asia lain seperti China, India dan Korea. Negara Jepang telah berubah menjadi negara penuh nafsu.
Kedua, pria pria Jepang sangat tertarik dengan kecantikan, anak muda dan cewek polos. Hal hal ini susah ditemukan di Barat. Hal ini juga didukung dengan banyaknya ( kata aslinya “tidak pernah kehabisan ) anak2 muda di Jepang yang mau menjadi bintang AV.

Terakhir, orang Barat sangat suka dengan wajah Asia seperti Jepang.

3. Siapa yang membuat AV ?
Perusahaan yang membuat dan menjual video dewasa di masukan kedalam kategori : besar ( utama ), independent dan Underground ( bawah tanah ). Maksudnya tidak resmi.

Perusahaan kategori mainstream (utama)
Kuki adalah produser video dewasa paling besar dan kaya di Jepang.

* Kuki memiliki 8 rumah produksi. Kuki, Atlas 21, Cosmos, Alice Japan, MAX-A, Big Morkal, Sexia dan Gorilla. Sebagian produk mereka adalah artis2 pendatang baru dan kadang memproduksi amatir dan terikat . Kadang juga tentang perkosaan.

* HRC ( Human Relation and Confidence ) adalah perusahaan yang lebih kecil . Rumah produksinya adalah Cher, Rouge and Zoom labels. Mereka banyak membuat video dengan cewek2 imut. Kasakura perusahaan AV yang sedengan ( tidak besar, tidak kecil ). Kasakura membuat video dengan tema amateur, nenek/MILF, perkosaan dan terikat.

* HMP (Houya Media Produce) perusahaan AV dengan rumah produksi bernama Samm, Tiffany, Miss Christine, For You, Q, Jamm, Cream, 10, Video Bank or Sex 9. Sebagian besar memproduksi video dengan tema amatir.

* Cinemagic, khusus bondage ( yang diikat ikat ).

* Marx Brothers adalah perusahaan baru di industri AV. Rumah produksinya adalah Princess, Super Burroughs and Boda. Tema yang diusung adaalah tema putri dan kosplay (kostum aneh2 seperti nurse, pelaut dll)

Perusahaan kategori Independent
Perusahaan Indie berbeda dengan perusahaan besar. mereka tidak mengikuti aturan tentang penyensoran. Konsekuensinya adalah susah didapatkan. Tidak semua toko menjual karena video ini tidak disensor. dan video seperti ini tidak ada ditempat penyewaan.

* Soft On Demand perusahaan indi terbesar. Biasanya mantan bintang AV akan bergabung dengan mereka seperti Bunko Kanazawa, Ryo Hitomi, Mao Misaki. Tema yang diusung adalah perkosaan, ikat-ikat, lesbi dan anal.

* Momotaro adalah terkenal dengan mosaic sensor. Sensor yang sangat tipis (hampir tidak disensor). Tema yang mereka usung fudols, kogals dan amatir.

* Moodyz tema yang diusung perusahaan ini dalah kosplay, amatir, perkosaan dan ikat-ikatan.

* Waap produk terkenalnya adalah Dream Shower series ayng bertemakan bukkake dan gang bang (keroyokan ).

* Wanz perusahaan baru dan kebanyakan menampilkan toge dan masih banyak lagi.

4. AV di sensor ?
AV yang legal HARUS disensor di Jepang. Namun ada beberapa video yang berhasil di selundupkan keluar oleh staff perusahaan sebelum di sensor. Mengapa di sensor ?

Ini adalah jawaban paling susah dan paling membuat frustasi untuk dicari penyebab awalnya. Jepang adalah negara yang paling ketat mengenai penyensoran video dewasa.

Jepang saat ini sangat menentang “penampilan alat kelamin”. Disisi lain agama shinto tidak terlalu melarang hal tersebut. Salah satu contoh adalah festifal Jibeta dengan cara membuat patung dari kayu yang melambangkan alat kelamin. Hal yang menarik juga adalah memperlihatkan dada wanita adalah sesuatu yang normal di Jepang. TV majalah dan koran banyak menampilkan wanita setengah telanjang.

Terlepas dari itu semua, alat kelamin wanita dan pria sangat dilarang ditampilkan baik dalam bentuk video maupun gambar. Hal ini juga dikuatkan oleh hukum yang sudah berumur 80 tahun. Dari sudut pandang negara Barat, kebudayaan Jepang sangat primitif dan mirip barbarian karena pemandian umum dan tempat prostitusi sangat umum.

Jika hukum yang berumur 80 tahun ini tidak diganti, sangat tidak mungkin melihat AV legal yang tidak disensor.

5. Mengapa sangat penting menampilkan tipe darah bintang AV ?
Orang Jepang sangat percaya dengan karakter yang dibawa oleh golongan darah.
Type A – tenang serius kerja keras, tidak emosional
Type B – penuh rasa ingin tahu, menyenangkan, riang, susah ditebak
Type O – karismatik, baik hati, suka berkuasa
Type AB – penuh hati hati, ketat dan sentimen
Semua berawal dari artikel The Study of Temperament Through Blood Type” tahun 1927. .

6. Apakah bintang AV main di Amerika atau Eropa ?
Hanya satu Mai Hoshino dalam film More Dirty Debutantes 188 dengan Ed Powers yang diterbitkan musim semi 2001. Hanya 1 scene di akhir video.

7. Apakah semua model telanjang Jepang jadi bintang AV ?
Sebagian besar model telanjang yang tampil di majalah dewasa adalah bintang AV kecuali Mai Hagiwara, Mari Ayase dan Kaori Nakatani.

8. Bagaimana bintang AV direkrut ?
Bintang AV direkrut agensi pencari bakat AV. Sebagian besar diajak ketika ketemu di jalan. Beberapa adalah orang yang bekerja di sex industri seperti soaplands, bath houses .

Ada juga orang yang pergi ke daerah Shibuya, Roppongi and Harajiku sambil membawa papan bertulisan mencari bintang AV akhirnya selesai.

Tambahan:

* Artis JAV 100% berbohong kalo mereka bilang menikmati pembuatan film bokep yg mereka peranin. Meski artis wanita bisa dibayar 10x lipat dari pemeran pria tp dalam proses pembuatan film porno bisa berlangsung 18 jam sehari untuk menghemat budget dan dalam sehari mereka bisa shoting utk 3 s/d 4 scene berbeda.

* Setiap scene nya bisa berlangsung berjam-jam tergantung dari apa aktornya bisa ”tampil” sesuai dengan harapan sang sutradara atau apa si artis yg harus istirahat dulu karena rasa sakit saat melakukan adegan hardcore. Seperti adegan anal sex yg seringkali harus dihentikan karena ada yg seharusnya gk boleh tampil

* Saat menunggu scene berikutnya biasanya artis porno menghabiskan waktu di restroom utk minum minuman keras atau pake narkoba biar bisa ngurangin rasa malu dan sakit dalam adegan berikutnya. Untuk diketahui di industri film porno test yg wajib dilakukan utk tiap aktor & artis adalah test HIV (sebulan sekali) sedangkan test drugs tdk ada.

* Situasi saat shooting film porno sangat menyiksa baik secara fisik maupun mental khususnya utk artis wanita karena 12 – 18 orang berdiri dibalik layar (banyangin aja lu ngeseks sama orang ditontonin orang-2) mulai dari sutradara & asistennya, fans berat yg dapet hadiah nonton langsung sampai tukang lampu dan fotografer yg punya hak utk mem “freeze” adegan tertentu agar bisa diambil angle foto yg terbaik.

* Artis JAV adalah pembohong profesional karena kalo mereka menceritakan kenyataan sebenernya maka hancurlah fantasi yg ada di tiap kepala ngeres para penggemar dan sekaligus menghancurkan karir “indah” mereka. Dan disinilah ironisnya karena udah terbiasa bohong para artis film bokep biasanya malah punya kemampuan akting yg lebih baik dari kebanyakan bintang hollywood.

Sumber : Kaskus

Kenapa Toyota bukan Toyoda?

2010-04-14T10:10:00.000+07:00

Mengapa Nama Perusahaannya Toyota Bukan Toyoda?

Perubahan ini terutama karena kata Toyota berhubungan dengan angka keberuntungan delapan, menurut situs internet perusahaan.
Tetapi sebenarnya penjelasan lebih jauh masih diperlukan.
Toyota Motor Corporation berasal dari sebuah perusahaan pemintalan otomatis untuk industri tekstil Jepang.

“Toyota berasal dari Toyoda Industries (Kariya) ketika mereka mulai mengoperasikan bagian otomotif di tahun 1933,” kata Dr Seijiro Takeshita direktur bank investasi Mizuho International London.
“Pada mulanya Toyoda (dalam bahasa Inggris) dan versi kanji yang digunakan tetapi kemudian mereka menginginkan kata yang dapat digunakan dalam bahasa Jepang dan Inggris karena perusahaan mulai mengekspor dalam jumlah besar ke Amerika Serikat.
“Pada tahun 1936 perusahaan mengadakan sayembara pencarian nama baru. Toyota adalah kata yang paling banyak digemari.”
Perusahaan tersebut menerima sekitar 27 ribu masukan.
Rancangan pemenang menyebabkan perubahan nama kendaraan dan pabrik dari “Toyoda” menjadi “Toyota”.
Nama tersebut dipilih “karena jumlah goresan untuk menulis Toyota dalam bahasa Jepang (delapan) dipandang membawa keberuntungan dan kemakmuran,” kata perusahaan tersebut.

Delapan Angka Keberuntungan

Sistim penulisan modern Jepang menggunakan tiga hal utama:
. kanji dari karakter Cina
. hiragana digunakan untuk kata asli Jepang secara fonetik
. katakana terutama digunakan untuk kata-kata asing
Aksara Romawi kadang-kadang juga digunakan.

Kata Toyota berhubungan dengan angka keberuntungan delapan
Kanji adalah bentuk seni simbolis dan kata Toyoda mewakili dua idiografi. Pertama “toyo” yang berarti “berlimpah” dan “da” yang berarti “sawah”.
Aksara kanji untuk “da” dapat juga dibaca menjadi “ta”.
Sepuluh “goresan” diperlukan jika Toyoda diterjemahkan menjadi katakana. Tetapi jika diubah menjadi Toyota dalam katakana dan hiragana akan menggunakan delapan goresan (lihat gambar).
“Delapan adalah angka keberuntungan dalam bahasa Jepang karena saat anda menulis dalam karakter Cina bentuk aksara melebar semakin ke bawah,” kata Mika Kizu pengajar bahasa Jepang di Sekolah Kajian Oriental dan Afrika (SOAS) di London.
“Jadi orang berpikir hal ini mengisyaratkan sesuatu atau seseorang yang menjadi makmur sedikit demi sedikit.”
Teori “delapan pembawa keberuntungan” jelas sangat menarik, kata Dr Christopher Hood dari Pusat Kajian Jepang Universitas Cardiff.
Dia mengatakan pada umumnya nama perusahaan menggunakan aksara katakana di Jepang kecuali Nissan yang lebih sering ditulis dalam kanji.
Dia juga menjelaskan “delapan” lain di dalam perusahaan itu.
Perusahaan ini memiliki hubungan erat dengan klub sepakbola Jepang Delapan Grampus Nogoya di Nagoya sekitar satu jam dari markas Toyota di Kota Toyota yang bermain di Stadion Toyota.
Angka “delapan” dari nama tim tersebut berasal dari maru-hachi atau delapan lingkaran yang menjadi lambang resmi kota tersebut.

Keraguan

Meskipun simbolisme perusahaan kedengarannya bagus Dr Kizu dari SOAS meragukan hal ini yang menyebabkan perubahan dari Toyoda menjadi Toyota.
“Saya meragukan pendiri atau penerus Toyota menggunakan “Toyota” bukannya “Toyoda” karena jumlah goresan. Orang Jepang pada umumnya memperhatikan jumlah sapuan pada karakter Cina kanji bukan pada hiragana,” katanya kepada BBC News.
“Pada mulanya bernama Toyoda tetapi kemudian diubah menjadi Toyota (meskipun sejumlah pihak di Amerika masih menggunakan kata Toyoda untuk sementara waktu).
“Hal ini terjadi saat nama kota markas perusahaan berada Koromo diubah menjadi Toyota.”
Di tahun 1959 kota Koromo di prefektur Aichi berganti nama menjadi Kota Toyota karena perusahaan tersbeut meningkatkan jumlah pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
Koromo adalah penghasil sutra besar yang sudah dikaitkan dengan keluarga Toyoda lewat Perusahaan Pemintalan Otomatis Toyoda.

Lebih Menarik

Penjelasan lain tentang perubahan nama adalah karena Toyota lebih enak didengar.
Toyota meluncurkan kendaraan bernama Toyopet pada tahun 1950-an
“Suara yang ditimbulkan kata “Toyota” dianggap lebih menarik,” tulis situs internet perusahaan.
Dr Kizu mengatakan: “Meskipun banyak “suara yang diucapkan” (seperti da) dalam bahasa Jepang tetapi mereka tidak begitu menyukainya dibandingkan dengan suara yang tidak diucapkan.”
Perusahaan raksasa kendaraan ini bukan satu-satunya perusahaan Jepang yang mengubah nama. Perusahaan Bridgestone misalnya didirikan oleh Bapak Ishi (Batu) hashi (Jembatan).
Tetapi itu cerita yang sama sekali berbeda.

Sumber : Kaskus.us

Sifat Seseorang Berdasarkan Tanggal Lahir dan Surah Al Quran

2010-04-14T09:41:00.000+07:00

Untuk mengetahui karakteristik sifat seseorang, kita bisa menganalisa menurut astrologi/zodiac, shio atau dari kalender Jawa. Tapi kali ini saya ingin berbagi info dari sini yaitu Menyibak Rahasia Karakteristik Sifat Seseorang Sesuai Tanggal Lahirnya Menurut Al-Quran. Percaya atau tidak terserah bagaimana anda menyikapinya.

Tanggal 1
Surat Al Fatihah (Pembukaan)
Menyukai hal baru, berbakat menjadi pemimpin, seorang pioneer (pelopor), idealis, cenderung ingin sempurna, pandai memanfaatkan kesempatan, egois, harus selalu jadi prioritas utama, sering mengulangi kesalahan yang sama, orang yang belum mengenalnya akan mengira sebagai sosok yang angkuh dan sulit ditaklukkan.

Tanggal 2
Al Baqarah (Sapi Betina)
Pekerja keras, taat akan hukum dan aturan, memiliki jiwa sosial dan kepedulian tinggi, menyukai hal-hal yang bersifat rutinitas, jika dia mampu ada cenderungan menjadi seorang dermawan, kurang inisiatif, sering dimanfaatkan orang lain serta gampang percaya kepada orang lain.

Tanggal 3
Al Imran (Keluarga Imran)
Seorang pemimpin (walaupun dalam kelompok kecil), berhati-hati dalam bertindak, mengayomi, tegas, suka suasana perdebatan dan agak cerewet, jika wanita ia cenderung tomboy, ingin menang sendiri, seorang pemimpi dan sering berfantasi.

Tanggal 4
An Nisa (Wanita)
Sensitif dan perasa, feminim, protektif terhadap keluarga, kreatif, kompak tapi mudah dipengaruhi, agak jahil (iseng), dan penggoda.

Tanggal 5
Al Maidah (Hidangan)
Diperlukan banyak orang, menyukai perubahan, memiliki insting yang lumayan, cepat bosan, ingin dilayani, susah diatur.

Tanggal 6
Al Anaam (Binatang Ternak)
Punya insting tajam, kurang mandiri, terkadang seenaknya sendiri, emosional, pemalu dan kurang percaya diri, dan cepat berubah pikiran.

Tanggal 7
Al ARaaf (Tempat Tertinggi)
Cermat dan teliti, mudah mengambil hati orang lain, penuh inspirasi, terlihat sombong, suka meremehkan dan cepat puas.

Tanggal 8
Al Anfaal
Optimis, mobilitas tinggi, menyukai perubahan, emosional, gampang berubah pendirian, saat marah suka menyakiti diri sendiri.

Tanggal 9
At Taubah
Pemaaf, perfeksionis, mudah bergaul, tegas, tidak suka basa basi, tidak cepat puas, ingin selalu diperhatikan, keras kepala dan mudah goyah.

Tanggal 10
Yunus
Cepat menyesuaikan, banyak cara keluar dari persoalan, setiap kemauan harus terpenuhi, licin dan cerdik, tidak bisa dikekang dan susah diatur, mudah menyangkal dan banyak alasan.

Tanggal 11
Huud
Dibutuhkan banyak orang, mudah menerima, berhati-hati dalam berbuat, tidak banyak kemauan, pasif, terkadang diremehkan, peka perasaan.

Tanggal 12
Yusuf
Percaya diri, optimisme tinggi, tekun, teliti, disukai banyak orang, emosional, tidak mudah percaya, tidak bisa menahan keinginan, ambisius.

Tanggal 13
Ar Radu (Guruh / Petir)
Pemikir, dinamis, menyukai perbedaan, mudah menarik perhatia, logis, suka berdebat, tempramental, lambat memahami sesuatu.

Tanggal 14
Ibrahim
Pembimbing yang baik, patuh pada aturan, keras dan tegas, banyak rencana, rela berkorban.

Tanggal 15
Al Hijr (Batu)
Perfeksionis, keras kepala, telaten, gampang goyah pendiriannya, mudah dipengaruhi.

Tanggal 16
An Nahl (Lebah)
Rajin dan tekun, ramah, peka pada suasana di sekitarnya, berjiwa sosial, pandai memanfaatkan kesempatan, rapi, cerewet, sensitif dan agak cengeng, pendendam.

Tanggal 17
Al Israa
Idealis, banyak ide, suka berkhayal, emosional, lebih produktif jika beraktivitas pada malam hari (kegiatan yang baik dan bermanfaat).

Tanggal 18
Al Kahfi
Suka menolong, pengamat yang baik, pandai menyimpan rahasia, tidak mudah percaya, suka memendam masalah dan mengurung diri, susah ditebak maksudnya.

Tanggal 19
Maryam
Pengasuh, kekanak-kanakan, menyukai anak-anak, suka mengajar, sabar, memiliki banyak cara menyelesaikan masalah, bicara berdasar bukti, sering difitnah.

Tanggal 20
Thaha
Misterius, suka bepergian, memegang teguh aturan, suka lari dari masalah.

Tanggal 21
Al Anbiyaa
Bertanggung jawab, seorang pemimpin dan pemikir, pendengar yang baik, menerima apa adanya (ikhlas), tidak banyak kemauan.

Tanggal 22
Al Hajj
Segala sesuatu harus sempurna, mudah dipengaruhi, gampang terpengaruh, terburu-buru ingin cepat sampai tujuan, menyukai keramaian, sering berfikir muluk.

Tanggal 23
Al muminuun
Normatif, sensitif, feminim, fanatik terhadap sesuatu, mudah terpancing emosinya.

Tanggal 24
An Nuur
Mudah memberikan jalan keluar, cermat memilah masalah, pendengar setia, mudah tersinggung, suka mengungkit-ungkit, gampang menyalahkan.

Tanggal 25
Al Furqan
Punya skala prioritas, gemar membandingkan, ceplas ceplos, kurang inisiatif dan tidak banyak kemauan.

Tanggal 26
Asy Syuara
Pandai mengambil hati, suka berbelit-belit, kurang berani untuk menyampaikan keinginan, agak cerewet, tidak banyak keinginan, kurang romantis.

Tanggal 27
An Naml
Insting kuat, memiliki perencanaan yang baik, pandai memanfaatkan peluang, susah bekerja sendiri, mudah panik, tidak bisa disalahkan, mudah tersinggung, tidak bisa ditentang.

Tanggal 28
Al Qashash
Berani menyampaikan keinginan dan pendapat, memegang komitmen, mudah bergaul, tidak pernah kehabisan bahan pembicaraan, pendendam, emosional, romantis, pencemburu.

Tanggal 29
Al Ankabuut
Banyak kenalan, sabar, dinamis, kurang menyukai keramaian, tidak berfikir panjang, kurang pandai memelihara jaringan, bekerja kurang sistematis, mudah tersinggung.

Tanggal 30
Ar Ruum
Optimis, banyak akal, anggun, tempramental, suka bertindak semaunya dan ingin menang sendiri, pencemburu berat, setiap kemauannya harus dipenuhi.

Tanggal 31
Lukman
Bijaksana, seorang pemimpin, melindungi komunitasnya, sabar, tekad kuat, otoriter, setiap perintahnya harus dituruti.

Sesuaikah karakteristik sifat Anda berdasarkan Surat di atas ?
Wallahualam

3 Organisasi Hitam Yang Menguasai Dunia

2010-04-13T10:41:00.006+07:00

Kemunculan suatu penguasa dunia yang baru mungkin bisa menjadi ancaman bagi dunia. Dan suatu tatanan dunia baru dalam satu penguasa dapat menjadi ancaman tersendiri sekaligus perwujudan dari Bible yang telah mengatakan bahwa akan munculnya satu penguasa tunggal dunia yang akan menjadi tanda-tanda akhir zaman. Dalam artikel ini, menjelaskan tentang 3 organisasi hitam yang menguasai dunia atau yang mempunyai peluang untuk menjadikan dunia dalam genggaman mereka.

1. Rothschild
Organisasi yang bernama Rothschild ini adalah organisasi rahasia yang dimiliki Jerman dan diklaim mempunyai agen-agen yang berperan dalam sektor-sektor vital dunia.

Organisasi ini mengklaim bahwa mereka sudah menguasai sektor-sektor vital untuk jangka waktu yang cukup lama. Kalau kita googlingdi internet, banyak sumber yang mengkaitkan antara Rothschild dengan Yahudi, tapi kalau dirunut dari sejarah mereka, meskipun para pengikut Rothschild mengaku bahwa mereka adalah suku Yahudi asli, tapi sejarah yang mereka bantah terlalu kokoh.

Kenyataannya mereka adalah orang Khazar. Mereka datang dari sebuah negara yang disebut Khazaria, yang terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia yang sekarang dimiliki oleh Georgia. Alasan mengapa keturunan Khazar mengklaim mereka sebagai orang Yahudi adalah karena pada tahun 740 Masehi, atas perintah dari raja mereka (King Moon), rakyat Khazaria harus memeluk kepercayaan Yahudi, tetapi tentu saja itu tidak mengubah gen mereka dari Mongolia Asia (Turki) menjadi orang Yahudi.

Beberapa fakta yang menarik mengenai Rothschild adalah:
Saat ini hanya 6 negara di dunia yang bank sentralnya tidak terpengaruh jaringan Rothschild. Mereka adalah Iran, Irak, Korea Utara, Sudan, Kuba, dan Libya.
Bank Sentral Eropa didirikan di Frankfurt yang merupakan kota kelahiran Rothschild.

2. Opus Dei

Mereka merupakan kekuatan terhebat Vatikan yang senantiasa melindungi Vatikan dari kekuatan musuh manapun. Saya menganggap kelompok ini sebagai saingan berat dari kelompok Organisasi Freemason. Opus Dei secara harafiah dapat diartikan sebagai ‘Pekerjaan Tuhan’.

Menjelang tahun 1946, Opus Dei memperluas jaringannya ke Italia, Portugal dan Inggris. Pada tahun 1982, kelompok ini telah mengkonsolidasi kekuatannya yang begitu sukses sehingga Paus Yohanes Paulus II mengangkat kelompok ini sebagai agen pribadi dari Vatikan. Di kalangan publik pun tersebar rumor tentang pengaruh Opus Dei yang tidak semestinya, yang digunakan atas nama kepausan. Ketika Escriva (pendiri Opus Dei pada tahun 1028) diangkat menjadi santo pada tahun 2002, secara tidak langsung tindakan Paus telah mengkonfirmasikan rumor tersebut.

Ketika Dan Brown memberikan prasangkanya mengenai ‘pengikut Katolik yang sangat taat’ ini, mata dunia hanya menganggapnya sebagai bumbu dalam novel fiksi dari Dan Brown. ‘Fakta’ yang menjadi pengantar novel Dan Brown menjadi sangat menarik perhatian akan laporan-laporan tentang ‘cuci-otak', kekerasan dan praktek berbahaya yang disebut mereka sebagai ‘penyangkalan badani’, sekaligus memperhatikan kegiatan terakhir mereka yang membangun Markas Besar mereka di Lexington Avenue, New York.

Markas itu berada nun jauh dari tempat kelompok masyarakat sederhana ini dibentuk oleh Escriva di Madrid pada tahun 1028, saat ia menjadi imam Katolik yang sederhana. Jika anda sudah pernah menyaksikan versi film dari Da Vinci Code, anda mungkin masih ingat seorang albino yang kelihatan galak dan terlihat seperti haus darah. Nah! Mereka inilah yang merupakan pengikut dari organisasi Opus Dei. Opus Dei saat ini mengklaim telah memiliki lebih dari 85.000 anggota.

Praktek-praktek Opus Dei yang tertutup sering menimbulkan bayak spekulasi dari publik. Salah satu praktek ritual mereka yang membuat orang tercengang adalah seperti ‘Menit Kepahlawanan’ pada saat bangun tidur. Para anggota diminta untuk melompat dari ranjang, berlutut mencium lantai dan mengucapkan “serviam” yang diartikan sebagai “saya akan melayani”. Selanjutnya adalah cara penyangkalan badani mereka seperti tidur di lantai, mandi air dingin dan tidak menyantap hidangan penutup saat makan malam. Cara penyangkalan badani yang ekstrim lainnya adalah dengan menggunakan alat-alat penyiksa diri seperti menggunakan cambuk yang dipukulkan ke bagian punggung atau pantat mereka sekali seminggu. Alat populer lainnya yang mereka gunakan adalah apa yang dinamakan Cilice.

Cilice adalah sebuah rantai berpaku yang yang dikenakan disekeliling paha bagian atas selama dua jam setiap hari sehingga meninggalkan lubang-lubang kecil dalam daging. Bagi yang sudah menyaksikan film Da Vinci Code, saya rasa sudah mulai teringat akan gambaran yang dilukiskan dalam film itu.

Salah satu praktek penyelamatan ‘wajah Vatikan’ yang dilakukan Opus Dei antara lain ketika pada November 1975. Saat itu Amerika Serikat sudah melegalkan aborsi sejak 3 tahun sebelumnya. Vatikan mulai menyiapkan sejumlah rencana dengan mengirim beberapa agen Opus Dei yang berpengaruh ke Gedung Putih (perlu dicatat bahwa Opus Dei memiliki anggota-anggota yang duduk dalam sektor vital di berbagai negara di dunia, seperti Ruth Kelly yang duduk dalam menteri dalam pemerintahan Inggris) untuk melakukan lobi guna membalikkan tren aborsi ini dan menyuarakan Pro Kehidupan. Hasilnya, enam hari kemudian dokumen penting NSM 200 (National Security Memorandum atau Memorandum Keamanan Nasional) yang sudah diterima presiden Ford yang berisi hasil-hasil penelitian yang memakan anggaran yang besar terhadap konsekuensi-konsekuensi dari kelebihan penduduk akhirnya dikubur.

Betapa mudahnya Vatikan mengendalikan dunia dari balik tembok-temboknya dengan bantuan Opus Dei.

3. Freemason
Freemasonry adalah organisasi Yahudi Internasional, sekaligus merupakan gerakan rahasia paling besar dan palling berpengaruh di seluruh dunia. Freemasonry terdiri dari dua kata yang di satukan. Free artinya bebas atau merdeka, sedangkan Mason adalah juru bangun atau pembangun.

Tujuan akhir dari gerakan Freemason ini adalah membangun kembali cita-cita khayalan mereka, yakni mendirikan Haikal Sulaiman atau Solomon Temple. Tentang Bait Salomo ini sendiri banyak sumber yang mendefinisikan berlainan. Salah satu tafsir yang paling populer adalah, bahwa Bait Salomo berada di tanah yang kini di atasnya berdiri Masjid Al Aqsha.

Mereka meyakini, tahun 1012 Sebelum Masehi (SM), Salomo membangun Bait Suci di atas Gunung Soraya di wilayah Palestina. Tapi pada tahun 586 SM, Raja Nebukhadnezar dari Babilonia menghancurkan Haikal Sulaiman ini. Tahun 533 SM, bangunan ini didirikan kembali oleh seorang bernama Zulbabil yang telah bebas dari tawanan Babilonia. Atas kebebasannya itulah, ia membangun kembali Bait Suci Salomo.

Banyak sumber Freemason menjelaskan bahwa sejarah berdirinya gerakan ini berakar jauh dan bisa dilacak hingga ke masa Ordo Knight of Templar saat perang Salib di Yerusalem, Palestina. Saat Paus Urbanus II pada tahun 1095, usai Konsili Clermont menyerukan Perang Suci atau Crusade dan memobilisasi kaum Kristiani di seluruh Eropa untuk turut berperang merebut Yerusalem kembali dari kekuasaan Turki.

Nah! Setelah mereka menguasai tanah Palestina, pasukan Salib yang terdiri dari banyak unsur mulai mendirikan kelompoknya masing-masing. Mereka tergabung dalam ordo-ordo tertentu. Para anggota ordo ini datang dari seluruh tanah Eropa, yang ditampung di biara-biara tertentu dan berlatih cara-cara militer di dalam biara tersebut. Dan satu dari sekian ordo yang sangat mencuat namanya adalah Ordo Knight of Templar.

Knight of Templar juga disebut sebagai tentara miskin Pengikut Yesus Kristus dan Bait Salomo. Disebut miskin karena tergambar dari logo yang mereka gunakan, seperti dua tentara yang menunggang seekor keledai. Untuk menunjukkan bahwa mereka miskin, sampai-sampai satu keledai harus dinaiki dua orang tentara Knight of Templar. Bahkan tercatat, mereka dipaksa untuk makan tiga kali saja dalam semingu. Sedangkan nama Bait Salomo mereka pakai karena mereka menjadikan markas mereka yang dipercayai sebagai situs runtuhnya Bait Salomo atau Solomon Temple. Tapi sesungguhnya, pemilihan markas di bukit ini bukan sebuah kebetulan yang bersifat geografis semata, karena para pendiri ordo Knight of Templar sesunguhnya punya cita-cita sendiri untuk mengembalikan kejayaan dan berdirinya Bait Salomo sebagai tempat suci kaum Yahudi atau tempatnya kaum Mason. Sepanjang bisa terlacak, pendiri ordo ini adalah dua ksatria Prancis, yaitu Hugh de Pavens dan God frey de St Omer. Spekulasi dari kalangan sejarawan mengatakan, bahwa ada darah-darah Yahudi yang mengalir dalam tubuh dan cita-cita para pendiri Ordo Knigh of Templar. Para perwira tinggi Kristen tersebut, sesungguhnya proses convertion yang mereka lakukan hanyalah cara untuk menyelamatkan diri, dan sesungguhnya mereka masih berpegang teguh pada doktrin-doktrin Yahudi, terutama Kabbalah.

Meski mereka menamakan diri sebagai tentara miskin, sesunguhnya mereka tidak miskin-miskin amat. Atau setidaknya, masa miskin itu hanya mereka rasakan di awal-awal berdirinya Knight of Templars. Dalam waktu yang singkat mereka mampu menjadi sangat kaya raya dengan jalan melakukan kontrol penuh terhadap peziarah Eropa yang datang ke Palestiana. Salah satunya adalah dengan cara merekrut anak-anak muda putra para bangsawan Eropa yang tentu saja akan melengkapi anak mereka dengan perbekalan dana yang seolah tak pernah kering jumlahnya. Mereka juga disebut sebagai perintis sistem perbankan pertama pada abad pertengahan.

Saat itu banyak orang-orang Eropa yang ingin pindah atau setidaknya berziarah ke Palestina. Dan tentu saja perjalanan yang jauh dari Eropa memerlukan bekal yang tidak sedikit. Ada yang membawa seluruh harta mereka dalam perjalanan, tapi karena tentara Salib disepanjang perjalanan hidup dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan mereka sangat tergiur oleh harta kekayaan, tidak jarang terjadi perampokan bahkan saling bunuh antar orang Kristen disepanjang perjalanan menuju Palestina. Lalu ditemukan cara, para peziarah tidak perlu membawa harta mereka dalam perjalanan. Mereka hanya perlu menitipkannya pada sebuah perwakilan Templar di Eropa, mencatat dan menghitung nilainya dan mereka berangkat ke Palestina berbekal catatan nilai harta yang nantinya akan ditukarkan dengan nilai uang yang sama di Palestina. Gerakan ini banyak didominasi oleh Ordo Knight of Templar yang membuat mereka sangat kaya raya karena mendapat keuntungan dari sistem bunga yang mereka kembangkan. Dan inilah embrio atau cikal bakal perbankan yang kita kenal sekarang.

Markas Knight of Templar di Prancis menjadi rumah penghimpunan harta terbesar di Eropa. Lambat laun mereka menjadi bankir bagi para Paus dan Raja. Bagaimana tidak cepat kaya, setiap tahunyya King Henry II of England mendonasikan uang untuk menanggung biaya hidup 15.000 tentara Knight of Templar dan juga Knight Hospitaler selama mereka berperang dalam Perang Salib di tahun 1170. Untuk menggambarkan betapa besarnya institusi perbankan yang dijalankan Templar, pada saat itu organisasi ini memiliki 7.000 pegawai lebih hanya untuk mengurusi masalah keuangan. Mereka juga memiliki tak kurang dari 870 istana, kastil, dan rumah-rumah para bangsawan yang terbentang dari London hingga Yerusalem.

Nah! Karena ordo ini sangat berkuasa, lambat laun mereka mulai menampakkan ciri aslinya, yakni sebagai penganut Mason. Mereka mengembangkan doktrin dan ajaran mistik, juga kekuatan sihir di biara-biara mereka. Mereka memuja setan dan mendatangkan roh-roh untuk berkomunikasi. Apa yang mereka praktikkan ini disebut sebagai Kabbalah, sebuah tradisi mistik Yahudi kuno yang telah berkembang bahkan sejak zaman sebelum Firaun.

Mengetahui hal ini, Raja Prancis Philip le Bel, pada tahun 1307 mengeluarkan seruan untuk menangkap dan membubarkan ordo Knight of Templar karena dituduh telah melakukan bid'ah. Dalam perkembangannya, Paus Clement V turut bergabung untuk memerangi kaum Mason ini dengan mengeluarkan kembali vonis inkuisisi. Terjadi banyak penangkapan dan interogasi, dan beberapa pimpinan Ordo Knight of Templar yang bergelar Grand Master (penyebutan ini masih dipakai sebagai tingkat tertinggi dalam gerakan Freemasonry sampai sekarang) menjadi korban.

Pada tahun 1307, Raja Philip IV memerintahkan penangkapan Jacques de Molay. Dan setelah melalui penyiksaan demi penyiksaan, de Molay mengakui segala ritual bidah yang dilakukan oleh Ordo Templar. Pada tahun 1312, Ordo Knight of Templar dilarang dan dibubarkan. Dan atas perintah Gereja dan Raja , dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1314, para pimpinan Templar dihukum mati, termasuk Jacques de Molay, salah satu Grand Master terpenting Ordo Templar. Jacques de Molay sendiri divonis sebagai heretic (bid’ah) atau kafir dan dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup di depan raja Philip IV. Dan sebelum menghembuskan napasnya, de Molay mengeluarkan kata-kata bahwa Raja Philip dan Paus Clement harus mengikutinya, mati, dalam waktu satu tahun. Dan sejarah mencatat, Raja Philip IV meninggal tujuh bulan kemudian, disusul Paus Clement sebulan setelah Raja Philip.

Setelah itu terjadi pemusnahan besar-besaran, sekali lagi atas kaum Yahudi, dan kali ini bermula dengan kasus Knight of Templar atau kaum Mason. Pemusnahan ini tak hanya terjadi di Palestina, tapi juga terjadi di Eropa. Mereka diburu untuk ditangkap dan dibunuh. Sampai akhirnya mereka berhasil melarikan diri dan mendapat perlindungan dari Raja Skotlandia, Robert The Bruce yang dilantik dan menduduki singgasana Raja pada tahun 1306. Dan di tanah baru ini pula mereka menyusun kekuatan kembali. Dan Skotlandia menjadi salah satu yang menentukan dalam perkembangan gerakan Freemason.

Versi yang lebih tua dari sejarah Freemason adalah kisah yang menyebutkan pembentukan Freemasonry pada zaman Raja Israel, Herodes Agripa I yang meninggal pada tahun 44 Masehi. Freemason pada zaman ini dibentuk untuk membendung ajaran agama yang disampaikan oleh Nabi Isa as. Konon waktu itu namanya The Secret Power atau kekutan yang Tersembunyi. Tujuan utamanya adalah memusuhi pengikut Nabi Isa, menculik mereka, membunuh, melarang penyebaran agama baru tersebut, termasuk membunuhi baya-bayi Kristen. Tapi, berkenaan dengan segala kesadisan yang dilakukan Herodes ini, para sejarawan dunia, meyakini bahwa hal tersebut hanyalah mitos belaka dalam tradisi agama Kristen. Herodes Agripa I menjalankan segala misi The Secret Power ini dibantu dua pengikut setianya, Heram Abioud sebagai Wakil Presiden gerakan dan Moab Leumi sebagai pemegang rahasia utama gerakan ini. Tapi beberapa anggota Freemason juga mempercayai dan menarik sejauh mungkin sejarah mereka ke masa lalu, bahkan hingga ke zaman Firaun. Itu pula yang menjadi salah satu penjelasan mengapa mereka kerap kali menggunakan simbol-simbol Mesir Kuno dalam tradisi dan aktivitas ritual mereka, seperti penggunaan Dewa Horus, Piramida, Matahari dan berbagai simbol Mesir lainnya. Penggunaan ini bermula dari penggalian Kuil Sulaiman oleh para Templar dan penemuan doktrin dan ajaran Kabbalah yang terus-menerus mereka eksplorasi dan diajarkan dari mulut ke mulut. Penggalian ini begitu serius mereka lakukan sehingga kelak akan mempengaruhi cara pandang kaum Templar dan juga rencana mereka pada kehidupan dunia.

Sepak Terjang Yahudi ini sendiri sudah tidak diragukan lagi. Bahkan saya menemukan banyak sekali buku-buku tentang Yahudi di toko buku Gramedia. Setiap buku di sana tidak ada satupun yang membela Yahudi. Semua buku menceritakan bagaimana pengaruh Yahudi di dunia ini yang sudah meluas dengan signifikan. Jika anda ingin mencari tahu lebih jauh tentang kekuasaan mereka, saya sarankan untuk membeli buku ‘Yahudi Menggenggam Dunia’ karya William Carr.

Mengenai fakta dibalik sepak terjang mereka, saya menemukan terlalu banyak kasus, sehingga tidak mudah memilih salah satu untuk dimuat disini. Tapi yang perlu anda ketahui, Microsoft digenggam Yahudi, 65% saham-saham di Wall Street digenggam Yahudi, mantan presiden Amerika, Bush Sr. Dan Bush Jr. adalah orang Yahudi, dan yang terutama adalah anggota-anggota mereka banyak yang duduk di posisi penting pemerintahan dunia.

Source: www.genkbot.com

Panjang Penis Masing-masing Negara

2010-04-13T08:36:00.001+07:00

Vera Farah Bararah - detikHealth

Jakarta, 'Senjata' pria satu ini sangat mendapat perhatian khusus dari kaum Adam. Sampai-sampai survei untuk melihat rata-rata panjang penis masing-masing negara juga dirasa perlu. Negara mana dengan penis terpanjang dan terkecil?

Meski panjang penis tidak terlalu mempengaruhi kenikmatan seksual, tapi beberapa orang masih beranggapan bahwa dirinya hebat jika memiliki penis panjang.

Hasil survei ini yang pernah dilakukan Andrologi Andromedical menyurvei rata-rata panjang penis di seluruh negara dunia. Penelitian yang dipimpin Dr Eduardo Gomez de Diego mendapatkan rata-rata panjang penis pria di dunia sekitar 14 cm (5,5 inci)

Negara-negara yang disurvei diambil yang mewakili semua benua. Seperti dikutip dari Andromedical, Selasa (13/4/2010) beberapa negara memiliki panjang ereksi dan panjang penis normal yang berbeda-beda, yaitu:

Negara Panjang Saat Ereksi Panjang Saat Normal Sumber

USA 12,9 cm (5 inci) 8,8 cm (3,4 inci) Wesseells H., Lue T., McAicnich J

Jerman 14,48 cm (5,6 inci) - Dr. Gunther Hagler (urologi)

Spanyol 13,58 cm (5,3 inci) - Dr. Javier Ruiz Romero Clinica Tres Torres, Barcelona, 2001

Prancis 16 cm (6,2 inci) 12 cm (4,7 inci) Bouchet A., Cuilleret J

Jepang 13 cm (5,1 inci) 8 cm (3,1 inci) Japanese Journal of Sexology

Brazil 12,4 plus minus 1,6 cm (4,8 inci) - Dr. Paulo Palma, Carlos da Ros, Claudio Teloken

Italia 15 cm (5,9 inci) 10 cm (3,9 inci) Dr. Jamal Salhi de la Sociedad de Andrologia de Italia, Dr. Carpenito Ambulatori

Venezuela 12,7 cm (5 inci) 9,5 cm (3,7 inci) "Dimensiones peneanas en la poblacion venezolana" Servicio de Urologia, Hospital Domingo Luciani

Meksiko 14,9 cm (5,87 inci) - Dr. Francisco Ordonez "Lifestyles Condom Co. In Cancun, Mexico", 2001

Yunani 12,18 plus minus 1,7 cm (4,8 inci) - Dr. Spyropoulos E. et coll Hospital Naval de Veteranos, Atenas, 2003

India 10,2 cm (4 inci) - "The Jacobus Survey"

Arab Saudi 12,4 plus minus 1,6 cm (4,8 inci) - Dr. Mohamed Habos. Clinica de Comportamientos y Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos

Chile 14 cm (5,5 inci) - Dr. Eduardo Pino, Clinica Andromex, Santiago de Chile

Kolumbia 13,9 cm (5,4 inci) 8,95 cm (3,5 inci) Acuna A., Villalba J. & Juan Carlos Villalba. Clinica A. Saio, Bogota

Korea Selatan 9,6 cm (3,7 inci) 6,9 cm (2,7 inci) Hwancheol Son, Hanjoon LeeJung-Sik Huh, Soo Kim & Jae-Seung Paick

Berdasarkan studi dari Master dan Johnson menunjukkan orang kulit putih memiliki jaringan yang lebih elastis dan retractile pada saat normal dibandingkan dengan orang kulit hitam. Karena itu orang kulit hitam selalu beranggapan memiliki penis yang lebih besar, tapi tidak berlaku saat ereksi.

