Tuesday, May 19, 2009

Liberalisme dan Anti-imperialisme

Namun, di sinilah letak soalnya: mungkinkah ide demokrasi yang bertumpu pada kebebasan dan otonomi dikawinkan dengan kekuatan militer yang bersandar pada jalan perang dan penaklukan. Yang satu mendambakan situasi dialogis, yang lain menargetkan dominasi. Diungkapkan dengan cara lain, bisakah cita-cita liberalisme (kebebasan dan self government) dicapai melalui imperialisme?

Tulisan ini sebelumnya dimuat dalam Bentara Kompas, Sabtu, 4 Maret 2006


Bulan ini invasi Amerika terhadap Irak genap berumur tiga tahun. Invasi ini merisaukan bukan saja lantaran pelbagai alasan pembenarnya, dari senjata pemusnah massal sampai kaitan Saddam Hussein dengan Osama bin Laden, terbukti palsu belaka.

Invasi ini menyesakkan bukan saja karena dampaknya yang membikin Irak karut-marut dan membawa dunia ke dalam situasi yang semakin tidak aman dari terorisme. Yang tak kalah meresahkan adalah doktrin yang mendasari invasi, yang dijajakan oleh kaum neokonservatisme dan dianut oleh pemerintahan George W Bush. Doktrin ini lazim disebut ”imperialisme demokratik”.

Inti dari imperialisme demokratik adalah kombinasi antara kekuatan militer dan ide demokrasi. Dalam pandangan neokons, sebagai strategi perang melawan terorisme, Amerika harus menggunakan kekuatan militernya yang tak tertandingi untuk secara agresif menyebarkan demokrasi. Amerika tidak perlu segan tampil sebagai kekuatan imperial yang mempromosikan demokrasi ke seluruh jagat.

Namun, di sinilah letak soalnya: mungkinkah ide demokrasi yang bertumpu pada kebebasan dan otonomi dikawinkan dengan kekuatan militer yang bersandar pada jalan perang dan penaklukan. Yang satu mendambakan situasi dialogis, yang lain menargetkan dominasi. Diungkapkan dengan cara lain, bisakah cita-cita liberalisme (kebebasan dan self government) dicapai melalui imperialisme?

Untuk memperjelas duduk perkaranya, ada baiknya kita menengok debat yang sudah berlangsung lama tentang hubungan antara liberalisme dan imperialisme. Kaum kiri barangkali akan menganggap tidak ada yang aneh dengan imperialisme demokratik tersebut sebab dalam pandangan mereka, liberalisme akan selalu berujung pada sokongan terhadap imperialisme. Liberalisme tidak lain adalah ideologi pembenar atas naiknya kelas borjuis di pentas politik Eropa. Dan kelas borjuasi adalah aktor utama di balik imperialisme Eropa karena imperialisme, kata Lenin, adalah tahap tertinggi dari kapitalisme.

Sementara itu, bagi para penganut posmodernisme dan kritik poskolonial, imperialisme adalah konsekuensi logis dari modus pembentukan identitas Barat yang selalu disertai dengan eksklusi dan penaklukan terhadap the Other. Barat membentuk identitas dirinya dengan cara mengeksklusi dan menguasai non-Barat. Liberalisme adalah anak kandung dari narasi besar Pencerahan yang mendaku berlaku universal, yang dalam praktiknya selalu menaklukkan yang lain. Bahkan, Edward Said dalam bukunya, Culture and Imperialism, mendaku bahwa ekspresi artistik dan kultur Barat modern tidak mungkin berkembang tanpa petualangan imperial.

Buat kita yang hidup di suatu negeri dengan ingatan kolektif yang perih tentang penjajahan, antipati yang kental terhadap imperialisme semacam itu tentu memikat. Nada serangannya yang tajam terhadap liberalisme bisa jadi mengandung mystique tersendiri dan mengundang simpati yang luas.

Namun, pada hemat saya, kritik-kritik semacam itu mengabaikan dinamika-dakhil liberalisme dalam merespons imperialisme. Studi yang dilakukan oleh pasangan istri suami Jennifer Pitts dan Sankar Muthu, keduanya profesor teori politik pada Universitas Princeton, menunjukkan betapa kaitan antara liberalisme dan imperialisme bukanlah suatu hal yang monokromatik. Dalam bukunya, A Turn to Empire: The Rise of Liberal Imperialism in Britain and France(2005), Pitts melacak pemikiran liberal abad ke-19 dari Tocqueville dan Mill yang memang mendukung imperialisme. Sebaliknya, Muthu dalam bukunya, Enlightenment Against Empire (2003), mencatat bahwa liberalisme abad ke-18 dari pemikir Pencerahan macam Denis Diderot dan Immanuel Kant justru secara tajam mengkritik imperialisme. Wajah ganda liberalisme inilah yang tampaknya diabaikan oleh kritik Marxis, posmodernis, dan poskolonial.
Wajah ganda liberalisme

Selama ini Alexis de Tocqueville lebih banyak dikenal melalui karya briliannya tentang demokrasi di Amerika. Padahal, sosok yang sama juga menjadi arsitek kolonialisme Perancis di Aljazair. John Stuart Mill adalah pembela kebebasan individu dari ancaman tirani mayoritas. Namun, orang yang sama juga terlibat aktif dalam kolonialisme Inggris di India.

