Pembangunan Ketahanan Pangan JATIM

Pembangunan ketahanan pangan merupakan salah satu komponen strategis dalam pembangunan nasional. Pembangunan ketahanan pangan memiliki perspektif pembangunan yang sangat mendasar karena digunakan sebagai tolok ukur gambaran suatu bangsa yang berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia, ketahanan ekonomi dan nasional serta pemenuhan hak asasi manusia.

Aspek-aspek pembentuk ketahanan pangan sangatlah kompleks, diantaranya adalah dimensi ketersediaan pangan (Food Availibility), aksesibilitas terhadap pangan (Food Access) dan penyerapan pangan/kesehatan (Utilization). Masing-masing memiliki indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi tingkat kerawanan atau ketahanan pangan di Jawa Timur.

Secara umum dengan melihat kondisi Jawa Timur berdasarkan ketiga dimensi penyusun ketahanan pangan diatas, menunjukkan bahwa Jawa Timur sudah termasuk kategori daerah tahan pangan. Akan tetapi tidak semuanya demikian, apabila dikaji berdasarkan per kabupatennya masih terdapat beberapa Kabupaten yang termasuk daerah rawan pangan.

Dimensi ketersediaan pangan menunjukkan bahwa ketersediaan bersih pangan strategis serelia Jawa Timur menunjukkan kondisi surplus. Ini mengindikasikan bahwa Jawa Timur sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangan penduduknya secara mandiri.

Sementara itu dari dimensi aksesibilitas terhadap pangan, dapat dikatakan bahwa penduduk Jawa Timur sudah memiliki tingkat akses terhadap pangan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari persentase kemiskinannya yang hanya sebesar 18 persen, kondisi infrastrukur jalan raya sudah cukup baik; hampir 80 persen jalan dalam kondisi baik dan beraspal, dan rumahtangga yang menggunakan akses listrik sudah mencapai 98 persen. Dengan demikian, rendahnya pesentase kemiskinan membuat akses untuk mendapatkan pilihan pangan yang bergizi dan beragam lebih mudah terealisasikan. Kondisi infrastruktur jalan yang baik membuat akses pendistribusian pangan lebih mudah dan tingginya akses listrik semakin meningkatkan produktifitas kerja dan menarik investasi di Jawa Timur. Walaupun masing-masing indikator diatas menunjukkan kategori daerah tahan pangan, akan tetapi secara mikro rumahtangga masih banyak dijumpai daerah-daerah yang kesulitas mendapatkan akses pangan baik dilihat dari indikator pendapatan yang rendah (miskin), akses jalan yang rusak dan belum mampu mengakses listrik. Rendahnya aksesibilitas pangan ini umumnya terjadi di daerah-daerah perdesaan yang memiliki pendapatan perkapitanya rendah.

Dimensi penyerapan pangan/kesehatan di Jawa Timur dengan melihat berbagai indikatornya seperti prevelensi gizi balita, tingkat kematian bayi, angka harapan hidup, akses air bersih, infrastruktur akses pelayanan kesehatan dan wanita buta huruf, masing-masing menunjukkan kondisi yang cukup baik atau termasuk kategori tahan terhadap pangan. Secara rata-rata gizi balita semakin membaik, sebesar 22,97 persen balita di Jawa Timur mengalami prevalensi (kekurangan) gizi. Persentase kematian bayi sebesar 32 persen dan hal ini sudah termasuk kategori daerah tahan. Rata-rata angka harapan hidup juga semakin membaik tiap tahunnya, sebesar 67 tahun pada 2007 dan termasuk cukup baik atau kategori tahan. Demikian halnya dengan penggunaan akses air bersih sudah semakin membaik mencapai 89,06 persen penduduk Jawa Timur. Sementara itu persentase wanita buta huruf sebesar 15,82 persen dan hal ini termasuk daerah agak tahan pangan. Walaupun semua indikator tesebut sudah cukup membaik dalam diindikasikan telah tahan pangan, akan tetapi hasilnya masih belum merata keseluruh daerah/kabupaten di Jawa Timur. Terjadi ketimpangan hasil indikator keberhasilan ketahanan pangan. Pendistribusian pembangunan ketahanan pangan belum merata di seluruh wilayah Jawa Timur terutama di daerah perdesaan.

Secara hasil kajian mikro ditiap Kabupaten dan Kecamatan di Jawa Timur masih banyak ditemui beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan. Berdasarkan pemetaan kerawanan pangan dengan menggunakan metode map info dan indikator Food Insecurity Atlas (FIA), ternyata terdapat 123 kecamatan di Jawa Timur atau sebesar 10,16 persen yang termasuk kategori daerah agak rawan sampai rawan pangan; 11 diantaranya termasuk kategori daerah sangat rawan pangan (prioritas 1). Hasil output (keluaran) pembangunan ketahanan pangan dari sisi konsumsi masih dibawah normatif. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan Jawa Timur masih dibawah angka anjuran/normatif.

Konsumsi energi Jawa Timur sebesar 1.913,5 kkal/kap/hr atau 95,7% AKE, masih dibawah anjuran yang diharapkan sebesar 2000 kkal/kap/hr. Oleh karena itu pembangunan ketahanan pangan di Jawa Timur harus tetap terus diupayakan, terutama dalam hal pemerataan indikator penyusun elemen ketahanan pangan.

Pembangunan ketahanan pangan sangatlah kompleks karena merupakan elemen pembangunan dasar yang sangat berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia, ketahanan ekonomi, politik dan nasional. Oleh karena itu dalam pembangunan ketahanan pangan ini perlu melibatkan bidang terkait lainnya secara komprehensif dalam mendukung integrasi penyusunan kebijakan ketahanan pangan.

Stretegi kebijakan ketahanan pangan bukan sekedar pilihan berbagai alternatif, akan tetapi menyangkut pelarasan berbagai jenis aktivitas yang bersifat kontradiktif. Belajar dari pengalaman kegagalan kebijakan masa lalu yang hanya mendefinisikan ketahanan pangan dalam ruang lingkup nasional dan pencapaian stabilitas politik dan ekonomi, tanpa memikirkan pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan dan kemampuan ketahanan pangan lokal rumahtangga. Maka arah kebijakan ketahanan pangan kedepan perlu diarahkan pada strategi empat kriteria yaitu pertumbuhan, pemerataan, keamanan dan keberlanjutan.

Implementasi penyusunan kebijakan ketahanan pangan Jawa Timur terkait dengan kenaikan harga pangan dunia ini adalah secara besarnya melalui kebijakan pengembangan teknologi, diversifikasi produksi pangan, pemantapan produksi dan produktivitas, peningkatan peran Litabang pertanian, peningkatan SDM dan penguatan kelembagan, pelestarian sumber daya air dan lingkungan demi keberlanjutan pembangunan, peningkatan infrastruktu dan akses distribusi pangan, peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan dan usaha perbaikan distribusi dan konsumsi. Semua kebijakan tersebut terintegrasi dilakukan dalam upaya mencapai pembangunan ketahanan pangan Jawa Timur yang lebih mantap.