Sementara itu American Plastic Surgery Academy, mengklasifikasikan ukuran penis saat ereksi menjadi 4 tipe, yaitu:

1. Mikropenis, kurang dari 7 cm (2,75 inci).
2. Penis kecil, kurang dari 10 cm (3,93 inci).
3. Penis menengah, antara 12 cm - 17 cm (4,72-6,69 inci).
4. Penis besar, lebih dari 18 cm (7,08 inci).

Sedangkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh perusahaan kondom Durex yang diterbitkandalam koran Milenio, jika berdasarkan etnis maka ras Kaukasia memiliki penis paling panjang yang diikuti oleh ras Afrika, Hispanic dan terakhir adalah Asia.

1. Kaukasia: 16,2 cm (6,39 inci)
2. Afrika: 15,2 cm (6 inci)
3. Hispanic: 14,7 cm (5,8 inci)
4. Asia: 13,5 cm (5,31 inci)

Pengertian dan Konsep Dasar Ekowisata

2010-04-06T12:55:00.000+07:00

PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR EKOWISATA
Chafid Fandeli *)

I. Pendahuluan
Indonesia sebagai negara megabiodiversity nomor dua di dunia, telah dikenal memiliki kekayaan alam, flora dan fauna yang sangat tinggi. Para explorer dari dunia barat maupun timur jauh telah mengunjungi Indonesia pada abad ke lima belas vang lalu. Perjalanan eksplorasi yang ingin mengetahui keadaan di bagian benua lain telah dilakukan oleh Marcopollo, Washington, Wallacea, Weber, Junghuhn dan Van Steines dan masih banyak yang lain merupakan awal perjalanan antar pulau dan antar benua yang penuh dengan tantangan. Para adventnrer ini melakukan perjalanan ke alam yang merupakan awal dari perjalanan ekowisata. Sebagian perjalanan ini tidak memberikan keuntungan konservasi daerah alami, kebudayaan asli dan atau spesies langka (Lascurain, 1993).

Pada saat ini, ekowisata telah berkembang. Wisata ini tidak hanya sekedar untuk melakukan pengamatan burung, mengendarai kuda, penelusuran jejak di hutan belantara, tetapi telah terkait dengan konsep pelestarian hutan dan penduduk lokal. Ekowisata ini kemudian merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial. Ekowisata tidak dapat dipisahkan dengan konservasi. Oleh karenanya, ekowisata disebut sebagai bentuk perjalanan wisata bertanggungjawab.

Belantara tropika basah di seluruh kepulauan Indonesia merupakan suatu destinasi. Destinasi untuk wisata ekologis dapat dimungkinkan mendapatkan manfaat sebesarbesarnya aspek ekologis, sosial budaya dan ekonomi bagi masyarakat, pengelola dan pemerintah.

Destination areas elect to become involved in tourism primarily for economic reasons: to
provide employment opportunities, to increase standard of leaving and, in the case of
international tourism to generate foreign exchange. Tourism is viewed as a development
tool and as a means of diversifying economics (Wall, 1995: 57).

Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip konservasi.
Bahkan dalam strategi pengembangan ekowisata juga menggunakan strategi konservasi.
Dengan demikian ekowisata sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan
keutuhan dan keaslian ekosistem di areal yang masih alami. Bahkan dengan ekowisata
pelestarian alam dapat ditingkatkan kualitasnya karena desakan dan tuntutan dari para
eco-traveler.

II. Pengertian Ekowisata
Ekowisata lebih populer dan banyak dipergunakan dibanding dengan terjemahan yang seharusnya dari istilah ecotourism, yaitu ekoturisme. Terjemahan yang seharusnya dari ecotourism adalah wisata ekologis. Yayasan Alam Mitra Indonesia (1995) membuat terjemahan ecotourism dengan ekoturisme. Di dalam tulisan ini dipergunakan istilah ekowisata yang banyak digunakan oleh para rimbawan. Hal ini diambil misalnya dalam salah satu seminar dalam Reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (Fandeli, 1998). Kemudian Nasikun (1999), mempergunakan istilah ekowisata untuk menggambarkan adanya bentuk wisata yang baru muncul pada dekade delapan puluhan.

Pengertian tentang ekowisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun, pada hakekatnva, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang masih alami (natural aren), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budava bagi masyarakat setempat. Atas dasar pengertian ini, bentuk ekowisata pada dasarnya merupakan bentuk gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia. Eco-traveler ini pada hakekatnya konservasionis.

Definisi ekowisata yang pertama diperkenalkan oleh organisasi The Ecotourism Society (1990) sebagai berikut: Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Semula ekowisata dilakukan oleh wisatawan pecinta alam yang menginginkan di daerah tujuan wisata tetap utuh dan lestari, di samping budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga. Namun dalam perkembangannya ternyata bentuk ekowisata ini berkembang karena banyak digemari oleh wisatawan. Wisatawan ingin berkunjung ke area alami, yang dapat menciptakan kegiatan bisnis. Ekowisata kemudian didefinisikan sebagai berikut:

Ekowisata adalah bentuk baru dari perjalanan bertanggungjawab ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri pariwisata (Eplerwood, 1999). Dari kedua definisi ini dapat dimengerti bahwa ekowisata dunia telah berkembang sangat pesat. Ternyata beberapa destinasi dari taman nasional berhasil dalam mengembangkan ekowisata ini.

Bahkan di beberapa wilayah berkembang suatu pemikiran baru yang berkait dengan pengertian ekowisata. Fenomena pendidikan diperlukan dalam bentuk wisata ini. Hal ini seperti yang didefinisikan oleh Australian Department of Tourism (Black, 1999) yang mendefinisikan ekowisata adalah wisata berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Definisi ini memberi penegasan bahwa aspek yang terkait tidak hanya bisnis seperti halnya bentuk pariwisata lainnya, tetapi lebih dekat dengan pariwisata minat khusus, alternative tourism atau special interest tourism dengan obyek dan daya tarik wisata alam.

III. Pendekatan Pengelolaan Ekowisata
Ekowisata merupakan bentuk wisata yang dikelola dengan pendekatan konservasi. Apabila ekowisata pengelolaan alam dan budaya masyarakat yang menjamin kelestarian dan kesejahteraan, sementara konservasi merupakan upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumberdaya alam untuk waktu kini dan masa mendatang. Hal ini sesuai dengan definisi yang dibuat oleh The International Union for Conservntion of Nature and Natural Resources (1980), bahwa konservasi adalah usaha manusia untuk memanfaatkan biosphere dengan berusaha memberikan hasil yang besar dan lestari untuk generasi kini dan mendatang.

Sementara itu destinasi yang diminati wisatawan ecotour adalah daerah alami. Kawasan konservasi sebagai obyek daya tarik wisata dapat berupa Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata dan Taman Buru. Tetapi kawasan hutan yang lain seperti hutan lindung dan hutan produksi bila memiliki obyek alam sebagai daya tarik ekowisata dapat dipergunakan pula untuk pengembangan ekowisata. Area alami suatu ekosistem sungai, danau, rawa, gambut, di daerah hulu atau muara sungai dapat pula dipergunakan untuk ekowisata.

Pendekatan yang harus dilaksanakan adalah tetap menjaga area tersebut tetap lestari sebagai areal alam. Pendekatan lain bahwa ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan. Maksud dari menjamin kelestarian ini seperti halnya tujuan konservasi (UNEP, 1980) sebagai
berikut:
1. Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan.
2. Melindungi keanekaragaman hayati.
3. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya.

Di dalam pemanfaatan areal alam untuk ekowisata mempergunakan pendekatan pelestarian dan pemanfaatan. Kedua pendekatan ini dilaksanakan dengan menitikberatkan pelestarian dibanding pemanfaatan. Pendekatan ini jangan justru dibalik. Kemudian pendekatan lainnya adalah pendekatan pada keberpihakan kepada masyarakat setempat agar mampu mempertahankan budaya lokal dan sekaligus meningkatkan kesejah-teraannya. Bahkan Eplerwood (1999) memberikan konsep dalam hal ini:
Urgent need to generate funding and human resonrces for the management of protected
areas in ways that meet the needs of local rural populations
Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur conservation tax untuk
membiayai secara langsung kebutuhan kawasan dan masyarakat lokal.

IV. Konsep Pengembangan Ekowisata
Untuk mengembangkan ekowisata dilaksanakan dengan cara pengembangan pariwisata pada umumnya. Ada dua aspek yang perlu dipikirkan. Pertama, aspek destinasi, kemudian kedua adalah aspek market. Untuk pengembangan ekowisata dilaksanakan dengan konsep product driven. Meskipun aspek market perlu dipertimbangkan namun macam, sifat dan perilaku obyek dan daya tarik wisata alam dan budaya diusahakan untuk menjaga kelestarian dan keberadaannya.

Pada hakekatnya ekowisata yang melestarikan dan memanfaatkan alam dan budaya masyarakat, jauh lebih ketat dibanding dengan hanya keberlanjutan. Pembangunan ekowisata berwawasan lingkungan jauh lebih terjamin hasilnya dalam melestarikan alam dibanding dengan keberlanjutan pembangunan. Sebab ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik/ dan psikologis wisatawan. Bahkan dalam berbagai aspek ekowisata merupakan bentuk wisata yang mengarah ke metatourism. Ekowisata bukan menjual destinasi tetapi menjual filosofi. Dari aspek inilah ekowisata tidak akan mengenal kejenuhan pasar.

V. Prinsip Ekowisata
Pengembangan ekowisata di dalam kawasan hutan dapat menjamin keutuhan dan kelestarian ekosistem hutan. Ecotraveler menghendaki persyaratan kualitas dan keutuhan ekosistem. Oleh karenanya terdapat beberapa butir prinsip pengembangan ekowisata yang harus dipenuhi. Apabila seluruh prinsip ini dilaksanakan maka ekowisata menjamin pembangunan yang ecological friendly dari pembangunan berbasis kerakyatan (commnnity based). The Ecotourism Society (Eplerwood/1999) menyebutkan ada delapan prinsip, yaitu:

Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya, pencegahan dan penanggulangan disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat.

Pendidikan konservasi lingkungan. Mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi. Proses pendidikan ini dapat dilakukan langsung di alam. Pendapatan langsung untuk kawasan. Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. Retribusi dan conservation tax dapat dipergunakan secara langsung untuk membina, melestarikan dan meningkatkan kualitas kawasan pelestarian alam.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan ekowisata. Demikian pula di dalam pengawasan, peran masyarakat diharapkan ikut secara aktif.

Penghasilan masyarakat. Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan alam. Menjaga keharmonisan dengan alam. Semua upaya pengembangan termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Apabila ada upaya disharmonize dengan alam akan merusak produk wisata ekologis ini. Hindarkan sejauh mungkin penggunaan minyak, mengkonservasi flora dan fauna serta menjaga keaslian budaya masyarakat.

Daya dukung lingkungan. Pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung yang lebih rendah dengan daya dukung kawasan buatan. Meskipun mungkin permintaan sangat banyak, tetapi daya dukunglah yang membatasi. Peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara. Apabila suatu kawasan pelestarian dikembangkan untuk ekowisata, maka devisa dan belanja wisatawan didorong sebesar-besarnya dinikmati oleh negara atau negara bagian atau pemerintah daerah setempat.

VI. Penutup
Ekowisata mempunyai pengertian suatu perjalanan wisata ke daerah yang masih alami. Meskipun perjalanan ini bersifat berpetualang, namun wisatawan dapat menikmatmya. Ekowisata selalu menjaga kualitas, keutuhan dan kelestarian alam serta budaya dengan rnenjamin keberpihakan kepada masyarakat. Peranan masyarakat lokal sangat besar dalam upaya menjaga keutuhan alam. Peranan ini dilaksanakan mulai saat perencanaan, saat pelaksanaan pengembangan dan pengawasan dalam pemanfaatan.

*) Sumber : Pengusahaan Ekowisata (2000), Chafid Fandeli., Mukhlison., Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta

Ramalan B. R.Ng. Ronggowarsito mengenai Pemimpin bangsa Indonesia

2010-03-22T12:28:00.000+07:00

Ramalan B. R.Ng. Ronggowarsito mengenai Pemimpin bangsa Indonesia:

Dipaparkan ada tujuh satrio piningit yang akan muncul sebagai tokoh yang dikemudian hari akan memerintah atau memimpin wilayah seluas wilayah “bekas” kerajaan Majapahit , yaitu :

1. SATRIO KINUNJORO MURWO KUNCORO. Tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara (Kinunjoro), yang akan membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan dan akan kemudian menjadi tokoh pemimpin yang sangat tersohor diseluruh jagad (Murwo Kuncoro). Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soekarno, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia yang juga Pemimpin Besar Revolusi dan pemimpin Rezim Orde Lama. Berkuasa tahun 1945-1967.

2. SATRIO MUKTI WIBOWO KESANDUNG KESAMPAR. Tokoh pemimpin yang berharta dunia (Mukti) juga berwibawa/ditakuti (Wibowo), namun akan mengalami suatu keadaan selalu dipersalahkan, serba buruk dan juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan / kesalahan (Kesandung Kesampar). Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soeharto, Presiden Kedua Republik Indonesia dan pemimpin Rezim Orde Baru yang ditakuti. Berkuasa tahun 1967-1998.

3. SATRIO JINUMPUT SUMELA ATUR. Tokoh pemimpin yang diangkat/terpungut (Jinumput) akan tetapi hanya dalam masa jeda atau transisi atau sekedar menyelingi saja (Sumela Atur). Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai BJ Habibie, Presiden Ketiga Republik Indonesia. Berkuasa tahun 1998-1999.

4. SATRIO LELONO TAPA NGRAME. Tokoh pemimpin yang suka mengembara / keliling dunia (Lelono) akan tetapi dia juga seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan Religius yang cukup / Rohaniawan (Tapa Ngrame). Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai KH. Abdurrahman Wahid, Presiden Keempat Republik Indonesia. Berkuasa tahun 1999-2000.

5. SATRIO PININGIT HAMONG TUWUH. Tokoh pemimpin yang muncul membawa kharisma keturunan dari moyangnya (Hamong Tuwuh). Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarnoputri, Presiden Kelima Republik Indonesia. Berkuasa tahun 2000-2004.

6. SATRIO BOYONG PAMBUKANING GAPURO. Tokoh pemimpin yang berpindah tempat (Boyong) dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan (Pambukaning Gapuro). Banyak pihak yang menyakini tafsir dari tokoh yang dimaksud ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ia akan selamat memimpin bangsa ini dengan baik manakala mau dan mampu mensinergikan dengan kekuatan Sang Satria Piningit atau setidaknya dengan seorang spiritualis sejati satria piningit yang hanya memikirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga gerbang mercusuar dunia akan mulai terkuak. Mengandalkan para birokrat dan teknokrat saja tak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Ancaman bencana alam, disintegrasi bangsa dan anarkhisme seiring prahara yang terus terjadi akan memandulkan kebijakan yang diambil.

7. SATRIO PINANDITO SINISIHAN WAHYU. Tokoh pemimpin yang amat sangat Religius sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang Resi Begawan (Pinandito) dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum / petunjuk Allah SWT (Sinisihan Wahyu). Dengan selalu bersandar hanya kepada Allah SWT, Insya Allah, bangsa ini akan mencapai zaman keemasan yang sejati.

Sebagai panduan perlu digaris bawahi kata kunci yang ada di dalam bait-bait karya leluhur kita, yaitu :

1. Di dalam ramalan R.Ng. Ronggowarsito menyiratkan bahwa Satria VI (Satriyo Boyong Pambukaning Gapura) harus menemukan dan bersinergi dengan seorang spiritualis sejati satria piningit (tersembunyi) agar kepemimpinannya selamat.
2. Dalam bait 22 ramalan Joyoboyo dikatakan “Di Semarang Tembayat itulah yang mengerti dan memahami lambang tersebut.”
3. Dari ucapan Sabdo Palon dalam ramalan Sabdo Palon tersirat bahwa dengan fenomena alam yang digambarkan (seperti yang terjadi saat ini) menandakan bahwa Sabdo Palon beserta momongan (asuhan) nya telah datang untuk mem-Budi Pekertikan bangsa ini (secara rinci terdapat di dalam Serat Darmogandul). Sabdo Palon secara hakekat adalah Semar.
4. JOGLOSEMAR = Jogja – Solo – Semarang. Dari peristiwa gempa Jogja telah membuktikan bahwa kerajaan Mataram Jogja & Solo sudah tidak memiliki aura lagi. Hal ini terbukti dengan hancurnya Bangsal Traju Mas (tempat penyimpanan pusaka kerajaan) dan Tamansari (tempat pertemuan raja dengan Kanjeng Ratu Kidul). Hal lain adalah robohnya gapura makam HB IX (Jogja) dan PB XII (Solo) di kompleks makam raja-raja Imogiri, sebagai perlambang bahwa Keraton Jogja – Solo sudah tidak memiliki aura dan kharisma. Sehingga yang tersisa tinggallah “Semarang” (Mataram Kendal).

Sebagai catatan akhir dapat digaris bawahi hal-hal sebagai berikut :

1. Guna mengatasi kondisi bangsa seperti sekarang ini (khususnya fenomena “Semburan Lumpur Sidoarjo” ), saya menyarankan : “Jangan terlalu mengandalkan akal / penalaran (lahiriah), tetapi utamakanlah hal yang bersifat Batin. Berpeganglah kembali kepada sebenar-benar SYAHADAT, yaitu yang pertama bersaksi tiada sesembahan lain selain Allah (Yang Maha Gaib), dan kemudian bersaksi bahwa Muhammad (manusia) adalah utusan Allah.” Maknanya: ALLAH (Yang Maha Gaib) mutlak diutamakan. Batin adalah lambang yang gaib. Sedangkan Muhammad (manusia yang bersifat lahir) adalah utusan Allah. Dengan arti kata lain, yang “Lahir” adalah utusannya yang “Batin”. Kondisi saat ini faktanya telah meninggalkan “Syahadat”. Apa yang diucapkan sangat tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Lahir diutamakan, sedangkan Batin di-nomor dua-kan dan bahkan ditinggalkan.

2. Semburan lumpur panas di Sidoarjo secara hakekat merupakan tanda / lambang bakal munculnya “Kebangkitan Majapahit II”. Ini merupakan fenomena awal dari ucapan Bung Karno bahwa suatu saat Indonesia akan menjadi “Mercusuar Dunia”.

3. Jawaban dan solusi guna mengatasi carut marut keadaan bangsa ini ada di “Semarang Tembayat” yang telah diungkapkan oleh Prabu Joyoboyo. Guna membantu memecahkan misteri ini dapatlah saya pandu sebagai berikut :

1. Sunan Tembayat adalah Bupati pertama Semarang. Sedangkan tempat yang dimaksud adalah lokasi dimana Kanjeng Sunan Kalijaga memerintahkan kepada Sunan Tembayat untuk pergi ke Gunung Jabalkat (Klaten). Secara potret spiritual, lokasi itu dinamakan daerah “Ringin Telu” (Beringin Tiga), berada di daerah pinggiran Semarang.
2. Semarang Tembayat juga bermakna Semarang di balik Semarang. Maksudnya adalah di balik lahir (nyata), ada batin (gaib). Kerajaan gaib penguasa Semarang adalah “Barat Katiga”. Insya Allah lokasinya adalah di daerah “Ringin Telu” itu.
3. Semarang Tembayat dapat diartikan : SEMARANG TEMpatnya BArat DaYA Tepi. Dapat diartikan lokasinya adalah di Semarang pinggiran arah Barat Daya (sekarang di Kecamatan Mijen Semarang ). Ini merupakan deteksi gambaran secara spiritual.

Gambaran lokasi kecamatan Mijen adalah : lokasi dibarat daya Semarang, berada didataran tinggi namun cukup datar (tidak banjir), kondisi tanah bagus untuk pembangunan, hawa sejuk, kepadatan penduduk rendah masih dimungkinkan pengembangan kota, infra stuktur : jalan lebar ( 6 jalur) mudah akses antar kota, propinsi dan pulau, listrik baik, air baik

demikian sekedar info

sumber disarikan dari:
http://nurahmad.wordpress.com/surat-terbuka-kepada-sby/
http://sang-rajawali.blogspot.com/20...-jayabaya.html
http://cafepojok.com/forum/archive/i...p/t-24412.html

Seks dengan istri sendiri hemat Rp. 559 juta

2010-03-17T10:43:00.000+07:00

Data dan Fakta

1. Usia manusia menikah rata-rata 27 th, kemampuan bermain sex sampai usia 70 th.
2. Berarti dapat bermain sex selama kurun 43th.
3. Rata-rata 1 minggu berhubungan sex 1x (potong mens, melahirkan, males)
4. Total hubungan sex yang dilakukan 1 x 52 minggu x 43 th = 2.236 kali
5. Tarif XXX dengan kwalitas rata-rata Rp.250.000,- (termasuk tip, beli kondom, resiko penyakit)
6. Total biaya yang bisa dihemat bila ngesex dengan istri Rp.250.000 x 4.472 = Rp 559 juta
7. Punya istri juga dapat bonus anak, tunjangan istri. ndak kena penyakit
8. Semakin banyak melakukan sex dengan istri, semakin besar uang yang bisa dihemat
9.di dalam hukum agama berhubungan seks dengan istri sendiri mendapatkan pahala.

Katakanlah 1x hub seks melakukan 100x keluar masuk kelamin, sampai orgasme, maka:

Fakta lain:
1. Panjang gesekan kelamin suami (rata-rata 15m) kepada istri adalah:
0,15m x 100 kali gesekan x 2.236 kali hubungan = 33.540 m (33,54KM)

2. Rata-rata ejakulasi = 5 cc sperma x 2.236 kali = 11.180 cc ( 11,18Liter)

Kalo hamilin pacar beda lagi :

itung deh ya klw km hamilin pacar

1.km pasti deg2an sama pacar dan ortu kalian berdua klw pacar hamil.
2.siapain biaya aborsi (biaya lg kan, sekitar 5jt)
3.cari tmpt aborsi (biaya lagi kan + ongkos muter sana muter sini + 300 ribu)
4.bayar dokter aborsi (kira2 3jt an tergantung brp besar kandungannya)
5.klw pacar selamet ga mungkin diksh jatah lg karena sudah trauma atau takut. bujuk2 pacar buat mau gituan lg (duit lg bliin dia ini itu supaya mau digituin lg 1jt)
6.klw pacar mati, gmn?? (kuburan + bunga + sumbangan ) duit lg kan?
7.pcr mati = urusan polisi = biaya lg (pengacara + uang menang + transportasi+ dan lain)
8.nama keluarga jelek (diejek orang + nyuruh preman buat tonjokin orang yg jelekin kita)
9. bunuh diri klw ga kuat nahan derita dan beban ^.^

From : Kaskus

Kenapa Harus Menikah? (Wajib Baca Bagi yang Takut Nikah)

2010-03-17T10:42:00.000+07:00

Berikut beberapa alasan mengapa harus menikah?, semoga bisa memotivasi kaum muslimin untuk memeriahkan dunia dengan menikah.

1. Melengkapi agamanya

“Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. (HR. Thabrani dan Hakim).

2. Menjaga kehormatan diri
“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih mudah menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. (HSR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasaiy, Darimi, Ibnu Jarud dan Baihaqi).

3. Senda guraunya suami-istri bukanlah perbuatan sia-sia
“Segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung dzikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan, kecuali empat (perkara), yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang.” (Buku Adab Az Zifaf Al Albani hal 245; Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah no. 309).

… Hidup berkeluarga merupakan ladang meraih pahala…

4. Bersetubuh dengan istri termasuk sedekah

Pernah ada beberapa shahabat Nabi SAW berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Mereka bisa shalat sebagaimana kami shalat; mereka bisa berpuasa sebagaimana kami berpuasa; bahkan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka.” Beliau bersabda, “Bukankah Allah telah memberikan kepada kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Pada tiap-tiap ucapan tasbih terdapat sedekah; (pada tiap-tiap ucapan takbir terdapat sedekah; pada tiap-tiap ucapan tahlil terdapat sedekah; pada tiap-tiap ucapan tahmid terdapat sedekah); memerintahkan perbuatan baik adalah sedekah; mencegah perbuatan munkar adalah sedekah; dan kalian bersetubuh dengan istri pun sedekah.”

Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, kok bisa salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala?” Beliau menjawab, “Bagaimana menurut kalian bila nafsu syahwatnya itu dia salurkan pada tempat yang haram, apakah dia akan mendapatkan dosa dengan sebab perbuatannya itu?” (Mereka menjawab, “Ya, tentu.” Beliau bersabda,) “Demikian pula bila dia salurkan syahwatnya itu pada tempat yang halal, dia pun akan mendapatkan pahala.” (Beliau
kemudian menyebutkan beberapa hal lagi yang beliau padankan masing-masingnya
dengan sebuah sedekah, lalu beliau bersabda, “Semua itu bisa digantikan cukup dengan shalat dua raka’at Dhuha.”) (Buku Adab Az Zifaf Al Albani hal 125).

5. Adanya saling nasehat-menasehati

6. Bisa mendakwahi orang yang dicintai

7. Pahala memberi contoh yang baik
“Siapa saja yang pertama memberi contoh perilaku yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahala kebaikannya dan mendapatkan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya itu tanpa dikurangi sedikit pun. Dan barang siapa yang pertama memberi contoh perilaku jelek dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa kejahatan itu dan mendapatkan dosa orang yang meniru perbuatannya tanpa dikurangi sedikit pun.” (HR. Muslim, Buku Riyadush Shalihin Bab Orang yang pertama kali melakukan kebaikan atau kejahatan.)

Bagaimana menurut Anda bila ada seorang kepala keluarga yang memberi contoh perbuatan yang baik bagi keluarganya dan ditiru oleh istri dan anak-anaknya? Demikian juga sebaliknya bila seorang kepala keluarga memberi contoh yang jelek bagi keluarganya?

8. Seorang suami memberikan nafkah, makan, minum, dan pakaian kepada istrinya dan keluarganya akan terhitung sedekah yang paling utama. Dan akan diganti oleh Allah, ini janji Allah.

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “Satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu berikan kepada orang miskin dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya yaitu satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu.” (HR Muslim, Buku Riyadush Shalihin Bab Memberi nafkah terhadap keluarga).

Dari Abu Abdullah (Abu Abdurrahman) Tsauban bin Bujdud., ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Dinar yang paling utama adalah dinar yang dinafkahkan seseorang kepada keluarganya, dinar yang dinafkahkan untuk kendaraan di jalan Allah, dan dinar yang dinafkahkan untuk membantu teman seperjuangan di jalan Allah.”(HR. Muslim, Buku Riyadush Shalihin Bab Memberi nafkah terhadap keluarga).

Seorang suami lebih utama menafkahkan hartanya kepada keluarganya daripada kepada yang lain karena beberapa alasan, diantaranya adalah nafkahnya kepada keluarganya adalah kewajiban dia, dan nafkah itu akan menimbulkan kecintaan kepadanya.

Muawiyah bin Haidah RA., pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: ‘Wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap salah seorang di antara kami?” Beliau menjawab dengan bersabda, “Berilah makan bila kamu makan dan berilah pakaian bila kamu berpakaian. Janganlah kamu menjelekkan wajahnya, janganlah kamu memukulnya, dan janganlah kamu memisahkannya kecuali di dalam rumah. Bagaimana kamu akan berbuat begitu terhadapnya, sementara sebagian dari kamu telah bergaul dengan mereka, kecuali kalau hal itu telah dihalalkan terhadap mereka.” (Adab Az Zifaf Syaikh Albani hal 249).

Dari Sa’ad bin Abi Waqqash RA., dalam hadits yang panjang yang kami tulis pada bab niat, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Sesungguhnya apa saja yang kamu nafkahkan dengan maksud kamu mencari keridhaan Allah, niscaya kamu akan diberi pahala sampai apa saja yang kamu sediakan untuk istrimu.” (HR. Bukhari dan Muslim, Buku Riyadush Shalihin Bab Memberi nafkah terhadap keluarga).

Dari Abdullah bin Amr bin ‘Ash ra., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:
“Seseorang cukup dianggap berdosa apabila ia menyianyiaka orang yang harus diberi belanja.” (HR. Bukhari dan Muslim, Buku Riyadush Shalihin Bab Memberi nafkah terhadap keluarga).

Dan akan diganti oleh Allah, ini janji Allah.

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya.”
(Saba’: 39).

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Nabi SAW bersabda: “Setiap pagi ada dua malaikat yang datang kepada seseorang, yang satu berdoa: “Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya.” Dan yang lain berdoa: “Ya Allah, binasakanlah harta orang yang kikir.” (HR. Bukhari dan Muslim, Buku Riyadush Shalihin Bab Memberi nafkah terhadap keluarga).

9. Seorang pria yang menikahi janda yang mempunyai anak, berarti ikut memelihara anak yatim

Janji Allah berupa pertolongan-Nya bagi mereka yang menikah.

1. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32)

2. Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka, yaitu seorang mujahid fi sabilillah, seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka dan seorang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya.(HR. Ahmad 2: 251, Nasaiy, Tirmidzi, Ibnu Majah hadits no. 2518, dan Hakim 2: 160)

From:
http://www.voa-islam.com/news/citizens-jurnalism/2010/01/05/2415/kenapa-harus-menikah%28wajib-baca-bagi-yang-takut-nikah/

Empat Kekeliruan Menyambut Muharam

2010-02-01T12:09:00.001+07:00

Oleh Dr. Ahmad Zain An-Najah, M.A

Bulan Muharam adalah bulan yang muliah. Namun demikian, tak banyak kaum Muslim yang tau bagaimana memperlakukannya. Bahkan lebih banyak salah memahaminya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dalam masalah Bulan Muharam.

Pertama, Bulan Muharram Adalah Bulan Yang Mulia
Bulan Muharram adalah bulan yang mulia, hal itu dikarenakan beberapa hal:

1. Bulan ini dinamakan Allah dengan “ Syahrullah “, yaitu bulan Allah. Penisbatan sesuatu kepada Allah mengandung makna yang mulia, seperti “ Baitullah “ ( rumah Allah ), “Saifullah” ( pedang Allah ), “ Jundullah” ( tentara Allah) dan lain-lainnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa bulan tersebut mempunyai keutamaan khusus yang tidak dimilili oleh bulan-bulan yang lain.

2. Bulan ini termasuk salah satu dari empat bulan yang dijadikan Allah sebagi bulan haram, sebagaimana firman Allah swt :
“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah diwaktu Dia menciptakan lanit dan bumi, diantaranya terdapat empat bulan haram.” (Q.S. at Taubah :36).

Dalam hadis Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda :

“Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaiman bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada dua belas bulan, diantaranya terdapat empat bulan yang dihormati : 3 bulan berturut-turut; Dzulqo’dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab Mudhar, yang terdapat diantara bulan Jumada Tsaniah dan Sya’ban.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Bulan ini dijadikan awal bulan dari Tahun Hijriyah, sebagaimana yang telah disepakati oleh para sahabat pada masa khalifah Umar bin Khattab ra. Tahun Hijriyah ini dijadikan momentum atas peristiwa hijrah nabi Muhammad saw.
Kedua, Pada Bulan ini Disunnahkan Untuk Berpuasa

Bulan Muharram adalah bulan yang disunnahkan di dalamnya untuk berpuasa, bahkan merupakan puasa yang paling utama sesudah puasa pada bulan Ramadhan, sebagaimana yang tersebut dalam hadist Hurairah ra, di atas. Hadist di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw menganjurkan kaum Muslimin untuk melakukan puasa sebanyak-banyaknya pada bulan Muharram. Tetapi tidak dianjurkan puasa satu bulan penuh, hal itu berdasarkan hadist Aisyah ra, bahwasanya ia berkata : “Saya tidak pernah melihat sama sekali Rasulullah saw berpuasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan, dan saya tidak melihat beliau berpuasa paling banyak pada suatu bulan, kecuali bulan Sya’ban. “( HR Muslim )

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Rasulullah saw menyebutkan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia sesudah Ramadhan, padahal beliau sendiri lebih banyak melakukan puasa pada bulan Sya’ban dan bukan pada bulan Muharram ? Jawabannya : Para ulama memberikan beberapa alasan, diantaranya bahwa Rasulullah saw belum mengetahui keutamaan bulan Muharram kecuali pada detik-detik terakhir kehidupan beliau, sehingga belum sempat untuk berpuasa sebanyak-banyaknya, atau mungkin adanya udzur syar’I yang menghalangi beliau untuk memperbanyak puasa pada bulan tersebut, seperti banyak melakukan perjalan jauh (safar) atau udzur-udzur yang lain.

Puasa bulan Muharram ini berdasarkan hadist di atas adalah puasa yang paling utama dalam sesudah Ramadhan dalam satu bulan. Sedangkan puasa Arafah adalah puasa yang paling utama sesudah Ramadhan bila dilihat dari sisi hari.
عن أبي هريرة t قال : قال رسول الله r : ( أفضلُ الصيام بعد رمضان شهرُ الله المحرم ، وأفضلُ الصلاة بعد الفريضة صلاةُ الليل )

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda : “Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Sedangkan shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam”. (HR. Muslim)

Ketiga, Bulan Muharram terhadap Hari Asyura’
Hari Asyura’ artinya hari kesepuluh dari bulan Muharram. Pada hari itu dianjurkan untuk berpuasa, sebagaimana yang tersebut di dalam hadist Ibnu Abbas ra berkata : “ Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ‘Asyura’, maka beliau bertanya : “Hari apa ini?”. Mereka menjawab :“Ini adalah hari istimewa, karena pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuhnya, oleh karena itu Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Rasulullah pun bersabda : “Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian“ . Maka beliau berpuasa dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa.”(HR Bukhari dan Muslim)

Bagaimana cara berpuasa pada hari Asyura ? Menurut keterangan para ulama dan berdasarkan beberapa hadist, maka puasa Asyura bisa dilakukan dengan empat pilihan : berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram, atau berpuasa pada tanggal 10 dan 11 Muharram atau berpuasa pada tanggal 9,10, dan 11 Muharram, atau berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja, tetapi yang terakhir ini, sebagian ulama memakruhkannya, karena menyerupai puasanya orang-orang Yahudi.

Cara berpuasa di atas berdasarkan hadist Ibnu Abbas ra, bahwasanya ia berkata : Ketika Rasulullah saw. berpuasa pada hari ‘Asyura’ dan memerintahkan kaum Muslimin berpuasa, para shahabat berkata : “Wahai Rasulullah ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani”. Maka Rasulullah pun bersabda :”Jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari kesembilan.“ (H.R. Bukhari dan Muslim).

Begitu juga hadist Ibnu Abbas ra, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda : “Puasalah pada hari Asyura’, dan berbuatlah sesuatu yang berbeda dengan Yahudi dalam masalah ini, berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya.“ ( HR Ahmad dan Ibnu Khuzaimah ) Dalam riwayat Ibnu Abbas lainnya disebutkan : “Berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya.“

Apa keutamaan puasa pada hari Asyura’ ini ? Keutamaannya adalah barang siapa yang puasa dengan ikhlas pada hari Asyura’ tersebut, niscaya Allah swt akan menghapus dosa-dosanya yang telah dikerjakan selama satu tahun sebelumnya, sebagaimana yang tersebut di dalam hadist Abu Qatadah ra, bahwasanya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah saw tentang puasa ‘Asyura’, maka Rasulullah saw menjawab : “ Saya berharap dari Allah swt agar menghapus dosa-dosa selama satu tahun sebelumnya. “ ( HR Muslim )

Dosa-dosa yang dihapus disini adalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar, maka seorang Muslim harus bertaubat dengan taubat nasuha, jika ingin diampuni oleh Allah swt.

Adapun hikmah puasa Asyura’ adalah sebagai bentuk kesyukuran atas selamatnya nabi Musa as dan pengikutnya serta tenggelamnya Fir’aun dan bala tentaranya, sebagaimana yang tersebut dalam hadist Ibnu Abbas di atas.

Keempat, Kekeliruan dalam menghadapi Bulan Muharram
Di dalam menghadapi Tahun Baru Hijriyah, sebagian kaum Muslimin mengerjakan beberapa amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw, maka hendaknya kekeliruan tersebut bisa dihindarkan dari kita. Diantara kekeliruan tersebut adalah :

1. Menjadikan tanggal 1 bulan Muharram sebagai hari raya kaum Muslimin, mereka merayakannya dengan cara saling berkunjung satu dengan yang lainnya, atau saling memberikan hadiah satu dengan yang lainnya, bahkan sebagian dari mereka mengadakan sholat tahajud dan doa’-do’a khusus pada malam tahun baru. Padahal dalam Islam hari raya hanya ada dua, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hal itu sesuai dengan hadist Anas bin Malik ra, bahwasanya ia berkata : “Rasulullah saw datang ke kota Madinah, pada waktu itu penduduk Madinah merayakan dua hari tertentu, maka Rasulullah saw bertanya: Dua hari ini apa ? Mereka menjawab: “Ini adalah dua hari, dimana kami pernah merayakannya pada masa Jahiliyah. Maka Rasulullah saw bersabda : “ Sesungguhnya Allah swt telah menggantikannya dengan yan lebih baik: yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai )

Begitu juga, merayakan tahun baru adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka kaum Muslimin diperintahkan untuk menjauhi dari kebiasaan tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam hadist Abu Musa Al Asy’ari bahwasanya ia berkata : “Hari Asyura adalah hari yang dimuliakan oleh Yahudi dan mereka menjadikannya sebagai hari raya.” Dalam riwayat Al-Nasai dan Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, “Bedalah dengan Yahudi dan berpuasalah kalian pada hari Asyura.”

2. Menjadikan tanggal 10 Muharram sebagi hari berkabung, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Syi’ah Rafidhah. Mereka meratapi kematian Husen bin Ali yang terbunuh di Karbela. Bahkan sejak Syah Ismail Safawi menguasai wilayah Iran, dia telah mengumumkan bahwa hari berkabung nasional berlaku di seluruh wilayah kekuasaannya pada tanggal 10 hari pertama bulan Muharram. Ritual meratapai kematian Husen ini dilakukan dengan memukul tangan-tangan mereka ke dada, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menyabet badan mereka dengan pisau dan pedang hingga keluar darahnya, dan sebagian yang lain melukai badan mereka dengan rantai.

3. Menjadikan malam 1 Muharram untuk memburu berkah dengan berbondong-bondong menuju kota Solo dan menyaksikan ritual kirab dan pelepasan kerbau bule, yang kemudian mereka berebut mengambil kotorannya, yang menurut keyakinan mereka bisa menyebabkan larisnya dagangan dan membawa berkah di dalam kehidupan mereka. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan syirik dan bid’ah dan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. [www.hidayatullah.com]

Pidato Anak 12 tahun yangMembungkam Para Pemimpin Dunia di PBB

2010-02-01T12:05:00.000+07:00

Cerita ini berbicara mengenai seorang anak yg bernama Severn Suzuki, seorang anak yg pada usia 9 tahun telah mendirikan Enviromental Children’s Organization (ECO). ECO sendiri adalah sebuah kelompok kecil anak yg mendedikasikan diri untuk belajar dan mengajarkan pada anak lain mengenai masalah lingkungan. Beberapa saat kemudian ECO diundang menghadiri Konfrensi Lingkungan Hidup PBB; Severn yg berusia saat itu berusia 12 tahun menyampaikan sebuah pidato yg memberi kesan mendalam (dan membungkam) beberapa pemimpin dunia.

Apa yg disampaikan oleh seorang anak berusia 12 tahun hingga bisa membuat RUANG SIDANG PBB hening?.
Inilah isi pidato tersebut: (Sumber: The Collage Foundation)

“Halo, nama Saya Severn Suzuki, berbicara mewakili E.C.O – Enviromental Children Organization.
Kami adalah kelompok dari Kanada yg terdiri dari anak-anak berusia 12 dan 13 tahun, yang mencoba membuat perbedaan: Vanessa Suttie, Morga, Geister, Michelle Quiq dan saya sendiri. Kami menggalang dana untuk bisa datang kesini sejauh 6000 mil untuk memberitahukan pada anda sekalian orang dewasa bahwa anda harus
mengubah cara anda hari ini di sini juga. Saya tidak memiliki agenda tersembunyi. Saya menginginkan masa depan bagi diri saya saja.

Kehilangan masa depan tidak sama seperti kalah dalam pemilihan umum atau rugi dalam pasar saham. Saya berada di sini untuk berbicara bagi semua generasi yg akan datang. Saya berada di sini mewakili anak-anak yg kelaparan di seluruh dunia, yang tangisannya tidak lagi terdengar. Saya berada di sini untuk berbicara bagi
binatang-binatang yang sekarat, yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh planet ini karena kehilangan habitatnya. Kami tidak boleh tidak didengar.

Saya merasa takut untuk berada di bawah sinar matahari karena berlubangnya lapisan OZON. Saya merasa takut untuk bernafas karena saya tidak tahu ada bahan kimia apa yg dibawa oleh udara.Saya sering memancing di Vancouver bersama ayah saya,hingga beberapa tahun yang lalu saat kami menemukan bahwa ikan-ikannya penuh dengan kanker. Dan sekarang kami mendengar bahwa binatang-binatang dan tumbuhan satu persatu mengalami kepunahan tiap harinya – hilang selamanya.

Dalam hidup saya, saya memiliki mimpi untuk melihat kumpulan besar binatang-binatang liar, hutan rimba dan hutan tropis yang penuh dengan burung dan kupu-kupu. Tetapi sekarang saya tidak tahu apakah hal-hal tersebut bahkan masih ada untuk dilihat oleh anak saya nantinya. Apakah anda sekalianjuga khawatir terhadap masalah-masalah kecil ini ketika anda sekalian masih berusia sama serperti saya sekarang? Semua ini terjadi dihadapan kita.Walau demikian halnya,kita masih tetap bersikap seolahkita masih punyabanyak waktu sertasemua pemecahannya.

Saya hanyalah seorang anak kecil dan saya tidak memiliki semua pemecahannya. Tetapi saya ingin anda sekalian menyadari bahwa anda semua juga sama seperti saya!

Anda tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki lubang pada lapisan ozon kita.
Anda tidak tahu bagaimana cara mengembalikan ikan-ikan salmon ke sungai asalnya.
Anda tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan binatang-binatang yang telah punah.
Dan anda tidak dapat mengembalikan hutan-hutan seperti sediakala di tempatnya, yang sekarang hanya berupa padang pasir.