Tocqueville adalah pemikir liberal Perancis yang lahir dari keluarga aristokratik. Komitmennya pada liberalisme membuat ia resah demi menyaksikan situasi Perancis pada masanya, yang mengalami demokrasi sosial yang radikal karena berhasil menghancurkan relasi feodal ancient regime melalui Revolusi Perancis. Akan tetapi, demokrasi sosial di Perancis penuh pergolakan karena tidak dibarengi dengan kesadaran mengembangkan demokrasi politik. Keresahan inilah yang yang mendorong Tocqueville menulis Democracy in America. Di mata Tocqueville, Perancis perlu belajar dari demokrasi di Amerika karena Amerika berhasil mengelola demokrasi sosial dengan mengembangkan demokrasi politik. Untuk menyembuhkan pelbagai penyakit demokrasi, kata Tocqueville, obat yang paling mujarab adalah ”tambah demokrasi” (more democracy).

Lantas, kenapa Tocqueville mendukung imperialisme? Saya kira ini terkait dengan sosok pribadinya yang menghuni dua dunia: dunia liberal dan aristokrasi. Tocqueville sendiri pernah mengaku sebagai ”liberal by mind, aristocrat by heart”. Meskipun menegaskan pentingnya demokrasi, Tocqueville sebenarnya meratapi gejala hilangnya keagungan makna politik sebagai konsekuensi dari demokrasi massa. Ini ditandai dengan merosotnya patriotisme warga Perancis. Mereka menjadi semakin apolitis dan hanyut dalam kultur kapitalisme. Tocqueville lantas melihat kolonialisme Perancis sebagai pertualangan baru yang bisa menaikkan patriotisme dan mendongkrak kembali kebesaran Perancis. Karena itulah reputasi Perancis sebagai bangsa yang besar sangat bergantung pada kelanjutan kolonisasinya atas Afrika Utara.

Sebenarnya sikap Tocqueville ini bertentangan dengan pendiriannya sendiri dalam Democracy in America. Dalam buku tersebut, Tocqueville dengan pedas mencela kaum kulit putih yang merebut tanah Indian dan membawa mereka menuju kepunahan. Di mata Tocqueville, kesewenang-wenangan terhadap Indian dan perbudakan terhadap orang hitam adalah titik di mana spirit demokrasi absen di Amerika. Dengan kata lain, kepekaannya terhadap kebebasan dan kesetaraan tampak kuat mewarnai penggambaran Tocqueville tentang Amerika. Ironisnya, hal semacam ini tak terjadi ketika ia berbicara tentang Aljazair. Di sini liberalisme Tocqueville kalah oleh sentimen nasionalismenya.

Di sisi lain, John Stuart Mill adalah pemikir liberal Inggris yang mendukung dan terlibat dalam imperialisme negerinya atas India karena dia percaya tatanan imperial merupakan instrumen yang diperlukan untuk membawa bangsa terbelakang mencapai kemajuan. Argumen Mill bertolak dari klaim superioritas Inggris yang membawa misi pemberadaban. Dalam pandangan Mill, untuk mencapai kemajuannya, India tidak mungkin dibiarkan berdemokrasi sendiri karena pasti akan kacau. Demokrasi dan kebebasan hanya bisa berjalan baik dalam masyarakat dengan kultur dewasa seperti Inggris. Dalam pandangan Mill, imperialisme perlu karena itulah sarana yang secara bertahap akan membawa tahap ”kultur kanak-kanak” India ke tahap ”kultur dewasa”.

Pada tingkat tertentu, argumen Mill ini punya kemiripan dengan doktrin imperialisme demokratik ala neokons. Paling tidak, ini ditegaskan Stanley Kurtz, salah seorang pemikir neokons, yang menyarankan rezim Bush mengacu desain yang ditawarkan Mill tentang imperialisme Inggris di India sebagai model bagi pengelolaan Irak (Policy Review, 2003).