JIKA ANDA TIDAK TAHU BAGAIMANA CARA MEMPERBAIKINYA, TOLONG BERHENTI MERUSAKNYA!

Disini anda adalah delegasi negara-negara anda. Pengusaha, anggota perhimpunan, wartawan atau politisi – tetapi sebenarnya anda adalah ayah,ibu, kakak dan adik, paman dan bibi, atau bahkan kakek dan nenek– dan anda semua adalah anak dari seseorang.Saya hanyalah seorang anak kecil, namun saya tahu bahwa kita semua adalah
bagian dari sebuah keluarga besar yang beranggotakan lebih dari 5 milyar, terdiri dari 30 juta rumpun; Dan kita semua berbagi udara, air dan tanah di planet yang sama – batas Negara dan pemerintahan tidak akan mengubah hal tersebut.Saya hanyalah seorang anak kecil;namuns aya tahu bahwa kita semua menghadapi permasalahan yang sama,dan kita seharusnya bersatu untuk tujuan yang sama..Meskipun geram, namun saya tidak buta;dan meski takut, saya tidak ragu untuk memberitahukan dunia apa yang saya rasakan.

Di negara saya, sangat banyak terjadi penyia-nyiaan. Kami membeli sesuatu dan kemudian membuangnya, beli dan kemudian buang.Tetap saja negara-negara kaya tidak akan berbagi dengan mereka yang memerlukan. Bahkan ketika kita memiliki lebih dari cukup, kita merasa takut jika kehilangan sebagian kekayaan kita, kita takut untuk berbagi.

Di Kanada kami memiliki kehidupan yang nyaman, dengan sandang, pangan dan perumahan yang berkecukupan – kami memiliki jam tangan, sepeda, komputer dan perlengkapan televisi. Dua hari yang lalu di Brazil sini, kami terkejut ketika kami menghabiskan waktu dengan anak-anak yang hidup di jalanan. Salah satu anak memberitahukan kepada kami: ” Aku berharap bias kaya; Jika aku kaya, aku akan memberikan anak-anak jalanan makanan, pakaian dan obat-obatan, tempat tinggal, cinta dan kasih sayang ” .

Jika seorang anak yang berada di jalanan dan tidak memiliki apapun masih bersedia untuk berbagi, mengapa kita yang memiliki segalanya masih begitu serakah?. Saya tidak dapat berhenti memikirkan bahwa anak-anak tersebut berusia sama dengan saya, bahwa tempat kelahiran anda dapat membuat perbedaan yang begitu besar, bahwa saya bisa saja menjadi salah satu dari anak-anak yang hidup di Favellas di Rio; saya bisa saja menjadi anak yang kelaparan di Somalia ; seorang korban perang Timur Tengah atau pengemis di India .

Saya hanyalah seorang anak kecil, namun saya tahu bahwa jika semua uang yang dihabiskan untuk perang dipakai untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan menemukan jawaban terhadap permasalahan alam, betapa indah jadinya dunia ini.Di sekolah, bahkan di taman kanak-kanak, anda mengajarkan kami untuk berbuat baik. Anda mengajarkan pada kami untuk tidak berkelahi dengan orang lain, untuk mencari jalan keluar, membereskan kekacaua n yang kita timbulkan; untuk tidak menyakiti makhluk hidup lain, untuk berbagi dan tidak tamak. Lalu mengapa anda kemudian melakukan hal yang anda ajarkan pada kami supaya tidak boleh dilakukan tersebut?

Jangan lupakan mengapa anda menghadiri konperensi ini, mengapa anda melakukan hal ini – kami adalah anak-anak anda semua. Anda sekalianlah yang memutuskan, dunia seperti apa yang akan kami tinggali. Orang tua seharusnya dapat memberikan kenyamanan pada anak-anak mereka dengan mengatakan, ” Semuanya akan baik-baik saja, ‘kami melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan dan ini bukanlah akhir dari segalanya.” Tetapi saya tidak merasa bahwa anda dapat mengatakan hal tersebut kepada kami lagi. Apakah kami bahkan ada dalam daftar prioritas anda semua? Ayah saya selalu berkata, “Kamu akan selalu dikenang karena perbuatanmu, bukan oleh kata-katamu”.Jadi, apa yang anda lakukan membuat saya menangis pada malam hari. Kalian orang dewasa berkata bahwa kalian menyayangi kami. Saya menantang A N D A , cobalah untuk mewujudkan kata-kata tersebut.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya! .

Servern Cullis-Suzuki telah membungkam satu ruang sidang Konperensi PBB, membungkam orang-orang penting dari seluruh dunia hanya dengan pidatonya. Setelah pidatonya selesai serempak seluruh orang yang
hadir diruang pidato tersebut berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriahkepada anak berusia 12 tahun itu.

Dan setelah itu, ketua sidang PBB mengatakan dalam pidatonya: “Hari ini saya merasa sangat malu terhadap diri saya sendiri karena saya baru saja disadarkan betapa pentingnya lingkungan dan isinya disekitar kita oleh anak yang hanya berusia 12 tahun, yang maju berdiri di mimbar ini tanpa selembarpun naskah untuk berpidato. Sedangkan saya maju membawa berlembar naskah yang telah dibuat oleh asisten saya kemarin. Saya … ,tidak,kita semua dikalahkan oleh anak yang berusia 12 tahun ”

Mari kita bersama-sama membuka mata semua orang di dunia bahwa bumi sekarang sedang dalam keadaan sekarat dan kitalah manusia yang membuatnya seperti ini yang harus bertindak untuk mencegah kehancuran duni, dengan ikut menyebarkan tulisan ini.

(Copyright from: Moe Joe Free)

Kasih Memang Luar Biasa

2010-02-01T11:58:00.000+07:00

Kisah di bawah ini adalah kisah yang saya dapat dari milis alumni Jerman, atau warga Indonesia yg bermukim atau pernah bermukim di sana . Demikian layak untuk dibaca beberapa menit, dan direnungkan seumur hidup.

Saya adalah ibu dari tiga orang anak dan baru saja menyelesaikan kuliah saya. Kelas terakhir yang harus saya ambil adalah Sosiologi. Sang Dosen sangat inspiratif, dengan kualitas yang saya harapkan setiap orang memilikinya.

Tugas terakhir yang diberikan ke para siswanya diberi nama "Smiling." Seluruh siswa diminta untuk pergi ke luar dan memberikan senyumnya kepada tiga orang asing yang ditemuinya dan mendokumentasikan reaksi mereka. Setelah itu setiap siswa diminta untuk mempresentasikan didepan kelas. Saya adalah seorang yang periang, mudah bersahabat dan selalu tersenyum pada setiap orang. Jadi, saya pikir,tugas ini sangatlah mudah..

Setelah menerima tugas tsb, saya bergegas menemui suami saya dan anak bungsu saya yang menunggu di taman di halaman kampus, untuk pergi kerestoran McDonald's yang berada di sekitar kampus. Pagi itu udaranya sangat dingin dan kering. Sewaktu suami saya akan masuk dalam antrian, saya menyela dan meminta agar dia saja yang menemani si Bungsu sambil mencari tempat duduk yang masih kosong.

Ketika saya sedang dalam antrian, menunggu untuk dilayani, mendadak setiap orang di sekitar kami bergerak menyingkir, dan bahkan orang yang semula antri dibelakang saya ikut menyingkir keluar dari antrian.

Suatu perasaan panik menguasai diri saya, ketika berbalik dan melihat mengapa mereka semua pada menyingkir ? Saat berbalik itulah saya membaui suatu "bau badan kotor" yang cukup menyengat, ternyata tepat di belakang saya berdiri dua orang lelaki tunawisma yang sangat dekil! Saya bingung, dan tidak mampu bergerak sama sekali.

Ketika saya menunduk, tanpa sengaja mata saya menatap laki-laki yang lebih pendek, yang berdiri lebih dekat dengan saya, dan ia sedang "tersenyum" kearah saya.

Lelaki ini bermata biru, sorot matanya tajam, tapi juga memancarkan kasih sayang. Ia menatap kearah saya, seolah ia meminta agar saya dapat menerima 'kehadirannya' ditempat itu.

Ia menyapa "Good day!" sambil tetap tersenyum dan sembari menghitung beberapa koin yang disiapkan untuk membayar makanan yang akan dipesan. Secara spontan saya membalas senyumnya, dan seketika teringat oleh saya 'tugas' yang diberikan oleh dosen saya. Lelaki kedua sedang memainkan tangannya dengan gerakan aneh berdiri di belakang temannya. Saya segera menyadari bahwa lelaki kedua itu menderita defisiensi mental, dan lelaki dengan mata biru itu adalah "penolong"nya. Saya merasa sangat prihatin setelah mengetahui bahwa ternyata dalam antrian itu kini hanya tinggal saya bersama mereka,dan kami bertiga tiba2 saja sudah sampai didepan counter.

Ketika wanita muda di counter menanyakan kepada saya apa yang ingin saya pesan, saya persilahkan kedua lelaki ini untuk memesan duluan. Lelaki bermata biru segera memesan "Kopi saja, satu cangkir Nona." Ternyata dari koin yang terkumpul hanya itulah yang mampu dibeli oleh mereka (sudah menjadi aturan direstoran disini, jika ingin duduk di dalam restoran dan menghangatkan tubuh, maka orang harus membeli sesuatu). Dan tampaknya kedua orang ini hanya ingin menghangatkan badan.

Tiba2 saja saya diserang oleh rasa iba yang membuat saya sempat terpaku beberapa saat, sambil mata saya mengikuti langkah mereka mencari tempat duduk yang jauh terpisah dari tamu2 lainnya, yang hampir semuanya sedang mengamati mereka. Pada saat yang bersamaan, saya baru menyadari bahwa saat itu semua mata di restoran itu juga sedang tertuju ke diri saya, dan pasti juga melihat semua 'tindakan' saya.

Saya baru tersadar setelah petugas di counter itu menyapa saya untuk ketiga kalinya menanyakan apa yang ingin saya pesan. Saya tersenyum dan minta diberikan dua paket makan pagi (diluar pesanan saya) dalam nampan terpisah.

Setelah membayar semua pesanan, saya minta bantuan petugas lain yang ada di counter itu untuk mengantarkan nampan pesanan saya ke meja/tempat duduk suami dan anak saya. Sementara saya membawa nampan lainnya berjalan melingkari sudut kearah meja yang telah dipilih kedua lelaki itu untuk beristirahat. Saya letakkan nampan berisi makanan itu di atas mejanya, dan meletakkan tangan saya di atas punggung telapak tangan dingin lelaki bemata biru itu, sambil saya berucap "makanan ini telah saya pesan untuk kalian berdua."

Kembali mata biru itu menatap dalam ke arah saya, kini mata itu mulai basah ber-kaca2 dan dia hanya mampu berkata "Terima kasih banyak, nyonya."

Saya mencoba tetap menguasai diri saya, sambil menepuk bahunya saya berkata "Sesungguhnya bukan saya yang melakukan ini untuk kalian, Tuhan juga berada di sekitar sini dan telah membisikkan sesuatu ketelinga saya untuk menyampaikan makanan ini kepada kalian."

Mendengar ucapan saya, si Mata Biru tidak kuasa menahan haru dan memeluk lelaki kedua sambil terisak-isak. Saat itu ingin sekali saya merengkuh kedua lelaki itu.

Saya sudah tidak dapat menahan tangis ketika saya berjalan meninggalkan mereka dan bergabung dengan suami dan anak saya, yang tidak jauh dari tempat duduk mereka. Ketika saya duduk suami saya mencoba meredakan tangis saya sambil tersenyum dan berkata "Sekarang saya tahu, kenapa Tuhan mengirimkan dirimu menjadi istriku, yang pasti, untuk memberikan 'keteduhan' bagi diriku dan anak-2ku! " Kami saling berpegangan tangan beberapa saat dan saat itu kami benar2 bersyukur dan menyadari,bahwa hanya karena 'bisikanNYA' lah kami telah mampu memanfaatkan 'kesempatan' untuk dapat berbuat sesuatu bagi orang lain yang sedang sangat membutuhkan.

Ketika kami sedang menyantap makanan, dimulai dari tamu yang akan meninggalkan restoran dan disusul oleh beberapa tamu lainnya, mereka satu persatu menghampiri meja kami, untuk sekedar ingin 'berjabat tangan' dengan kami.

Salah satu diantaranya, seorang bapak, memegangi tangan saya, dan berucap "Tanganmu ini telah memberikan pelajaran yang mahal bagi kami semua yang berada disini, jika suatu saat saya diberi kesempatan olehNYA, saya akan lakukan seperti yang telah kamu contohkan tadi kepada kami."

Saya hanya bisa berucap "terimakasih" sambil tersenyum. Sebelum beranjak meninggalkan restoran saya sempatkan untuk melihat kearah kedua lelaki itu, dan seolah ada 'magnit' yang menghubungkan bathin kami, mereka langsung menoleh kearah kami sambil tersenyum, lalu melambai-2kan tangannya kearah kami. Dalam perjalanan pulang saya merenungkan kembali apa yang telah saya lakukan terhadap kedua orang tunawisma tadi, itu benar2 'tindakan' yang tidak pernah terpikir oleh saya. Pengalaman hari itu menunjukkan kepada saya betapa 'kasih sayang' Tuhan itu sangat HANGAT dan INDAH sekali!

Saya kembali ke college, pada hari terakhir kuliah dengan 'cerita' ini ditangan saya. Saya menyerahkan 'paper' saya kepada dosen saya. Dan keesokan harinya, sebelum memulai kuliahnya saya dipanggil dosen saya ke depan kelas, ia melihat kepada saya dan berkata, "Bolehkah saya membagikan ceritamu ini kepada yang lain?" dengan senang hati saya mengiyakan. Ketika akan memulai kuliahnya dia meminta perhatian dari kelas untuk membacakan paper saya. Ia mulai membaca, para siswapun mendengarkan dengan seksama cerita sang dosen, dan ruangan kuliah menjadi sunyi. Dengan cara dan gaya yang dimiliki sang dosen dalam membawakan ceritanya, membuat para siswa yang hadir di ruang kuliah itu seolah ikut melihat bagaimana sesungguhnya kejadian itu berlangsung, sehingga para siswi yang duduk di deretan belakang didekat saya diantaranya datang memeluk saya untuk mengungkapkan perasaan harunya.

Diakhir pembacaan paper tersebut, sang dosen sengaja menutup ceritanya dengan mengutip salah satu kalimat yang saya tulis diakhir paper saya .

"Tersenyumlah dengan 'HATImu', dan kau akan mengetahui betapa 'dahsyat' dampak yang ditimbulkan oleh senyummu itu."

Dengan caraNYA sendiri, Tuhan telah 'menggunakan' diri saya untuk menyentuh orang-orang yang ada di McDonald's, suamiku, anakku, guruku, dan setiap siswa yang menghadiri kuliah di malam terakhir saya sebagai mahasiswi. Saya lulus dengan 1 pelajaran terbesar yang tidak pernah saya dapatkan di bangku kuliah manapun, yaitu: "PENERIMAAN TANPA SYARAT."

Banyak cerita tentang kasih sayang yang ditulis untuk bisa diresapi oleh para pembacanya, namun bagi siapa saja yang sempat membaca dan memaknai cerita ini diharapkan dapat mengambil pelajaran bagaimana cara MENCINTAI SESAMA, DENGAN MEMANFAATKAN SEDIKIT HARTA-BENDA YANG KITA MILIKI, dan bukannya MENCINTAI HARTA-BENDA YANG BUKAN MILIK KITA, DENGAN MEMANFAATKAN SESAMA!

Orang bijak mengatakan: Banyak orang yang datang dan pergi dari kehidupanmu, tetapi hanya 'sahabat yang bijak' yang akan meninggalkan JEJAK di dalam hatimu.

Untuk berinteraksi dengan dirimu, gunakan nalarmu. Tetapi untuk berinteraksi dengan orang lain, gunakan HATImu! Orang yang kehilangan uang, akan kehilangan banyak, orang yang kehilangan teman, akan kehilangan lebih banyak! Tapi orang yang kehilangan keyakinan, akan kehilangan semuanya! Tuhan menjamin akan memberikan kepada setiap hewan makanan bagi mereka, tetapi DIA tidak melemparkan makanan itu ke dalam sarang mereka, hewan itu tetap harus BERIKHTIAR untuk bisa mendapatkannya.

Orang-orang muda yang 'cantik' adalah hasil kerja alam, tetapi orang-orang tua yang 'cantik' adalah hasil karya seni. Belajarlah dari PENGALAMAN MEREKA, karena engkau tidak dapat hidup cukup lama untuk bisa mendapatkan semua itu dari pengalaman dirimu sendiri

Dampak Kebijakan Stimulus Fiskal Pemerintah, Implementasi Pengurangan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi JATIM

2009-12-02T11:09:00.002+07:00

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Stabilitas perekonomian merupakan persyaratan dasar bagi terciptanya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian penting untuk memberikan kapasitas berusaha bagi para pelaku ekonomi. Perekonomian yang tidak stabil akan menimbulkan biaya tinggi bagi perekonomian masyarakat. Ketidak stabilan akan menyulitkan masyarakat swasta maupun rumah tangga dalam menyusun rencana kedepan, khususnya untuk jangka panjang yang dibutuhkan bagi investasi, Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Krisis keuangan global yang saat ini terjadi telah mendorong perekonomian dunia pada kondisi yang sangat sulit. Beberapa negara dunia, termasuk negara – negara maju saat ini telah mengalami kontraksi ekonomi. Amerika Serikat mengalami kontraksi ekonomi sampai dengan 6%, termasuk negara – negara Eropa Barat. Hal ini tentunya akan sangat membahayakan bagi perekonomian negara – negara berkembang, karena negara – negara maju tersebut merupakan pasar terbesar dan tujuan ekspor utama produk negara – negara berkembang.

Kondisi yang terjadi saat ini menggambarkan bahwa perekonomian dunia memiliki hubungan yang erat dan saling tergantung (inter-dependency) antar satu negara dan negara lain. Oleh karena itu, saat krisis keuangan global terjadi, imbasnya langsung berdampak kepada semua negara di Dunia.

Indonesia, sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dalam 4 tahun terakhir, juga mendapatkan imbas dari krisis keuangan global. Walaupun beberapa ahli ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif diatas 4%. Untuk itu, berdasarkan pengalaman krisis pada tahun 1998, pemerintah telah menetapkan kebijakan utama, seperti penguatan sektor riil, memperkuat UMKMK dengan tetap mempertahankan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan.

Kebijakan Pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu, baik dalam kebijakan perpajakan, pengelolaan sumber daya alam, maupun perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan telah mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang tajam. Berdasarkan fakta empiris jika Pemerintah Daerah menerima grant maka dipergunakan untuk meningkatkan pengeluarannya tanpa meningkatkan pajak.

Dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang memberikan kewenangan lebih luas pada daerah dalam mengelola pemerintahan di daerahnya, serta terjadi perubahan besar kebijakan alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang tercermin dalam bentuk semakin besarnya anggaran didaerah, serta keleluasaan penggunaannya.
Dalam semangat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sudah direncanakan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal senilai ±73 trilyun rupiah, yang diluncurkan untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh dan mampu menyediakan lapangan kerja.

Mengingat persoalan yang cukup besar, tentunya beban yang ada juga menjadi tanggung jawab daerah, mengingat 1/3 APBN telah ditransfer kepada daerah. Oleh karena itu, akan dijelaskan beberapa kebijakan Provinsi Jawa Timur didalam menghadapi tantangan krisis ekonomi global.

I.2.Rumusan Permasalahan

Kebijakan stimulus fiskal dilakukan Pemerintah setiap tahun dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan. Sehingga proses penyusunannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Depkeu) tanpa melibatkan unsur Pemerintah Daerah. Namun, kebijakan stimulus fiskal tahun 2009 ini agaknya “tidak lazim”, karena Pemerintah Daerah dilibatkan dalam proses pembahasan. Hal ini terkait dengan skenario bahwa Pemerintah Daerah ikut menanggung beban atau ikut bertanggungjawab atas kebijakan stimulus fiskal yang akan dilaksanakan Pemerintah dalam bentuk kebijakan penurunan tarif PKB, BBN-KB dan PPJ.
Sehubungan dengan rencana pemberlakuan kebijakan tersebut, bagi Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggap bahwa kebijakan tersebut sangat wajar dan perlu didukung oleh Pemerintah Daerah seluruh Indonesia. Hal ini melihat perkembangan lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akhir-akhir ini yang semakin terpuruk akibat dampak negatif dari krisis keuangan global, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, agar dampak krisis ini tidak semakin luas dan menggerogoti kehidupan rakyat Indonesia, perlu gerakan yang bersifat nasional untuk mengantisipasinya.

I.3.Tujuan Penulisan
Tujuan lain penulisan ini adalah :
1.Mengkaji dampak kebijakan stimulus fiskal di Provinsi Jawa Timur
2.Menganalisa kebijakan lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena adanya respon daerah terhadap kebijakan fiskal, maka studi ini akan mengkaji lebih lanjut kebijakan apa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian
Dengan bukti empiris, Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pro-rakyat sangat diperlukan, terutama melalui instrumen keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan yang akan dilakukan adalah melalui stimulus fiskal , khususnya yang berkaitan dengan penurunan tarif pajak. Potongan pajak itu dimaksudkan untuk mendorong pengeluaran (konsumsi dan investasi), sekaligus mendorong tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang lebih tinggi.

Ketika Misi pembangunan Jawa Ti terutama, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan mur 2009-2014 adalah: Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat, yang diarahkan, dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pedesaan; melalui penguatan perekonomian yang didukung pengembangan pertanian dan agroindustri/agrobisnis; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); peningkatan investasi dan ekspor non-migas, serta penyediaan infrastruktur yang memadai, dengan tetap memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup; memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima.

Misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik.

Wong cilik atau rakyat kecil merupakan subjek pembangunan, dan tidak boleh terpinggirkan, apalagi dipinggirkan, dari proses dan hasil pembangunan. Yang dimaksud “rakyat” dan wong cilik dalam rumusan misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi (marginalized), terdevaluasi (devalued), dan mengalami keterampasan (deprivation), serta pembungkaman (silencing). Mereka yang --karena berbagai alasan-- terlempar ke luar dari struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Peran lebih besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pro-rakyat sangat diperlukan, terutama melalui instrumen keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apalagi, struktur penerimaan APBD Jawa Timur sekitar 72%-77% berasal dari pendapat asli daerah (PAD) rakyat Jawa Timur sendiri.

Untuk itu, APBD Provinsi Jawa Timur harus ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar --terutama pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja-- yang berorientasi pada rakyat miskin, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan akhir, kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur. Makmur bersama Wong Cilik.

1.5.Metodologi dan Data

Dalam karya tulis ini penulis menggunakan metodologi dan data adalah sebagai berikut:
1.Metodologi survey.
2.Untuk studi ini akan menggunakan data periode tahun 2006 – 2008 berasal dari berbagai sumber yaitu Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

1.6.Organisasi Penulis

Penulis adalah bekerja pada instansi Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut :
Biro Keuangan terdiri dari 5 ( lima ) bagian yaitu Bagian Anggaran, Bagian Akuntansi, Bagian Administrasi Aset dan Bagian Bina Kabupaten/Kota. Sedangkan penulis berada di Bagian Bina Keuangan Kabupaten/Kota yang antara lain tugasnya adalah melakukan pembinaan keuangan terhadap Kabupaten/Kota yang ada diwilayah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai 29 Kabupaten dan 9 Kota.

BAB II
TINJAUAN LITERATUR

2.1.Sekilas Kebijakan Stimulus Fiskal

Dalam semangat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sudah direncanakan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal senilai ±73 trilyun rupiah, yang diluncurkan untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh dan mampu menyediakan lapangan kerja.

Mengingat persoalan yang cukup besar, tentunya beban yang ada juga menjadi tanggung jawab daerah, mengingat 1/3 APBN telah ditransfer kepada daerah. Oleh karena itu, akan dijelaskan beberapa kebijakan Provinsi Jawa Timur didalam menghadapi tantangan krisis ekonomi global.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU N0. 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas dan nyata kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur sumber daya sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Stimulus fiskal yang diluncurkan pemerintah bertujuan untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh dan mampu menyediakan lapangan kerja, pemerintah daerah ikut menanggung beban atau ikut bertanggungjawab atas kebijakan stimulus fiskal yang akan dilaksanakan pemerintah dalam bentuk penerimaan tarif PKB, BBN-KB, dan PPJ. Sehubungan dengan rencana pemberlakuan kebijakan tersebut, bagi Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggap bahwa kebijakan tersebut sangat wajar dan perlu didukung oleh Pemerintah Daerah seluruh Indonesia. Hal ini melihat perkembangan lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akhir-akhir ini yang semakin terpuruk akibat dampak negatif dari krisis keuangan global, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, agar dampak krisis ini tidak semakin luas dan menggerogoti kehidupan rakyat Indonesia, perlu gerakan yang bersifat nasional untuk mengantisipasinya.

Pengalaman yang sama mengenai kebijakan memotong pajak untuk menstimulasikan perekonomia, mendasari ilmu ekonomi dari Keynes juga pernah diterapkan di negara Amerika Serikat. John F. Kennedy saat menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1961, menerapkan ilmu ekonomi dari Keynes dengan membawa beberapa ekonom muda yang memiliki reputasi cemerlang ke Washington untuk bekerja sebagai Dewan Penasehat Ekonominya. Para ekonom ini, yang telah mempelajari ilmu ekonomi dari Keynes, membawa gagasan Keynesian ketika melakukan diskusi tentang kebijakan ekonomi pada tingkat tertinggi.

Salah satu proposal pertama Dewan tersebut adalah memperbesar pendapatan nasional dengan mengurangi pajak. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan pemotongan pajak pendapatan perseorangan dan korporasi yang cukup besar pada tahun 1964. Potongan pajak itu dimaksudkan untuk mendorong pengeluaran (konsumsi dan investasi), sekaligus mendorong tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang lebih tinggi. Ketika seorang wartawan bertanya pada Kennedy kenapa ia mensahkan pemotongan pajak, Kennedy menjawab, “Untuk memacu perekomian.

Sebagaimana predeksi para penasehat ekonomi Kennedy, pemberlakuan pemotongan pajak itu diikuti dengan booming ekonomi. Pertumbuhan GDP riil adalah 5,3 persen pada tahun 1964 dan 6,0 persen pada tahun 1965. Tingkat pengangguran turun dari 5,7 persen pada tahun 1963 menjadi 5,2 persen pada tahun 1964 dan kemudian menjadi 4,5 persen pada tahun 1965.

Para ekonom terus memperdebatkan sumber pertumbuhan ekonom yang pesat pada awal tahun 1960-an ini. Sebuah kelompok yang disebut supply-siders berpendapat bahwa booming ekonomi itu disebabkan dampak insentif dari pemotongan tingkat pajak pendapatan. Menurut kelompok supply-siders, ketika para pekerja diijinkan untuk mempertahankan bagian yang lebih besar dari penghasilannya, mereka mensuplai lebih banyak tenaga kerja serta memperluas penawaran barang dan jasa agregat. Namun, penganut Keynesian menekankan dampak pemotongan pajak terhadap permintaan agregat. Meskipun demikian, kedua pandangan tersebut mempunyai kebenaran yang sama : pemotongan pajak mendorong penawaran agregat dengan meningkatkan insentif kepada pekerja dan memperbesar permintaan agregat dengan menaikkan disposable income rumah tangga.

Ketika George W. Bush dipilih menjadi presiden pada tahun 2001, salah satu isi kampanyenya adalah pemotongan pajak. Bush dan para penasehatnya menggunakan pendapat supply-side dan retorika Keynesian untuk membuat kebijakan. Selama kampanye, ketika perekonomian sedang stabil, mereka berargumen bahwa tingkat marjinal pajak yang lebih rendah akan meningkatkan insentif kerja. Tetapi kemudian perekonomian mulai berjalan lambat : pengangguran meningkat dari 3,9 persen pada bulan Oktober menjadi 4,5 persen pada bulan April 2001. Argumen ini beralih ke penekanan bahwa pemotongan pajak akan mendorong pengeluaran dan mengurangi resiko terjadinya resesi.

Kongres menyetujui pemotongan pajak pada bulan Mei 2001. Dibandingkan dengan proposal asli Bush, tingkat potongan pajak yang disetujui Kongres lebih kecil dalam jangka panjang. Tetapi undang-undang ini menambahkan rabat pajak sebesar $600 per keluarga ($300 untuk setiap pembayar pajak tunggal) seperti yang diberlakukan pada musim panas 2001. Konsisten dengan teori Keynesian, tujuan dari rabat ini adalah untuk memberikan stimulus yang cepat kepada permintaan agregat.

Bagaimana perubahan pajak mempengaruhi pendapatan ekuilibrium. Perubahan pajak sebesar ∆T secara langsung akan menaikkan disposable income Y-T sebesar ∆T dan dengan demikian, menaikkan konsumsi sebesar MPC x ∆T. Pada setiap tingkat pendapatan pengeluaran yang direncanakan sekarang akan lebih tinggi. Seperti diperlihatkan pada Gambar 1.1, kurva pengeluaran yang direncanakan bergeser ke atas sebesar MPC x ∆T. Ekuilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B.

Sebagaimana kenaikan belanja pemerintah memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan, begitu pula pengurangan pajak. Seperti sebelumnya, perubahan awal dalam pengeluaran, yang sekarang MPC x ∆T, dikalikan dengan 1/(1 – MPC). Dampak keseluruhan terhadap pendapatan dari perubahan pajak tersebut adalah:

∆Y/∆T = - MPC/(1 – MPC)
∆Y/∆T = 1 / (1 – MPC)

Gambar ini menunjukkan bahwa kenaikan dalam belanja pemerintah mendorong adanya kenaikan dalam pendapatan yang lebih besar. Yaitu ∆Y. Rasio ini menyatakan seberapa besar pendapatan meningkat dalam menanggapi kenaikan dalam belanja daerah. Alasannya adalah bahwa, eningkatkan pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi, dan seterusnya. Kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan konsumsi sebesar MPC X G. Proses ini bermula ketika pengeluaran meningkat sebesar G, yang menunjukkan pendapatan juga meningkat sebesar G. Dimana MPC adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kenaikan konsumsi ini meningkatkan pengeluaran dan pendapatan sekali lagi. Kenaikan pendapatan yang kedua sebesar MPC X G ini sekali lagi meningkatkan konsumsi, sekarang sebesar MPC X (MPC X G), yang sekali lagi meningkatkan pengeluaran serta pendapatan, dan seterusnya.

Demikian pula terhadap perubahan pajak. Y = C ( Y – T ) + I + G Dengan mempertahankan I dan G tetap, diferensiasikan untuk memperoleh Y = C (Y - T) dengan mengubah menjadi Y/T = - C/( 1 - C ),
sehingga persamaan Y/T = MPC / ( 1 – MPC ) disederhanakan menjadi : Y / T = 1 / ( 1 – MPC )

2.2Respon Provinsi Jawa Timur terhadap Kebijakan Stimulus Fiskal
Terlepas dari kebijakan stimulus fiskal yang nantinya akan diambil Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memperhitungkan dampak krisis ini dengan menggeser beberapa skala prioritas dan melakukan penajaman-penajaman program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional, membangkitkan sektor riil, membangun dan memelihara infrstruktur publik, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Namun stimulus ini sifatnya sangat terbatas, karena keterbatasan anggaran yang tersedia jumlahnya sangat terbatas.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berusaha menyampikan masukan terhadap rencana Pemerintah Pusat (Depkeu) terkait dengan Kebijakan Stimulus Fiskal tahun 2009, sehingga masukan yang diberikan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum menetapkan kebijakan Stimulus Fiskal Tahun 2009, khususnya yang berkaitan dengan penurunan tarif pajak daerah.

Pajak daerah di Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang terbesar di dalam PAD. Selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-rata Pajak daerah menyumbang 86,57% dari total PAD (atau sekitar Rp.3,5 – 4,5 Trilyun). Sampai dengan tahun 2008, Pajak daerah disumbang oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) sebesar 76,32% ( atau sekitar Rp.3,4 Trilyun, dimana Rp.1,69 Trilyun dari PKB dan 1,72 trilyun dari BBN KB) serta Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor sebesar 22,85% (1,02 triyun). Data tersebut menunjukkan bahwa PKB dan BBN KB merupakan sumber pendapatan yang utama bagi Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian dampak fiskal dari kebijakan tersebut sangat signifikan bagi Provinsi Jawa Timur.

BAB III
HASIL SURVEY

Kebijakan penurunan tarif PKB dan BBN-KB dalam persentase yang sangat besar (50%) membawa dampak yang cukup luas bagi Pemerintah Daerah, terlebih lagi APBD Tahun Anggaran 2009 yang telah ditetapkan, dan telah berjalan selama 2 (dua) bulan. Beberapa implikasi kebijakan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1.Sektor PKB dan BBN-KB sampai saat ini masih merupakan sektor penerimaan yang paling dominan (primadona) diantara sektor lainnya dalam struktur penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Kedua sektor penerimaan ini memberikan kontribusi 60%-70% setiap tahun, dan menunjukkan trend kenaikan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir. Oleh karena, realisasi penerimaan selalu meningkat, maka target penerimaan yang ditetapkan bersama-sama dengan legislatif (DPRD Provinsi) juga selalu meningkat setiap tahun.

2.Kebijakan penurunan tarif PKB dan BBN-KB setelah APBD ditetapkan akan mendistorsi pencapaian target. Apabila hal ini terjadi, maka beberapa program dan kegiatan akan terancam tidak dapat dilaksanakan. Kondisi ini semakin diperparah lagi apabila dikaitkan dengan peta politik di Jawa Timur pasca Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang diulang sampai tiga putaran, dimana Gubernur/Wakil yang terpilih dituntut sesegera mungkin melaksanakan program dan kegiatannya, sebagai perwujudan janji-janji politik semasa kampanye.

3.Hasil simulasi perhitungan dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan kendaraan baru tahun 2008, dengan asumsi penurunan tarif PKB/BBN-KB sebesar 50% dan berlaku selama 6 (enam) bulan, maka hasil simulasi menunjukkan sebagai berikut :
a.PKB akan berkurang, sebesar Rp. 107.308.575.948
b.BBN-KB akan berkurang sebesar Rp. 710.564.692.724
Jumlah PKB dan BBN-KB sebesar Rp. 817.873.268.672

4.Selain penurunan penerimaan PKB dan BBN-KB yang sangat signifikan, kebijakan ini juga membawa implikasi pada tataran individu dalam masyarakat, karena besaran PKB dan BBN-KB untuk kendaraan baru tahun 2009 jauh lebih murah daripada besaran PKB dan BBN-KB (bukan kendaraan baru) tahun 2008 kebawah. Hal ini akan dapat menyebabkan keresahan dan gejolak dalam masyarakat, karena dianggap tidak mencerminan rasa keadilan. Masyarakat yang dapat membeli kendaraan bermotor baru merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai daya beli yang masih tinggi dan dapat dianggap sebagai kelompok masyarakat yang tidak terkena dampak krisis.

5.Dalam hal implementasi kebijakan ini juga menghadapi persoalan, karena tidak serta merta setelah kebijakan ini diterbitkan dapat dilaksanakan dilapangan. Hal ini terkait dengan persiapan-persiapan sistem, antara lain : (a) penyesuaian tabel NJKB yang dimuat dalam Permendagri 2009 untuk dimasukan (entry) kedalam database komputer, (b) penyusunan Peraturan Gubernur, (c) sosialisasi kepada aparat terkait, dan (d) implementasi. Jadi, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melaksanakan kebijakan ini secara serentak.

6.Persoalan lain yang tidak kalah pentingya adalah penurunan tarif PKB dan BBN-KB akan menyulitkan posisi pemerintah (eksekutif) dalam menjelaskan kebijakan ini kepada pihak legislatif (DPRD). Hal ini terkait dengan adanya penurunan realisasi penerimaan, pihak legislatif seringkali tidak mau memahami persoalan-persoalan ini, karena dianggap tanggungjawab eksekutif.

7.Dalam melaksanakan kebijakan ini, hal yang perlu dipastikan adalah apakah benar kebijakan penurunan tarif PKB dan BBN-KB akan menjamin perusahaan / industri otomotif untuk tidak melakukan PHK terhadap karyawannya, bahkan tidak pula menjamin untuk menurunkan harga jual kendaraan bermotor yang diproduksinya, karena proporsi pajak daerah sangat kecil dalam komponen biaya penjualan kendaraan bermotor.

Kebijakan penurunan tarif PKB dan BBN-KB dalam persentase yang sangat besar (50%) memang membawa dampak yang besar terhadap pendapatan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, perlu alternatif di dalam pelaksananaan kebijakan stimulus fiskal ini, Jawa Timur mencoba membuat konsep kebijakan terkait dengan pengurangan pajak tarif PKB dan BBN-KB, melalui Konsep Kebijakan Pengurangan Pajak Untuk Rakyat.

Pengurangan Pajak Untuk Rakyat adalah kebijakan dibidang pajak daerah provinsi dalam bentuk pembebasan sanksi administrasi dan pengurangan pokok pajak (discount) kepada masyarakat (wajib pajak), meliputi:

1.Pembebasan seluruh sanksi administrasi (denda dan bunga) atas keterlambatan pendaftaran dan/atau keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ;
2.Pembebasan pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II);
3.Pembebasan seluruh sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT/AP);
4.Pengurangan (discount) pokok PKB sebesar 2% (dua persen) terhadap pembayaran yang dilaksanakan Wajib Pajak sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum masa pajaknya berakhir.

Dari sisi penerimaan, kebijakan ini mengandung dua konsekuensi, dimana pada satu sisi akan mengurangi potensi penerimaan, karena berkurangnya penerimaan sanksi administrasi berupa denda dan bunga PKB, BBN-KB, P3ABT/AP dan penerimaan BBN II, serta pengurangan pokok PKB. Dari data yang ada menunjukkan bahwa selama 8 tahun terakhir terjadi peningkatan hampir 5 (lima) kali lipat, yaitu sebesar 487,65% atau rata-rata setiap tahun terjadi pertumbuhan 60,96% penerimaan sanksi/denda PKB. Bahkah pada tahun 2008 rata-rata per bulan penerimaan dari denda PKB sebesar Rp. 5.738.113.961,-.

Dengan menggunakan asumsi penerimaan sanksi rata-rata setiap bulan tahun 2008 sebesar Rp. 5.738.113.961, maka kebijakan pengurangan pajak untuk rakyat Tahun 2009 (Penghapusan denda PKB) yang berlaku selama 3 (tiga) bulan akan mengurangi penerimaan sebesar Rp. 17.214.341.883,-. Namun pada sisi yang lain, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Pokok PKB dan BBN-KB yang terhutang sebesar Rp. 59.169.910.967,-.
Secara keseluruhan konsep pengurangan pajak untuk rakyat tahun 2009 yang diberlakukan selama 3 (tiga) bulan akan membawa dampak pengurangan penerimaan sebesar Rp. 45.052.020.300,-. Artinya, kebijakan pengurangan pajak mensubsidi/ meringankan beban masyarakat Jawa Timur.

Tabel 1.1 Jenis Penghapusan/Pengurangan Pajak
Jenis Penghapusan/Pengurangan Pajak Jumlah
1. Penghapusan sanksi administrasi PKB 17.214.341.883
2. Penghapusan sanksi administrasi BBN-KB 1.304.862.300
3. Penghapusan BBN II 26.532.816.712
4. Pengurangan (discount) Pokok PKB (2%) 2.051.317.288
Jumlah Keseluruhan 45.052.020.300
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur, 2009

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

•Krisis Keuangan Global yang terjadi, telah di antisipasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan berbagai kebijakan fiskal dan non fiskal untuk menjaga kinerja perekonomian sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan;

•Jawa Timur dengan berbagai bencana yang ada (banjir, lapindo, longsor, turunnya eskpor), dengan segala upaya dan komitmen membangun yang tinggi melalui berbagai kebijakan “keberpihakan” pemerintah Provinsi ternyata masih mampu untuk terus membangun dengan capaian indikator makro ekonomi yang cukup baik;

•Anggaran yang terbatas terus diupayakan untuk di arahkan untuk menggairahkan kegiatan sektor riil (termasuk UMKMK) dan pertanian, untuk tetap berproduksi dan mencegah adanya PHK dengan segala upaya dalam bentuk stimulus fiskal dan non fiskal bagi mereka;

•Pentingnya kerjasama antar pemerintah baik vertikal (dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota) maupun horisontal (Provinsi lain) dalam menjalankan kebijakan untuk efisiensi pengeluaran APBD;

Kebijakan stimulus fiskal dan non – fiskal perlu dilanjutkan terus untuk tetap menjaga jalannya perekonomian dan mendukung perekonomian nasional.

4.2 SARAN
Kebijakan stimulus fiskal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya pada stimulus fiskal, tetapi juga non – fiskal. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memahami stimulus fiskal sebagai kebijakan yang mengurangi beban pajak rakyat yang dapat dilakukan dengan pengurangan pajak atau memberikan belanja yang lebih efisien.

Beberapa kebijakan yang sudah dilakukan sejak 5 tahun terakhir akan dijelaskan dibawah ini:

•Program Jaring Pengaman Sosial:
–Gerdutaskin;
–PAMDKB;
–JPES;
•Program Kredit Murah (bunga 6%);
•Penyederhanaan Perijinan baik investasi dan IMB;
•Kerjasama progam dan pembiayaan antara Provinsi – kabupaten/kota;
•Optimalisasi peran BUMD;
•Pengendalian Inflasi Daerah dengan membentuk TPID;
•Penguatan sektor riil dengan pasar lelang komoditi setiap bulan;
•Pengurangan PKB dan BBN

Kebijakan – kebijakan yang harus dipertahankan dan perlu dilanjutkan serta dapat diperkuat dengan kebijakan lainnya seperti:
1.Program Penjaminan kredit, untuk mengakses capital market dan menjadikan UMKM bankable;

2.Kerjasama secara riil dengan perusahaan – perusahaan besar yang berlokasi di Jawa Timur dalam pemanfaatan dana – dana CSR (Corporate Social Responsibility);
Kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjaga stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonominya. Tentunya kerjasama yang lebih sehat baik dengan pemerintah pusat maupun kabupaten dan kota perlu ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang, karena kebijakan tersebut akan lebih mengefisienkan belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

-----------, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2006,2007 dan 2008 Provinsi Jawa Timur,
----------- , Kajian Ekonomi Regional Propinsi Jawa Timur, Triwulan I - 2009, Bank Indonesia,
N. Gregory Mankiw, 2002, Edisi kelima, Macroeconomics, Harvard University,
----------- , Sambutan Gubernur Jawa Timur pada acara Seminar oleh Departemen Keuangan ” Peran Daerah Dalam Menghadapi Dampak Krisis Ekonomi Global di Era Desentralisasi ” , Bali 4 Mei 2009.

Kebijakan Pengurangan Pajak Untuk Rakyat TA 2009

2009-12-02T11:03:00.001+07:00

Latar belakang

a.Mencermati fenomena kehidupan sosial masyarakat dewasa ini cukup memprihatinkan kita semua sebagai sesama anak bangsa, betapa tidak krisis multi dimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 yang lalu belum sepenuhnya berakhir, pada tahun 2008 telah muncul krisis baru yang dipicu krisis keuangan Amerika Serikat yang kemudian merambah keseluruh dunia, sehingga krisis ini lebih populer disebut krisis keuangan global. Dampak krisis ini tidak kalah dengan dampak krisis yang terjadi sebelumnya, baik pada skala makro maupun mikro, baik bagi Pemerintah, dunia usaha maupun bagi masyarakat.

b.Bagi masyarakat bawah, krisis ini akan semakin memperpuruk kondisi kehidupan mereka dan semakin mendorongnya kejurang kemiskinan yang semakin dalam, karena naiknya harga-harga kebutuhan pokok, menurunnya daya beli, kesempatan kerja yang semakin sempit, dan terjadinya PHK, akibat kolapsnya perusahaan-perusahaan atau industri.

c.Bagi masyarakat Jawa Timur khususnya, dampak krisis ini diperparah lagi dengan terjadinya bencana alam diberbagai daerah, seperti banjir, tanah longsor, lumpur Lapindo, angin puting beliung, dan gelombang air laut yang tinggi menyebabkan para nelayan tidak mampu mencari nafkah keluarganya. Bagi para petani, bencana banjir telah menghapuskan harapan mereka untuk memperoleh hasil panen yang melimpah. Bencana banjir dan tanah longsor juga telah merusak infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, bendungan/tanggul dan fasilitas publik lainnya.

d.Pada skala makro, dampak krisis keuangan global akan mengancam keberlanjutan pertumbuhan perekonomian Indonesia, sehingga Presiden SBY mengambil langkah-langkah antisipatif dengan menetapkan tujuh prioritas kebijakan dibidang perekonomian, meliputi: (a) melakukan upaya untuk mencegah pengangguran baru atau PHK, dan langkah-langkah penanggulangan apabila terjadi PHK, (b) melakukan upaya dan kebijakan yang meringankan dunia usaha termasuk insentif fiskal untuk mengamankan sektor riil, (c) mencegah inflasi yang tidak semestinya melalui stabilitasi harga dan meningkatkan daya beli masyarakat, (d) melindungi dan membantu masyarakat miskin agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan (e) menjaga ketahanan pangan dan ketahanan energi sehingga dapat memenuhi kebutuhan perekonomian tahun 2009 ;

e.Kebijakan stimulus fiskal yang dirancang Departemen Keuangan merupakan salah satu strategi antisipasi dampak krisis keuangan global. Skema kebijakan ini direncanakan melibatkan peran serta Pemerintah Daerah melalui instrumen pengurangan 50% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagai dasar penetapan PKB dan BBN-KB. Namun, rencana kebijakan ini ditolak oleh semua utusan Pemerintah Daerah pada Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan Daerah Tahun 2009 di Ternate Maluku Utara, dengan beberapa alasan, diantaranya : (a) secara teknis, kebijakan ini tidak mempengaruhi struktur harga kendaraan, karena NJKB bukan komponen biaya terbesar dalam harga jual kendaraan bermotor, (b) Pemerintah Daerah sedang dan akan melaksanakan kebijakan penghapusan/pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB sebagai bagian dari strategi stimulus fiskal di daerah ;

f.Terpilihnya Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur baru yang dipilih secara langsung oleh masyarakat merupakan tumpuan harapan masyarakat Jawa Timur untuk dapat memperbaiki kondisi masyarakat yang sedang terpuruk. Sementara pada sisi yang lain, Gubernur diberikan kewenangan untuk membantu masyarakat melalui instrumen kebijakan stimulus fiskal daerah atau insentif pajak daerah dalam bentuk kebijakan pembebasan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah provinsi (PKB, BBN-KB dan P3ABT/AP).

g.Latarbelakang di atas menjadi dasar pertimbangan mengapa kebijakan pengurangan pajak untuk rakyat tahun 2009 menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilaksanakan.

2. Maksud, Tujuan dan Manfaat

2.1. Maksud
Sebagai bagian dari strategi kebijakan stimulus fiskal melalui instrumen pajak daerah provinsi yang diintegrasikan dengan Program 100 Hari Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur yang baru dengan misi APBD untuk Rakyat. Sehingga, sinergitas kedua kebijakan ini secara tematik dinamakan kebijakan Pengurangan Pajak Untuk Rakyat Tahun 2009.

2.2. Tujuan
Membantu meringankan beban masyarakat, khususnya wajib pajak yang mengalami dampak krisis keuangan global yang menyebabkan menurunnya kemampuan masyarakat memenuhi kewajibannya membayar pajak, sekaligus bertujuan untuk mensukseskan Program 100 Hari Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur yang mempunyai keperdulian dan keberpihakan terhadap ketidakberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat yang menjadi korban bencana alam yang melanda wilayah Provinsi Jawa Timur.

2.3. Manfaat Kebijakan
Pelaksanaan kebijakan ini diharapkan dapat memperoleh beberapa manfaat, baik manfaat dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sebagai berikut :
1.Mendukung kebijakan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur untuk meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi dampak krisis dan bencana alam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah;
2.Menekan jumlah piutang pajak daerah (tunggakan pajak) yang cenderung meningkat ;
3.Menjamin kepastian hak kepemilikan kendaraan bermotor;
4.Meningkatkan akurasi database kendaraan bermotor ;
5.Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pajak daerah ;
6.Mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya membayar pajak sebelum jatuh tempo masa pajaknya ;
7.Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi semua jenis layanan unggulan Samsat yang ada ;
8.Meningkatkan potensi pajak untuk tahun berikutnya, sehingga kontribusi penerimaan PAD akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang.

3. Dasar Hukum Pengurangan Pajak

1.Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Pada Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah : (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB/PKAA); (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB/BBNKAA); (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); dan (d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3BAT/AP). Selanjutnya pada pasal 4 ayat (1) dan (3) mengamanatkan bahwa Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan sekurang-kurangnya mengatur nama, objek, dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, penetapan, tata cara pembayaran dan penagihan, kadaluwarsa, sanksi administrasi, tanggal mulai berlakunya. Kemudian pada pasal 75 PP Nomor 65 Tahun 2001 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2.Pasal-pasal yang mengatur kewenangan penghapusan dan atau pengurangan pajak daerah diatur pada Pasal 4 ayat (4) huruf (a) UU Nomor 18 Tahun 1997 juncto UU Nomor 34 tahun 2000 yang menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya.

3.Berdasarkan amanat UU dan PP tersebut diatas, maka sebagai dasar pelaksanaan pemungutan di Provinsi Jawa Timur telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kedua Perda ini dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

4.Pada pasal 22 ayat (2) hutuf (b) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan dan bunga PKB yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Kemudian, pada pasal 21 ayat (2) huruf (b) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan dan bunga BBNKB yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

4. Konsep Kebijakan Pengurangan Pajak

Pengurangan Pajak Untuk Rakyat adalah kebijakan dibidang pajak daerah provinsi dalam bentuk pembebasan sanksi administrasi dan pengurangan pokok pajak (discount) kepada masyarakat (wajib pajak), meliputi :

4.1. Jenis-jenis Pengurangan Pajak
1.Pembebasan seluruh sanksi administrasi (denda dan bunga) atas keterlambatan pendaftaran dan/atau keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ;

2.Pembebasan pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II);

3.Pembebasan seluruh sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT/AP);

4.Pengurangan (discount) pokok PKB sebesar 2% (dua persen) terhadap pembayaran yang dilaksanakan Wajib Pajak sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari sebelum masa pajaknya berakhir.

4.2. Sasaran Kebijakan Pengurangan Pajak
1.Pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB diberikan kepada seluruh masyarakat (wajib pajak) yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat), termasuk alat-alat berat dan kereta gandeng/tempel, kendaraan pribadi (plat hitam) maupun kendaraan umum (plat kuning) yang mempunyai piutang pajak berupa denda dan bunga yang belum dibayar sampai dengan 30 Juni 2009;

2.Pembebasan pengenaan BBN II diberikan kepada seluruh masyarakat (wajib pajak) yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat), termasuk alat-alat berat dan kereta gandeng/tempel, kendaraan pribadi (plat hitam) maupun kendaraan umum (plat kuning) yang kepemilikannya terjadi dan didaftarkan sampai dengan 30 Juni 2009;

3.Pembebasan sanksi administrasi P3ABT/AP kepada seluruh masyarakat (wajib pajak) P3ABT/AP yang mempunyai piutang pajak berupa denda belum dibayar sampai dengan tanggal 30 Juni 2009.

4.Pengurangan pokok PKB sebesar 2% (dua persen) diberikan kepada seluruh masyarakat (wajib pajak) yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat), termasuk alat-alat berat dan kereta gandeng/tempel, kendaraan pribadi (plat hitam) maupun kendaraan umum (plat kuning) yang melaksanakan pembayaran PKB sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kelender dihitung hari sebelum berakhirnya masa pajak yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2009.

4.3. Waktu pelaksanaan
Waktu pelaksanaan kebijakan berlaku efektif selama 3 (tiga) bulan, mulai tanggal 1 April 2009 sampai dengan 30 Juni 2009.

5. Analisis Dampak Kebijakan
Pelaksanaan Kebijakan ini akan berdampak pada berbagai aspek, baik penerimaan dan piutang pajak (tunggakan), sisdur perpajakan dan pelayanan, penyediaan logistik (SKPD, STNK, TNKB), maupun sistem informasi dan telekomunikasi serta koordinasi dan sosialisasi.

5.1. Dampak terhadap penerimaan
Dari sisi penerimaan, kebijakan ini mengangandung dua konsekuensi, dimana pada satu sisi akan mengurangi potensi penerimaan, karena berkurangnya penerimaan sanksi administrasi berupa denda dan bunga PKB, BBN-KB, P3ABT/AP dan penerimaan BBN II, serta pengurangan pokok PKB, namun pada sisi yang lain kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan, terutama bersumber dari pencairan pokok PKB, BBN-KB dan P3ABT. Seberapa besar penerimaan yang berkurang dan penerimaan yang bertambah dari kebijakan ini dapat dicermati dari hasil simulasi perhitungan yang ditunjukkan dengan tabel dibawah ini.

TABEL 1
TREND PENERIMAAN YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN SANKSI ADMINISTRASI PKB DAN BBN-KB TAHUN 2001-2008
(dalam rupiah)
NO. TAHUN ANGGARAN SANKSI
DENDA SANKSI BUNGA JUMLAH RATA-RATA PERBULAN

[1] [2] [3] [4] [5]= [3+4] [6]
1 2001 13.497.519.365 622.566.595 14.120.085.960 1.176.673.830
2 2002 16.780.674.040 817.833.700 17.598.507.740 1.466.542.312
3 2003 14.193.348.230 749.119.831 14.942.468.061 1.245.205.672
4 2004 31.414.513.808 1.985.258.391 33.399.772.199 2.783.314.350
5 2005 32.532.777.563 2.696.758.610 35.229.536.173 2.935.794.681
6 2006 37.436.828.804 3.508.318.594 40.945.147.398 3.412.095.616
7 2007 45.681.110.496 5.180.813.381 50.861.923.877 4.238.493.656
8 2008 63.038.554.563 5.818.812.980 68.857.367.543 5.738.113.961

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
a.Penerimaan kas yang bersumber dari sanksi administrasi berupa denda dan bunga jumlahnya cukup besar dan setiap tahun menunjukkan kecenderungan semakin meningkat.

b.Dilihat dari struktur penerimaan, bagian terbesar (90%) bersumber dari penerimaan sanksi denda, selebihnya (10%) berasal dari sanksi bunga. Hal ini dapat dipahami, karena sanksi denda dikenakan 25% setiap terjadi keterlambatan pembayaran, sedangkan sanksi bunga hanya dikenakan 2% setiap bulan atas setiap keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu 30 hari, yang berlaku maksimal 15 bulan.

c.Apabila dicermati dari trend pertumbuhan selama delapan tahun, telah terjadi peningkatan hampir 5 (lima) kali lipat, yaitu sebesar 487,65% atau rata-rata setiap tahun terjadi pertumbuhan 60,96%.

d.Meningkatnya penerimaan dari sanksi administrasi pada dasarnya bukan kondisi yang diharapkan dalam pemungutan pajak daerah, karena peningkatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kurang patuh memenuhi kewajibannya membayar pajak, sehingga dikenakan sanksi yang berarti pula menambah beban tambahan bagi keuangan masyarakat.

e.Dengan menggunakan asumsi penerimaan sanksi rata-rata setiap bulan tahun 2008 sebesar Rp. 5.738.113.961, maka kebijakan pengurangan pajak untuk rakyat Tahun 2009 yang berlaku selama 3 (tiga) bulan akan mengurangi penerimaan sebesar Rp. 17.214.341.883. Namun pada sisi yang lain, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Pokok PKB dan BBN-KB yang terhutang sebesar Rp. 59.169.910.967

Dari Tabel 2 dapat disimpulkan :
Pelaksanaan kebijakan pengurangan pajak untuk rakyat tahun 2009 tidak mengurangi realisasi penerimaan kas, bahkan sebaliknya dapat meningkatkan penerimaan kas selama tiga bulan sebesar Rp. 14.117.890.667. Artinya, kebijakan pengurangan pajak tidak hanya bermanfaat untuk meringankan beban masyarakat Jawa Timur, tetapi juga dapat meningkatkan PAD Provinsi Jawa Timur.

5.2. Dampak terhadap sisdur administrasi

Kebijakan pengurangan pajak merupakan salah satu bentuk intervensi kebijakan pemerintah tidak hanya menyentuh ranah publik atau kepentingan masyarakat luas (wajib pajak), tetapi juga membawa konsekuensi internal terhadap pengelolaan sisdur administrasi perpajakan. Oleh karena itu, perlunya pengelolaan sisdur administrasi yang lebih tertib, teratur, dan efisien, baik pendataan objek dan subyek pajak, penentuan piutang pajak, pembukuan dan pelaporan pajak berdasarkan standar akuntansi, maupun sistem penagihan pajak.

5.3. Dampak terhadap penyediaan logistik
Berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa kebijakan pengurangan pajak akan mendorong masyarakat secara masal melakukan pendaftaran kendaraan bermotor dan pembayaran pajak yang telah melewati jatuh tempo (menunggak), termasuk melakukan bea balik nama atas kendaraan bermotor yang sebelumnya masih nama orang lain. Dampaknya adalah kebutuhan akan blanko/formulir SKPD, STNK dan TNKB akan meningkat di atas kebutuhan rata-rata. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan menyediakan blanko/formulir lebih banyak agar tidak mengalami kekurangan, seperti yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan pengurangan pajak tahun 2007. Penyediaan blanko/formulir SKPD merupakan kewenangan Dipenda, sedangkan blanko STNKB dan TNKB merupakan kewenangan Ditlantas Polda Jawa Timur, sehingga perlu koordinasi dengan pihak Ditlantas untuk mempersiapkan blanko tersebut.

5.4. Dampak terhadap sistem informasi dan telekomunikasi
Sistem informasi dan telekomunikasi pelayanan Samsat merupakan tumpuan harapan untuk mendukung keberhasilan kebijakan pengurangan pajak. Meningkatnya volume transaksi akan berdampak terhadap beban sistem yang semakin meningkat. Meningkatnya beban sistem menentukan kecepatan akses dan transfer atau komunikasi data, sehingga sampai batas tertentu akan terjadi overload yang menyebabkan terjadinya berbagai gangguan, seperti terjadinya kemacetan (hang-up), jaringan komunikasi sering putus (disconnect), dan response time meningkat. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya antrian atau penumpukan wajib pajak di loket-loket yang pada umumnya disertai dengan kekecewaan dan hujatan atas pelayanan yang diberikan petugas pelayanan Samsat.

5.5. Dampak terhadap koordinasi
Kebijakan pengurangan pajak, meskipun secara teknis merupakan tanggungjawab Dipenda, tetapi pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Ditlantas Polda Jawa Timur dan jajarannya, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur dan jajarannya, serta Pemkab/Pemkot. Oleh karena itu, untuk mensukseskan kebijakan ini kemampuan koordinasi menjadi sangat penting dan menentukan untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini, baik koordinasi yang dilakukan antar pimpinan di tingkat provinsi maupun koordinasi yang dilakukan Ka UPTD di tingkat Kabupaten/Kota.

6. Tahapan Pelaksanaan Kebijakan
Kebijakan Pengurangan Pajak Untuk Rakyat Tahun 2009 sangat diharapkan dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta dilandasi dengan kepastian hukum. Untuk itu perlu disusun tahapan proses sebagai pedoman bagi pelaksana, sebagai berikut :

6.1. Tahap Persiapan/Perencanaan
Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum kebijakan diimplementasikan, sebagai berikut :

1.Menyusun proposal kebijakan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan. Proposal kebijakan memuat antara lain latarbelakang, maksud dan tujuan serta manfaat kebijakan, landasan hukum, rancangan kebijakan, analisis dampak kebijakan serta tahapan proses pelaksanaan.

2.Menyusun kelengkapan administrasi, antara lain :
a.Surat Kadis kepada Gubernur ;
b.Surat Gubernur kepada Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur ;
c.Surat Gubernur kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan ;
d.Rancangan Paraturan Gubernur ;
e.Surat Kadis kepada Dirlantas Polda Jawa Timur ;
f.Surat Kadis kepada Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur ;
g.Rancangan Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur ;
h.Surat Kadis kepada Ka UPTD seluruh Jawa Timur ;
i.Menyusun materi untuk press release Kepala Dinas;
j.Membuat nota dinas kepada Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Pendapatan agar membuat Sistem untuk mendukung pelaksanaan pengurangan PKB, BBNKB dan P3ABT/AP dengan format laporan sebagaimana terlampir.

3.Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, baik secara internal maupun eksternal;

4.Melaksanakan rapat konsilidasi dengan seluruh pelaksana (KaUPTD) sekaligus mensosialisasikan konsep sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat berhasil mencapai sasaran seperti yang diharapkan;

5.Menghitung kebutuhan biaya yang diperlukan untuk sosialisasi dan kegaiatan instalasi program aplikasi, serta kegiatan monitoring dan evaluasi;

6.Mempersiapkan dan mendistribusikan kebutuhan blanko SKPDKB ;

7. Mempersiapkan format blanko/formulir laporan sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi ;

8.Menyusun sistem dan program aplikasi komputer ;

9.Monitoring kesiapan sistem komunikasi / sistem jaringan;

10.Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat oleh seluruh UPTD dan Dinas dengan menggunakan berbagai media informasi, baik menggunakan media konvensional seperti brosur, famplet, stiker, spanduk, memanfaatkan sarana Samsat Keliling, maupun menggunakan media modern seperti telp/HP (SMS), internet (website dipenda), radio (radio SS untuk surabaya), dan media televisi (apabila tersedia biaya) menggunakan TVRI atau JTV melalui acara seperi suara publik atau cangru’an.

6.2. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain :

1.Instalasi program aplikasi komputer ;

2.Press Release Kepala Dinas dengan mengundang wartawan media lokal maupun nasional ;

3.Pelaksanaan kebijakan pengurangan pajak secara serentak diseluruh Jawa
Timur, mulai tanggal 1 April 2009 sampai dengan 30 Juni 2009.

6.3. Tahap Monitoring dan Evaluasi
Tahap ini merupakan tahapan untuk menilai dan mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengurangan pajak. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan, antara lain :

1.Monitoring perkembangan penerimaan kas dengan melakukan peninjauan langsung kelapangan atau dengan menggunakan laporan sesuai dengan format laporan yang telah disediakan ;

2.Monitoring permasalahan yang dihadapi dilapangan ;

3.Mengevaluasi seluruh kegiatan, termasuk tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dilapangan.
4.Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bapak Kepala Dinas dan Bapak Gubernur Jawa Timur.

6.4. Tahap Penyusunan Ketentuan Biaya
1.Kegiatan Press Release;

2.Rapat dengan para KUPTD, Adpel dan Opdat serta Kasi Penagihan;

3.Biaya pembuatan program;

4.Biaya instal program;

5.Pekerjaan volume pada Bidang Pajak Daerah dan Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Pendapatan;

6.Biaya koordinasi dengan Biro Hukum, Ajudan, Dirlantas dan jajarannya;

7.Biaya pemantauan lapangan setiap bulan.

Kapitalisme & Liberalisme

2009-12-02T11:00:00.001+07:00

1.Kapitalisme dan Liberalisme

a.Ekonomi
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berkaitan dengan permasalahan bisnis, perusahaan, perdagangan, keuangan, per Bankan, kehutanan, pertanian dan sebagainya. Meyer, Marx, dan Smith yang menjelaskan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia tidak pernah terbatas, jika suatu kebutuhan maka akan muncul kebutuhan lain, jika itu dipenuhi maka akan muncul kebutuhan yang lain lagi dan seterusnya. Manusia memiliki sifat mengejar apa yang dibayangkan, diimpikan, meskipun hal itu (pada waktu itu) belum ada dalam jangkauannya.

Hal yang membatasi dia adalah kesanggupan memenuhi kebutuhan, dimana alat untuk memenuhi kebutuhan terbatas. Misalnya gaji dia sedikit, pendapatan dia sedikit. Sedikit memiliki makna bahwa antara pendapatan yang ideal bagi dia (dalam perspektif kebutuhan) berada jauh dibawah keinginan dia (untuk berbelanja apa yang dikehendaki).

Secara rasional, kita dihadapkan pada kenyataan, agar kita mendahulukan kebutuhan apa yang harus dipenuhi dahulu dengan pendapatan yang ada, lantas waktu yang lain akan memenuhi kebutuhan yang lain. Setiap kondisi terpenuhinya kebutuhan itu disebut dengan puas. Kepuasan adalah kondisi dimana kebutuhan sesaat itu dapat dipenuhi dengan pendapatan yang dapat diperolah pada saat yang sama.

b.Prinsip ekonomi. Tentu saja diperlukan suatu prinsip agar terjadi pemenuhi kebutuhan. Meyer menyebutkan, bahwa prinsip ekonomi merupakan kepuasan optimal ketika biaya tertentu. Ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammadi SAW “berhentilah makan sebelum kenyang”. Kalau kita sangat bernafsu, makan itu masih bisa dilanjutkan hingga sangat kenyang, tetapi lambat atau cepat tingkat kenikmatan atas makanan itu makin berkurang. Bahkan kalau diteruskan kita akan muntah-muntah karena kebanyakan makan. Kondisi itu disebut dengan maksimal. Sesuatu yang maksimal artinya sudah tidak dapat ditambah lagi – kecuali mau masuk rumah sakit.

Karena itu, kurva kepuasan harus dilukis dengan dengan garis lengkung ke atas, sementara biaya dengan garis lengkungan ke bawah. Dalam bahasa matematika, kurva kepuasan disusun dalam bentuk hiperbol. Karena kurva dalam bentuk hiperbola, maka persamaan aljabar yang dipakai adalah persamaan kwadratik.

c.Pengendalian faktor-faktor Produksi
Pengendali faktor ekonomi adalah pasar. Pasar disebut sebagai invisible hand. Kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran akan menyebabkan harga akan naik atau turun. Kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, konsumsi, dan disktribusi akan diatur oleh kekuatan pasar. Setiap pelaku ekonomi tidak memiliki tenaga yang cukup untuk mengatur pasar, karena banyak penjual dan pembali yang ada di pasar. Disamping itu, kegiatan produksi juga dikendalikan oleh faktor-faktor produksi, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor skill, dan faktor modal. Dalam beberapa teori ekonomi kodern, permasalahan enterpreneourship dijadikan sebagai faktor produksi. Semantara ekonomi klasik hanya terbatas pada tiga faktor. Yang mengendalikan faktor produksi adalah pasar, tetapi pada pelaku ekonomi yang kuat, dengan penguasaan modal yang tinggi, akan menjadi pemain baru dalam mengendalikan faktor produksi. Permasalahan inilah yang kadang memicu lahirnya konflik pelaku ekonomi.

d.Prinsip berperilaku adalah “Prinsip bebas berbicara, bebas berbuat, selama tidak merugikan beta”. Inilah nilai luhur yang dikemukakan oleh Bapak Smith dan Marx. Nilai-nilai individual sangat dijunjung tinggi bagi semua orang. Semua orang boleh berkata apa saja, boleh berbuat apa saja, batas perkataan dan perbuatan itu adalah “tidak merugikan orang lain”. Tidak boleh satu orang mendesak orang lain demi keuntungannya.

e.Perilaku Ekonomi adalah Rasional.
Semua orang diasumsikan rasional. Tidak ada seorang pun yang ingin merugikan diri sendiri, tidak ada orang yang ingin melanggar hukum karena semua orang tahu kalau melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Orang-orang baik secara kelompok maupun individu semua rasional, cerdas, pintar, dan akan melakukan apa yang terbaik bagi dirinya, tidak melanggar hukum, dan tidak merugikan orang lain. Coba anda lihat berbagai demonstrasi di Amerika dan Inggris, umumnya berjalan lancar dan tidak anarkhis.

f.Kapitalisme dan Demokrasi
Kapitalisme yang mengedepankan kebebasan individu. Liberalisme yang memberikan ruang gerak individu secara luas dan hanya dibatasi oleh kebebasan individu lain adalah awal gagasan demokrasi. Demokrasi menempatkan semua orang memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak berbicara dan hak berbuat yang sama. Pembatas kebebasan orang adalah kebebasan orang lain. Itu adalah dinding kehormatan individu.

g.Kegiatan Ekonomi dan Kegiatan Pemerintah
Semua kegiatan yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi diserahkan pada masyarakat. Fungsi pemerintah terbatas pada fungsi umum dan perlindungan, misalnya fungsi pendidikan, fungsi keamanan dan pertahanan, kebakaran hutan dan lahan, penjaga tata tertib lingkungan. Yang menentukan apa yang dilakukan, apa yang boleh, dan bagaimana cara melakukan sesuatu diserahkan kepada masyarakat luas. Tidak ada pegawai sampai mati, sampai tua, atau yang sejenisnya. Semua diserahkan pada masyarakat.

h.Tujuan Kegiatan Ekonomi
Tujuan kegiatan ekonomi adalah kesejahteraan sosial, kesejahteraan individual, kemakmuran, terpenuhinya kebutuhan individu dan masyarakat. Secara mikro, tujuan ekonomi adalah profit. Kalau semua mendapatkan profit, maka masyarakat akan sejahtera. Untuk mencapai profit yang tinggi diperlukan creative dan enterpreneourship, keberanian mengambil resiko, mensiasati resiko menjadi kemanfaatan, efektivitas, dan afektivitas. Kalau lini bisnis mikro berjalan baik, konteks makro berjalan baik, maka wilayah itu dihuni oleh individu-individu yang makmur, dan masyarakat secara keseluruhan yang makmur.

2.Kapitalisme dan Liberalisme ala Indonesia

a.Ekonomi Indonesia diatur dengan UUD 1945 pasal 33. Inilah awal beda dengan pokok permasalahan di USA dan Negara-negara Eropa yang lain. Mereka mengawali ekonomi dengan kebebasan individu, sementara bisnis hanya menyerahkan sebagian pendapatannya dalam bentuk pajak kepada pemerintah sehingga fungsi publik berjalan dengan baik, sementara Indonesia memulai mengatur hal-hal pokok oleh negara dan sisanya diserahkan kepada masyarakat. Pokok kegiatan ekonomi makin lama makin didominiasi oleh pemerintah.

Masyarakat Indonesia telah lama menyerahkan kemerdekaan individunya kepada penguasa kerajaan baik secara sukarela maupun dipaksa, hal serupa juga terjadi pada pemerintah penjajah Belanda dan Jepang. Kepada penjajah pribumi dan penjajah asing, masyarakat hanya bisa menyembah dan menyerahkan seluruh harkat kemanusiaannya.
Hingga jaman kemerdekaan, masyarakat kecil ini telah terbentuk jiwa menyerah pada penguasa. Baru mulai tahun 1996 kira-kira, masyarakat mulai berani mempertontonkan diri dalam bentuk ketidak sepakatannya dengan siapapun, mereka berdemo. Apakah dalam demo itu individu hanya sebagai orang bayaran (tukang demo) atau pendemo yang sesungguhnya, atau hanya sekedar ikut-ikutan, atau “sebagai” yang lain.

b.Prinsip Ekonomi. Pertanyaannya apakah prinsip ekonomi sebagaimana disampaikan Guru Smith dan Meyer itu dikembangkan di Indonesia. Dari berbagai pengamatan kami pada hampir semua literature yang ada di Indonesia, prinsip ekonomi yang dikembangkan memakai pola lurus. Apa artinya? Bahwa semakin banyak barang dikonsumsi maka akan semakin puas. Kondisi ini bertentangan dengan hukum Gozen.
Pada kenyataannya tidak mungkin orang mengkonsumsi barang sebanyak mungkin untuk mengejar kepuasan. Orang makan ada batasnya yaitu kenyang dan kekenyangan. Maka pola garis lurus yang dikembangkan pada berbagai literature di Indonesia adalah salah dan tidak masuk akal.

c.Siapa Pengendali faktor Produksi. Di USA pengendali faktor produksi adalah orang-orang, atau siapapun yang dapat disejajarkan dengan orang. Di Indonesia ini agak susah, karena ada batas demokrasi yang sangat luas di Indonesia. Coba saja kalau perusahaan mengambil keputusan mengenai sesuatu apa pun, dapat menimbulkan gelombang demonstrasi, entah demo sungguhan atau demo terpaksa, demo gratis atau demo bayaran, ujung-ujungnya yang mengatur segala hal ikhwal adalah pemerintah. Inilah pelaku bisnis dan lembaga bisnis di Indonesia menjadi sangat kesulitan termasuk mengatur rumah tangganya sendiri. Karena itu saya berpandangan bahwa yang mengendalikan langsung dan tidak langsung terhadap semua faktor produksi sesungguhnya adalah pemerintah sendiri. Pemerintah adalah perusahaan monopoli dalam hal pengendalian faktor produksi. Ada departemen pengendalo bidang ketenagakerjaan, departemen pengedali penggunaan faktor alam, pengendali penanaman modal. Karena itu sesungguhnya, ekonomi Indonesia adalah ekonomi Negara. Segala hal ikhwal pengelolaan sumber-sumber bisnis berkaitan dengan pelaku politik dan penguasa. Bayangkan sekarang baru saja terjadi restrukturisasi BUMN ASTEK yang ujung-ujungnya adalah koheren dengan parpol yang minta jatah kekuasaan uang menjelang pemilu.

d.Nilai. Nilai-nilai ekonomi yang dikembangkan di USA adalah efisiensi, efektivitas, dan afektvitas. Indonesia, khususnya para akademisi mencoba menempatkan “agama” sebagai baju setiap perilakunya. Tetapi pada prinsipnya penghargaan masyarakat, manusia atas manusia lain, bukan berdasarkan nilai-nilai agama. Penempatan dan pengelompokan orang dasarnya adalah kekayaan, penghasilan, atau jabatan yang memberikan dampak pada kekayaan. Masyarakat kita sangat hormat terhadap permasalahan penguasaan uang. Kalau boleh saya katakan, uang adalah simbol ekonomi, maka tidak salah kalau dikatakan Ekonomi sebagai agama (Nelson,1944). Hingga kini kita banyak menemukan perilaku ambigu, tutur dan penampilannya adalah agama, sementara yang dihormati adalah uang. Karena itu permasalahan efektivitas dan efisiensi tidak dipentingkan.

Nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan juga demokrasi tanpa batas. Masyarakat menuntut transfaransi yang berlebihan. Saudara ingat kasus KPK melawan Yusril Indra Mahendra. Ini nampaknya bukan permasalahan kebenaran, tetapi permasalahan standar ganda yang ujung-ujungnya adalah”kekuasaan dan uang”. Uniknya standard ganda itu muncul dalam kaliber politik tinggi dan berdekatan dengan istana.

Nilai demokrasi kita adalah nilai transparansi tanpa batas. Hampir dapat dipastikan siapa saja dapat menjadi rektor UMS, dapat menjadi gubernur Jawa Tengah, dapat menjadi bupati dan wali kota. Persamaan hak itu sebagai sama dalam konteks kepala tanpa budaya. Di USA permasalahan performance akademik dan permasalahan profesionalitas mendapatkan tempat istimewa dalam demokrasi. Demokrasi tidak boleh mengorbankan kompetensi. Indonesia dalam berdemokrasi hanya mengedepankan persamaan hak asasi manusia.

e.Tujuan Ekonomi tidak Jelas
Karena pengendali ekonomi adalah Negara, berarti kekuasaan birokrasi dan kekuasaan politik, maka tujuan ekonomi dirumuskan dalam ruang DPR. Karena itu menjadi tidak jelas apa sesungguhnya kecuali kata-kata yang bersifat abstraks: stabilitas moneter, atau apa.

3.Bagaimana Koperasi

a.Kita memiliki UU Koperasi yang sangat canggih. Permasalahannya adalah apakah ada persamaan persepsi dan makna antara penyusun UU, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait dengan koperasi. Saya hingga sekarang lebih memahami kalau koperasi adalah lapangan pekerjaan bagi siapa saja yang terlibat, tetapi bukan oleh masyarakat.

b.Koperasi juga diam seribu bahasa ketika permasalahan nasional yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat bergelombang. Ambil contoh kasus beras. Ketika dewan dan demonstrasi antri imprt beras terjadi, ketika harga beras melambung, dan ketika operasi beras menuai banyak masalah. Semua pihak yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sembunyi, termasuk para anggota dewan dan pihak-pihak yang menentang import beras, tidak terkecuali koperasi.
Disini pertanyaan saya menguat, siapa sih koperasi itu, kenapa sembunyi, mana demokrasi dan memperjuangkan anggota, kan para anggota kelimpungan kelaparan.

c.Bagaimana Koperasi dan Bulog
Mestinya antara koperasi dan Bulog dapat sinergis. Mereka dapat merapatkan barisa karena memiliki persepsi yang sama yaitu mensejahterakan anggota dan menyediakan kebutuhan pokok rakyat. Tetapi nampaknya antara keduanya tidak saling mengenal hingga kini.

d.Koperasi nampak Sebagaimana Badan Usaha yang lain.
Koperasi ini nampak tidak jauh berbeda dengan badan usaha lain, tidak ada anggota yang menonjol diperjuangkan, ya sepanjang jalan kalau kita melihat koperasi berarti sama dengan toko lain, ‘oh itu toko operasi”, “tidak tampak anggota berbodnong-bondong berbelanja karena “kualitas, kemudahan, dan harga kompetitif sebagai kerja keras dan perjuangan”. Oh itu badan perkreditan koperasi” atau yang lain. Ya mungkin ada beberapa perbedaan misalnya ada fasilitas dari departemen. Bahkan mungkin berbagai kredit telah dikucurkan dan tidak pernah bergulir dalam jangka lama atau telah hilang. Ini adalah tantangan kita sebagai warga koperasi. “Koperasi perlu diajari menjadi koperasi, dan jangan menjadi yang lain”.

e.Mampukah koperasi sebagai alat memperjuangkan ekonomi rakyat ketika pemerintah sebagai pengendali ekonomi tidak memiliki keberpihakan makro terhadap koperasi kecuali membagi kredit calon macet. Kopersi bukan melakukan oposisi atau perlawanan penguasaan politik atas ekonomi Negara, tetapi koperasi justru merupakan badan usaha yang mendapatkan jatah kemakmuran dalam program-program pembangunan. Ini agak keras tetapi kalau di dalami nampaknya memang unik. Carilah berapa sumbangan koperasi terhadap PDRB. Ini hanya permasalahan ekonomi rakyat. Belum lagi pertanyaan sumbangan sosial dan politik sesuai dengan konteks soko guru perekonomian. Ekonomi Indonesia bukanlah memiliki fundasi yang kuat, tetapi ekonomi Indonesia rapuh karena ditopang oleh perilaku politik yang labil. Sekarang para wakil rakyat sedang sibuk “memperjuangkan dirinya sendiri, partainya sendiri agar memiliki biaya untuk memenagkan Pemilu”, lantas koperasi mendapat bagian apa dalam kancah politik ekonomi dan ekonomi politik nasional.

f.Siapa membutuhkan koperasi : rakyat atau departemen, anggota atau pengurus. Ini pertanyaan sulit, lihatlah KUD kita. Siapa yang kaya, pengurus atau anggota. Yang membutuhkan kegiatan pembinaan rakyat atau departemen atau koperasi. Diperlukan penelitian serius dalam hal demikian ini karena selama ini koperasi lebih sering menjadi sarana korupsi pejabat bukan menjadi ajang memakmurkan rakyat. Telah lama koperasi berkiprah, rakyat kecil tetap saja sengsara, bodoh, tidak tahu malu, serakah, dan sejumlah title lain yang menyedihkan sebagai bangsa.

4.Penutup
Tulisan ini belum selesai, masih membutuhkan diskusi yang sangat banyak dan mendalam. Namun ada benang merah yang dapat diterik, bahwa usaha memperjuangkan kesejahteraan rakyat masih membutuhkan waktu yang panjang, koperasi dapat ambil bagian. Koperasi jangan sampai lepas dari anggota, lepas dari rakyat, karena sesungguhnya mereka lah yang harus diperjuangkan oleh koperasi.

Daftar Rujukan

Ebenstein, William & Fogelman, Edwin. 1987. Isme-isme Dewasa Ini. Edisi kesembilan. Penterjemah Alex Jemadu. Jakarta : Penerbit Erlangga

Smith, Adam. 1976. An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations. Chicago : The University of Chicago Press

Marx, Karl. 1887. Capital : A Critical Analysis of Capitalist Production. (4 Jilid) Moscow: Foreign Languages Publishing House.

Mengembalikan RI ke Investasi Global

2009-12-02T10:58:00.000+07:00

Mengembalikan Indonesia ke dalam radar investasi global. Itu misi dari berbagai agenda kebijakan probisnis yang coba ditempuh pemerintah beberapa bulan terakhir, menurut Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhamad Lutfi.

Namun, mengembalikan tingkat kepercayaan investor ternyata tak semudah membalik telapak tangan. Pernyataan pahit Wakil Presiden M Jusuf Kalla pada Indonesia Investment Conference (IIC) di Nusa Dua, Bali, Senin lalu, menunjukkan optimisme dan dukungan verbal masyarakat internasional saja tidak cukup. ”Mereka memuji-muji, tetapi tetap saja mereka pergi ke China atau Vietnam,” katanya.

Upaya mengembalikan Indonesia ke dalam radar investasi global sebenarnya sudah dimulai oleh beberapa rezim pemerintahan sebelumnya setelah Indonesia terjerumus dalam krisis finansial tahun 1997. Namun, tidak banyak berhasil. Laporan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) menunjukkan neraca modal Indonesia terus negatif sejak tahun 1997, kecuali mungkin setahun terakhir. Artinya, arus modal keluar lebih besar ketimbang arus modal masuk.

Lutfi menyebut perbandingan kapitalisasi pasar PT Telkom dengan perusahaan telekomunikasi Singapura, Singapore Telecom (SingTel), sebagai indikasi sederhana masih rendahnya kepercayaan investor pada Indonesia. Kendati kapasitas terpasang untuk sambungan telepon tetap (fixed line) dan seluler antara Telkom dan SingTel hampir sama, tingkat kapitalisasi pasar Telkom hanya seperlima atau bahkan seperenam SingTel.

Dari yang terlihat pada IIC di Bali—diikuti oleh hampir 750 delegasi, kebanyakan wakil dari lembaga keuangan— animo para investor masih sangat tinggi, seperti halnya juga pada Infrastructure Summit I di Jakarta awal tahun lalu. Para delegasi pada IIC umumnya juga optimistis akan prospek ekonomi dan juga prospek berusaha di negara ini.
Namun, lagi-lagi animo tinggi dan sikap optimistis itu baru sebatas pernyataan, belum diwujudkan dalam investasi riil, khususnya di proyek-proyek greenfield (pendirian pabrik baru atau perluasan pabrik lama). Investasi yang masuk sejauh ini lebih banyak investasi jangka pendek di instrumen investasi berpendapatan tetap (fixed income), seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat utang negara (SUN), baru kemudian saham.

Hari-hari ini optimisme kita dibuat melambung oleh lonjakan indeks harga saham di Bursa Efek Jakarta yang terus menguat—mencapai titik tertinggi dalam sejarah pada pekan ini— yakni di atas level 1.300. Demikian pula, nilai tukar rupiah juga menguat begitu perkasa, sempat di bawah level Rp 9.100 per dollar AS. Sejak awal tahun, rupiah tercatat sudah menguat hampir 10 persen dan menjadikannya sebagai the best performer di Asia.

Sentimen positif terhadap Indonesia juga ditunjukkan dari kelebihan permintaan hingga hampir empat kali lipat dalam penerbitan obligasi internasional senilai 2 miliar dollar AS yang dilakukan oleh pemerintah awal bulan ini di New York. Bukan itu saja. Dua lembaga pemeringkat asing juga menaikkan outlook peringkat utang Indonesia.

Beberapa pengamat mengaitkan kuatnya indeks saham dan rupiah yang tidak didukung fundamental ini dengan serbuan uang panas (hot money), yang mencoba memburu aset-aset yang menawarkan pendapatan lebih tinggi atau mengambil keuntungan dari selisih suku bunga rupiah dan suku bunga dollar AS yang mencapai 8 persen saat ini.
Ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ikhsan, menyebut angka hot money yang bergentayangan di Indonesia saat ini mencapai 20 miliar dollar AS, suatu jumlah yang amat besar untuk bisa menggoyang sistem keuangan kita mengingat kapitalisasi pasar finansial kita yang masih terbatas.