Bahwa Tocqueville dan Mill begitu antusiasnya mendukung proyek imperial negaranya masing-masing jelas merupakan suatu skandal yang menampar muka liberalisme. Akan tetapi, liberalisme imperial mereka bertentangan secara diametral dengan arus utama pemikiran liberal abad ke-18 yang sangat keras menghujat imperialisme. Di sini saya ingin menyebut dua nama penting: Edmund Burke dan Denis Diderot

Edmund Burke (1729-1797) adalah negarawan dan pemikir politik Inggris yang dikenal sebagai bapak konservatisme. Perlu dicatat, konservatisme di sini tidak mengacu pada makna kolot dan sikap serba tertutup, melainkan pada kecenderungan untuk memperjuangkan ide-ide liberalisme tanpa melalui revolusi, yakni sambil tetap menjaga tradisi dan institusi sosial politik yang ada. Karena itulah Burke mengkritik keras radikalisme Revolusi Perancis yang menurutnya kebablasan dalam meruntuhkan tatanan lama dan mendewakan rasionalitas. Lepas dari bias pemihakan Burke pada tatatan aristokrasi dalam konservatismenya, tendensinya mempertahankan dan merawat (to conserve), atau dalam bahasa NU ”muhafadzoh ala al qadim al-shalih”, menjadikannya skeptis terhadap imperialisme Inggris.

Menurut Burke, ekspansi imperial Inggris atas India dan Irlandia membisukan rasa keadilan masyarakat Inggris. Rasa keadilan, menurut Burke, mengandaikan adanya kemampuan untuk bersimpati terhadap penderitaan orang lain yang menjadi korban. Kemampuan ini akan melemah manakala antara kita dan sang korban terbentang suatu jarak. Ekspansi imperial adalah suatu jarak yang menyebabkan rasa keadilan masyarakat Inggris tidak terusik dengan penderitaan koloninya.

Ini memicu munculnya apa yang oleh Burke disebut sebagai geographical morality dalam imperialisme. Yaitu situasi di mana bangsa Inggris merasa bahwa nilai-nilai kebebasan dan keadilan yang mereka junjung tinggi hanya berlaku dalam cakupan geografi mereka sendiri, dengan mengecualikan geografi koloninya. Inilah yang menjelaskan kenapa The East India Company yang menjadi agen resmi Kerajaan Inggris di India bisa bertindak sewenang-wenang. Ketidakadilan semacam ini secara inheren tertanam dalam relasi kolonial. Burke mengkritik imperialisme karena gairah penaklukan akan membawa efek destruktif bagi manusia Eropa.

Namun, hujatan yang lebih pedas terhadap imperialisme sebenarnya datang dari Denis Diderot (1713-1784). Filsuf dan sastrawan Perancis ini merupakan salah satu eksponen utama Pencerahan yang percaya pada universalisme kemanusiaan, yang ia sebut sebagai the general will of humanity. Akan tetapi, tidak seperti yang disangkakan oleh kritik posmodernis, pertautannya dengan universalime tidak membawanya jatuh pada penaklukan terhadap yang lain. Karena menurut Diderot, ekspresi dari kehendak umum kemanusiaan tersebut dalam kenyataannya tidak pernah seragam dan tak pernah bisa diperbandingkan. Ini jelas tecermin dalam keragaman budaya di dunia.

Kritik Diderot terhadap imperialisme sesungguhnya bertolak dari universalisme semacam ini. Diderot dengan demikian menampik klaim superioritas Eropa yang merasa berhak melakukan ekspansi imperial atas nama pemberadaban, seperti dianut Mill di kemudian hari. Diderot bahkan menyebut tatanan imperial sebagai evils of empire.

Yang menarik, Diderot melihat imperialisme modern terkait erat dengan perdagangan. Pada titik ini Diderot menyebal dari kecenderungan utama pemikir Pencerahan yang umumnya menyambut perdagangan sebagai aktivitas yang akan mengakhiri perang dan membawa pada perdamaian. Diderot tidak percaya dengan optimisme semacam ini. Karena yang dia lihat, kombinasi antara ambisi penaklukan dan ketamakan para pedagang justru semakin mendorong negara-negara Eropa memperluas imperium mereka. Yang disesalkan Diderot, kombinasi semacam ini pada gilirannya melemahkan spirit republikanisme di tanah Eropa.

Diderot kemudian menyerukan agar kaum pribumi yang terjajah bangkit melawan imperialisme: ”Jangan bicara dengan bahasa keadilan karena mereka pasti tidak mau mendengarkan. Bicaralah kepada mereka dengan anak panah dan kapakmu.”

Resistansi antikolonial yang keras dari Diderot ini bisa dibilang mengejutkan karena sikap semacam inilah yang kemudian dominan dalam gerakan melawan penjajahan di Dunia Ketiga di awal abad ke-20. Betapa dekatnya pernyataan Diderot tersebut dengan ungkapan Jean Paul Sartre dalam pengantarnya untuk buku Franz Fanon, Wretched of the Earth, sebuah buku yang banyak mengilhami gerakan antikolonialisme Dunia Ketiga. Kata Sartre, ”dalam revolusi melawan kolonialisme, menembak mati seorang penjajah Eropa sama artinya dengan membunuh dua burung dengan satu batu sekaligus, yakni membunuh sang penjajah dan sang terjajah. Sang penjajah mati, dan sang terjajah menjelma menjadi orang bebas.”