Namun, tren positif bukan hanya terjadi di instrumen portofolio yang pergerakannya sangat dipengaruhi oleh sentimen atau persepsi pasar. Angka penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga meningkat secara spektakuler setahun terakhir.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan angka persetujuan investasi dalam rangka PMA selama tahun 2005 meningkat 30,4 persen menjadi 13,58 miliar dollar AS dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasinya juga meningkat hampir dua kali lipat menjadi 8,9 miliar dollar AS. Untuk PMDN, angka persetujuan meningkat 14,7 persen menjadi Rp 50,58 triliun. Sementara realisasinya juga meningkat dua kali lipat menjadi Rp 30,67 triliun.

Kendati demikian, angka persetujuan PMA turun lagi pada awal tahun ini. Angka persetujuan PMA selama periode Januari- Februari 2006 turun 61 persen dibandingkan periode sama 2005, menjadi 1,27 miliar dollar AS.

Namun, untuk realisasinya, masih meningkat hampir empat kali lipat menjadi 2,21 miliar dollar AS dibandingkan dengan periode sama tahun 2005. Peningkatan ini terutama terjadi untuk investasi di sektor kertas dan tekstil. Untuk PMDN, angka persetujuan masih meningkat sebesar 21,6 persen menjadi Rp 8,17 triliun dan realisasinya juga meningkat 32,4 persen menjadi Rp 3,26 triliun.

Meskipun meningkatnya angka PMA dan PMDN ini di satu sisi bisa menjadi indikasi mulai pulihnya tingkat kepercayaan, beberapa kalangan, seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), melihat peningkatan angka PMA dan PMDN yang terjadi sekarang ini belum merupakan suatu tren yang berkesinambungan menuju pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Peningkatan angka PMA dan PMDN tahun lalu, terutama pada awal tahun, menurut Kepala Perwakilan ADB di Indonesia, David Green, seperti dikutip AFX Asia, lebih disebabkan oleh dampak transisi politik di pemerintahan yang mulus pada waktu itu.
Namun, ia mengingatkan, stabilitas politik saja tak cukup untuk bisa menjaga kesinambungan arus investasi, jika berbagai persoalan lain yang menghambat investasi belum diatasi.

Menurut Green, kalangan investor dan pelaku usaha masih mengeluhkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian ekonomi dan kebijakan, instabilitas makro-ekonomi, buruknya infrastruktur (terutama pasokan listrik), ekonomi biaya tinggi, ruwetnya masalah perburuhan, tingginya korupsi (baik di tingkat nasional maupun daerah), tingginya biaya dana, tingginya tarif pajak, dan sebagainya.

Green mengingatkan, jika pemerintah gagal mengatasi masalah-masalah ini, bukan lonjakan investasi yang akan dialami Indonesia beberapa tahun ke depan, tetapi sebaliknya penciutan investasi. Faktanya, hingga sekarang fenomena hengkang investor memang masih terjadi.

Menurut dia, orang lain mungkin merasa optimistis 100 persen soal Indonesia, tetapi dia cukup 51 persen saja. Untuk saat ini, dia memilih lebih baik menunggu dulu bagaimana pemerintah akan mengimplementasikan seabrek paket kebijakan yang sudah dibuatnya sekarang ini.

Harus lebih serius

Sejumlah pengamat mengatakan, lonjakan indeks saham dan rupiah pekan lalu memang membuat mata investor portofolio berpaling ke Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi tren berkesinambungan dan investasi jangka pendek ini akan diikuti atau dikonversikan menjadi investasi jangka panjang yang bisa mendorong pertumbuhan dan lapangan kerja?

Dalam sambutannya pada IIC, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono mengatakan sudah waktunya masyarakat internasional melihat Indonesia lebih serius lagi di masa mendatang. Ada beberapa alasan yang dikemukakan Boediono—dan juga beberapa pembicara lain—selain kinerja indeks saham dan rupiah yang mencapai rekor pekan lalu.

Mereka umumnya menyebut pasar yang sangat besar dan potensi sumber daya alam sebagai pesona yang sulit dilawan oleh banyak negara di dunia ini. Dalam konferensi tersebut, Boediono kembali menegaskan hal yang sudah berulang kali diungkapkan dalam berbagai forum yang berbeda, yakni komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan reformasi, dalam upaya mengubah secara dramatis persepsi mengenai Indonesia beberapa tahun ke depan.

Boediono juga kembali menyebut tiga pilar strategi untuk mendorong investasi dan ekspor. Pertama, mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan iklim investasi, termasuk di sektor infrastruktur. Kedua, mempercepat penanganan kasus-kasus penting (high profile), terutama karena persepsi yang diciptakannya. Ketiga, mengatasi berbagai isu di sektor finansial, terutama dalam rangka mendorong penyaluran kredit dan memperbaiki struktur pasar modal.

Dalam paket kebijakan perbaikan iklim investasi yang diluncur baru-baru ini, pemerintah menetapkan 85 tindak kebijakan dalam lima bidang, antara lain pemangkasan waktu pengurusan perizinan usaha dari rata-rata 150 hari menjadi 30 hari. Pemerintah juga berencana menghilangkan semua diskriminasi terhadap PMA dan PMDN, serta mengurangi daftar sektor yang terlarang untuk dimasuki asing (negative list). Rancangan Undang-undang (RUU) Investasi-nya sendiri telah disampaikan ke DPR bulan ini.

Kebijakan penting lain yang ditempuh adalah reformasi perpajakan, yang antara lain mengurangi tarif pajak, memperbaiki administrasi pajak, serta harmonisasi pajak pusat dan daerah. Tarif pajak yang 30 persen sekarang ini secara bertahap akan diturunkan menjadi 28 persen pada tahun 2006 dan 25 persen pada tahun 2010.
Di sisi kepabeanan, reformasi difokuskan pada upaya menekan biaya logistik yang selama ini dianggap sebagai sumber utama ketidakkompetitifan Indonesia. Termasuk menambah jumlah importir jalur hijau. Untuk memperbaiki penciptaan lapangan kerja dan fleksibilitas pasar kerja, pemerintah juga mengajukan revisi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa pasal yang akan direvisi adalah pasal-pasal mengenai pesangon, kontrak kerja, outsourcing, dan penetapan upah minimum.
Pemerintah juga berusaha mengkaji persoalan-persoalan yang membuat 91 proyek infrastruktur yang ditawarkan pada Infrastructure Summit I tak menarik minat investor. Salah satunya dengan memperbaiki persiapan proyeknya. Pemerintah juga memutuskan menempuh konsep pembagian risiko (risk-sharing) untuk proyek infrastruktur tertentu. Beberapa proyek yang dipertimbangkan untuk menggunakan kerangka kerja (framework) ini adalah sejumlah proyek ketenagalistrikan dan proyek jalan yang sudah tertunda selama bertahun-tahun.

Sedangkan pilar ketiga meliputi akses ke kredit bagi investor domestik, terutama perusahaan kecil dan menengah. Untuk ini, pemerintah dan Bank Indonesia sepakat mengenai perlunya paket kebijakan sektor keuangan untuk mendukung dua pilar terdahulu.

Melalui semua langkah itu, pemerintah menargetkan tingkat investasi sudah kembali ke level seperti sebelum krisis pada 2-3 tahun mendatang untuk mencapai pertumbuhan 6-7 persen.

Para pembicara pada IIC di Nusa Dua awal pekan ini mengakui kuatnya komitmen pemerintah dan sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi. Namun, menurut mereka, masih lebih banyak yang harus dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi. Mereka antara lain menunjuk pada masih maraknya praktik korupsi dan buruknya governance atau corporate governance.

Hal lain yang ditunggu-tunggu investor adalah implementasi dari langkah-langkah kebijakan dan berbagai paket kebijakan yang sudah dan akan diluncurkan oleh pemerintah. Patrick Giraud menyebut, sejak Infrastructure Summit I, sudah ada sekitar 53 program reformasi yang sampai di meja presiden. Namun, pelaksanaannya belum terlihat sampai sekarang.

Jadi, seperti ditegaskan oleh Giraud dan juga pembicara lain pada IIC di Bali: kini saatnya implementasi. Kalau tidak, akan seperti yang dikeluhkan wakil presiden, investor memuji-muji, tetapi tetap saja mereka bukan berinvestasi ke Indonesia, tetapi ke China, Vietnam, atau India.

Kebijakan Investasi Dlm Hal Pembangunan Ekonomi

2009-12-02T10:47:00.002+07:00

A. PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan sebuah negara, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu negara itu mampu secara finansial atau sejahtera. Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pada kondisi ini, pertumbuhan ditandai dengan masuknya dana kedalam sistem ekonomi suatu negara.

Begitu juga dengan pengalaman Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini sesudah terjadinya masa krisis ekonomi pada tahun 1998. Kondisi tersebut bukan hanya merusak sistem ekonomi yang terbangun selama dekade sebelumnya tetapi juga aspek lain seperti politik, hukum, dan pemerintahan. Kita dihadapkan pada banyak pilihan yang sebenarnya tidak mengijinkan kita memilih atas kehendak dan keinginan sendiri. Kondisi ini menandakan bahwa posisi tawar kita tidak menguntungkan baik secara internal maupun eksternal. Secara sederhana, Indonesia memerlukan dan dan dukungan finansial yang besar untuk bisa membangun kembali apa yang sudah hancur dan mempertahankan yang masih ada.

Sejumlah pemikiran untuk perbaikan pun sudah digulirkan, sampai akhirnya pemerintah mengambil pilihan untuk memberikan sebagian hak dan wewenang tersebut kepada lembaga-lembaga finansial internasional dan sejumlah negara lain. Sebenarnya apa yang dibutuhkan? Sederhana, Indonesia memerlukan ‘dana baru’ dalam bentuk investasi. Mengapa harus investasi? Karena secara perhitungan ekonomi saat itu Indonesia tidak mempunyai ‘saving’ atau tabungan untuk meredam gejolak ekonomi saat itu. Oleh karena itu, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan bantuan lembaga finansial internasional dan mengundang sejumlah investor untuk mulai menanamkan modalnya di Indonesia.

Lantas, bila sejumlah dana sudah bisa ditarik masuk ke dalam dan kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia sudah pulih, apakah hal itu sudah menjadi bukti bahwa kita sudah berada pada level yang aman? atau apakah status sebagai negara miskin/terbelakang sudah lepas dari kita? ternyata tidak demikian, karena sejumlah konsep mengatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara tidak bisa hanya diukur dengan jumlah dana yang terserap, peningkatan GDP, atau kurs mata uang yang menguat, tetapi perubahan kehidupan masyarakatnya. Hal ini pun tidak bisa dinafikan.

Begitu pentingnya peran dan dukungan dari investasi terhadap kelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat disadari betul oleh pemerintah. Sebab sejumlah proyek infrastruktur membutuhkan dukungan dana yang besar, bukan hanya infrastruktur ekonomi tetapi juga infrastruktur bidang sosial dan kehidupan masyarakat. Peran serta dan dukungan non materiil pun dibutuhkan, di semua level pemerintahan pusat dan daerah, serta di semua level masyarakat kota dan pedesaan.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah perubahan dan perbaikan tidak hanya bisa digantungkan pada besarnya dana yang masuk tetapi juga kesiapan/kualitas internal. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah sangat penting, ‘nilai jual’ daerah terhadap investor sangat ditentukan oleh kondisi daerah dan nasional. Kondisi yang dimaksud adalah kualitas SDM pemerintah, manajemen pelayanan, kualitas masyarakat, fasilitas dan kemudahan yang diberikan, serta stabilitas politik dan penegakan hukum. Sinkronisasi arah dan kehendak dari pemerintah pusat dan daerah pun mutlak diperlukan. Daerah dengan wewenang dan keinginannya pun tidak bisa dikesampingkan begitu saja, sebaliknya peran pemerintah pusat pun sebagai koordinasi sentral pun perlu ditegaskan kembali.

Berdasarkan hal-hal diatas perlu kiranya untuk menyimak kembali kondisi kebijakan investasi yang dijalankan oleh pemerintah selama ini, berkaitan dengan tujuan perbaikan dan perubahan perekonomian Indonesia beserta sejumlah permasalahan yang mengikutinya.

Konsep dan Tujuan Pembangunan Secara Umum

Arah dan tujuan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep pembangunan yang dirancangnya. Istilah pembangunan tetap dan masih akan menjadi aspek penting dalam merancang setiap kebijakan pemerintah. Konsep pembangunan yang dirancang setidaknya bukan hanya menonjolkan keberhasilan ekonomi sebagai faktor yang dominan tetapi juga memasukkan faktor lain yang tidak bisa diabaikan. Faktor-faktor yang mendukung tersebut berupa perbaikan pada bidang pendidikan, pengurangan tingkat kemiskinan, tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, serta masih banyak faktor lain.

Mudrajad Kuncoro setidaknya menjelaskan hal diatas sebagai apa yang disebut ‘indikator kunci pembangunan’. Selain itu pula proses pembangunan yang dijalankan bukan hanya dilihat dari segi fisik (physical result) tetapi juga harus membawa sejumlah perubahan (growth with change) yang sifatnya non material. Setidaknya ada 3 perubahan yang perlu terjadi dalam proses pembangunan, yaitu perubahan struktur ekonomi (misalnya dari pertanian kepada industri lalu ke bidang jasa), perubahan kelembagaan (misalnya reformasi birokrasi dan SDM), dan perubahan kenaikan pendapatan perkapita (GNP riil dibagi jumlah penduduk).

Indikator kunci yang dimaksud di atas adalah indikator ekonomi dan indikator sosial. Beberapa variabel yang masuk dalam indikator ekonomi antara lain GNP perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel dalam indikator social antara lain Human Development Index dan (Physical Quality Life Index) Indeks Mutu hidup Bahkan indicator-indikator ini digunakan sebagai acuan terhadap pengelompokkan Negara tersebut dalam kaitannya dengan sistem ekonomi global.

Namun kenyataan yang terjadi tidak bisa disederhanakan dengan hanya mengandalkan kedua indikator tersebut, sebab sebenarnya proses pembangunan yang berjalan bersifat kompleks. Ada sejumlah permasalahan baru dan laten yang tidak bisa diselesaikan begitu saja, bahkan untuk memetakan permasalahannya juga cukup sulit. Permasalahan tersebut bisa berasal dari pemerintah sendiri sebagai pelaksana dan penggagas pembangunan, juga dari sector swasta atau masyarakat sendiri. Bahkan dipercaya bahwa pembangunan sudah gagal untuk bisa menjadi jawaban dalam memperbaiki permasalahan-permasalahan laten seperti kemiskinan dan keterbelakangan.

Dikatakan bahwa pertumbuhan (pembangunan) semata tidak banyak menyelesaikan persoalan dan kadang-kadang mempunyai akibat yang tidak menguntungkan. BahkanTodaro mengatakan bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur social, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality) dan pemberantasan kemiskinan absolut (Bryant,1989). Dapat dimengerti bahwa pembangunan bukanlah konsep statis melainkan dinamis dan merupakan proses tiada akhir.

Bila kita berkaca dari hal diatas, maka apa yang dialami oleh Indonesia tidak jauh berbeda. Isu-isu yang diangkat seputar pembangunan yang dijalankan adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat, penurunan tingkat pengangguran, dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu sudah pasti bahwa pemerintah perlu merancang konsep dan arah pembangunan apa yang menjadi pilihan kita kedepan.

Sejumlah pihak mengatakan bahwa konsep ekonomi kita berbeda dengan negara lain di dunia. Kita mengenal adanya sistem ekonomi Pancasila, sebagian lagi memasukkan istilah ekonomi kerakyatan . Namun semua itu pada prinsipnya bermuara pada kepentingan dan perbaikan dalam kehidupan masarakat. Setidaknya ada beberapa karakteristik dari ekonomi Pancasila atau pun kerakyatan tersebut yang diberikan oleh penggagasnya. Dengan mengutip pendapat Mubyarto bahwa ciri dari sistem ekonomi Pancasila adalah roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, social dan moral, kehendak kuat untuk pemerataan, nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi, koperasi merupakan sokoguru, dan imbangan yang tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi (Kuncoro,1997).

Saat ini kita mengetahui penjabaran konsep dan arah pembangunan melalui beberapa kebijakan yang dijalankan pemerintah. Salah satu kebijakan yang ada tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada dua peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang permbangunan secara makro yaitu UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan nasional (Propenas) 2000-2004 dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah sudah membuat RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) nasional, yang diharapkan nantinya itu akan menjadi arah dan acuan bagi kebijakan pembangunan ke depan. RPJP tersebut kemudian direalisasikan kedalam bentuk RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) nasional yang kemudian diterjemahkan lagi menjadi RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang sifatnya tahunan. Dalam Rancangan terakhirnya pemerintah melalui Bappenas sudah menyusun bebrerapa hal pokok yang menjadi sasaran pembangunan ekonomi Untuk 20 tahun kedepan. Sasaran tersebut adalah

• Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dimana pertanian (dalam arti luas) dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern, industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi.
• Pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai sekitar US$ 6000 dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
• Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
Kelanjutan operasionalisasi dari RPJM 2004-2009 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 dan kemudian diwujudkan dalam bentuk RKP Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 dan Perpres 19 tahun 2006 sebagai peraturan pelaksana. Fungsi dari RPJM adalah menjadi pedoman umum bagi pemerintah pusat (diwakili oleh kementrian dan lembaga) serta pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerjanya masing-masing.

B. KEBIJAKAN INVESTASI INDONESIA

Salah satu ciri umum negara terbelakang adalah kelangkaan modal. Sebab utama kelangkaan modal adalah kecilnya tabungan atau lebih tepat kurangnya investasi di dalam sarana produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Maka bila dibandingkan dengan Indonesia, keadaan tersebutlah yang terjadi saat ini, hal ini dapat dilihat dari sejumlah fakta seperti tertundanya keinginan pemerintah untuk membangun sejumlah infrastruktur akibat kurangnya dana yang dimiliki oleh pemerintah, tingkat produktivitas dan kemampuan individual masyarakat juga rendah, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, serta kurangnya sarana produksi yang dimiliki masyarakat dan sector swasta. Akibatnya adalah derajat ekonomi, kesehatan, serta tingkat pengganguran yang tinggi.

Keadaan tersebut bisa dikurangi jika pemerintah bisa membangun dan menciptakan sarana produksi tadi. Pembangunan dan penciptaan sarana produksi tersebut adalah dengan membangun infrastruktur yang mendukung program tersebut. permasalahannya adalah dana untuk merealisasikannya tidak mencukupi. Dalam hal ini sebenarnya sector swasta dalam negeri mempunyai peran yang strategis yaitu dengan membantu pemerintah dalam mengumpulkan dana tersebut. Namun kondisi sector swastapun tidak mampu untuk memikul tanggung jawab itu. Sehingga kebutuhan akan penyediaan dana dari luar menjadi pilihan utama kebijakan pembangunan ekonomi.

kebijakan tersebut cukup realities mengingat pemerintah tidak lagi mempunyai pilihan lain yang mendukung. oleh karena itu, pemerintah dengan segala daya upaya mencoba untuk menegaskannya dalam sebuah kebijakan, yang salah satunya dengan mengeluarkan Inpres Nomor 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi. selain itu sejumlah pertemuan baik bilateral maupun multilateral juga sudah dilaksanakan, salah satunya dengan menyelenggarakan Infrastructure Summit for Indonesia, ditambah dengan serangkaian promosi ke berbagai negara investor.

Berikut ini disajikan Nilai Neto PMA ke Indonesia, sebagai perbandingannya.

Nilai Neto Arus PMA ke Indonesia, 1990-2004 (juta dollar AS)
Tahun Nilai
1990 1.093
1991 1.482
1992 1.777
1993 2.004
1994 2.109
1995 4.346
1996 6.194
1997 4.667
1998 - 356
1999 -2.745
2000 -4.550
2001 -2.978
2002 145
2003 -597
2004 423
(Sumber : Kadin-Indonesia Jetro, 2006)

Catatan: arus masuk PMA termasuk privatisasi BUMN kepada pihak asing, dan restrukturisasi perbankan, terutama penjualan asset-aset bank ke investor asing.

Buruknya daya saing Indonesia dalam menarik PMA lebih nyata lagi jika dibandingkan dengan perkembangan PMA di negara-negara lain. Misalnya dalam kelompok ASEAN, Indonesia satu-satu negara yang mengalami arus PMA negatif sejak krisis ekonomi 1998; walaupun nilai negatifnya cenderung mengecil sejak tahun 2000. Hal ini ada kaitannya dengan iklim politik yang semakin baik dibandingkan pada periode 1998-1999, yang memperkecil keraguan calon-calon investor untuk menanam modal mereka di Indonesia. (Kadin-Indonesia Jetro, 2006)

Dalam hal ini, pemerintah sebaiknya memaksimalkan peran dan posisinya sebagai penentu kemana arah pembangunan ekonomi diarahkan dengan kewenangan regulatorynya dan fasilitasinya. iklim usaha dan investasi yang kondusif merupakan factor terpenting dalam menyelenggarakan kegiatan usaha. Sebagaimana dikatakan Jhingan, bahwa adalah menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat. Pola optimum investasi sebagian besar tergantung pada iklim investasi yang tersedia di negeri itu dan pada produktivitas marginal social dari berbagai jenis investasi. sehingga jenis investasi apapun yang masuk harus mengacu kepada perencanaan dan kebijakan yang sudah dibuat, dan sebisa mungkin diarahkan kepada penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan sarana produksi.
Beberapa bulan yang lalu sebelumnya juga pemerintah sudah menetapkan setidaknya ada tiga pilar perbaikan Investasi adalah: paket kebijakan iklim investasi; penyelesaian beberapa high profile projects untuk memberi effect snow ball; dan menekan cost of financing. Ketiga pilar perbaikan tersebut hendaknya dilaksanakan bukan secara parsial namun bersamaan dan menyeluruh. Oleh karena itu, setiap tindakan dan kebijakan operasional yang dilakukan pemerintah cukup focus kepada ketiga hal tersebut.

Ada beberapa isu penting yang menjadi focus kerja pemerintah berkaitan dengan program investasi yang direncanakan kedepan, antara lain : kelembagaan, regulasi, Bea cukai, Pajak, tenaga kerja, dan UKMK. Paket Kebijakan dan Program yang dijalankan pemerintah dapat dilihat pada table di bawah. Selain Program, pemerintah juga menurunkannya dalam bentuk poin-poin tindakan yang akan direalisasikan. Dari sekian program tersebut maka ada kurang lebih 85 tindakan yang akan diambil untuk mendorong keberhasilan investasi. Beberapa program tersebut antara lain revisi terhadap regulasi yang ada, membuat regulasi kembali, evaluasi terhadap wewenang pemerintah daerah sebagai daerah otonom, koordinasi serta pengawasan dan pengendalian.

Paket Kebijakan Investasi Indonesia

Kebijakan Program UMUM
A. Memperkuat kelembagaan pelayanan investasi.
1. Mengubah Undang-Undang (UU) Penanaman Modal yang memuat prinsip-prinsip dasar, antara lain: perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing (di luar Negative List) dan Dispute Settlement.
2.Mengubah peraturan yang terkait dengan penanaman modal.
3.Revitalisasi Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.
4.Percepatan perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal serta pembentukan perusahaan

B.Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah (Perda). Peninjauan Perda-Perda yang Menghambat investasi.

C.Kejelasan Ketentuan mengenai kewajiban analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Perubahan keputusan Menteri Negara (Kepmeneg) Lingkungan Hidup tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL.

KEPABEANAN DAN CUKAI
A.Percepatan arus barang.
1.Percepatan Proses pemeriksaan kepabeanan.
2.Percepatan Pemrosesan kargo dan pengurangan biaya di Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Internasional Soekarno Hatta.

B.Pengembangan Peranan Kawasan Berikat.
1.Perluasan fungsi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan perubahan beberapa konsep tentang Kawasan Berikat agar menarik bagi investor untuk melakukan investasi.
2.Penyempurnaan Ketentuan TPB.
3.Otomasi kegiatan di TPB
4.Peningkatan Pemberian fasilitas kepabeanan di kawasan berikat.

C.Pemberantasan Penyelundupan.
Peningkatan Kegiatan pemberantasan penyelundupan.

D.Debirokratisasi di Bidang Cukai.
Mempercepat proses registrasi dan permohonan fasilitas cukai.
PERPAJAKAN

A.Insentif Perpajakan Untuk investasi.
1.Melakukan penyempurnaan atas UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
2.Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha tertentu.
3.Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa.

B.Melaksanakan sistem "self assesment" secara konsisten.
1.Mengubah tariff PPh.
2.Peninjauan Ketentuan pembayaran pajak bulanan (prepayment/installment).
3.Perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak.

C.Perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mempromosikan ekspor.
1.Menghapus penalti PPN.
2.Meningkatkan daya saing ekspor jasa.
3.Meningkatan daya saing produk pertanian (Primer).
D.Melindungi hak wajib pajak.
1.Menerapkan Kode Etik Petugas/Pejabat Pajak
2.Mereformasi Sistem Pembayaran Pajak.

E.Mempromosikan Transparansi dan disclosure.
1.Tax Audit, Investigation dan Disclosure.
2.Meningkatkan Pengetahuan masyarakat mengenai Pajak.

KETENAGAKERJAAN
A.Menciptakan Iklim Hubungan Industrial yang Mendukung perluasan lapangan kerja.
1.Mengubah UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2.Mengubah peraturan Pelaksanaan UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
B.Perlindungan Dan penempatan TKI di luar negeri. Mengubah UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
C.Penyelesaian Berbagai perselisihan hubungan industrial secara cepat, murah dan berkeadilan. Implementasi UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
D.Mempercepat Menkum & HAM. Proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan. Mengubah UU/ Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran terkait.
E.Penciptaan pasar tenaga kerja fleksibel dan produktif. Pengembangan Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja.
F.Terobosan Paradigma pembangunan transmigrasi dalam rangka perluasan lapangan kerja. Mengubah UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI
Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi/UKMK
1.Penyempurnaan peraturan yang terkait dengan perijinan bagi UKMK.
2.Pengembangan Jasa Konsultasi Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).
3.Peningkatan akses UKMK kepada sumber daya financial dan sumber daya produktif lainnya.
4.Penguatan Kemitraan Usaha Besar dan UKMK.
(Sumber : INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006)

Keluarnya paket kebijakan investasi tersebut diharapkan mampu mendongkrak kinerja investasi di Indonesia. Sebab, pemerintah menyadari bahwa investasi dapat diharapkan memberikan nilai bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kisaran angka 6-7% merupakan target pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Kabinet Persatuan. Hal ini wajar, karena sebelum dilanda krisis pada 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada 7,8%. Untuk mendongrak pertumbuhan ekonomi, tak pelak bahwa investasi harus menjadi program yang dikelola secara serius. Berdasarkan sumber di Bappenas dan BKPM untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 4,8% di tahun 2004 dibutuhkan nilai investasi Rp 479,9 triliun, pertumbuhan ekonomi 5,0% di tahun 2005 dibutuhkan investasi Rp 379,8 triliun, dan pada tahun 2006 untuk pertumbuhan ekonomi 5,5% dibutuhkan investasi Rp 471,4 triliun. (Pikiran Rakyat, 20 Maret 2006)

Selain Inpres No. 3 tahun 2006, Indonesia juga sebenarnya sudah mempunyai peraturan khusus yang mengatur mengenai investasi atau penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri. bahkan saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan UU Penanaman Modal sebagai pengganti UU Penanaman Modal yang lama. UU penanaman modal yang sekarang berlaku adalah UU Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang kemudian diubah dengan UU 11 tahun 1970 dan UU Nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri yang kemudian diubah juga dengan UU nomor 12 tahun 1970. Selain itu juga banyak peraturan pelaksana dari kedua UU tersebut serta UU sektoral yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan investasi.

Saat ini kedua UU tersebut dirasakan kurang relevan lagi dalam perkembangan perekonomian baik nasional, regional maupun gobal. Oleh sebab itu DPR dan pemerintah sedang membahas mengenai UU baru (RUU penanaman modal) untuk mengganti kedua UU sebelumnya. UU yang baru nanti dirasakan dapat mewakili kehendak dan kepentingan pemerintah dalam mengatur pengelolaan investasi baik yang bersumber dari luar maupun dalam negeri. Sehingga akan ada penyatuan kedua substansi UU yang lama kedalam UU yang baru nanti.

Penyebab tidak relevannya UU penanaman modal yang lama adalah adanya beberapa isu penting yang muncul selama beberapa tahun proses reformasi dan demokrasi selama ini. Beberapa isu penting tersebut berada dalam bidang ekonomi (regional dan global), munculnya UU 22 tahun 1999 dan UU 25 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU 32 tahun 2004 dan U 33 tahun 2004, peningkatan kesejahteraaan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan daya saing dan perekonomian local (daerah), lingkungan hidup (sustainable environment), adanya wacana Corporate Social Responsibility, dan yang terpenting adalah pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Itu artinya UU yang baru diharapkan dapat menyesuiakan dengan peraturan-peraturan yang baru serta mewakili isu-isu penting kontemporer lainnya.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007, paket kebijakan investasi juga menjadi salah satu substansi penting. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Perpres 19 tahun 2006, langkah-langkah yang akan direncanakan pemerintah dalam kaitanya dengan kebijakan investasi terutama untuk perbaikan iklim investasi adalah
a.Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan penanaman modal, yang diharapkan dapat diundangkan pada tahun 2006;
b.Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan penanaman modal baik di tingkat pusat maupun daerah;
c.Peningkatan promosi investasi terintegrasi baik di dalam maupun di luar negeri;
d. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama investasi PMA dan PMDN dengan UKM (match-making);
e.Penanganan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (penegakan hukum dan kerja sama dengan instansi terkait);
f.Penyusunan rancangan amandemen UU No. 5 Tahun 1999;
g.Memprakarsai dan mengkoordinasikan pembangunan kawasan industri.
Selain itu sejumlah kebijakan lain pun telah digulirkan oleh pemerintah dalam hal ‘cepat tanggap’ perbaikan investasi. Dalam hal ini, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut antara lain Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang tim nasional peningkatan ekspor dan peningkatan investasi, dan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal melalui sistem satu atap, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan. Namun tetap saja sejumlah permasalahan terjadi dan pada akhirnya mengahambat proses perbaikan investasi tersebut. peraturan-peraturan yang dikeluarkan tidak mampu menanggulangi permasalahan-permasalahan itu.

Muculnya sebuah kebijakan memang pada dasarnya untuk menanggulangi dan melancarkan setiap tindakan pemerintah kedepan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kebijakan tersebut hendaknya merupakan bagian dari perencanaan menyeluruh, artinya sebelum kebijakan itu benar-benar dilaksanakan pemerintah sudah mempunyai ‘planning map’ yang memandu secara manajerial. Pembangunan ekonomi sudah pasti bersifat menyeluruh walaupun pelaksanaannya dilaksanakan secara leluasa dan bertahap. leluasa berarti pemerintah perlu memberikan sedikit kebebasan kepada daerah dalam merumuskan hal-hal yang paling prioritas dalam membangun daerah dan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Paket kebijakan tersebut merupakan bagian kecil dari sejumlah peranan pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, good will pemerintah dalam segala bidang sangat diperlukan sebab pembangunan sifatnya menyeluruh meskipun dijalankan secara bertahap. beberapa hal tersebut adalah perubahan terhadap kerangka kelembagaan, perubahan organisasi, pembangunan overhead social dan ekonomi (infrastruktur social dan ekonomi), pembangunan pertanian untuk menunjang kesediaan pangan dalam negeri, memacu perkembangan industri, kebijaksanaan moneter dan fiscal, dan peningkatan perdagangan luar negeri (Jhingan, 1997:431)

Beberapa Permasalahan dalam Kebijakan Investasi Dalam Kaitannya Dengan Daerah
Ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik-tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah good governance termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak. Dalam hal ini permasalahan tersebut dilihat dalam konteksnya dengan daerah.

Patut diakui bahwa rencana dan pelaksanaan sejumlah kebijakan invetasi selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Meskipun pemerintah sudah melalakukan beberapa tindakan konkret untuk menarik investasi masuk ke Indonesia. Beberapa permasalahan tersebut menyangkut kesiapan pemerintah dalam hal ini kualitas SDM, kelembagaan, kemampuan dalam manajemen pembangunan daerah, dan regulasi/deregulasi.
Dalam Laporan WEF (The World Economic Forum) tahun 2005 terlihat ada sejumlah factor-faktor yang mempengaruhi masuknya investasi ke dalam negeri.

WEF dalam laporannya menyajikan bahwa salah satu indiakator penilaian suatu negara dianggap menarik adalah lama hari pelayanan izin. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan sejumlah negara lain Indonesia belum memberikan ‘pemikat’ maksimal. Jumlah prosedur yang harus dilewati sekitar 11-12 prosedur dengan lama hari 151 hari (+ 5 bulan). Selainitu ada beberapa ijin yang harus dilengkapi terlebih dahulu, antara lain : ijin keselamatan kerja, ijin prinsip, ijin gangguan, ijin lokasi, IMB, dan ijin lingkungan hidup. (Kadin-Jetro, 2006)

Namun dalam konteks kaitannya dengan daerah, maka perlu untuk melihat permasalahan tersebut dengan lebih spesifik. walaupun hal ini merupakan bagian dari keseluruhan permasalahan. salah satu pemicu mengapa keberadaan daerah menjadi kian penting dalam memecahkan permasalahan ini adalah kualitas dan kecepatan pelayanan daerah terhadap investasi. selain itu peran penting lainnya juga adalah karena asset dan potensi pembangunan sebenarnya ada dalam wilayah local. sehingga kepentingan local pun tidak bisa diabaikan. Beberapa permasalahan tersebut akan dibahas di bawah ini.

Penguatan Kelembagaan Publik Pemerintah Pusat dan Daerah
Ada tiga alasan mengatakan bahwa sebuah kebijakan dikatakan berhasil, pertama memang kebijakannya efektif baik secara substantive maupun teknis, kedua ‘operating board’ nya yang bagus, artinya kinerja mereka dilaksanakan secara efisien, efektif, terencana, dan berhasil. Ketiga, kebijakan dan badan pelaksananya memang bagus. dari hal di atas setidaknya minimal ada dua bagian penting dalam menjalankan sebuah kebijakan yaitu kebijakan itu sendiri dan lembaga yang menjalankannya. berdasarkan hal tersebut, paling tidak ketiga kondisi tersebut secara sederhana menggambarkan factor-faktor apa yang sebenarnya mendasari sebuah kebijakan bisa berhasil.

Hal tersebut relevan bila dikaitkan dengan kebijakan investasi yang dilakukan olen pemerintah. Pemerintah sebagai inisiator kebijakan dituntut yakin dalam menjalankan setiap kebijakan yang diambilnya. keyakinan tersebut melandasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ditengah-tengah pelaksanaan kebijakannya. Kemampuan untuk menjalankan kebijakan secara efektif dan efisien membutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat. Penguatan institusi merupakan hal yang wajib jika pemerintah hendak menyerahkan sebagian atau semua wewenangnya kepada lembaga pelaksana untuk merealisasikan kebijakannya.

Hal tersebut juga menjadi salah satu indicator untuk menarik investasi ke dalam negeri. seperti yang dijelaskan dalam laporan WEF mengenai kinerja kelembagaan public Indonesia dibandingkan dengan kelembagaan public di beberapa negara di ASEAN.

Berdasarkan laporan di atas tentunya sudah jelas bahwa pemerintah perlu membenahi sector kelembagaan ini. Perubahan tersebut tidak hanya dilakukan pada lembaga-lembaga yang menunjang langsung kebijakan investasi tersebut, tetapi juga terhadap keseluruhan system kelembagan pemerintah. Namun pemerintah perlu membuat prioritas dalam melaksanakannya. Kebijakan investasi melibatkan dua level pemerintahan yaitu pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi diletakkan pada pemerintah pusat melalui Departemen teknis dan BKPM. Penyebaran sebagian wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan diberikan kepada daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam berinovasi demi menarik sejumlah investor ke daerah.

Kebebasan tersebut diberikan kepada daerah agar daerah dapat mempromosikan asset dan potensi daerahnya kepada investor. Daerah diharapkan mampu membangun pertumbuhan ekonominya berdasarkan potensinya sendiri. Kepercayaan tersebut seharusnya membuat daerah membangun inisiatif dan inovasi pemerintahan dan ekonomi dalam menunjang keberhasilan kebijakan investasi tersebut. Namun permasalahannya apakah pemerintah pusat dan daerah sudah cukup siap dalam kelembagaan dan perangkatnya? Pembangunan dan perbaikan kapasitas (capacity building) perlu dilakukan sebab hal tersebut sangat menunjang keberhasilan kebijakan. Sebagaimana dikatakan Jhingan bahwa pembangunan ekonomi memerlukan suatu system administrasi yang tepat untuk melaksanakan rencana yang dicantumkan didalam peraturan perundang-undangan (Jhingan, 2003:56).

Tingkat Pemerintah Pusat
Penguatan kelembagaan juga harus dilakukan dalam tingkat pemerintah pusat. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat antara lain yaitu, 1) high cost economy yang terjadi di lingkungan pusat; 2) kepastian hukum; 3) penciptaan iklim ekonomi yang kondusif secara makro; 4) kemampuan promosi pemerintah; 5) Inovasi pelayanan. Perbaikan terhadap beberapa permasalahan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab dan peran lembaga-lembaga teknis terkait di pusat.
Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah sudah melakukan beberapa tindakan, yang salah satunya adalah dengan membentuk tim khusus. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi yang menggantikan Kepres Nomor 87 Tahun 2003. Tugas Tim ini sendiri adalah a) merumuskan kebijakan umum peningkatan ekspor dan peningkatan investasi; b) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan ekspor dan peningkatan investasi; c) mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam proses peningkatan ekspor dan peningkatan investasi.

Namun tindakan tesebut tidaklah cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi terutama di lapangan. Dalam urusan ekspor-impor atau perdagangan, pungutan liar dan biaya-biaya siluman di pelabuhan nasional atau internasional tetap banyak terjadi. Tidak hanya itu, dalam hal pemberian ijin di tingkat departemenpun pungutan-pungutan seperti itu juga ada. Bikrorasi memang menajdi masalah tersediri yang sulit untuk dibenahi, aspek pengawasan dan akuntabilitas terhadap biaya-biaya yang sewajarnya tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya.

KADIN dalam laporannya menyatakan bahwa kebijakan dan perilaku pemerintah yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung biaya investasi adalah mulai dari korupsi, besarnya tarif dan sistem perpajakan yang tidak kondusif, jasa-jasa publik, kebijakan perdagangan mengenai bea masuk impor, birokrasi dalam pengurusan izin, kebijakan moneter yang mempengaruhi tingkat suku bunga dan inflasi, hingga pengeluaran pemerintah untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur. Besarnya pengaruh dari semua ini terhadap biaya investasi tentu bervariasi menurut sektor atau jenis kegiatan ekonomi dan kondisi (terutama keuangan) perusahaan yang melakukan investasi. Bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang biasanya memakai sumber eksternal untuk modal pembiayaan, mungkin tidak stabilnya suku bunga di dalam negeri tidak terlalu masalah. Atau, bagi perusahaan-perusahaan asing yang melakukan kegiatan ekonomi di dalam negeri yang tidak terlalu tergantung pada impor untuk bahan bakunya, mungkin besarnya bea masuk impor tidak terlalu mengganggu kegiatan mereka. (KADIN-Jetro; 2006)

Kebijakan dan Perilaku Pemerintah yang memperngaruhi keputusan investasi

Permasalahan-permasalahan tersebut harus secepatnya dibenahi melalui kebijakan yang nyata dan efektif. Kebijakan investasi yang dikeluarkan pemerintah tidak akan berjalan tanpa rentetan kebijakan lainnya yang mendukung. Selain itu penyelesaian permasalahan dalam ijin, perdagangan, dan konflik kepentingan antara pemerintah dan investor membutuhkan penyelesaian secepatnya. Kelemahan institusi pengadilan kita dalam mengadili kasus perdagangan perlu dibenahi. Akibat yang terjadi adalah penyelesaian menjadi lambat dan kepastian aturan hukum yang digunakan juga beragam. Sedangkan investasi atau dunia usaha membutuhkan petunjuk yang bisa diprediksi secara tepat dan pasti.

Dunia usaha terutama investasi sangat memerlukan iklim ekonomi yang kondusif. Tentu saja dalam hal ini peran pemerintah pusat sangat penting, sebab secara makro pemerintah bertanggung jawab menjaga agar posisi perekonomian tidak menurun. Kebijakan tersebut dapat dilihat dalam konteks Fiskal dan moneter. UU 32 Tahun 2004 tidak memberikan kewenangan tersebut kepada daerah sebab kewenangan itu merupakan kewenangan yang sepenuhnya dipegang pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Pemerintah patut menjamin bahwa investor tidak akan dirugikan ketika dana dialirkan.
Pengelolaan iklim investasi memerlukan kemampuan manajerial dalam menjaga iklim tetap kondusif. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan dalam menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah daerah sebagai bagian dari koordinasi internal; kemampuan ‘cepat tanggap’ terhadap permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat; kemampuan untuk menyelesaikan program realisasi fisik yang didanai dari investasi secara tepat waktu; menjaga agar stabiilitas fiscal dan moneter tetap terkendali; dan kemampuan untuk membuat sejumlah terobosan atau inovasi yang efektif menarik investor.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu terobosan yang perlu dilakukan adalah dalam bidang pelayanan. Pelayanan dalam hal apapun, terutama yang menyangkut perijinan, fasilitas insentif, dan berbagai kemudahan-kemudahan lain. Namun tetap, hal tersebut jangan sampai merugikan dan memberikan damapk balik yang buruk. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah konsep pelayanan satu atap. Tujuannya adalah agar pusat dan daerah bisa memberikan pelayanan kepada investor dengan cepat, sehingga rentang waktu untuk mengurus perijinan tidak lama dan berbelit-belit. Tetapi kenyataannya, hal tersebut tidak cukup memberikan pengaruh yang signifikan, sebab pungutan liar tetap ada walaupun sistem pelayanannya sudah diubah.

Tingkat Pemerintah Daerah
Untuk tingkat pemerintahan daerah ada beberapa hal yang perlu dibenahi :

a.Infrastruktur Daerah
Salah satu kekurangan besar dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia terletak pada minimnya infrastruktur yang mendukung proses tersebut. Infrastruktur tersebut bukan hanya dalam lingkup overhead ekonomi tetapi juga overhead social. Oleh karena itu sangat sulit mengharapkan daerah bisa menampung dan mengelola dana investasi yang masuk, karena dari segi fasilitas tidak memungkinkan. Selain itu pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan juga menyerap dana yang besar, sehingga logis bila dana yang dimiliki daerah lebih banyak digunakan untuk menyediakan fasilitas tersebut.

Namun tidak semua daerah mengalami hal tersebut. Ada ‘conditonal gap’ di setiap daerah dari sisi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal ini juga terjadi dalam penyediaan infrastruktur. Daerah di Jawa cenderung siap dalam hal sumber daya alam dan sumber daya manusia serta infrastruktur, berbeda dengan daerah Kawasan Timur Indonesia, yang sangat unggul dalam sumber daya alam namun minim dalam kapasitas SDM dan infrastruktur. Tetapi pada kenyataannya, hal tersebut tidak menjadi masalah berarti sebab daerah mulai menyadari bahwa inovasi dan kreatifitas dalam mengelola potensi daerahnya adalah kuncinya.

Selain penyediaan infrastruktur, permasalahan lainnya adalah penyediaan lahan atau tanah yang pantas untuk dijadikan proyek investasi. Salah satu sebabnya adalah pemerintah pusat belum bisa melepaskan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada daerah. Rencana Tata Ruang Daerah tetap harus menginduk pada Rencana Tata Ruang Nasional. Dalam Hukum Pertanahan juga ada kendala berkaitan dengan status tanah, seperti tanah ulayat atau tanah adat. Kendala tersebut menyebabkan pemerintah tidak bisa mengklaim bahwa tanah-tanah dalam wilayah daerah sepenunya penguasaan daerah. Oleh karena itu reformasi agraria perlu dilakukan dengan tetap menghargai status tanah ulayat masyarakat adat.

Permasalahan lainnya adalah ketersediaan pasar di daerah. Pasar mutlak harus tersedia di daerah, sebab disitulah terjadi proses penawaran dan pembelian. Luas lingkup pasar atau ‘market range’ juga perlu dibangun. Daerah harus mampu menyediakan keterhubungan pasar di wilayahnya dengan pasar di wilayah lain, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Daya saing daerah dan diferensiasi produk/jasa dari daerah bisa terjadi bila pasar cukup luas dan mampu mempengaruhi kreativitas iklim usaha di daerah. Oleh karena itu, salah satu factor pembangun dan penyangga kemampuan pasar adalah ketersediaan infrastruktur ekonomi dan social.

b.Sinkronisasi Regulasi dan ‘Infrastuktur’ Regulasi
Diberikannya kewenangan dan kebebasan kepada daerah untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi daerahnya mengundang sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah tumpang tindih antara peraturan pusat dengan peraturan daerah, terutama dalam bidang ekonomi. Departemen Dalam Negeri serta KPPOD menyatakan bahwa terdapat ratusan Perda yang tidak sinkron dengan peraturan di atasnya. Perda bermasalah tersebut melanggar asas perundang-undangan secara materil. Ketidaksinkronan tersebut menyebabkan sejumlah peraturan pusat tidak mempunyai pengaruh, sebaliknya perda yang diterbitkan oleh daerah dipandang sebagi regulasi tunggal daerah.

Dalam hal ini, tugas Depdagri sebagai lembaga pemerintah yang berwenang untuk membatalkan perda-perda bermasalah tersebut. Untuk mengawasi munculnya perda-perda semacam itu, maka pemerintah perlu melibatkan sejumlah lembaga independent atau asosiasi masyarakat/pengusaha. Bahkan seharusnya, pemerintah daerah perlu melibatkan organisasi semacam itu untuk membuat suatu kebijakan, sebab dampak yang dirasakan adalah berakibat langsung kepada proses perekonomian daerah dan stabilitas pasar.

Namun bukan berarti pemerintah daerah tidak boleh menjalankan wewenangya sebagai pengatur dalam perekonomian daerahnya. Fungsi regulasi sudah pasti dan mutlak berada di tangan pemerintah daerah. Karena wewenang tersebut erat kaitannya denga tanggung jawab pemerintah terhadap pencapaian tujuan pemerintah daerah demi keseahteraan masyarakat dan daya saing. Pemerintah daerah perlu membuat blue print kebijakan dan economic and development planning daerah beberapa tahun ke depan. Sehingga segala kebijakan dan program yang akan dibangun disesuaikan dengan blue print tersebut. Sehingga pembangunan ekonomi daerah jelas arah dan tujuannya.

Sebenarnya pemerintah pusat sudah merealisasikan hal tersebut melalui UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (sisrenbangnas). Dalam UU tersebut dikatakan bahwa Daerah melalui Bapeda wajib menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Oleh karena UU tersebut menghendaki adanya system pembangunan terpadu maka sudah sepatutnya bila daerah turut menyesuaikan regulasi dan perdanya dengan regulasi diatasnya.

Pemerintah daerah hendaknya tidak memandang peningkatan ekonomi dengan indicator tunggal yang semu yaitu peningkatan PAD, dengan menerbitkan pajak dan retribusi yang beragam. Terdapat kurang lebih 500 perda tentang pajak dan retribusi daerah yang sedang ditelaah Departemen Keuangan. Dari jumlah itu terdapat 40 Perda yang telah dibatalkan. Dari 40 perda tadi, pada intinya menetapkan retribusi yang sebetulnya tidak perlu dan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang di atasnya. Seringkali terdapat kekeliruan dalam menerapkan asas lahirnya perda tersebut, yaitu dengan menggunakan asas lex spesialis derogat lex generalis - ketentuan khusus mengensampingkan ketentuan umum. Padahal asas itu harus digunakan terhadap suatu ketentuan yang sederajat. Artinya kalau undang-undang mau disimpangi dengan asas lex spesialis, haruslah oleh UU lagi. (PR, Senin, 20 Maret 2006)

Sebagai bagian dari proses pembangunan, peran regulasi dalam mengatur proses perekonomian sudah pasti sangat berpengaruh. Terlihat dari beberapa kendala yang terjadi dalam hubungan antara pusat dan daerah seperti dijelaskan diatas. Ada tiga kondisi dimana regulasi menjadi salah satu factor penentu perbaikan ekonomi daerah. Pertama, regulasi dapat menjadi ‘pintu masuk’ bagi investasi ke daerah. Hal ini terjadi bila regulasi tersebut mengatur sejumlah fasilitas dan kemudahan yang disediakan daerah atau perlindungan kepada investor. Tersedia rule of game dunia usaha yang jelas (fair) dan tidak mengandung konflik/masalah ke depannya baik hubungannya dengan masyarakat serta dengan pemerintah. Artinya ada jaminan kepastian dan kenyamanan berusaha. Kedua, Regulasi digunakan sebagai sarana diplomasi kepentingan daerah dengan pihak investor. Sebenarnya melalui jenis regulasi seperti ini economic interests pemerintah daerah terhadap keberadaan investor di daerah tergambarkan, apakah murni untuk peningkatan ekonomi atau malah digunakan sebagai sumber penggalian PAD. Melalui regulasi ini pemerintah daerah bisa memasukan isu CSR (Corporate Social Responsibility) seperti pendidikan, social, kesejahteraan, partisipasi masyarakat dan lain hal mendukung perbaikan SDM daerah. Dengan ketentuan pemerintah daerah perlu memberikan ‘jenjang waktu’ dan ketentuan lunak sampai dunia usaha siap merealisasikan hal tersebut. Peran ‘mengajak’ dan ‘mengundang’ perlu ditunjukkan dengan niat baik dan professional.

Ketiga, Regulasi bisa digunakan sebagai media membangun dunia usaha yang berjiwa professional. Hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan investor perlu dibangun. Perwujudannya tidak bisa dilakukan tanpa melibatkan dunia usaha dan masyarakat (sepihak dari pemerintah). Sehingga tidak ada lagi istilah ‘ganti pemimpin ganti kebijakan’ karena imbasnya adalah ketidakpastian ‘rule of game’ di daerah. Yang dibangun bukan kebijakan berdasarkan keinginan dan personifikasi pemimpin yang sifatnya parsial, melainkan kebijakan-kebijakan yang terangkum dalam sistem kebijakan dunia usaha dan siapapun pemimpinnya sistemnya tetap ada.
Oleh karena itu, regulasi yang dikeluarkan perlu disusun dengan baik, dari segi substansial dan legal formalnya serta pelibatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat daerah.

c.Reformasi Birokrasi di Daerah
Permasalahan penting lainnya menyangkut pelaksanaan kebijakan investasi adalah peran dan fungsi birokrasi daerah. Birokrasi mempunyai pengaruh yang kuat dalam menentukan iklim dan budaya wilayah kerjanya. Hal tersebut tentu saja sangat bersentuhan dengan segala aspek baik internal maupun eksternal. Dalam lingkungan eksternal masyarakat dan pelaku usaha merupakan pihak yang merasakan langsung tingkah laku dan kebijakan birokrasi. Sebab bangunan lembaga birokrasi terdiri dari SDM, wewenang dan tanggung jawab, serta struktur dan budaya kerja tersendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan Miftah Toha bahawa Lembaga birokrasi merupakan suatu bentuk dan tatanan yang mengandung struktur dan kultur. Struktur mengetengahkan susunan dari suatu tatanan, dan kultur mengandung nilai (values), sistem, dan kebiasaan yang dilakukan oleh para pelakunya yang mencerminkan perilaku dari sumberdaya manusianya. Oleh karena itu reformasi kelembagaan birokrasi meliputi reformasi susunan dari suatu tatanan birokrasi pemerintah, serta reformasi tata nilai, tata sistem, dan tata perilaku dari sumber daya manusianya. (Mitfah Toha;2002)

Bila dikaitakan dengan konteks ekonomi, maka sudah sewajarnya bila reformasi terhadap birokrasi perlu dilakukan. Kita tidak bisa lagi bertumpu pada sistem dan budaya kerja yang lamban, tidak responsif, tertutup atau ’tabu’ terhadap persaingan, dan pemikiran yang tradisionalistik. Juga tidak bisa lagi menutup mata bahwa pemerintah daerah berada dalam persaingan yang serba cepat dan membutuhan peningkatan kemampuan dan perubahan strategi yang baru. Pemerintah perlu berpikir cerdas dan terbuka terhadap perubahan. Osborne dan Gabler dalam bukunya menggagaskan bahwa bentuk pemerintahan yang bekembang selama era industri, dengan birokrasi yang lamban dan terpusat, pemenuhan terhadap ketentuan dan peraturan,serta rantai komando, tidak lagi berjalan dengan baik. Oleh karena itu memerlukan fleksibilitas, perubahan yang cepat, responsivitas terhadap pelanggan, dan pengarahan jasa yang ekstensif kepada pelanggan.

Dalam hal ini David Osborne dan Ted Gaebler Juga menyarankan paradigma birokrasi yang baru antara lain: (a) Catalytic government: steering rather than rowing. Pemerintah sebagai katalis, lebih baik menyetir daripada mendayung. Pemerintah dan birokrasinya disarankan untuk melepaskan bidang-bidang atau pekerjaan yang sekiranya sudah dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri; (b) Community-owned government: empowering rather than serving. Pemerintah adalah milik masyarakat: lebih baik memberdayakan daripada melayani. Pemerintah dipilih oleh wakil masyarakat, karenanya menjadi milik masyarakat. Pemerintah akan bertindak lebih utama jika memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengurus masalahnya secara mandiri, daripada menjadikan masyarakat tergantung terhadap pemerintah; (c) Competitive government: injecting competition into service delivery. Pemerintahan yang kompetitif adalah pemerintahan yang memasukan semangat kompetisi di dalam birokrasinya. Pemerintah perlu menjadikan birokrasinya saling bersaing, antar bagian dalam memberikan pendampingan dan penyediaan regulasi dan barang-barang kebutuhan publik.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menata birokrasi pemerintahan dalam hal menunjang kebijakan investasi adalah dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 29 tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap. Tujuan yang ingin dicapai adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia, sehingga dipandang perlu untuk menyederhanakan sistem pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode diatas. Namun sebenarnya ada permasalahan lain dengan Keppres tersebut berkaitan dengan wewenang daerah dalam UU 32 tahun 2004. Masalah kewenangan perizinan oleh BKPM apabila dilihat dari konteks UU 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004, menjadi kewenangan daerah. Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 mengisyaratkan, pelayanan administrasi penanaman modal merupakan urusan wajib provinsi bagi yang berskala provinsi, dan merupakan urusan wajib kabupaten/kota bagi yang berskala kabupaten/kota. Dengan adanya Keputusan Presiden terebut, BKPM menjadi ujung tombak bagi perizinan investasi di Indonesia, sehingga dirasakan terdapat resentralisasi perizinan investasi dari daerah kepada BKPM.

Meskipun demikian tekad pemerintah akan memperpendek pengurusan perizinan usaha perlu mendapat support instansi sektoral atau teknis yang mengeluarkan izin. Dalam pelaksanaan perizinan penanaman modal sebagaimana terdapat dalam pedoman tata cara berinvestasi yang dikeluarkan oleh BKPM terdapat jenis izin yang harus diurus, yaitu 1) izin yang dikeluarkan oleh BPKM sebanyak tujuh jenis izin, yang terdiri dari izin angka pengenal importir terbatas, izin usaha tetap/izin perluasan, rencana penggunaan tenaga kerja asing, rekomendasi visa bagi penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari satu provinsi, fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk atas pengimporan barang, modal, atau bahan baku/penolong dan fasilitas fiskal lainnya; 2) perizinan yang diterbitkan pemerintah provinsi sesuai kewenangannya, berupa perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing untuk tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; 3) Perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah kota/kabupaten, yaitu berupa izin lokasi, sertifikat hak atas tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), izin undang-undang gangguan (HO). Persoalannya, selain izin tersebut, masih dapat ditemukan di suatu daerah tertentu, misalnya, ada izin penggunaan trotoar, izin penggunaan gorong-gorong, dll. Akibatnya, izin kegiatan investasi atau usaha lebih dari 11 jenis izin tadi. Banyaknya izin tersebut memakan biaya dan waktu, akhirnya hal tersebut merupakan cost transaction dan ekonomi biaya tinggi dan bahkan secara rasional sejumlah ijin tersebut tidak relevan dengan operasionalisasi investasi di daerah.

Ada tiga kategori kelembagaan dan peran pelayanan satu pintu berdasarkan best practices di daerah. Ketiga kategori tersebut adalah Pertama, unit pelayanan itu menginduk pada kelembagaan pemda yang sudah ada, misalnya bagian perekonomian sekretariat daerah, dinas informasi dan komunikasi, dan sebagainya. Namun, tugas unit itu di setiap daerah selalu berbeda. Kedua, pelayanan satu atap ditangani oleh sebuah kantor khusus yang dipimpin pejabat eselon III. Meski demikian, fungsi yang diterapkan setiap daerah berbeda-beda. Ada yang sebatas berfungsi sebagai front office, seperti yang terjadi di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Namun, ada kantor pelayanan satu atap yang berfungsi menerima berkas permohonan dan mengoordinasikan dengan dinas terkait. Kantor itu pula yang menerbitkan perizinannya. Ketiga, ada pula daerah yang segala ketentuan pelayanan satu pintu ditempelkan di semua instansi agar diketahui publik. Daerah seperti Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan, memberlakukan aturan secara transparan. Investor langsung diberikan kepastian pengurusan dokumen selesai berapa hari plus biaya yang harus dibayar dengan bukti penerimaan dokumen resmi.

Bila dilihat secara menyeluruh, pelaksanaan sistem pelayanan satu atap tersebut belum dilakukan oleh sebagian besar daerah. Hal ini menyangkut kesiapan SDM dan komitmen pemerintah daerah itu sendiri. Tidak semua daerah sanggup merealisasikan kebijakan kelembagaan seperti itu. Terutama untuk daerah-daerah hasil pemekaran yang relative masih baru dan membutuhkan penyesuaian yang lama. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah pusat untuk memberikan bantuan teknis dan advokasi terhadap daerah seperti itu. Daerah memerlukan panduan untuk menggali dan mengembangkan potensi wilayahnya serta bantuan dari pemerintah pusat untuk mempromosikannya. Dalam hal ini kesenjangan kemampuan manajerial daerah bisa teratasi sehingga terbangun hubungan yang saling mendukung antara pemerintah pusat dengan daerah serta pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya. Reformasi yang dilakukan bukan hanya dalam bidang kelembagaan/fungsinya, SDM/manajerialnya, budaya kerja serta perilakunya tetapi juga birokrasi dalam lingkup hubungan pemerintahan yang lebih luas sebagai bagian dari sistem administrasi NKRI.

C.PENUTUP
Penguatan peran dan kelembagaan pemerintah sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan investasi. Tanpa lembaga dan kapasitas yang siap maka kebijakan tidak bias terealisasi secara maksimal. Tujuan dan prospek yang ingin dicapai sulit untuk dicapai dan kemungkinannya malah akan hilang. Pemerintah perlu menata kembali fungsi organisasi dan manajemen yang ada saat ini. Keterbukaan terhadap perubahan gaya manajemen dan fungsi organisasi perlu dilakukan. Bukan tidak mungkin pemerintah bias mengadopsi gaya kepemimpinan dan manajemen swasta yang berorientasi pada peningkatan ekonomi, tentu saja dengan tidak mengangapnya sebagai privatisasi birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Bryant, Coralie dan Louise G. White; 1989, Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang (diterjemahkan oleh Rusyanto L), Jakarta, LP3ES.

Jhingan, M.L.; 2003, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (diterjemahkan oleh D. Guritno), Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, Mudrajad; 2000, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.

Osborne, David and Ted Gabler; 1996, Reinventing Government (Mewirausahakan Birokrasi), diterjemahkan oleh Abdul Rosyid, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.
Suryana; 2000, Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan, Jakarta, Salemba Empat.

LAIN-LAIN :

Ahmad Jayus, Jaja; 20 Maret 2006, Paket Kebijakan Investasi Dongkrak Investasi, Bandung, Pikiran Rakyat.

Soebhan, Syafuan Rozi; 2000, Model Reformasi Birokrasi Indonesia, Jakarta, LIPI.
Tambunan, Tulus; 2006, Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi, KADIN Indonesia – Jetro.

Toha, Miftah; Reformasi Birokrasi Indonesia, disampaikan dalam Seminar Good Goverance di Bappenas, tgl 24 Oktober 2002.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007.

Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

Keputusan Presiden No. 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

Inpres No. 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi.
Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004 jo. No. 70/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Acara Permohonan Penanaman Modal Dalam Rangka PMA/PMDN.

Perencanaan Kebijakan Sektor Perikanan dan Kelautan Tahun 2010

2009-08-18T11:03:00.002+07:00

Pengembangan Perikanan tangkap
Kebijakan:
1. Meningkatkan kapasitas skala usaha nelayan (perikanan tangkap) dan masyarakat pesisir
2. Meningkatkan kemampuan nelayan dan pelaku perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnnya
3. Meningkatkan penghasilan dan perkembangan tenaga kerja nelayan
4. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
5. Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan [erikanan dan armada tangkap
6. Mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efesien, lestari dan berbasis kerakyatan

Kegiatan pokok:
1. Optimalisasi pengembangan perikanan tangkap skala kecil
2. Perbantuan sarana penangkapan dan handling bagi nelayan kecil
3. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, khususnya di kawasan selatan Jawa Timur, temasuk penguatan armada tangkap dan pasar ikan terapung
4. Peningkatan fasilitas kebutuhan nelayan yang memadai dan optimalisasi SPDN di sentra nelayan
5. Peningkatan proses pelayanan ijin usaha perikanan
6. Pengadaan fasilitas kredit lunak usaha penangkapan ikan dan kelengkapannya
7. Optimalisasi rencana pengelolaan perikanan (RPP) Selat Bali, Selat Maduran dan Laut Jawa
8. Revitalisasi pengembangan perikanan tuna di 4 lokasi (PPP Pondok Dadap, PPP Puger, PPP Tamperan dan PPI Pancer)
9. Diseminasi dan asimilasi hasil riset dan pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan
10. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan, serta pembangunan pelabuhan perikanan untuk mendukung perikanan samudera

Pengembangan Perikanan Budidaya
Kebijakan:
1. Meningkatkan teknologi budidaya dan perbenihan
2. Meningkatkan penganekaragaman komoditas perikanan budidaya
3. Mengembangkan kawasan dan sentra budidaya dalam Rencana Tata Ruang pesisir kabupaten/kota serta mengembangkan segmentasi usaha budidaya
4. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan

Kegiatan pokok:
1. Pengembangan kawasan budidaya laut, payau dan air tawar
2. Peningkatan segementasi usaha budidaya dan penganekaragaman komoditas perikanan budidaya
3. Realisasi kawasan dan sentra budidaya dalam RTRW kabupaten/kota
4. Standarisasi dan sertifikasi benih
5. Penembangan kawasan budidaya rumput laut di tambak dan laut
6. Peningkatan produksi perikanan budidaya melalui intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi
7. Pengembangan teknologi perikanan, serta sistem perbenihan dan pengembangan sistem sertifikasi balai benih
8. Pengendalian hama penyakit ikan dan peningkatan kualitas lingkungan
9. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar dan penataan usaha budidaya tambak dan air tawar.

Program Optimalisasi Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Pengembangan Agribisnis Perikanan
Kebijakan:
1. Mengembangkan dan memperkokoh industri penanganan dan pengolahan serta pemasaran hasil
2. mengembangkan diversifikasi produk olahan dan pengawetan hasil perikanan skala kecil menengah dan besar
3. Menembangkan produk, penciptaan nilai tambah, diversifikasi dan penetrasi pasar ekspor dan domestik
4. Mengembangkan usahan perikanan dan kelautan dengan pendekatan kewilayahan
5. Meningkatkan daya saing produk perikanan melalui standar mutu produk
6. Meningkatkan sistem pemasaran dan manajemen usaha

Kegiatan pokok:
1. Revitalisasi industri pengolahan hasil perikanan
2. Percepatan transformasi struktur perekonomian daerah secara seimbang
3. Peningkatan laju investasi oleh pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat (pelaku usaha)
4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi wilayah
5. Mengembangkan kegiatan ekonomi yang potensial
6. Pengembangan produk bernilai tambah (added value product)
7. Pemberdayaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
8. Bimbingan usaha UMKM perikanan
9. Pembinaan dan pengembangan jaringan usaha dan pemasaran hasil perikanan
10. Pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri, serta ekspor hasil perikanan
11. Peningkatan mut dan pengembangan pengolahan hasil perikanan
12. Pengembangan sentra pengembangan agribisnis komoditas unggulan (SPAKU)
13. Pengembangan depo ikan segar atau pasar ikan higienis

Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Kebijakan:
1. Mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat perikanan dan kelautan lainnya
2. Meningkatkan kemampuan nelayan dan pelaku perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya
3. Meningkatkan penghasilan dan perkembangan tenaga kerja nelayan dan pembudidaya ikan
4. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan

Kegiatan pokok:
1. Pemerataan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat pesisir dan tenaga kerja perikanan dan kelautan
2. Pemberdayaan kelompok produktif pembudidaya ikan dan nelayan melalui pengembangan usaha di pedesaan danlam rangka penanganan kemiskinan
3. Pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha perikanan
4. Pengembangan pola kemitraan antara pembudidaya ikan / nelayan dengan pengusaha
5. Peningkatan perlindungan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan dan persaingan usaha yang tidak sehat dan perdagangan yang tidak adil
6. Penyaluran paket stimulan bagi penegmbangan usaha perikanan
7. Pengembangan perikanan tangkap skala kecil
8. Perbantuan sarana penangkapan dan handling bagi nelayan kecil
9. Revitalisasi sistem penyuluhan perikanan
10. Pengembangan jasa lingkungan dan kelautan
11. peningkatan ketersediaan pangan hasil perikanan yang aman, sehat, utuh dan halal

Program pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi SD Perikanan dan Kelautan Yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab
Kebijakan:
1. Meningkatkan penataan sistem dan penegakan hukum dibidang perikanan dan kelautan
2. Meningkatkan rehabilitasi dan memperluas areal konservasi SD kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan SD kelautan dan perikanan
4. Meningkatkan upaya penanggulangan illegal fishing
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan, pemanfaatan SD perikanan dan kelautan secara bertanggung jawab
6. Mendorong terwujudnya penataan ruang kawasan pertambankan, pesisir dan laut disetiap kab/kota yang didokumentasikan dalam RTRW melalui Perda Jatim

Kegiatan pokok:
1. Peningkatan tata pemanfaatan dan pengelolaan SD perikanan dan kealutan dan ekosistem pesisir kewenangan propinsi
2. Pengembangan konservasi laut dan rehabilitasi ekosistem yang rusak seperti terumbu karang, hutan mangrive, padang lamun dan estuaria
3. Penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
4. Pengembangan wilayah penangkapan ikan
5. Pengawasan dan penegakkan hukum eksploitasi SD perikanan dankelautan
6. Penyediaan sarana dan pengawasan SD laut kewenangan propinsi
7. Rehabilitasi SD kawasan budidaya
8. Peningkatan peran serta masyarakat lokal terhadap daerah perlindungan laut (fish sanctuary)
9. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perijinan usah perikanan
10. Pengembangan kawasan budidaya laut, payau da air tawar serta percepatan dan penataan kembali usaha budidaya tambak dan air tawar
11. Peningkatan kemitraan dalam pengelolaan SD laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
12. Pengendalian dan penindakan illegal fishing
13. Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

Kapitalisme & Liberalisme Dalam Ekonomi Indonesia

2009-08-07T11:09:00.001+07:00

1. Kapitalisme dan Liberalisme
a. Ekonomi
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berkaitan dengan permasalahan bisnis, perusahaan, perdagangan, keuangan, per Bankan, kehutanan, pertanian dan sebagainya. Meyer, Marx, dan Smith yang menjelaskan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia tidak pernah terbatas, jika suatu kebutuhan maka akan muncul kebutuhan lain, jika itu dipenuhi maka akan muncul kebutuhan yang lain lagi dan seterusnya. Manusia memiliki sifat mengejar apa yang dibayangkan, diimpikan, meskipun hal itu (pada waktu itu) belum ada dalam jangkauannya.

Hal yang membatasi dia adalah kesanggupan memenuhi kebutuhan, dimana alat untuk memenuhi kebutuhan terbatas. Misalnya gaji dia sedikit, pendapatan dia sedikit. Sedikit memiliki makna bahwa antara pendapatan yang ideal bagi dia (dalam perspektif kebutuhan) berada jauh dibawah keinginan dia (untuk berbelanja apa yang dikehendaki).

Secara rasional, kita dihadapkan pada kenyataan, agar kita mendahulukan kebutuhan apa yang harus dipenuhi dahulu dengan pendapatan yang ada, lantas waktu yang lain akan memenuhi kebutuhan yang lain. Setiap kondisi terpenuhinya kebutuhan itu disebut dengan puas. Kepuasan adalah kondisi dimana kebutuhan sesaat itu dapat dipenuhi dengan pendapatan yang dapat diperolah pada saat yang sama.

b. Prinsip ekonomi. Tentu saja diperlukan suatu prinsip agar terjadi pemenuhi kebutuhan. Meyer menyebutkan, bahwa prinsip ekonomi merupakan kepuasan optimal ketika biaya tertentu. Ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammadi SAW “berhentilah makan sebelum kenyang”. Kalau kita sangat bernafsu, makan itu masih bisa dilanjutkan hingga sangat kenyang, tetapi lambat atau cepat tingkat kenikmatan atas makanan itu makin berkurang. Bahkan kalau diteruskan kita akan muntah-muntah karena kebanyakan makan. Kondisi itu disebut dengan maksimal. Sesuatu yang maksimal artinya sudah tidak dapat ditambah lagi – kecuali mau masuk rumah sakit.

Karena itu, kurva kepuasan harus dilukis dengan dengan garis lengkung ke atas, sementara biaya dengan garis lengkungan ke bawah. Dalam bahasa matematika, kurva kepuasan disusun dalam bentuk hiperbol. Karena kurva dalam bentuk hiperbola, maka persamaan aljabar yang dipakai adalah persamaan kwadratik.

c. Pengendalian faktor-faktor Produksi
Pengendali faktor ekonomi adalah pasar. Pasar disebut sebagai invisible hand. Kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran akan menyebabkan harga akan naik atau turun. Kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, konsumsi, dan disktribusi akan diatur oleh kekuatan pasar. Setiap pelaku ekonomi tidak memiliki tenaga yang cukup untuk mengatur pasar, karena banyak penjual dan pembali yang ada di pasar. Disamping itu, kegiatan produksi juga dikendalikan oleh faktor-faktor produksi, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor skill, dan faktor modal.

Dalam beberapa teori ekonomi kodern, permasalahan enterpreneourship dijadikan sebagai faktor produksi. Semantara ekonomi klasik hanya terbatas pada tiga faktor. Yang mengendalikan faktor produksi adalah pasar, tetapi pada pelaku ekonomi yang kuat, dengan penguasaan modal yang tinggi, akan menjadi pemain baru dalam mengendalikan faktor produksi. Permasalahan inilah yang kadang memicu lahirnya konflik pelaku ekonomi.

d. Prinsip berperilaku adalah “Prinsip bebas berbicara, bebas berbuat, selama tidak merugikan beta”. Inilah nilai luhur yang dikemukakan oleh Bapak Smith dan Marx. Nilai-nilai individual sangat dijunjung tinggi bagi semua orang. Semua orang boleh berkata apa saja, boleh berbuat apa saja, batas perkataan dan perbuatan itu adalah “tidak merugikan orang lain”. Tidak boleh satu orang mendesak orang lain demi keuntungannya.

e. Perilaku Ekonomi adalah Rasional.
Semua orang diasumsikan rasional. Tidak ada seorang pun yang ingin merugikan diri sendiri, tidak ada orang yang ingin melanggar hukum karena semua orang tahu kalau melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Orang-orang baik secara kelompok maupun individu semua rasional, cerdas, pintar, dan akan melakukan apa yang terbaik bagi dirinya, tidak melanggar hukum, dan tidak merugikan orang lain. Coba anda lihat berbagai demonstrasi di Amerika dan Inggris, umumnya berjalan lancar dan tidak anarkhis.

f. Kapitalisme dan Demokrasi
Kapitalisme yang mengedepankan kebebasan individu. Liberalisme yang memberikan ruang gerak individu secara luas dan hanya dibatasi oleh kebebasan individu lain adalah awal gagasan demokrasi. Demokrasi menempatkan semua orang memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak berbicara dan hak berbuat yang sama. Pembatas kebebasan orang adalah kebebasan orang lain. Itu adalah dinding kehormatan individu.

g. Kegiatan Ekonomi dan Kegiatan Pemerintah
Semua kegiatan yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi diserahkan pada masyarakat. Fungsi pemerintah terbatas pada fungsi umum dan perlindungan, misalnya fungsi pendidikan, fungsi keamanan dan pertahanan, kebakaran hutan dan lahan, penjaga tata tertib lingkungan. Yang menentukan apa yang dilakukan, apa yang boleh, dan bagaimana cara melakukan sesuatu diserahkan kepada masyarakat luas. Tidak ada pegawai sampai mati, sampai tua, atau yang sejenisnya. Semua diserahkan pada masyarakat.

h. Tujuan Kegiatan Ekonomi
Tujuan kegiatan ekonomi adalah kesejahteraan sosial, kesejahteraan individual, kemakmuran, terpenuhinya kebutuhan individu dan masyarakat. Secara mikro, tujuan ekonomi adalah profit. Kalau semua mendapatkan profit, maka masyarakat akan sejahtera. Untuk mencapai profit yang tinggi diperlukan creative dan enterpreneourship, keberanian mengambil resiko, mensiasati resiko menjadi kemanfaatan, efektivitas, dan afektivitas. Kalau lini bisnis mikro berjalan baik, konteks makro berjalan baik, maka wilayah itu dihuni oleh individu-individu yang makmur, dan masyarakat secara keseluruhan yang makmur.

2. Kapitalisme dan Liberalisme ala Indonesia
a. Ekonomi Indonesia diatur dengan UUD 1945 pasal 33. Inilah awal beda dengan pokok permasalahan di USA dan Negara-negara Eropa yang lain. Mereka mengawali ekonomi dengan kebebasan individu, sementara bisnis hanya menyerahkan sebagian pendapatannya dalam bentuk pajak kepada pemerintah sehingga fungsi publik berjalan dengan baik, sementara Indonesia memulai mengatur hal-hal pokok oleh negara dan sisanya diserahkan kepada masyarakat. Pokok kegiatan ekonomi makin lama makin didominiasi oleh pemerintah.

Masyarakat Indonesia telah lama menyerahkan kemerdekaan individunya kepada penguasa kerajaan baik secara sukarela maupun dipaksa, hal serupa juga terjadi pada pemerintah penjajah Belanda dan Jepang. Kepada penjajah pribumi dan penjajah asing, masyarakat hanya bisa menyembah dan menyerahkan seluruh harkat kemanusiaannya.
Hingga jaman kemerdekaan, masyarakat kecil ini telah terbentuk jiwa menyerah pada penguasa. Baru mulai tahun 1996 kira-kira, masyarakat mulai berani mempertontonkan diri dalam bentuk ketidak sepakatannya dengan siapapun, mereka berdemo. Apakah dalam demo itu individu hanya sebagai orang bayaran (tukang demo) atau pendemo yang sesungguhnya, atau hanya sekedar ikut-ikutan, atau “sebagai” yang lain.

b. Prinsip Ekonomi. Pertanyaannya apakah prinsip ekonomi sebagaimana disampaikan Guru Smith dan Meyer itu dikembangkan di Indonesia. Dari berbagai pengamatan kami pada hampir semua literature yang ada di Indonesia, prinsip ekonomi yang dikembangkan memakai pola lurus. Apa artinya? Bahwa semakin banyak barang dikonsumsi maka akan semakin puas. Kondisi ini bertentangan dengan hukum Gozen.
Pada kenyataannya tidak mungkin orang mengkonsumsi barang sebanyak mungkin untuk mengejar kepuasan. Orang makan ada batasnya yaitu kenyang dan kekenyangan. Maka pola garis lurus yang dikembangkan pada berbagai literature di Indonesia adalah salah dan tidak masuk akal.

c. Siapa Pengendali faktor Produksi. Di USA pengendali faktor produksi adalah orang-orang, atau siapapun yang dapat disejajarkan dengan orang. Di Indonesia ini agak susah, karena ada batas demokrasi yang sangat luas di Indonesia. Coba saja kalau perusahaan mengambil keputusan mengenai sesuatu apa pun, dapat menimbulkan gelombang demonstrasi, entah demo sungguhan atau demo terpaksa, demo gratis atau demo bayaran, ujung-ujungnya yang mengatur segala hal ikhwal adalah pemerintah. Inilah pelaku bisnis dan lembaga bisnis di Indonesia menjadi sangat kesulitan termasuk mengatur rumah tangganya sendiri. Karena itu saya berpandangan bahwa yang mengendalikan langsung dan tidak langsung terhadap semua faktor produksi sesungguhnya adalah pemerintah sendiri. Pemerintah adalah perusahaan monopoli dalam hal pengendalian faktor produksi. Ada departemen pengendalo bidang ketenagakerjaan, departemen pengedali penggunaan faktor alam, pengendali penanaman modal. Karena itu sesungguhnya, ekonomi Indonesia adalah ekonomi Negara. Segala hal ikhwal pengelolaan sumber-sumber bisnis berkaitan dengan pelaku politik dan penguasa. Bayangkan sekarang baru saja terjadi restrukturisasi BUMN ASTEK yang ujung-ujungnya adalah koheren dengan parpol yang minta jatah kekuasaan uang menjelang pemilu.

d. Nilai. Nilai-nilai ekonomi yang dikembangkan di USA adalah efisiensi, efektivitas, dan afektvitas. Indonesia, khususnya para akademisi mencoba menempatkan “agama” sebagai baju setiap perilakunya. Tetapi pada prinsipnya penghargaan masyarakat, manusia atas manusia lain, bukan berdasarkan nilai-nilai agama. Penempatan dan pengelompokan orang dasarnya adalah kekayaan, penghasilan, atau jabatan yang memberikan dampak pada kekayaan. Masyarakat kita sangat hormat terhadap permasalahan penguasaan uang. Kalau boleh saya katakan, uang adalah simbol ekonomi, maka tidak salah kalau dikatakan Ekonomi sebagai agama (Nelson,1944). Hingga kini kita banyak menemukan perilaku ambigu, tutur dan penampilannya adalah agama, sementara yang dihormati adalah uang. Karena itu permasalahan efektivitas dan efisiensi tidak dipentingkan.

Nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan juga demokrasi tanpa batas. Masyarakat menuntut transfaransi yang berlebihan. Saudara ingat kasus KPK melawan Yusril Indra Mahendra. Ini nampaknya bukan permasalahan kebenaran, tetapi permasalahan standar ganda yang ujung-ujungnya adalah”kekuasaan dan uang”. Uniknya standard ganda itu muncul dalam kaliber politik tinggi dan berdekatan dengan istana.

Nilai demokrasi kita adalah nilai transparansi tanpa batas. Hampir dapat dipastikan siapa saja dapat menjadi rektor UMS, dapat menjadi gubernur Jawa Tengah, dapat menjadi bupati dan wali kota. Persamaan hak itu sebagai sama dalam konteks kepala tanpa budaya. Di USA permasalahan performance akademik dan permasalahan profesionalitas mendapatkan tempat istimewa dalam demokrasi. Demokrasi tidak boleh mengorbankan kompetensi. Indonesia dalam berdemokrasi hanya mengedepankan persamaan hak asasi manusia.

e. Tujuan Ekonomi tidak Jelas
Karena pengendali ekonomi adalah Negara, berarti kekuasaan birokrasi dan kekuasaan politik, maka tujuan ekonomi dirumuskan dalam ruang DPR. Karena itu menjadi tidak jelas apa sesungguhnya kecuali kata-kata yang bersifat abstraks: stabilitas moneter, atau apa.

3. Bagaimana Koperasi
a. Kita memiliki UU Koperasi yang sangat canggih. Permasalahannya adalah apakah ada persamaan persepsi dan makna antara penyusun UU, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait dengan koperasi. Saya hingga sekarang lebih memahami kalau koperasi adalah lapangan pekerjaan bagi siapa saja yang terlibat, tetapi bukan oleh masyarakat.

b. Koperasi juga diam seribu bahasa ketika permasalahan nasional yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat bergelombang. Ambil contoh kasus beras. Ketika dewan dan demonstrasi antri imprt beras terjadi, ketika harga beras melambung, dan ketika operasi beras menuai banyak masalah. Semua pihak yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sembunyi, termasuk para anggota dewan dan pihak-pihak yang menentang import beras, tidak terkecuali koperasi.

Disini pertanyaan saya menguat, siapa sih koperasi itu, kenapa sembunyi, mana demokrasi dan memperjuangkan anggota, kan para anggota kelimpungan kelaparan.

c. Bagaimana Koperasi dan Bulog
Mestinya antara koperasi dan Bulog dapat sinergis. Mereka dapat merapatkan barisa karena memiliki persepsi yang sama yaitu mensejahterakan anggota dan menyediakan kebutuhan pokok rakyat. Tetapi nampaknya antara keduanya tidak saling mengenal hingga kini.

d. Koperasi nampak Sebagaimana Badan Usaha yang lain.
Koperasi ini nampak tidak jauh berbeda dengan badan usaha lain, tidak ada anggota yang menonjol diperjuangkan, ya sepanjang jalan kalau kita melihat koperasi berarti sama dengan toko lain, ‘oh itu toko operasi”, “tidak tampak anggota berbodnong-bondong berbelanja karena “kualitas, kemudahan, dan harga kompetitif sebagai kerja keras dan perjuangan”. Oh itu badan perkreditan koperasi” atau yang lain. Ya mungkin ada beberapa perbedaan misalnya ada fasilitas dari departemen. Bahkan mungkin berbagai kredit telah dikucurkan dan tidak pernah bergulir dalam jangka lama atau telah hilang. Ini adalah tantangan kita sebagai warga koperasi. “Koperasi perlu diajari menjadi koperasi, dan jangan menjadi yang lain”.

e. Mampukah koperasi sebagai alat memperjuangkan ekonomi rakyat ketika pemerintah sebagai pengendali ekonomi tidak memiliki keberpihakan makro terhadap koperasi kecuali membagi kredit calon macet. Kopersi bukan melakukan oposisi atau perlawanan penguasaan politik atas ekonomi Negara, tetapi koperasi justru merupakan badan usaha yang mendapatkan jatah kemakmuran dalam program-program pembangunan. Ini agak keras tetapi kalau di dalami nampaknya memang unik. Carilah berapa sumbangan koperasi terhadap PDRB. Ini hanya permasalahan ekonomi rakyat. Belum lagi pertanyaan sumbangan sosial dan politik sesuai dengan konteks soko guru perekonomian. Ekonomi Indonesia bukanlah memiliki fundasi yang kuat, tetapi ekonomi Indonesia rapuh karena ditopang oleh perilaku politik yang labil. Sekarang para wakil rakyat sedang sibuk “memperjuangkan dirinya sendiri, partainya sendiri agar memiliki biaya untuk memenagkan Pemilu”, lantas koperasi mendapat bagian apa dalam kancah politik ekonomi dan ekonomi politik nasional.

f. Siapa membutuhkan koperasi : rakyat atau departemen, anggota atau pengurus. Ini pertanyaan sulit, lihatlah KUD kita. Siapa yang kaya, pengurus atau anggota. Yang membutuhkan kegiatan pembinaan rakyat atau departemen atau koperasi. Diperlukan penelitian serius dalam hal demikian ini karena selama ini koperasi lebih sering menjadi sarana korupsi pejabat bukan menjadi ajang memakmurkan rakyat. Telah lama koperasi berkiprah, rakyat kecil tetap saja sengsara, bodoh, tidak tahu malu, serakah, dan sejumlah title lain yang menyedihkan sebagai bangsa.

4. Penutup
Tulisan ini belum selesai, masih membutuhkan diskusi yang sangat banyak dan mendalam. Namun ada benang merah yang dapat diterik, bahwa usaha memperjuangkan kesejahteraan rakyat masih membutuhkan waktu yang panjang, koperasi dapat ambil bagian. Koperasi jangan sampai lepas dari anggota, lepas dari rakyat, karena sesungguhnya mereka lah yang harus diperjuangkan oleh koperasi.

Daftar Rujukan

Ebenstein, William & Fogelman, Edwin. 1987. Isme-isme Dewasa Ini. Edisi kesembilan. Penterjemah Alex Jemadu. Jakarta : Penerbit Erlangga

Smith, Adam. 1976. An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations. Chicago : The University of Chicago Press

Marx, Karl. 1887. Capital : A Critical Analysis of Capitalist Production. (4 Jilid) Moscow: Foreign Languages Publishing House.

Nelson, Robert. 1944. Economics as Religion, from Samuelson to Chicago and Beyond. Pennsylvania : The Pennsylvania State University Press

Bermimpi Indonesia Merdeka dari Utang

2009-08-07T11:07:00.001+07:00

Ketergantungan pada utang luar negeri dan intervensi asing membelenggu Indonesia untuk bisa membuat lompatan-lompatan jauh ke depan dalam perbaikan ekonomi. Benarkah Indonesia sekarang ini mengalami apa yang disebut sebagai Fisher’s Paradox?

Mengapa semakin besar utang luar negeri yang dibayar, semakin besar akumulasi utang? Benarkah kita sudah merdeka secara ekonomi?

Seorang panelis pada Diskusi ”Sewindu Reformasi Mencari Visi Indonesia 2030” pekan lalu mengatakan, sampai sekarang ia tidak melihat ada keinginan dan komitmen jelas dari pemerintah untuk menghentikan ketergantungan pada utang atau keluar dari jerat utang.

Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya langkah signifikan yang ditempuh pemerintah untuk mengurangi beban utang luar negeri. Mulai dari langkah moderat dengan menolak utang baru hingga langkah paling radikal meminta penghapusan utang, atau bahkan melakukan pembangkangan dengan mengemplang utang karena sebagian utang luar negeri yang ada saat ini dianggap sebagai utang najis (odious debt).

Alih-alih meminta penghapusan utang, sekadar mempercepat pelunasan utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) pun pemerintah terkesan berat hati. Tahun lalu, keberatan untuk mempercepat pelunasan utang kepada IMF dikemukakan antara lain oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah.

Menurut Gubernur BI, meskipun tidak dapat digunakan, dana IMF yang masih tersisa sebesar 7,8 miliar dollar AS bisa diputar oleh BI untuk menambah penghasilan pemerintah.

Tahun ini, setelah IMF menaikkan suku bunga pinjaman dari 3,5 menjadi 4,5 persen, keberatan untuk mempercepat pelunasan utang IMF disuarakan langsung oleh pejabat Departemen Keuangan. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Mulia P Nasution mengatakan pelunasan utang kepada IMF dapat memancing para spekulan untuk menarik dana mereka dari Indonesia.

Sikap ini dinilai sebagai upaya mempertahankan intervensi IMF di negeri ini. Sikap pemerintah yang menolak anjuran Koalisi Anti-Utang agar menghapuskan utang lama dan menolak utang baru juga sangat bertolak belakang dengan kecenderungan internasional yang semakin kritis terhadap utang. Kritik tidak hanya muncul berkaitan dengan efektivitas utang itu sendiri, tetapi juga sisi kelembagaannya, sisi ideologi, serta implikasi sosial politiknya.

Dari efektivitas, secara internal utang luar negeri tidak hanya menghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi negara-negara pengutang. Utang juga mengakibatkan kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan rakyat, dan melebarnya kesenjangan ekonomi (Pearson, 1969; Kindleberger dan Herrick, 1997; Todaro, 1987).

Secara eksternal, utang luar negeri juga meningkatkan ketergantungan negara-negara Dunia Ketiga pada pasar luar negeri, modal asing, dan juga pada tradisi pembuatan utang luar negeri secara berkesinambungan (Payer, 1974; Gelinas, 1998).

Dari sisi kelembagaan, lembaga-lembaga keuangan multilateral penyalur utang luar negeri, seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (ADB) sendiri dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel. Mereka dianggap sebagai kepanjangan tangan negara-negara negara-negara maju pemegang saham utama lembaga-lembaga tersebut, untuk mengintervensi negara-negara pengutang (Rich, 1999; Stiglitz, 2002; Pincus dan Winters, 2004).

Dari sisi ideologi, utang luar negeri dituding telah dipakai oleh negara-negara kreditor, terutama AS, sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia dan ”menguras dunia” (Erlerm, 1989). Dari sisi implikasi sosial politik, utang luar negeri dicurigai sengaja dikembangkan oleh negara-negara kreditor untuk mengintervensi negara-negara pengutang.

Secara tidak langsung, utang dianggap juga bertanggung jawab atas lahirnya rezim-rezim diktator, kerusakan lingkungan, meningkatnya tekanan migrasi, perdagangan obat-obatan terlarang, serta terjadinya konflik dan peperangan (Gilpin, 1987; George, 1992; Hanton, 2000).

Masalah utang luar negeri sebenarnya bukan masalah baru bagi Indonesia, karena Indonesia sudah menjadi pelanggan utang, bahkan sebelum merdeka. Tetapi, utang baru menjadi masalah serius setelah terjadi transfer negatif bersih (utang yang diterima lebih besar dibandingkan cicilan pokok dan bunga utang yang harus dibayar setiap tahun) dalam transaksi utang luar negeri pemerintah pada tahun anggaran 1984/1985.
Tahun 1950, utang pemerintah tercatat 7,8 miliar dollar AS, terdiri dari utang warisan Hindia Belanda 4 miliar dollar AS dan utang luar negeri baru 3,8 miliar dollar AS.

Pada awal kemerdekaan, sikap Soekarno-Hatta sebagai Bapak Pendiri Bangsa cenderung mendua. Di satu sisi, mereka memandang utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, mereka mewaspadai kemungkinan penggunaan utang luar negeri sebagai sarana untuk mencederai kedaulatan Indonesia sehingga mereka cenderung menetapkan persyaratan cukup ketat dalam membuat utang luar negeri.

Syarat tersebut, negara kreditor tidak boleh mencampuri urusan politik dalam negeri, dan suku bunga tidak lebih dari 3-3,5 persen per tahun. Selain itu, jangka waktu utang cukup lama, untuk keperluan industri 10-20 tahun dan untuk pembangunan infrastruktur lebih lama lagi (Hatta, 1970).

Jadi, selain melihat utang luar negeri sebagai sebuah transaksi ekonomi, mereka dengan sadar memasukkan biaya politik sebagai pertimbangan dalam berutang. Sikap ini pula yang membuat Soekarno waktu itu dengan gagah, berani mengatakan ”go to hell with your aid” kepada AS yang berusaha mengaitkan utang dengan tekanan politik.
Pemutus lingkaran setan?

Pasca-Soekarno, utang mengalami pembengkakan secara dramatis. Orde Baru, dipelopori oleh kelompok orang-orang terbaik yang disebut Mafia Berkeley, menganggap utang luar negeri sebagai salah satu langkah tepat untuk memutus lingkaran setan kemiskinan melalui pembangunan besar-besaran (the big push theory), yang di antaranya dibiayai dengan utang.

Total utang yang pada akhir era Soekarno baru sebesar 6,3 miliar dollar AS (terdiri dari 4 miliar dollar AS warisan Hindia Belanda dan 2,3 miliar dollar AS utang baru) membengkak menjadi 54 miliar dollar AS pada akhir pemerintahan Soeharto.
Selama dua tahun era BJ Habibie, utang bertambah lagi 23 miliar dollar AS menjadi 77 miliar dollar AS. Sekarang ini total utang luar negeri sekitar 78 miliar dollar AS. Ditambah utang dalam negeri, pada pascakrisis 1997, total utang Indonesia pernah mencapai sekitar Rp 2.100 triliun.

Dengan total utang Rp 1.318 triliun dan jumlah penduduk sekitar 210 juta jiwa sekarang ini, setiap penduduk Indonesia (termasuk bayi baru lahir) terbebani utang sekitar Rp 7 juta.

Sementara kekayaan alam dan kemandirian serta kapasitas kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terus tersandera oleh beban membayar cicilan dan bunga utang yang menyita hingga sepertiga sendiri anggaran belanja APBN. Posisi Utang Rp 1.318 ini terdiri dari Rp 636,6 triliun utang dalam negeri dan 76,6 miliar dollar AS utang luar negeri.

Hasil penelitian Reinhard, Rogoff, dan Savastano tahun 2003 (Almizan Ulva, 2004), batas aman rasio utang luar negeri (pemerintah dan swasta) terhadap PDB negara berkembang adalah 15-20 persen.

Apabila seluruh portofolio utang pemerintah dikonversi menjadi utang luar negeri, menurut Almizan Ulva—peneliti dari Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama Internasional Depkeu—rasio utang luar negeri pemerintah terhadap PDB (tahun dasar 2000) pada 2004 adalah sebesar 52,2 persen. Tingginya angka ini menyebabkan risiko gagal bayar (default) Indonesia juga tinggi.

Sebenarnya utang luar negeri masih bisa diterima selama itu digunakan dengan baik untuk membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta tidak mengakibatkan beban berlebihan pada keuangan negara dan tidak diembel-embeli dengan persyaratan yang memberatkan. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia, utang banyak bocor sehingga sasaran yang ingin dituju melalui strategi big push theory juga tidak tercapai.

Prinsip gali lubang tutup lubang masih terjadi karena untuk membayar utang lama, pemerintah harus terus membuat utang baru. Akibat salah kelola utang, Indonesia dalam lingkaran setan perangkap utang (debt trap). Sebuah kajian independen Bank Dunia pernah menyebutkan, sekitar 30 persen utang luar negeri dikorupsi oleh rezim berkuasa pada era Soeharto sehingga kemudian muncul anggapan utang itu utang ”najis” yang tidak pantas dibayar.

Tudingan bahwa lembaga seperti IMF dan Bank Dunia diboncengi kepentingan perusahaan-perusahaan dari negara-negara kreditor juga diakui oleh AS. Selama kurun tahun 1980-an hingga awal 1990-an saja, IMF sudah menerapkan program penyesuaian struktural di lebih dari 70 negara berkembang yang mengalami krisis finansial. Setiap tahun, Bank Dunia juga memberikan sekitar 40.000 kontrak kepada perusahaan swasta. Sebagian besar kontrak ini jatuh ke perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju.

Departemen Keuangan AS mengaku, untuk setiap dollar AS yang dikontribusikan AS ke lembaga-lembaga multilateral, perusahaan-perusahaan AS menerima lebih dari dua kali lipat jumlah itu dari kontrak-kontrak pengadaan untuk program-program atau proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman lembaga-lembaga tersebut.

Ini bukan hanya terjadi pada pinjaman multilateral. Pinjaman bilateral, seperti dari Jepang, pun biasanya diikuti persyaratan sangat ketat menyangkut penggunaan komponen, barang, jasa (termasuk konsultan), dan kontraktor pelaksana untuk pelaksanaan proyek. Melalui modus ini, selain bisa me-recycle ekses dana yang ada di dalam negerinya, Jepang sekaligus bisa menggerakkan perusahaan dalam negerinya yang lesu lewat pengerjaan proyek-proyek yang dibiayai dengan dana utang ini.ngutang
Dari pinjaman yang disalurkannya ini, dana yang mengalir kembali ke Jepang dan negara-negara maju lain sebagai kreditor jauh lebih besar ketimbang yang dikucurkan ke Indonesia sebagai pengutang. Dus Indonesia sebagai negara debitor justru menyubsidi negara-negara kaya yang menjadi kreditornya.

Yang belum terlihat sampai sekarang memang keinginan atau komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk mengurangi utang. Memang benar banyak negara lain berutang. Bahkan, AS yang besar itu pun memiliki utang sangat besar. Tetapi, mereka memiliki kapasitas untuk membayar.

Seperti kata seorang panelis, kemandirian hanya bisa dibangun jika kita bisa menolong diri sendiri. Dalam kaitan dengan utang, mungkin menolong diri sendiri untuk keluar dari jebakan utang.

Hal ini terbuka untuk dilakukan dengan cadangan devisa yang kini sekitar 43 miliar dollar AS. Namun, tampaknya pemerintah tidak mengambil kesempatan itu, seperti juga mereka tidak pernah memaksimalkan diplomasi utang untuk mengurangi beban utang yang ada.

Untuk bisa menatap 2030 sebagai bangsa bermartabat dan berdaulat, tidak diintervensi kekuatan atau kepentingan luar, kita harus berani membebaskan diri dari utang yang bersamanya ada persyaratan yang mengikat kebebasan kita untuk mengatur ekonomi dalam negeri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal dan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kalaupun tidak langkah drastis seperti mengemplang utang, setidaknya ada semacam konsensus nasional untuk menghentikan tradisi membuat utang baru. Visi soal utang dan kemandirian ekonomi ini yang belum ada sekarang ini.

Mengapa Kemiskinan di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan?

2009-08-07T11:03:00.000+07:00

SEJAK awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.

PADA umumnya, partai-partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 juga mencantumkan program pengentasan kemiskinan sebagai program utama dalam platform mereka. Pada masa Orde Baru, walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk miskin di Indonesia tetap tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.

Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.

Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Penyebab kegagalan

Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.

Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.

Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.

Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.

Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal.

Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa membingungkan pemimpin lokal (pemerintah kabupaten/kota). Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang miskin karena adanya dua angka kemiskinan yang sangat berbeda antara BPS dan BKKBN pada waktu itu.

Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen, sementara angka kemiskinan (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) yang dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84 persen. Kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk target sasaran rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS.

Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan penduduk miskin antardaerah. Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti melalui model-model ekonometrik.

Untuk data mikro, beberapa lembaga pemerintah telah berusaha mengumpulkan data keluarga atau rumah tangga miskin secara lengkap, antara lain data keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN dan data rumah tangga miskin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, indikator- indikator yang dihasilkan masih terbatas pada identifikasi rumah tangga. Di samping itu, indikator-indikator tersebut selain tidak bisa menjelaskan penyebab kemiskinan, juga masih bersifat sentralistik dan seragam-tidak dikembangkan dari kondisi akar rumput dan belum tentu mewakili keutuhan sistem sosial yang spesifik-lokal.

Strategi ke depan

Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal.

Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal.
Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.

Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas.

Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.

Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan lainnya.

Belum memadai

Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antarwilayah, khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.

Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.

Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan tersebut kurang memahami makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis dari pemimpin daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen.

Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pembangunan di daerah, diusulkan agar dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program.

Kegiatan ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan, baik pemerintah daerah, dinas-dinas pemerintahan terkait, perguruan tinggi, dan para LSM, dapat menggali informasi yang tepat serta menggunakannya secara tepat untuk membuat kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai.

Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan segala bentuk informasi untuk keperluan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Pembentukan tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah dan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal maupun nasional, agar secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulan data yang didesain, diadministrasikan, dianalisis, dan didanai pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan pula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten.

Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat dipercaya, dan mampu secara cepat merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan ekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan dan kota, serta kompromi ekologi yang meningkat.

Perkembangan Kondisi PANTURA JATIM

2009-08-07T09:25:00.003+07:00

Keragaan Pantai Jawa Timur

Jumlah pulau : 446 buah

Panjang garis pantai : 1900 Km

Luas perairan laut : 1.003.544 Km2
o Laut Utara Jawa & Selat Bali : 860.984 km2
o Laut Selatan Jawa (termasuk ZEE) : 142.560 km2

Laut Pantai Utara & Madura : 203.147 km2

Laut Selat Madura : 65.537 km2

Laut Selat Bali : 2.500 km2

Laut Pantai Selatan Jatim : 142.560 km2

Potensi Lestari Sumberdaya Ikan (MSY)
- Laut Jawa : 199.160 ton/tahun (lebih tangkap)
- Selat Madura : 64.427 ton/tahun (lebih tangkap)
- Selat Bali : 28.222 ton/tahun (lebih tangkap)
- Samudera – Hindia : 269.222 ton/tahun (padat tangkap)

• Keragaan Perikanan Tangkap:
Jumlah Nelayan : 217.745 orang (KK)
Jumlah Armada Laut : 51.371 unit, meliputi
o Perahu Tanpa Motor : 6.686 unit (13,01%)
o Perahu Dengan Motor Tempel : 31.039 unit (70,15%)
o Kapal Motor : 8.646 unit (16,83%)
o Hasil Tangkapan Laut : 382.875,10 Ton (68,24% dari MSY)
o Target Kenaikan Produksi (2009) : 398.190 Ton (Naik 4%)
o Nilai Produksi : Rp. 619.872.448.000,-

• Sekilas Pengelolaan Perikanan Selat Madura
o Luas Selat Madura : 65.537 km2
o Kedalaman : 30 – 50 m
o Konfigurasi berbentuk corong yang menyempit pada bagian barat
o Jenis armada berukuran < 30 GT
o Alat tangkap dominant berupa Trammel Net, Jaring Kepiting, Bagan, Payung Jurung, Payang Alet, Payang Oras dan Trawl
o Jenis ikan dominant, yaitu Layang, Kembung, Belanak, Tembang, Teri
o CPUE cenderung menurun, dipengaruhi oleh:
- Perbedaan teknik penangkapan
- Perbedaan pengalaman nelayan
- Jumlah setting
- Musim ikan
- Faktor ketidakpastian (cuaca)

• Sedangkan, daerah operasi nelayan Jawa Timur:
- Nelayan yang bekerja di pantai
- Nelayan yang bekerja di lepas pantai
- Nelayan yang bekerja di laut lepas (samudera)

• Luas wilayah perairan 0 – 12 mil Propinsi Jawa Timur 59.875 km2 terdiri dari :
Laut Jawa : 36.027 km2
Selat Madura : 10.962 km2
Selat Bali : 1.350 km2
Laut selatan : 11.536 km2

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan di Pantura Jatim
PPI Bulu – Tuban
Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong – Lamongan

POSKAMLADU (Pos Keamanan Laut Terpadu) di Pantura Jatim
- Tambak Boyo – Tuban
- Paciran – Lamongan
- Lumpur – Gresik

• Pengelolaan SDI
Upaya pengaturan pemanfaatan yang terkait baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kelestarian SDI dan lingkungannya (UU No. 31 – 2004)

Pelaksanaan Pengelolaan bertujuan :
- Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil
- Meningkatkan penerimaan dan devisa Negara
- Mendorong perluasan dan kesempatan kerja
- Meningkatkan dan konsumsi sumber protein ikan

• Pengelolaan Khusus Perikanan Tangkap
- Pengaturan alat tangkap ikan, termasuk alat Bantu penangkapan seperti rumpon
- Menentukan syarat teknis kapal perikanan, juga terkait dengan keselamatan pelayaran
- Menetapkan jumlah ikan yang boleh ditangkap, jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap
- Menetukan daerah, jalur dan waktu atau musim tangkapan
- Pencegahan pencemaran, kerusakan, rehabilitasi SDI dan lingkungannya
- Penebaran jenis baru
- Riset, peran serta masyarakat, data base dan pengawasan

• Konsep Hasil Tangkapan Lestari (MSY)
- MSY merupakan konsep yang paling mudah dan merupakan “benchmark” untuk digunakan dalam pengelolaan secara umum, terutama dalam situasi dimana tidak cukup tersedia ahli yang mampu memahami dinamika SD perikanan serta merumuskan kebijaksanaan pengelolaan secara rasional
- Penambahan upaya tidak selalu diikuti oleh peningkatan hasil tangkapan, setelah melampaui titik tertentu penambahan upaya menghasilkan penurunan hasil tangkapan
- Kelemahan / kesulitan konsep MSY :
- Produksi dalam tahun tertentu dapat dipengaruhi oleh variasi berbagai factor di luar perikanan
- Tidak mudah untuk menentukan tingkat upaya penangkapan optimum

Permasalahan di Pantura Jatim
• Prasarana berupa fasilitas pokok, fungsional dan penunjang usaha bidang perikanan tangkap, kurang memadai.
• Mekanisme lelang murni belum jalan.
• Masih banyak nelayan yg terikat dg juragan/ pengambek.
• Produktifitas dan efisiensi usaha penangkapan masih rendah.
• Banyaknya kebocoran pada proses pasca tangkap di pelelangan.
• Dominasi armada penangkapan skala kecil.
• SDM nelayan dlm penerapan teknologi rendah
• Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan oleh nelayan (seperti penggunaan mini trawl)
• Over fishing dan kerusakan lingkungan, penyebab :
- Penggunaan metode & alat tangkap yg dilarang
- Kehilangan hasil tangkapan akibat pemanfaatan SDI yg belum optimal
- Pencemaran perairan, pemanfaatan SDI dengan cara destruktif atau bom/bahan peledakdak/potassium.
- Belum optimalnya pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) di wilayah pengelolaan.
- Maraknya IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated)
- Selat Madura merupakan perairan semi tertutup, relatif sempit, over fishing, dieksploitasi oleh nelayan yang sangat padat, karakteristik armada penangkapan skala kecil

• Konflik nelayan, penyebabnya :
- Adanya kesenjangan teknologi penangkapan ikan
- Perbedaan teknik penangkapan ikan
- Faktor social ekonomi masyarakat
- Pelanggaran jalur penangkapan, penjarahan rumpon
- Penggunaan alat/bahan yang tidak ramah lingkungan
- Minimnya hasil tangkapan (over exploited) – menurunnya ketersediaan SD perikanan
- Pelanggaran jalur tangkapan
- Masalah nelayan andon (seperti penjarahan rumpon di Kab. Malang, pemerasan oleh nelayan lokal di Sumenep)
- Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum
- Belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang – undangan

• Upaya yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Pantura Jatim
- Rehabilitasi prasarana dan sarana serta menambah fasilitas pokok, fungsional dan penunjang
- Melaksanakan lelang murni dengan mempersiapkan : Modal, SDM, Prasarana dan sarana & sistim pasar dan aturan hukum
- Fasilitasi kegiatan stimulan untuk membantu dlm permodalan dan bantuan sarana usahanya
- Optimalisasi usaha penangkapan dan diversifikasi alat tangkap yg produktif & ramah lingkungan
- Optimalisasi aparat keamanan dalam melaksanakan fungsi pengawasan di TPI, utamanya pada saat bongkar hasil tangkapan.
- Introduksi teknologi & peningkatan SDM
- Diseminasi/pembinaan teknologi sanitasi & hygiene kapal ikan, dermaga & TPI dalam rangka antisipasi penerapan kualitas ikan, treacibility serta penanganan yg hygiene.
- Pengembangan sistem informasi dengan pengadaan SSB
- Sosialisasi perijinan, pengawasan & kesyahbandaran, penggunaan rumpon dan palkah.
- Meningkatkan ketrampilan bidang nautika untuk petugas & nelayan
- Operasional UPT bidang perikanan tangkap
- Pertemuan FKPPS Regional Jawa Timur dan RPP Selat Madura
- Regulasi perikanan Selat Madura
- Pengaturan quota hasil tangkapan yang diijinkan
- Penetapan daerah lindung
- Pembatasan ukuran kapal dan pengawasan
- Sosialisasi perijinan
- Konservasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove dan terumbu karang
- Peningkatan ketrampilan tenaga kerja perikanan.
- Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap
- Penguatan Data Base Pengembangan Usaha Penangkapan
- Inventarisasi rumpon dan monev sumberdaya ikan
- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Sumberdaya yg bertanggung jawab
- Melaksanakan kegiatan pengawasan diwilayah rawan konflik
- Penegakan hukum terhadap pemanfaatan SDI
- Membentuk, membina dan mengembangkan Pokmaswas
-Mensinergikan kegiatan pengawasan berbasis masyarakat dg pemberdayaan masyarakat untuk mengubah perilaku yg destruktif.
- Peningkatan pembinaan nelayan melalui sosialisasi Peraturan perundangan
- Peningkatan koordinasi antar instansi terkait
- Mengadakan islah antara nelayan yg bermasalah
- Membangun sarana pengawasan perairan (Poskamladu)
- Pembinaan dan penggalangan Pokmaswas
- Kerjasama operasional pengawasan dengan Polairud danTNI-AL
- Pengawasan perairan terpadu antar provinsi
- Pelaksanaan kesepakatan kerjasama Jatim – Jateng

• Pertimbangan Pengembangan Pantura Jatim dan Selat Bali oleh Pemprov. dengan Armatim:
- Pembenahan fasilitas umum dalam hal ini berupa “rehabilitasi rumah nelayan”
• Sasarannya: “Pemukiman Nelayan Percontohan”

Saran
- Rumah nelayan menghadap laut (tidak membelakangi laut) agar sampah tidak dibuang ke laut
- Dilengkapi dengan MCK + sarana air bersih
- IPAL terpadu
- Menata pantai (ruang)
- Untuk pendaratan ikan / kapal nelayan
- Untuk sabuk hijau “green belt” / perlindungan pantai
- Ruang terbuka

Harapan
- Kondisi social ekonomi masyarakat nelayan meningkat
- Kampung nelayan yang asri (tidak kumuh lagi)
- Terpeliharanya kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikaan terutama di daerah wilayah pesisir

Jaring Pendapat Mengenai Draft RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

2009-08-07T09:20:00.002+07:00

Petunjuk / Arahan Yang Diberikan

a. Rencana perevisian UU ini diharapkan mampu memandu pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang arif terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan lingkungan hidup, serta menempatkan nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pelaku utama,

b. Revisi UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sudah sepatutnya dilakukan, mengingat UU yang ada tidak lagi relevan untuk merespons sejumlah peristiwa perikanan terkini, semisal ancaman krisis ikan nasional, ancaman privatisasi kawasan perikanan rakyat, modus kejahatan perikanan yang semakin beragam, hambatan peradilan perikanan, hingga konflik dan kemiskinan yang masih melanda kehidupan masyarakat nelayan tradisional. Sebagai negeri kelautan, semangat yang harus dikedepankan dalam proses revisi ini adalah membangun kapasitas dan kapabilitas nelayan tradisional, bukan malah mengedepankan perspektif ekonomi semata. Hal ini dikarenakan nelayan tradisional sangat membutuhkan perlindungan pemerintah terutama terkait persaingan dengan nelayan moderen yang menggunakan peralatan canggih dan kemudahan mendapatkan informasi larangan berlayar.

Masalah

i. Adanya penambahan 16 Pasal baru di RUU No. 31 Tahun 2004

ii. Pada No. 31 Tahun 2004, ada beberapa revisi pada masalah teknis dan kerancuan definisi yang dapat menimbulkan salah tafsir, seperti pada :
1. Definisi Nelayan Kecil (pasal 1 ayat (11))
2. Sistem Informasi nelayan (pasal 7, 18 dan 46)
3. Kelembagaan Konservasi (pasal 5 ayat (7))
4. Tata Pemanfaatan Budidaya Perikanan (pasal 18)
5. Dokumen Kapal (pasal 36)
6. Jalur Penangkapan (pasal 36)
7. Kebebasan Nelayan Kecil (pasal 61)

iii. Adanya kebijakan yang kontraproduktif, tumpang-tindih di sektor kelautan dan perikanan nasional, serta memicu konflik horizontal, seperti ditunjukkan dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) di Perairan Kabupaten Kalimantan Timur Bagian Utara,

iv. UU No. 31 Tahun 2004 (Bab XIV) tentang Perikanan, tidak mengatur pembagian kewenangan secara jelas dan tidak pula mengatur mekanisme kerja yang pasti antara PPNS Perikanan, TNI AL dan Polisi Perairan, sehingga ketiga instansi tersebut menyatakan instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan serta tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang disebut sebagai konflik kewenangan dalam penegakan hukum perikanan,

v. Penyidik dari TNI AL, Polisi Perairan, dan PPNS Perikanan perlu diberi kewenangan untuk secepatnya melelang barang bukti ikan agar tidak membusuk dan hasilnya dimasukkan ke kas Negara. Sedangkan kapal yang tertangkap dapat digunakan negara untuk menambah aset. Dan salah satu revisi yang diinginkan adalah pemberian kewenangan kepada penyidik di laut untuk mengambil tindakan tegas apabila keadaan memaksa. Kewenangan ini memungkinkan kapal ikan asing yang tertangkap melakukan illegal fishing (pencurian ikan) ditenggelamkan,

vi. Koordinasi penanggulangan "illegal fishing" saat ini sudah cukup baik di tingkat penyidik. Namun seringkali kasus "illegal fishing" terhambat pada tahap penuntutan dengan berbagai alasan."Kapal-kapal yang di Ad Hoc dengan biaya mahal terlalu lama bersandar di pelabuhan. Ada yang sampai lima tahun kasusnya tidak selesai karena sampai tingkat banding, seperti di Tual sampai tenggelam kapalnya tidak selesai juga kasusnya,

vii. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan — yang di dalamnya mengamanatkan dibentuknya Pengadilan Perikanan (PP). Rencana pembentukan pengadilan masih menyisakan banyak persoalan mendasar seperti: kelemahan-kelemahan dalam hukum acara, mekanisme koordinasi (khususnya pada tingkat penyidikan), tidak adanya jaksa ad hoc, tidak jelasnya format pengadilan yang akan dibentuk,

viii. Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Perikanan yang dinilai kurang tegas. Selama ini, pelanggaran alat tangkap dan fishing ground hanya dimasukkan dalam kategori pelanggaran dengan denda hanya Rp. 250 juta. Hal semacam ini seharusnya masuk kategori pidana dengan sanksi lebih berat. "Bisa didenda Rp 2 miliar,

Saran / Tindakan

Hendaknya Jaring Pendapat Mengenai Draft RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan memberikan kebebasan nelayan kecil sebagaimana tertuang pada Pasal 61 ayat (1). Meski pasal ini berniat membela nelayan kecil dengan memberikan akses seluas-luasnya, namun pada kenyataannya pasal ini menjadi salah satu biang keladi terjadinya konflik antarnelayan karena persaingan yang tidak seimbang. Memang sudah ada aturan jalur-jalur tangkapan, namun aturan tersebut berlaku bagi nelayan besar yang tidak diperbolehkan masuk wilayah nelayan kecil.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mandiri Kelautan Perikanan (MKP)

2009-08-07T09:18:00.000+07:00

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mandiri Kelautan Perikanan (MKP) :

a. Potensi SD kelautan dan perikanan masih belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, hal ini terkendala oleh rendahnya kualitas SDM, lemahnya pemanfaatan teknologi di bidang perikanan dan kelautan, jaringan pemasaran yang sempit serta kesulitan dalam mengakses permodalan, sehingga usaha perikanan pada umumnya bisa dikatakan sebagai usaha yang visible namum belum juga bankable.

b. Program pemberdayaan seperti bantuan social, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan dana penguatan modal kepada masyarakat yang tergolong dalam skala usaha mikro bahkan masyarakat miskin memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan akses pemodalan yang berujung pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan.

c. Pada tahun 2009 pemerintah telah mengembangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM – MKP) yang diinisiasikan dari Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan program hibah yang diberikan kepada masyarakat yang didanai dari Anggaran Tugas Pembantuan.

d. Program PNPM – MKP berupaya melaksanakan pendekatan dengan model bottom-up, dimana masyarakat sendiri yang merencanakan program, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

e. PNPM Mandiri – Kelautan dan Perikanan merupakan wujud integrasi seluruh program pemberdayaan lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan yang pelaksanaannnya dikoordinasikan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Ditjen KP3K,

f. Pada tahun 2009, Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi PNPM – MKP berada di 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu Kab. Pamekasan, Kab. Jember, Kab. Trenggalek, Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kota Surabaya dan Kota Probolinggo.

g. Dengan adanya dukungan permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diharapkan dapat membantu usaha nelayan, pembudidaya dan masyarakat perikanan dan kelautan untuk terus mampu mengembangkan usahanya dan terus mampu mendukung perekonomian daerah dengan memperkuat dan mengembangkan iklim usaha di daerah.

h. Pembahasan dalam rapat, antara lain:
i. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan tahun 2009 agar berpedoman pada Petunjuk Teknis yang sudah ditetapkan,

ii. Bagi daerah yang melaksanakan Penataan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) , maka penetapan lokasi sasaran PNPM - MKP agar menyatu dengan Lokasi PLBPM,

iii. Bagi daerah yang lokasi PLBPM dan PNPM Mandiri tidak sama, tetap berkewajiban untuk menyusun Dokumen Perencanaan Wilayah Desa,

iv. Tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri KP agar segera dipercepat

v. Bagi daerah Kab./Kota yang tahun 2009 belum mendapat alokasi PNPM Mandiri, pada tahun 2010 dapat menyusun proposal mengacu pada Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis,

vi. Perlu diusulkan agar paket-paket kegiatan PNPM mandiri KP tahun 2010 dapat diperluas,

vii. Penyaluran dana KUR untuk mendukung Perikanan dan Kelautan masih sangat kecil, untuk itu diharapkan Bank bisa merealisasikan dukungan modal khususnya untuk usaha mikro,

viii. Koordinasi kab./Kota dan Provinsi dalam pelaksanaan PNPM-MKP dengan KUR dapat lebih ditingkatkan lagi.

Membangun Kejayaan Perikanan Budidaya

2009-06-09T12:43:00.001+07:00

Perikanan Budidaya atau akuakultur merupakan bagian dari sektor kelautan dan perikanan mempunyai arti penting dalam memberikan kontribusinya. Walaupun dalam faktanya perikanan tangkap masih memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada sektor perikanan, namun berdasar data dari FAO tahun 2002, produksi perikanan tangkap dunia cenderung mengalami penurunan akibat eksploitasi dan menurunnya sumberdaya ikan di laut. Sedangkan akuakultur mempunyai kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan.

Akuakultur juga mampu menciptakan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat bahwa akuakultur dapat dilakukan di setiap lapisan masyarakat mulai dari pedesaan sampai dengan perkotaan; mempunyai karakteristik usaha yang cepat menghasilkan (quick yielding) dengan margin keuntungan yang cukup besar; mempunyai cakupan usaha yang luas, sehingga dapat memacu pembangunan industri hulu maupun hilir (seperti pabrik pakan, hatchery/pembenihan, industri jaring, industri pengolahan, cold storage, pabrik es dsb.); dapat mengatasi kemiskinan penduduk; sudah tersedia teknologi terapan. Dan merupakan sumber protein yang dapat memacu peningkatan gizi masyarakat guna pemenuhan protein hewani dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Potensi Akuakultur

Untuk pengembangan akuakultur kedepan, dilakukan melalui program peningkatan produksi ikan untuk ekspor dan kebutuhan domestik, dengan kegiatan pokok intesifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Sedangkan pemanfaatan potensi akuakultur bagi pengembangan ekonomi nasional, kebijakan yang akan ditempuh adalah melalui pengembangan kawasan budidaya dan komoditas unggulan. Dengan tujuan untuk mendorong penerapan manajemen hamparan dalam mencapai skala ekonomi, mencegah penyebaran penyakit dan memperoleh efisiensi dalam penggunaan air, melalui azas kebersamaan ekonomi antar pembudidaya.

Berdasarkan hasil kajian Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2004, diperkirakan terdapat 8,36 juta ha perairan laut yang secara indikatif dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan budidaya laut. Dari luasan tersebut, untuk budidaya ikan bersirip (fin fish) 20%, kekerangan 10%, rumput laut 60% dan lainnya 10%. Tingkat pemanfaatan sebagian provinsi baru mencapai kurang dari 1%, namun sebagian lainnya telah mencapai di atas 1% sampai 25%, yaitu DKI Jakarta sekitar 24%, Bali sekitar 8%, Sulawesi Tenggara sekitar 6%, dan NTT sekitar 2%.

Tahun 2003, tercatat 1,2 juta ha potensi lahan budidaya air payau, yang terdiri atas lahan yang telah diusahakan seluas 450.333 ha dan lahan yang potensial untuk dikembangkan seluas 773.743 ha.

Potensi lahan budidaya air tawar terdiri dari lahan budidaya kolam, sawah (mina padi) dan perairan umum. Potensi lahan budidaya kolam di Indonesia diperkirakan mencapai 526.000 ha, dengan peringkat luasan yang meliputi Jawa Timur seluas 92.400 ha, Jawa Barat seluas 86.700 ha, dan Jawa Tengah seluas 83.200 ha. Untuk Indonesia Bagian Timur, luas lahan yang paling besar terdapat di Sulawesi Selatan, yaitu seluas 34.800 ha.

Potensi lahan budidaya ikan di perairan umum, yang meliputi sungai, rawa, danau dan waduk. Kegiatan budidaya di perairan ini dilakukan dengan menggunakan karamba dan karamba jaring apung (KJA). Luas total perairan umum yang sesuai untuk pengembangan budidaya ikan adalah sekitar 158.000 ha. Bagi budidaya ikan di sawah (mina padi), masih sangat besar peluangnya, karena belum sepenuhnya dimanfaatkan. Luas lahan sawah beririgasi teknis sekitar 3 juta ha. Apabila 50% nya dimanfaatkan, maka diperkirakan di seluruh Indonesia terdapat sekitar 1,5 juta ha lahan budidaya mina padi. Lahan ini terutama terdapat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

Unggulnya Akuakultur Indonesia

Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup besar dan mempunyai tingkat endemisme yang tinggi, lahan yang beraneka ragam, iklim dan cuaca yang bervariasi serta sumberdaya manusia yang cukup besar, demikian pula keaneka-ragaman species ikan. Di Indonesia terdapat 45% spesies ikan dunia, dan dari sekian banyak species tersebut yang belum dibudidayakan masih banyak. Dengan demikian maka pengembangan akuakultur dapat memberikan hasil yang menjanjikan.

Komoditas unggulan yang dapat dikembangkan pada kegiatan akuakultur di Indonesia meliputi: Crustacea, Ikan bersirip (fin fish), Rumput laut, Echinodermata, Ikan Hias, dan lainnya.

Crustacea (windu vaname, udang galah, udang putih, kepiting, rajungan dan udang Cherax). Jenis Crustacea yang telah dikembangkan selama ini di kenal “luxury food” dan bernilai ekonomis tinggi antara lain: udang merupakan komoditas unggulan yang memberikan kontribusi terbesar yaitu ± 65% terhadap nilai ekspor nilai hasil perikanan. Pada awalnya jenis udang yang dibudidayakan adalah udang windu yang merupakan indegeneus species Indonesia, setelah mewabahnya penyakit terutama WSSV yang mengakibatkan gagalnya usaha budidaya udang windu, maka di introduksi udang vaname (th.2000) dan rostris (th.2001) dari Hawaii.

Untuk mengembangkan usaha budidaya udang kedepan, upaya yang dilakukan antara lain: revitalisasi tambak intensif, dengan udang vaname seluas 700 ha, dengan produktivitas 30 ton/ha/tahun, revitalisasi tambak tradisional seluas 140.000 ha (40% dari tambak tradisional) dengan produktivitas: 600-700 kg/ha/tahun, impor vaname SPF/SPR, pengembangan induk SPF vaname dalam negeri, revitalisasi backyard hatchery (hatchery skala rumah tangga), penerapan sertifikasi, pengembangan laboratorium, dan pengembangan sarana/prasarana.Sentra pengembangan udang, terutama untuk windu dan vaname adalah: NAD, Sumut, Lampung, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalsel, Sulsel, dan NTB.

Ikan bersirip (kerapu, napoleon, bandeng, ikan mas, nila, lele, gurame, patin). Sebagian besar teknologi pembenihan dan pembesaran ikan bersirip sudah dikuasai dengan baik, termasuk dua species kerapu yaitu kerapu macan dan bebek, yang telah berkembang di beberapa propinsi untuk skala besar, menengah maupun skala kecil. Upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan budidaya kerapu telah dilakukan antara lain melalui: pengembangan program INBUDKAN, diseminasi teknologi, pengembangan National Broodstock Center (NBC) Kerapu, dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP), dengan daerah sentra pengembangan utama: Lampung, Kep. Riau, Babel, NTB, Bali, Sulteng, Sultera, Maluku dan Papua.

Komoditas Nila merupakan jenis yang mudah dibudidayakan, baik di kolam, karamba, KJA maupun sawah.Selain mampu memenuhi kebutuhan lokal, nila merupakan komoditas ekspor yang semakin hari semakin meningkat permintaannya. Akan tetapi budidaya komoditas ini menghadapi kendala dalam pengadaan induknya. Untuk itu, pemerintah telah berupaya dengan mengembangkan Program INBUD Nila dan BUPEDES, desiminasi teknologi, dan pengembangan NBC Nila, sertifikasi benih dan pengembangan Balai Benih Ikan Sentral/Lokal. Sentra pengembangan utama nila adalah: Sumbar, Sumut, Jambi, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, dan Sulut.

Jenis komoditas air tawar lainnya yang mudah dibudidayakan adalah Patin, bahkan jenis ini bisa dibudidayakan dilahan marjinal. Sedangkan permintaan pasar untuk patin saat ini cukup menjanjikan, terutama pasar lokal. Sentra pengembangan patin meliputi: Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim.
Demikian pula Lele, budidaya lele sudah sangat membudayadi masyarakat Indonesia. Namun permasalahan pokok yang dihadapi dalam budidaya jenis ini adalah kurangnya penyediaan benih yang bermutu. Untuk itu dilakukan upaya pengembangan-nya melalui: Program Budidaya di Pedesaan (BUPEDES), pemuliaan induk, peman-faatan lahan marjinal dan pengembangan BBI/Unit Pembenihan Rakyat(UPR). Sentra pengembangan lele meliputi daerah: Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, dan Jatim.

Seperti halnya lele, Gurame merupakan komoditas air tawar yang mempunyai segmen pasar dan harga yang cukup tinggi. Meskipun masa pemeliharaannya cukup lama, tetapi usaha budidaya gurame cukup rhenguntungkan. Apalagi dengan berkembangnya segmen-segmen usaha dari mulai pemeliharaan larva, pendederan, dan pembesaran, yang dapat memper-singkat periode usaha.

Jenis ikan bersirip yang secara tradisional telah dikenal sejak lama adalah Bandeng, pada awalnya bandeng hanya mengandalkan benih dari alam, tetapi sejak akhir tahun 1990-an, benih bandeng sudah bisa dipasok dari hasil usaha pembenihan (hatchery). Ikan bandeng selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, juga dibutuhkan untuk dimanfaatkan sebagai umpan dalam penangkapan tuna di laut, dan dalam beberapa tahun terakhir ini bandeng sudah menjadi komoditas ekspor, terutama dalam bentuk bandeng tanpa tulang/duri. Oleh karena itu ke depan bandeng mempunyai prospek yang lebih baik. Sentra pengembangan bandeng meliputi: NAD, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, NTB, Sulsel, Sultra, dan Kaltim.

Lain halnya dengan ikan kakap, yang merupakan komoditas ikan laut yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, meskipun lebih rendah dari pada kerapu, tetapi pembudidayaannya relatif mudah. Belum cukup besamya perkembangan budidaya kakap lebih banyak disebabkan oleh akses pasar ekspor yang masih terbatas. Pengembangan budidaya kakap banyak dilakukan di karamba di muara sungai, KJA di perairan pantai dan di tambak, dengan sentra utama di Riau dan Kep. Riau.

Rumput Laut, pengembangannya mempunyai prospek yang cukup baik, di samping potensi sumberdaya yang cukup besar, dengan beberapa faktor pendukung lainnya: teknologi budidaya yang sangat sederhana, modal kecil, dapat dimassalkan, periode pemeliharaan singkat (45 hari), permintaan pasar besar, menyerap tenaga kerja, produk olahan yang beragam. Sentra pengembangan meliputi: Kep Riau, Lampung, DKI Jakarta, Banten Jabar, Bali, NTT, NTB, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulsel, Sulteng, Sultera, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Molusca (kekerangan, tiram mutiara, abalone). Jenis kekerangan yang dikembangkan antara lain kerang dara (Anadara granulosa), kerang hijau (Perna viridis), dan abalone (Haliotis sp). Ketiga jenis kerang tersebut mempunyai nilai ekonomis tinggi, bahkan abalone harga ekspornya bisa mencapai US$25.-/kg. Upaya pengembangannya telah dilakukan melalui Program BUPEDES, penetapan daerah reservat, pemantauan mutu lingkungan, penerapan budidaya higienis, dan depurasi. Daerah sentra pengembangan adalah di Sumut, Riau, Kep. Riau, Jambi Babel, DKI, Banten, Jatim, NTB, Sulsel, Maluku dan Papua.

Sedangkan tiram mutiara telah berkembang terutama di Indonesia Timur. Permasalahan yang dihadapi dalam budidaya mutiara ini umumnya berkaitan dengan keamanan, khususnya sejak terjadinya krisis ekonomi yang banyak menimbulkan pengangguran dan kerawanan sosial lainnya.

Ikan Hias, mempunyai peluang yang besar, baik untuk pasar lokal maupun ekspor, dan kelebihan ikan hias adalah dapat diusahakan dalam skala besar maupun skala rumah tangga, perputaran modal yang relatif cepat. Karena sifatnya yang demikian, maka usaha ikan hias mampu menyerap tenaga kerja di mana saja, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Jenis yang berpotensi untuk dikembangkan adalah; botia, arwana, koi, discus, koki, kuda laut. Bagi komoditas kuda laut, teknologi budidayanya telah berhasil dilakukan, akan tetapi belum berkembang di masyarakat, selain karena populasi di alam masih cukup banyak juga karena masih tergantung pada pakan alami yang penyediaannya masih terbatas, sehingga sulit untuk dilakukan secara masal. Namun demikian kuda laut memiliki pasar domes-tik maupun ekspor, serta berpeluang menjadi komoditas alternatif dalam upaya diversifikasi usaha budidaya. Daerah sentra ikan hias meliputi: Jambi, Sumsel, DKI Jakarta, Jatim, Jabar, DI Yogyakarta, Kalbar, Kalsel, Sulsel, dan Papua.

Komoditas lainnya yang berpeluang untuk diusahakan adalah kodok lembu dan labi-labi. Untuk mendorong berkembangnya usaha dua komoditas ini akan digalakkan sosialisasi dan pembinaan dengan dukungan modal dan pendampingan teknologi ke daerah-daerah yang cocok untuk komoditas ini, yaitu: Sumut, Jambi, Sumsel, Sulut, DKI Jakarta, Jatim, Jabar, DI Yogyakarta, Kalbar, Kalsel, dan Sulsel.

Sumber : Warta Budidaya

Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro

2009-06-09T12:30:00.002+07:00

Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Hubungan tersebut tidak selalu harus dalam keseimbangan yang sangat tepat. Ketidakseimbangan fiskal dan neraca pembayaran misalnya tetap sejalan dengan stabilitas ekonomi asalkan dapat dibiayai secara berkesinambungan.

Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan keluaran produksi akan mengurangi tingkat keahlian tenaga kerja yang lama menganggur. Inflasi yang tinggi dan fluktuasi yang tinggi menimbulkan biaya yang sangat besar kepada masyarakat. Beban terberat akibat inflasi yang tinggi akan dirasakan oleh penduduk miskin yang mengalami penurunan daya beli. Inflasi yang berfluktuasi tinggi menyulitkan pembedaan pergerakan harga yang disebabkan oleh perubahan permintaan atau penawaran barang dan jasa dari kenaikan umum harga-harga yang disebabkan oleh permintaan yang berlebih. Akibatnya terjadi alokasi inefisiensi sumber daya.

Mengingat pentingnya stabillitas ekonomi makro bagi kelancaran dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi makro. Salah satu arah kerangka kebijakan ekonomi makro 2005-209 adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mencegah timbulnya fluktuasi yang berlebihan di dalam perekonomian.

Untuk mencapai stabilitas ekonomi makro tidak hanya tergantung pada pengelolaan besaran ekonomi makro semata, tetapi juga tergantung kepada struktur pasar dan sektor-sektor. Untuk memantapkan stabilitas ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro, melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi baik, harus didukung oleh kebijakan reformasi struktural, yang ditujukan untuk memperkuat dan memperbaiki fungsi pasar-pasar, meliputi antara lain pasar modal dan uang, pasar tenaga kerja serta pasar barang dan jasa, dan sektor-sektor meliputi antara lain sektor industri, pertanian, perdagangan, keuangan dan perbankan, dan sektor lainnya.

A. PERMASALAHAN

Manajemen ekonomi makro yang sehat dan kemajuan yang dicapai dalam reformasi struktural telah menghasilkan perbaikan kinerja ekonomi secara mantap, khususnya stabilitas ekonomi makro. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai tukar relatif stabil, inflasi terkendali pada tingkat yang cukup rendah, serta aktivitas eksternal telah mulai pulih. Kepercayaan pasar tetap terpelihara sejak berakhirnya dukungan program IMF pada akhir tahun 2003. Selain itu, kembalinya Indonesia dalam pasar modal internasional telah ditandai dengan suksesnya penerbitan obligasi luar negeri yang pada dasarnya mencerminkan kepercayaan internasional pada pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.

Stabilitas ekonomi makro masih rentan terhadap gejolak. Di sisi keuangan negara, kesinambungan fiskal masih menghadapi ancaman. Rasio pinjaman per PDB masih relatif tinggi yang diperkirakan sekitar 55 persen PDB pada akhir tahun 2004. Dalam beberapa tahun mendatang jumlah obligasi pemerintah yang jatuh tempo akan mencapai puncaknya. Di sisi lain tingkat penerimaan, terutama pajak, masih jauh dari optimal dibanding potensi penerimaan yang tersedia. Pada sisi pengeluaran, efektifitas pengeluaran masih belum optimal dan kebocoran anggaran masih terjadi di berbagai institusi, baik di pusat maupun di daerah. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman, baik luara negeri maupun dalam negeri, yang lebih baik, meningkatkan penerimaan negara dan mengefektifkan pengeluaran negara dalam rangka menjaga ketahanan fiskal.

Laju inflasi dan tingkat suku bunga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sekawasan. Perkembangan ekonomi sampai dengan tahun 2003 ditandai oleh menguatnya nilai tukar mencapai Rp8.465/USD serta laju inflasi yang rendah sebesar 5,03 persen. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan tingkat suku bunga SBI 3 bulan dari 13,12 persen (2002) menjadi 8,34 persen (2003). Penurunan tingkat suku bunga kebijakan tersebut berdampak pada penurunan suku bunga kredit investasi dari 17,8 persen menjadi 15,7 persen. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan negara tetangga, di mana inflasi dan tingkat bunga masing-masing berkisar antara 0,5 persen – 1,8 persen dan 1,0 persen – 2,8 persen, kondisi tersebut masih kurang kompetitif. Kebijakan moneter yang hati-hati perlu terus dipelihara dalam rangka menurunkan laju inflasi dan menghadapi tantangan akibat masih tingginya ekspektasi inflasi, tingginya ekses likuiditas, naiknya tekanan administered price, lemahnya keadaan struktural yang akan mempengaruhi interaksi permintaan dan penawaran barang dan jasa serta kemungkinan adanya kenaikan tingkat bunga luar negeri.

Kondisi neraca pembayaran perlu terus diwaspadai dengan kenaikan penerimaan ekspor non-migas yang melambat. Nilai ekspor non-migas tahun 2000–2003 hanya tumbuh rata-rata sekitar 4,7 persen per tahun; jauh di bawah rata-rata sebelum krisis (1991–1997) yaitu sekitar 22,6 persen per tahun. Dibanding dengan negara pesaing lainnya di kawasan, kinerja ekspor nonmigas Indonesia relatif lambat. Ini menunjukkan adanya penurunan daya saing ekspor nonmigas Indonesia. Surplus ekspor migas, tanpa memperhitungkan kenaikan harga, juga menunjukkan kecenderungan menurun. Menurunnya produksi minyak dalam negeri dan terus meningkatnya konsumsi BBM telah meningkatkan impor minyak mentah, sedangkan ekspor minyak mentah menurun. Ekspor LNG menunjukkan persaingan yang semakin ketat, dengan meningkatnya pasokan LNG dari berbagai negara eksportir baru. Akibatnya selain Indonesia mengalami kekalahan dalam beberapa tender pasokan LNG, juga mengalami tekanan untuk menurunkan harga terhadap kontrak LNG lama yang akan diperpanjang.

Peningkatan impor yang terlalu cepat, tanpa diimbangi dengan ekspor nonmigas akan menekan posisi transaksi berjalan. Pada tahun 2004 impor, baik migas dan nonmigas, menunjukkan adanya peningkatan yang pesat sejalan dengan membaiknya perekonomian. Kecenderungan ini akan terus berlanjut sejalan dengan meningkatnya investasi. Untuk mengamankan poisisi neraca pembayaran hal ini perlu diwaspadai, terlebih lagi posisi defisit neraca jasa-jasa juga cenderung mengalami peningkatan.

Jumlah arus modal masuk, terutama investasi langsung luar negeri masih relatif rendah dibandingkan sebelum krisis dan negara-negara di kawasan ASEAN. Sejalan dengan upaya untuk menurunkan beban utang luar negeri, arus modal pemerintah cenderung mengalami defisit. Arus modal swasta selama beberapa tahun terakhir mengalami defisit, namun jumlahnya terus menurun sejalan dengan berkurangnya arus pembayaran pinjaman luar negeri swasta dan membaiknya arus modal masuk ke Indonesia.

Dengan memperhatikan perkembangan ekspor, impor dan arus modal masuk tersebut, untuk mengamankan posisi neraca pembayaran dalam lima tahun ke depan perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan ekspor, khususnya ekspor nonmigas dan ekspor jasa-jasa, seperti parawisata dan jasa perkapalan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan arus investasi.

Sektor rill belum pulih. Ini tercermin dari lemahnya kondisi struktural, seperti rentannya ketahanan pangan, lemahnya struktur produksi industri, lemahnya sarana distribusi dan transportasi serta belum mantapnya kondisi perbankan dan lembaga keuangan. Di sisi perbankan, meskipun telah terjadi perbaikan, fungsi intermediasi perbankan belum optimal. Pertumbuhan kredit relatif masih rendah, di mana Loan to deposit ratio (LDR) relatif masih rendah, yaitu 43,2 persen dibanding kondisi sebelum krisis sekitar 70-80 persen. Disamping itu, penyaluran kredit yang tidak hati-hati oleh perbankan membuat NPL berada dalam kisaran 7-8 persen. Kondisi ini terutama disebabkan oleh masih belum selesainya restrukturisasi sektor korporasi dan masih tingginya risiko di sektor riil terkait dengan berbagai masalah struktural. Selain itu kejahatan perbankan masih kerap terjadi, hal ini berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang belum pulih sepenuhnya akibat krisis perbankan. Kondisi ini disebabkan oleh belum kuatnya penerapan manajemen resiko dan prinsip kehati-hatian oleh manajemen bank dan masih perlu ditingkatkannya kemampuan pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

Kondisi perbankan dan lembaga keuangan lainnya belum mantap. Sementara itu, produk perbankan dan keuangan semakin bervariasi dan kompleks, globalisasi perdagangan jasa dan inovasi teknologi informasi telah meningkatkan arus transaksi keuangan masuk dan keluar Indonesia dan kecenderungan pemusatan aset lembaga jasa keuangan pada sektor perbankan (sekitar 80 persen di tahun 2003). Hal ini menyiratkan masih kuatnya ancaman krisis lembaga keuangan, terutama perbankan, di masa depan. Di sisi lain lembaga yang menangani mekanisme pencegahan dan penanggulangan krisis seperti lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum sepenuhnya beroperasi.

Pertumbuhan berbagai produk jasa keuangan yang cepat (seperti reksadana), berpotensi menimbulkan resiko jika tidak diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang memadai. Nilai aktiva bersih (NAB) reksadana pada tahun 2003 telah mencapai lebih dari 8,6 kali lipat dari NAB tahun 2001. Lonjakan akumulasi dana pada industri reksadana tersebut memerlukan pengaturan yang selalu mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian dan keadilan.

Adanya potensi mismatch antara pendanaan jangka panjang (seperti pembangunan infrastruktur, defisit APBN yang dibiayai melalui penerbitan obligasi) dengan sumber pendanaan yang masih bersifat jangka pendek. Pada tahun 2003 hingga pertengahan tahun 2004, sekitar 80-90 persen dari deposito berjangka merupakan simpanan yang kurang dari tiga bulan. Sementara itu, peran lembaga jasa keuangan non bank yang sesungguhnya dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang bagi pembiayaan pembangunan masih belum signifikan. Dana yang terakumulasi dalam jasa perasuransian dan dana pensiun masih terkendala oleh adanya pembatasan investasi yang boleh dilakukan. Selain itu, kontribusi pasar modal dalam perekonomian nasional yang dicerminkan dari nilai rasio emisi saham, obligasi dan right issue terhadap PDB masih sekitar 2 persen pada tahun 2003.

Penyiapan mekanisme pencegahan dan pengelolaan krisis melalui konsep Jaring Pengaman Sektor Keuangan Indonesia hingga saat ini belum berjalan seperti diharapkan. Belum ada kesepakatan di antara lembaga terkait terhadap pelaksanaan fungsi pengatur dan pengawas jasa keuangan yang terintegrasi (melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan/OJK). Fungsi penjaminan simpanan nasabah bank (melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan/LPS), baru akan dibentuk pada tahun 2005. Dengan demikian optimalitas operasinya baru akan terbentuk beberapa tahun kemudian.

Secara singkat tantangan untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi adalah kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar, antara lain dengan kemungkinan adanya policy reversal dari negara-negara industri maju dari kebijakan moneter yang longgar kepada kebijakan moneter yang lebih ketat dan meningkatnya harga minyak bumi, maupun yang berasal dari dalam negeri berupa rentannya kesinambungan fiskal, belum mantapnya kondisi perbankan dan lembaga keuangan lainnya, lemahnya kondisi struktural, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketidakseimbangan eksternal, ketahanan fiskal, dan stabilitas moneter.

B. SASARAN

Tercapainya stabilitas makroekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.

C. ARAH KEBIJAKAN

Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi akan didukung dengan reformasi struktural di berbagai bidang dan meningkatnya ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan secara bertahap.

KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan di bidang fiskal diarahkan pada:
1. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui: (i) peningkatan penerimaan negara agar dapat menaikkan belanja negara, namun tetap memungkinkan penurunan defisit anggaran secara bertahap; (ii) merumuskan pembiayaan defisit anggaran sehingga tidak menimbulkan crowding out pembiayaan sektor swasta;
2. Peningkatan penerimaan negara terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan kepabeanan;
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara terutama ditempuh melalui:
(a) pemisahan secara jelas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diikuti dengan alokasi dana perimbangan yang lebih besar kepada daerah;
(b) mempertajam alokasi anggaran dengan realokasi belanja negara agar lebih terarah dan tepat sasaran, antara lain dengan menghapuskan untargeted subsidy secara bertahap.
4. Peningkatan pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah yang diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri tidak saja relatif terhadap PDB tetapi juga secara absolut, sekitar US$ 1-2 miliar per tahun. Sementara itu, untuk pinjaman dalam negeri, diupayakan tetap adanya ruang gerak yang cukup pada sektor swasta melalui penarikan pinjaman netto kurang dari 1 persen PDB. Dengan demikian, rasio stok pinjaman per PDB diperkirakan menurun menjadi sekitar < 40 persen PDB.

KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

Percepatan fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat, termasuk meningkatkan akses permodalan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), melalui: (i) diversifikasi sumber-sumber pendanaan melalui lembaga jasa keuangan non bank; dan (ii) upaya memperkuat lembaga jasa keuangan untuk UMKM.

Peningkatan ketahanan sektor keuangan, melalui implementasi sistem keuangan yang sehat, mantap, dan efisien guna mendukung stabilitas ekonomi makro, yang difokuskan pada: (i) pemantapan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antara pemerintah dan Bank Indonesia; (ii) peningkatan kinerja dan stabilitas lembaga jasa keuangan; dan (iii) peningkatan Good Corporate Governance.

KEBIJAKAN TERKAIT NERACA PEMBAYARAN

Kebijakan dalam rangka pengembangan ekspor yang akan ditempuh dalam periode 2005-2009 antara lain meliputi peningkatan daya saing, diversifikasi baik produk maupun negara tujuan ekspor, peningkatan nilai tambah, serta peningkatan kerjasama perdagangan internasional. Untuk meningkatkan daya saing antara lain dilakukan dengan deregulasi dalam rangka menghilangkan hambatan yang dialami dunia usaha agar mampu bersaing di luar negeri, meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran, mengembangkan mutu serta dukungan sarana dan prasarana perdagangan, jasa angkutan, dan jasa perbankan.

Kebijaksanaan impor, khususnya impor bahan baku/penolong dan barang modal, meliputi antara lain peningkatan efisiensi perekonomian nasional dengan membebaskan dan melonggarkan tata niaga berbagai jenis barang impor, restrukturisasi tarif, dan penurunan tarif secara bertahap dan transparan.

Dalam hal arus modal, untuk memperbaiki arus modal pemerintah dilakukan penyempurnaan pengelolaan pinjaman luar negeri guna meningkatkan daya serap (disbursement) pinjaman. Begitu pula penganekaragaman sumber, mekanisme pemantauan dan evaluasi yang cermat tentang jumlah, komposisi denominasi valuta, tingkat suku bunga, dan jatuh waktu pelunasan akan terus disempurnakan. Dalam rangka meningkatkan arus modal swasta, terutama investasi luar negeri langsung, melalui pemberian jaminan kepastian berusaha dan keamanan investasi akan terus dikembangkan iklim investasi yang menarik, prosedur yang sederhana, pelayanan yang lancar, sarana dan prasarana yang menunjang, serta peraturan yang konsisten.

D. PROGRAM PEMBANGUNAN

PENGELOLAAN SEKTOR KEUANGAN

1. PROGRAM STABILISASI EKONOMI DAN SEKTOR KEUANGAN

Program ditujukan untuk: (i) mengendalikan laju inflasi dan nilai tukar, (ii) meningkatkan kinerja dan kesehatan, lembaga jasa keuangan, serta (iii) meningkatkan mekanisme koordinasi kebijakan yang terpadu di bidang perekonomian.

Beberapa langkah tindak yang akan dilaksanakan adalah:
1. Mengaktifkan forum koordinasi kebijakan fiskal dan moneter secara berkala guna mengevaluasi sasaran-sasaran inflasi dan nilai tukar sesuai dengan perkembangan perekonomian;

2. Memperkuat struktur bank dan lembaga jasa keuangan lainnya melalui peningkatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan modal minimum, yaitu:
(a) Peningkatan persyaratan modal minimum bagi bank umum (termasuk BPD) menjadi Rp100 miliar.
(b) Mempertahankan persyaratan modal sebesar Rp3 triliun untuk pendirian bank baru.
(c) Mempertahankan persyaratan modal minimum bagi perusahaan jasa perasuransian sebesar Rp100 miliar.
(d) Mempertahankan persyaratan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) minimum bagi perusahaan efek.

3. Meningkatkan fungsi pengawasan bank dan lembaga jasa keuangan lainnya, melalui:
(a) Penetapan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada kondisi dimana OJK belum terbentuk, maka akan dilaksanakan:
• Koordinasi antar lembaga pengawas bank, jasa perasuransian, dan pasar modal, dan jasa-jasa keuangan lainnya.
• Fasilitasi untuk dilakukannya konsolidasi pengawasan perbankan didalam struktur organisasi Bank Indonesia
• Peningkatan kompetensi pemeriksa bank dan jasa-jasa keuangan bukan bank lainnya.
• Peningkatan efektifitas enforcement investigasi kejahatan keuangan, transparansi pengawasan, dan pembentukan internal ombudsman untuk permasalahan pengawasan.
• Pengembangan sistem pengawasan berbasis resiko pada jasa-jasa keuangan.
(b) Harmonisasi Undang-undang Usaha Perasuransian, Undang-undang Dana Pensiun, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Perbankan dengan Undang-undang OJK.
(c) Penyusunan masterplan pengembangan industri jasa perasuransian Indonesia, yang mencakup pula mekanisme penyelesaian krisis dan upaya pencegahannya.
(d) Penyusunan sistem deteksi dini (early warning system) dan financial stability assessment program, terutama pada industri perbankan dan pasar modal.
(e) Penyusunan mekanisme penyelesaian krisis bagi instrumen pasar modal apabila krisis terjadi.

4. Meningkatkan kualitas pengaturan bank dan jasa perasuransian, melalui:
(a) Fasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah dan pusat untuk menunjang proses pembuatan kebijakan perbankan.
(b) Implementasi secara bertahap 25 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision.
(c) Implementasi secara bertahap standar-standar transparansi dan efisiensi International Association Insurance Supervision Core Principles.
(d) Implementasi secara bertahap IOSCO Core principles.

5. Meningkatkan kualitas manajemen dan operasi bank, dan lembaga jasa keuangan lainnya:
(a) Penetapan standar minimum untuk GCG di bank, perusahaan perasuransian, dan perusahaan pelaku pasar modal, serta mendorong bank untuk menjual sahamnya dipasar modal.
(b) Penerapan sertifikasi manajer resiko untuk setiap jenjang manajerial di bank dan perusahaan perasuransian.
(c) Peningkatan kemampuan operasional bank, dengan cara mendorong bank untuk melakukan penggunaan bersama fasilitas operasional guna menekan biaya dan memfasilitasi kebutuhan pendidikan.
(d) Penyusunan pedoman dan kode etik pengelolaan produk pasar modal, seperti reksadana.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN

Program ditujukan untuk: (a) mengembangkan diversifikasi sumber-sumber pendanaan pembangunan jangka panjang melalui lembaga jasa keuangan non bank; (b) memperkuat lembaga jasa keuangan untuk UMKM; (c) mengupayakan tersedianya infrastruktur pendukung jasa-jasa keuangan, serta (d) meningkatkan perlindungan terhadap nasabah, pemilik polis asuransi dan investor pasar modal.

Beberapa langkah tindak yang akan dilaksanakan adalah:
1. Mengharmonisasikan peraturan jasa perasuransian dan dana pensiun untuk mendukung terlaksananya secondary mortgage facilities, antara lain: penyesuaian terhadap peraturan penempatan dana (investasi) bagi industri jasa perasuransian dan dana pensiun;

2. Menyempurnaan peraturan perundangan untuk memberikan peluang terhadap berkembangnya inovasi baru produk-produk pasar modal, antara lain seperti instrumen obligasi berbasis syariah;

3. Memberikan dukungan terhadap peningkatan penyaluran kredit untuk sektor usaha tertentu terutama UMKM dan pertanian, yaitu berupa:
(a) pembentukan fasilitas jasa bersama BPR untuk meningkatkan daya saingnya.
(b) peningkatan transaparansi informasi BPR mengenai kinerja dan reputasi BPR
(c) pemberian bantuan teknis kepada BPR dan BDS.

4. Mengupayakan percepatan pengembangan infrastruktur perbankan dan jasa-jasa keuangan lainnya, melalui:
(a) pengembangan biro kredit bagi perbankan,
(b) pengoptimalan penggunaan credit rating agency,
(c) operasinalisasi alternative trading system (ATS),
(d) fasilitasi terselenggaranya demutualisasi lembaga bursa,

5. Meningkatkan perlindungan kepada nasabah, pemilik polis asuransi, dan investor pasar modal, melalui:
(a) fasilitasi dalam mempercepat terbentuknya lembaga untuk melaksanakan fungsi penyaluran keluhan nasabah, antara lain berupa penyusunan standar minimum mekanisme pengaduan bagi nasabah bank, pemilik polis asuransi, dan investor pasar modal,
(b) penyusunan standar minimum transparansi informasi produk,
(c) pembinaan terhadap bank, perusahaan perasuransian dan perusahaan efek untuk mengedukasi nasabah/kliennya mengenai produk/jasa yang diberikannya,
(d) percepatan pengembangan infrastruktur perbankan dan jasa-jasa keuangan lainnya, antara lain operasionalisasi LPS dengan nilai penjaminan yang diberlakukan secara bertahap dan pembentukan skema penjaminan polis.

PENGELOLAAN FISKAL

1. PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN NEGARA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama penerimaan yang bersumberkan dari pajak dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat.

Untuk pencapaian tujuan tersebut, dilakukan dengan langkah tindak sebagai berikut:
1. Melakukan amandemen Undang-Undang Perpajakan;

2. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui:
(a) pengembangkan fitur-fitur Large Taxpayer Office (LTO) pada kantor pajak menengah dan kecil,
(b) pengembangan sistem pembayaran pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahun secara elektronik,
(c) melakukan kerjasama dengan perbankan dalam rangka memberikan kemudahan pembayaran pajak,

3. Melanjutkan reformasi kepabeanan melalui:
(a) pemberian fasilitasi perdagangan,
(b) peningkatan pemberantasan tindak pidana penyelundupan dan undervaluation,
(c) peningkatan integritas pegawai melalui penyempurnaan kode etik (code of conduct), pembentukan komite kode etik (code of conduct committee – CCC), pembentukan unit investigasi khusus (special investigation unit), penyediaan saluran pengaduan, dan pembentukan ombudsman kepabeanan, serta pemberian insentif,

4. Merumuskan kebijakan pemungutan penerimaan negara dari sektor migas yang bersumber dari hasil usaha perusahaan minyak;

5. Mengembangkan sistem informasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam menunjang program peningkatan penerimaan negara;

6. Memantapkan pengelolaan pinjaman RDI, RPD dan SLA antara lain dengan memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan administrasi pinjaman dan proyeksi penerimaan negara dari pengembalian pinjaman, serta mengembangkan komputerisasi penatausahaan pinjaman serta melakukan pengkajian terhadap peraturan yang ada untuk pengelolaan pinjaman;
7. Melakukan reformasi administrasi sengketa pajak (Tax court reform) melalui upaya: (a) mendorong partisipasi masyarakat wajib pajak dalam menggunakan haknya untuk mencari/mendapatkan keadilan atas kasus sengketa pajak, (b) melakukan pembangunan sistem informasi sengketa pajak yang meliputi pengembangan data warehouse putusan pengadilan, pembangunan situs pengadilan pajak, (c) penyempurnaan Sistem Informasi Sengketa Pajak (SISPA); dan

8. Meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang melalui: (a) peningkatan pelayanan piutang negara dan lelang, (b) penyusunan pedoman penatausahaan BKPN dan risalah lelang, (c) penyempurnaan SAIPPLN, (d) penyusunan standar prosedur pemberian keringanan hutang, (e) penyempurnaan draft RUU Piutang Negara dan Lelang, (f) penyempurnaan Juklak/Juknis pengurusan Piutang Negara dan Lelang.

2. PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELUARAN NEGARA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara.

Untuk pencapaian tujuan tersebut, dilakukan dengan langkah tindak sebagai berikut:
1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah;

2. Memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dalam batas-batas anggaran negara yang terjaga kesinambungannya;

3. Mempertajam alokasi anggaran melalui:
a. Realokasi anggaran belanja (seperti realokasi belanja subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari duplikasi/kekosongan penganggaran)
b. Peningkatan alokasi anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penyediaan prasarana dasar yang sesuai dengan prioritas pembangunan.

4. Menyediakan harga satuan (unit cost) untuk pengadaan barang dan jasa yang menjadi beban APBN;

5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pelakasanaan reformasi pengadaan barang dan jasa dan pembangunan e-procurement untuk sistem pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah;

6. Menyusun dan merumuskan revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

7. Menyusun dan merumuskan kebijakan pendapatan daerah dan harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) yang meliputi perluasan dan peningkatan sumber penerimaan daerah, pengawasan atas Perda pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum;

8. Menyusun dan merumuskan kebijakan dalam penetapan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang meliputi penetapan Dana Alokasi Umum, penetapan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi dan Dana Non Reboisasi, penetapan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak; dan

9. Menyusun dan merumuskan kebijakan penataan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi ketentuan mengenai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan manajemen keuangan yang mengatur proses penganggaran, dan pelaporan dan pengelolaan informasi keuangan daerah.

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana pinjaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri serta menggerakkan pasar obligasi pemerintah.

Untuk pencapaian tujuan tersebut, dilakukan dengan langkah tindak sebagai berikut:
1. Melanjutkan penyelesaian RUU tentang Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN);
2. Mengamankan rencana penyerapan pinjaman luar negeri baik pinjaman program maupun pinjaman proyek. Pinjaman program utamanya diupayakan agar matrik kebijakan (policy matrix) yang sudah disepakati dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan pinjaman proyek perlu lebih dimatangkan dalam kesiapan proyek baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
3. Menyempurnakan mekanisme penyaluran pinjaman dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;
4. Mengamankan pipeline pinjaman luar negeri untuk pengamanan pembiayaan anggaran negara di tahun-tahun berikutnya melalui penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah;
5. Menyempurnakan rumusan kebijakan pinjaman dan hibah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah;
6. Melakukan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara (SUN) melalui: (a) pembayaran bunga dan pokok obligasi negara, (b) penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, (c) pembelian kembali (buyback) obligasi negara, (d) restrukturisasi obligasi negara jenis hedge bond (HB), (e) debt switching, (f) peningkatan konsolidasi data antara PMON, Ditjen Anggaran dan Bank Indonesia;
7. Mengembangkan pasar SUN melalui: (a) pengembangan infrastruktur pasar retail Obligasi Negara, (b) pemantauan pola perdagangan SUN di pasar sekunder, (c) pengembangan yield curve dan penyusunan harga indikatif obligasi negara, (d) penerbitan publikasi secara berkala, (e) sosialisasi SUN;
8. Mengembangkan infrastruktur SUN melalui: (a) penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan ketentuan pelaksanaan lainnya, (b) menyusun Peraturan Pelaksanaan dan review dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan pengelolaan SUN, (c) penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (Treasury Bills), (d) Kerangka Manajemen Resiko, (e) Analisis Metode Non Lelang SUN (Issuance, Buy Back Atau Debt Switching), (f) pengembangan SDM, (g) pengembangan akses informasi pasar finansial; dan
9. Mengembangkan dan meningkatkan pemeliharaan sistem informasi dan pelaporan manajemen SUN, melalui: (a) pengembangan sistem informasi yang terpadu, (b) peningkatan kapasitas server PMON sampai siap untuk transaksi online, (c) pengevaluasian kemungkinan penerapan penggunaan Treasury Management Information System.

4. PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Untuk pencapaian tujuan tersebut, dilakukan dengan langkah tindak sebagai berikut:
1. Menyusun standar akuntansi pemerintah dan penyempurnaan sistem akuntansi;
2. Mempercepat penyelesaian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat;
3. Mengintegrasikan informasi keuangan perusahan negara ke dalam laporan keuangan pemerintah;
4. Meningkatkan cakupan informasi secara berjenjang untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi; dan
5. Menyusun pedoman dan penyajian statistik keuangan pemerintah.

Peran APBD dalam Menyejahterakan & Memandirikan Rakyat

2009-06-09T12:12:00.002+07:00

Gubernur Jatim Soekarwo berjanji segera merealisasikan program kerjanya yang tertuang dalam konsep APBD untuk Rakyat. Artinya, ke depan sesegera mungkin APBD untuk rakyat direalisasikan menjadi program riil untuk seluruh rakyat Jatim. Tapi, pada era otonomi daerah (otda) seperti sekarang, harus seperti apa merealisasikan APBD untuk rakyat itu?

Sekadar membuat program, lalu dijalankan oleh perangkat birokrasi di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim? Disinilah persoalannya. Sebab, pemerintah kabupaten-kota juga memiliki otonomi, baik program maupun kewenangan otonomi. Kewenangan itu, sesuai UU No 32/2004, tidak bisa diintervensi pemprov. Dengan kata lain, posisi pemprov saat ini bukan bersifat subordinasi terhadap kabupaten-kota di Jatim.

Bagaimana kalau jalan sendiri-sendiri? Tentu saja akan banyak tarik-menarik serta tumpang tindih. Akibatnya, pembiayaan menjadi tidak fokus serta boros anggaran. Dan itu berarti masyarakat dirugikan. Karena itu, Soekarwo perlu mencari jalan tengah yang akomodatif. Dalam hal ini, perlu melakukan langkah yang lebih melibatkan pemerintah kabupaten-kota dalam merealisasikan janji program kerjanya. Ini sekaligus menjadi langkah awal untuk melembagakan fungsi koordinasi, supervisi, mediasi, dan supporting agar ke depan Pemprov Jatim bisa meningkatkan integrasi program dengan pemerintah 38 kabupaten-kota. Dengan mengawali langkah seperti ini, pemprov sekaligus menjadi tali penyambung kemitraan dan sinergi antarkabupaten-kota serta agar membiasakan diri saling bekerja sama. Tidak jalan sendiri-sendiri yang sering berakibat baik bagi internal kabupatenkota di satu pihak, namun juga berakibat buruk bagi kabupaten-kota lain. Atau, baik bagi provinsi, tapi berakibat buruk bagi kabupaten-kota.

Secara empiris kinerja pembangunan di Jatim tahun 2007 bidang ekonomi naik sebesar 6,11% dan tahun 2008 tumbuh hanya sebesar 5,90%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2007 sebesar 68,06%, sedangkan tahun 2008 meningkat menjadi 68,92%. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebesar 18,89% sedangkan tahun 2008 menurun menjadi 16,97%.

Konsep Negara

Tema kesejahteraan rakyat yang selalu mengemuka dalam perdebatan publik lebih banyak retorika politik, yang berangkat dari interpretasi sepihak, baik di kalangan pejabat pemerintah maupun politisi di parlemen. Dalam konteks ini, perlu menyimak ulang ide negara kesejahteraan dengan merujuk pemikir-pemikir klasik antara lain Asa Griggs, The Welfare state in Historical Perspective (1961); Friedrich Hayek, The Meaning of the Welfare state (1959); dan Richard Titmuss, Essays on the Welfare state (1958).

Buku Titmuss ini bisa dibilang karya magnum-opus yang secara mendalam mengupas ide negara kesejahteraan sebagai berikut: "a welfare state is a state in which organized power is deliberately used through politics and administration in an effort to modify the play of market forces to achieve social prosperity and economic well-being of the people".Pemikiran tersebut dapat disarikan menjadi tiga hal esensial. Pertama, negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan hidup paling pokok. Kedua, negara harus memberi perlindungan sosial jika individu dan keluarga ada dalam situasi rawan/rentan sehingga mereka dapat menghadapi social contigencies, seperti sakit, usia lanjut, menganggur, dan miskin yang potensial mengarah ke atau berdampak pada krisis sosial. Ketiga, semua warga negara, tanpa membedakan status dan kelas sosial, harus dijamin untuk bisa memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi (bagi anak balita), sanitasi, dan air bersih.

Merujuk tiga gagasan itu, jika dikaitkan dengan masa kini adalah pergeseran pada sistem pemerintahan demokratis dan terlembaga, institusionalisasi politik dan lembaga-lembaga pemerintahan yang menjadi ciri negara demokrasi modern harus dan terus berproses menuju konsolidasi. Arah dan perkembangan peran negara telah terjadi sebagai akibat proses modernisasi dan demokratisasi sistem pemerintahan negara.

Faham negara mengalami perkembangan dari Political state menjadi Legal state dan akhirnya Welfare state. Ketiga faham tersebut semuanya memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki negara sebagai penentu kehendak terhadap aktifitas rakyat yang dikuasainya. Negara “Welfare state” muncul sebagai jawaban atas ketimpangan sosial yang terjadi dalam sistem ekonomi liberal. Pada faham Negara Kesejahteraan sudah dikenal adanya pembagian (distribution) dan pemisahan (separation) kekuasaan. Negara memiliki freies ermessen, yaitu kebebasan untuk turut serta dalam seluruh kegiatan sosial, politik dan ekonomi dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umum (bestuurszorg).

Lembaga Negara pada tiga dasarwasa terakhir abad ke 20 mengalami perkembangan yang pesat. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain:
a. Negara mengalami perkembangan di mana kehidupan ekonomi dan sosial menjadi sangat kompleks yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat
b. Hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep negara kesejahteraan (Welfare State). Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensip dari semua lembaga negara yang ada.
c. Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin komplek mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan semakin berkembang.
d. Terjadinya transisi demokrasi, yang mengakibatkan terjadinya berbagai kesulitan ekonomi, dikarenakan terjadinya aneka perubahan sosial dan ekonomi. Negara yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan (institutional experimentation).

Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Adapun tujuan negara Indonesia adalah
1. untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. untuk memajukan kesejahteraan umum;
3. untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Jadi Fungsi Negara yang mutlak adalah :
1. Melaksanakan penertiban (law and order); untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam rnasyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai "stabilisator".
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru. Pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan Repelita.
3. Pertahanan; hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alatalat pertahanan.

APBD dan Stimulus Ekonomi

Otonomi daerah memberikan kebebasan pemda untuk menggunakan anggaran sesuai keperluan mereka. Asumsinya, pemerintah daerah lebih mengerti kondisi di daerahnya sehingga alokasi anggaran lebih tepat dan sesuai kebutuhan. UU No 25/1999 tentang Desentralisasi Fiskal memberikan jaminan pemda untuk menggunakan APBD demi perekonomian daerahnya. Sesuai UU No 25/1999, ada lima komponen sumber penerimaan PAD, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan dinas, dan penerimaan sah lainnya. Namun, di daerah-daerah di Jawa, PAD hanya memberikan kontribusi kurang dari 10 persen dari APBD. Bagian terbesar dari APBD di daerah-daerah di Pulau Jawa adalah DAU (dana alokasi umum) dari pemerintah pusat.

Mazhab ekonomi Keynessian dan Neo-Keynessian memberikan saran bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan perekonomian dalam jangka pendek. Dalam kondisi ekonomi booming, maka pemerintah bisa mengurangi campur tangannya dalam perekonomian. Namun, pada saat perekonomian mengalami overheating atau aktivitas ekonomi yang terlalu dinamis, pemerintah bisa mengerem laju pertumbuhan ekonomi untuk menghindari resesi. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian lesu, pemerintah harus membantu menggairahkan kondisi ekonomi.

Instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengendalikan perekonomian adalah instrumen fiskal, yaitu anggaran. Selama ini masyarakat mempunyai anggapan bahwa yang bertanggung jawab memberikan stimulus dalam perekonomian adalah pemerintah pusat, maka instrumen yang dilakukan dengan pengelolaan APBN. Masalahnya, dalam era otonomi daerah sekarang ini, kontrol pemerintah terhadap anggaran dikurangi. Ini karena adanya kewajiban bagi pemerintah pusat untuk membagi wewenang dalam penentuan anggaran pembangunan bagi daerah melalui mekanisme DAU. Dana alokasi umum berarti pemerintah menyerahkan sebagian tanggung jawabnya dalam melakukan stimulus bagi perekonomian.

UU No 25/1999 berarti pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan rangsangan (stimulus) dalam perekonomian apabila kondisi ekonomi lesu. Ini dilakukan dengan pengelolaan APBD secara benar. Ini tampaknya kurang dipahami pemerintah daerah. Ada banyak kasus kebijakan pemda tidak mempunyai tujuan menggerakkan perekonomian daerah. Misalnya dalam menentukan anggaran pembangunan, banyak proyek pemda yang tidak bisa dilihat dampak berantai (multiplier effect)-nya bagi perekonomian. Kondisi di daerah miskin di Pulau Jawa, pembangunan (fisik dan nonfisik) tidak berjalan dengan baik karena APBD defisit sehingga hanya cukup untuk membiayai anggaran rutin. Sebaliknya, di daerah kaya di luar Pulau Jawa, yang APBD-nya surplus, maka kesulitannya adalah menentukan prioritas pembangunan.

Pengelolaan APBD yang tidak efisien ternyata mempunyai dua sisi. Defisit APBD yang terjadi di daerah-daerah di Pulau Jawa jelas berdampak negatif bagi perekonomian daerah karena pemda tidak mampu memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, daerah yang mempunyai APBD surplus ternyata juga tidak mampu memberikan stimulus bagi perekonomian dengan APBD karena anggaran pembangunan tidak dikelola dengan efisien.

Pembangunan kesejahteraan sosial, memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah. Sedikitnya ada empat (4) fungsi penting pembangunan kesejahteraan sosial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah :
1. Mempertegas peran penyelenggara negara dalam melaksanakan mandat “kewajiban Negara” (state obligation) untuk melindungi warganya dalam menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi yang tidak terduga (sakit, bencana alam, krisis) dan pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan berkualitas.
2. Mewujudkan cita-cita keadilan social secara nyata. Pembangunan kesejahteraan social yang dilandasi prinsip solidaritas dan kesetiakawanan sosial pada dasarnya merupakan sarana redistribusi kekayaan suatu daerah dari kelompok berpenghasilan kuat (pengusaha, penguasa, pekerja mandiri) kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui mekanisme perpajakan, pemerintah daerah mengatur dan menyalurkan sebagian PAD-nya untuk menjamin tidak adanya warga masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan oleh derap pembangunan.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kesejahteraan social memberi kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja, stabilitas social, ketahanan masyarakat, dan ketertiban social yang pada hakekatnya merupakan prasarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, program perlindungan anak atau pelatihan remaja putus sekolah memperkuat persediaan dan kapasitas tenaga kerja dalam memasuki dunia kerja. Stabilitas social merupakan fondasi bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi, kepada masyarakat yang menghadapi konflik social sulit menjalankan kegiatan pembangunan.
4. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Fokus pembangunan kesejahteraan social adala pada pembangunan manusia dan kualitas SDM memlalui perlunya pendidikan dan kesehatan masyarakat penduduk miskin.