Pertanyaannya kemudian, mengapa corak anti-imperialisme yang begitu dominan dalam diskursus liberalisme abad ke-18 tiba-tiba bergeser menjadi pro-imperialisme di abad ke-19? Jennifer Pitts menawarkan argumen menarik: naiknya pamor liberalisme imperial sesungguhnya lebih banyak berkaitan dengan konteks Eropa abad ke-19 yang memang sedang dalam puncak kejayaannya secara ekonomi, politik, dan militer. Dengan kekuasaan imperiumnya, Eropa tampil sebagai sang hegemon. Situasi semacam ini pada gilirannya menyebabkan para intelektual Eropa saat itu cenderung melihat imperialisme sebagai taken for granted.

Selain itu, menarik untuk dicatat bahwa di abad ke-19, penerimaan imperialisme bukanlah menjadi monopoli kaum liberal. Meskipun dasar argumennya berbeda dengan kaum liberal, Karl Marx dan Frederich Engels juga menerima kolonialisme sebagai suatu keniscayaan historis. Bagi Marx, imperialisme Inggris di India justru diperlukan untuk mengubah moda produksi di India yang stagnan dan terbelakang menjadi moda produksi kapitalis modern, untuk kemudian bergerak menuju sosialisme. Melalui kolonialisme, India bisa masuk dalam arah sejarah yang progresif. Sedangkan bagi Engels, penaklukan Perancis di Afrika adalah fakta yang mesti diterima sebagai jalan sejarah Afrika menuju kemajuan.

Demikianlah, dengan menengok sejarah liberalisme, kita tahu dalam soal imperialisme, liberalisme menampilkan wajah ganda. Kita bisa menemukan sosok Tocqueville yang pro tapi juga Diderot yang anti. Artinya, imperialisme bukanlah merupakan konsekuensi logis dari liberalisme. Hubungan keduanya tidak bersifat niscaya.
Atavisme hasrat imperial

Joseph Schumpeter dalam satu esainya tentang imperialisme menyatakan bahwa hasrat penaklukan dan imperialisme di zaman modern sesungguhnya adalah suatu gejala atavisme: ia merupakan pemunculan kembali dari gairah kuno yang berakar pada dunia lama, dunia praliberal yang masih bersemayam dalam diri para penguasa Barat modern.

Dalam kasus imperialisme demokratik yang menjadi doktrin neokons, saya kira Schumpeter benar. Para pendukung imperialisme demokratik memang hendak membangkitkan kembali imperialisme demokratik Athena. Salah satu rujukan favorit mereka adalah pidato Pericles saat pemakaman tentara Athena yang gugur dalam perang Peloponnesian antara Athena dan Sparta (431-404 SM). Thucydides, sejarawan Athena yang merekam perang itu dalam bukunya, A History of Peloponnesian War, melukiskan bagaimana Pericles mengingatkan kebesaran Athena untuk membangkitkan patriotisme bangsanya. Athena dalam versi Pericles adalah negara bebas yang demokratis dan menjunjung supremasi hukum, peradaban kosmopolitan yang menjalin perdagangan dengan bangsa lain. Athena adalah peradaban yang menjadi model bagi dunia dan karena itu punya wewenang moral untuk membangun imperium.

Kaum neokons menggemari pidato Pericles karena di mata mereka, imperialisme demokratik Amerika adalah versi modern dari imperialisme demokratik Athena. Hanya saja, kaum neokons lupa bahwa dalam perang Peloponnesian, imperialisme demokratik Athena akhirnya kalah oleh republik isolasionis Sparta.

Barangkali Amerika tidak akan bernasib seperti Athena yang kalah. Amerika mungkin tetap digdaya secara militer dalam perang Irak. Tapi, demokrasi yang disebarkan melalui perang dan penaklukan akan sulit menang. Setelah tiga tahun invasi Amerika, Irak bukannya memanen demokrasi, melainkan bom bunuh diri dan ancaman perang saudara.

Benjamin Constant, pemikir liberal anti-imperialisme yang hidup satu generasi sebelum Tocqueville suatu kali pernah berkata, ”Ide-ide liberal tidak bisa dipaksakan dari luar melalui penaklukan.” Saya kira pernyataan Constant ini masih berlaku sampai sekarang.

AKHMAD SAHAL Peneliti di Freedom Institute, Mahasiswa Teori Politik di New York University

No comments: